JIB | Bekasi – Pengelolaan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamatri, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI). Pasalnya, realisasi dana desa tahun 2024 sebesar Rp 1.193.301.000 yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, dinilai tidak berjalan efektif.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah program peningkatan produksi peternakan. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 76.922.000 dialokasikan untuk pengadaan alat produksi dan pengolahan peternakan, termasuk pembangunan kandang. Namun, menurut DPP GMI, program ini belum menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan bahwa program tersebut rawan penyelewengan. “Kami melihat program yang seharusnya dapat meningkatkan perekonomian warga, justru terkesan mandek dan tidak transparan. Ada indikasi lemahnya pengawasan dari pihak terkait,” ujar Asep kepada awak media, Rabu (03/09/25).
Selain itu, pada tahap pertama penyaluran dana desa tahun 2025, Desa Sukamatri menerima kucuran sebesar Rp 608.135.200. Dari jumlah itu, tercatat Rp 152.552.000 digunakan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, DPP GMI menilai belum terlihat adanya kegiatan fisik maupun usaha yang jelas melibatkan masyarakat.
Asep menambahkan, pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun langsung ke lapangan. “Kami mendorong APH segera melakukan kroscek ke lapangan. Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, maka harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Sukamatri Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan tersebut. (Red)
