JIB | Bekasi- Pelantikan Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja SH, hari ini Rabu tanggal 12 Juni 2019 banyak menuai kontroversi dari berbagai kalangan, karena menduga ada PLt Bekasi masuk di dalam kasus Meikarta, tetapi semua itu sudah di atur Undang-undang.
Pelantikan Bupati Bekasi adalah agenda politik agar roda pemerintahan daerah (Pemda) yang telah diatur oleh UU MD3. Hal tersebut, tidak dapat dibantah atau ditolak 9leh siapapun juga, Karena perintah UU.
Tokoh masyarakat Bekasi Drs. Dadan Setiawan menjelaskan pelantikan Bupati Bekasi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan aturan yang ada, demi menjalan roda pemerintahan yang ada. Contoh yang muda terkait hal tersebut personal si A atau B, UU tak menyebutkan. Karena ranah Hukum Tata Negara (HTN), jika dan apabila si A dan atau si B, terkait kasus pidana, penyelesaian sudah ditegaskan dalam KUHAP dan perlakuannya bersandar pada K.U.H.P.
“seseorang belum dikatakan bersalah, sebelum ada putusan hakim yang tetap, Praduga, tidak menggugurkan acara yang telah diatur dalam Hukum Tata Negara (HTN)” Jelas Dadan Setiawan kepada Jurnal Indonesia Baru, (12/06/2019)
Lanjut, Dadan Setiawan yang biasa di panggil DS, jika ada sebagian dari masyarakat kurang berkenan atau pas terhadap pelantikan Bupati, itu hak mereka bagian dari demokrasi dan demokrasi tidak memaksa, setiap orang harus setuju/yes.
“Dan masyarakat Bekasi khususnya para pemangku kebijakan, lembaga, LSM dan sebagainya mungkin dipahami juga, hak negara untuk melantik Bupati Bekasi agar dihormati” ujarnya.
Dadan Setiawan juga menyampaikan kepada masyarakat Bekasi, karena kita tinggal di negara yang demokrasi nya super sekali. Dan tentu pemerintah pusat tidak akan membiarkan terlalu lama, roda pemerintahan kabupaten Bekasi kurang greget. Oleh karena belum definitif nya Bupati.
“Jika dibiarkan berlarut tanpa Bupati terlantik, rasanya tidak elok, dan korbannya masyarakat Bekasi, Akhirnya, DS sampaikan secara pribadi “Selamat atas dilantiknya Bupati Bekasi, semoga Pemda Kabupaten Bekasi dan semua lapisan masyarakat Wujudkan Bekasi Baru, Bekasi Bersih”. Tutupnya (Red)
