JIB |™. Cikarang Pusat – .Gedung Mess Karyawan Griya Adhyaksa Kejaksaan Negri Kabupataen Bekasi yang berlokasi Di Rt 02/Rw 04 Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat yang di bangun diatas tanah seluas 2000 m3 yang di bangun dari anggran APBD Kabupaten Bekasi Melalui Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi.
Kegiatan peresemian senin 01/12/25 di hadiri oleh sejumlah pejabat seperti Kajati Jabar .Dr Hermon Dekristo,SH,M.H.Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang .S.H.dan Waka Polres Metro Bekasi AKBP Apri Fajar Hermanto .S.i.K
Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Negri Kabupaten Bekasi ,Eddy Sumarman ,SH.MH.mengatakan ,” dengan di bangunya Mess Kejaksaan bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawan Kejaksaan sehingga dapet memberikan pelayanan yang optimal kepada masyrakat ,bangunann mess ini di bangun dua lantai dengan jumlah kamar sebanyak 26 kamar ,di mana tipe A 22 kamar dan tipe B 4 kamar,” ujaranya.
Sementara di tempat yang sama Bupati Bekasi ,Ade Kuswara Kunang ,SH. Menyapaikan aspirasinya atas pembagunan gedung Mess bisa meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat ,Sehingga masyrakat dapet mudah untuk menyapaikan ke luhan terkait permasalahan yang di hadapinya ,”ujarnya
Di tempat yang sama Kajati Jabar Dr.Herman Dikristo ,S.H.M.H. mengatakan “Dengan adanya gedung Mess baru ,saya berharap seluruh pegawai Kejaksaan Negri Kabupaten Bekasi ,semakin terpacu untuk memberikan Pelayanan hukum yang cepat ,trasparan dan humanis,” pungkasnya (Dede)
JIB | Karawang – Setelah ramai diberitakan di sejumlah media online terkait dugaan tidak adanya papan informasi proyek, akhirnya pihak pelaksana pembangunan peningkatan jalan di Dusun Tenjojaya RT 02/01 Desa Telukbuyung Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang, kini baru menunjukkan papan informasi proyek tersebut ke publik.
Proyek yang sebelumnya dinilai minim transparansi itu kini diketahui dikerjakan oleh dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, dengan nilai kontrak sebesar Rp188.991.000.
Meski papan informasi telah dipasang, warga setempat menilai langkah tersebut sudah terlambat dan mencerminkan kurangnya keterbukaan sejak awal pelaksanaan proyek. Warga pun mendesak agar pengawasan dari pihak terkait dilakukan secara lebih ketat dan menyeluruh.
“Seharusnya sejak awal proyek dimulai, papan informasi sudah terpasang. Ini menyangkut keterbukaan publik karena dananya dari uang rakyat,” ujar salah seorang warga Telukbuyung yang enggan disebutkan namanya, Senin (1/12/2025).
Ia juga menekankan pentingnya peran pengawasan dari instansi terkait agar pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. “Kami berharap pihak dinas benar-benar turun ke lapangan, jangan hanya menerima laporan di atas meja,” lanjutnya.
Sementara itu, warga lainnya menyatakan bahwa pemasangan papan informasi setelah ramai diberitakan justru menimbulkan kecurigaan publik. “Kalau dari awal transparan, tidak akan ada polemik seperti ini. Jangan sampai kualitas pekerjaan dikorbankan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pemasangan papan informasi tersebut.
Masyarakat berharap pengawasan ke depan dilakukan secara signifikan agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi warga. (Red)
JIB | Karawang — Proyek pembangunan peningkatan jalan poros desa yang berlokasi di Dusun Tenjojaya RT 02/01, Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, diduga tidak transparan dan terkesan “tak bertuan”. Pasalnya, dari hasil pantauan awak media di lapangan, tidak ditemukan adanya papan informasi atau plang proyek di lokasi pekerjaan.
Ketiadaan papan informasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Sebab, papan proyek merupakan kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik terkait sumber anggaran, nilai proyek, volume pekerjaan, hingga siapa pelaksana kegiatan tersebut.
Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya menilai, tidak dipasangnya papan proyek mengindikasikan adanya dugaan upaya menutupi informasi dari masyarakat.
“Kami sebagai warga sangat menyayangkan proyek ini tidak memasang papan informasi. Jadi kami tidak tahu ini proyek dari anggaran mana, berapa nilainya, dan siapa pelaksananya. Ini jelas tidak transparan,” ujarnya kepada awak media, Senin (1/12/2025).
Ia juga menduga, tidak adanya keterbukaan informasi tersebut berpotensi membuka peluang bagi pihak pelaksana untuk mencari keuntungan lebih besar.
“Kami menduga ada unsur kesengajaan untuk menutup-nutupi informasi. Jangan sampai ini jadi celah untuk meraup keuntungan lebih besar,” tambahnya.
Selain itu, warga menilai tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara untuk terbuka dan dapat diakses informasinya oleh masyarakat.
Warga pun mendesak pihak dinas terkait maupun bagian teknis di tingkat kabupaten, agar segera turun tangan melakukan penindakan tegas.
“Kami minta pihak berwenang segera turun tangan dan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Ini bukan persoalan sepele, karena menyangkut uang rakyat,” tegas warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait mengenai proyek peningkatan jalan poros desa tersebut.
Awak media masih terus berupaya mengonfirmasi kepada pihak-pihak berwenang untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. (Red)
JIB | Cimahi, — Pemkot Cimahi menggelar Malam Anugerah Kebudayaan 2025 di Alam Wisata Cimahi, Jumat (28/11). Acara ini menjadi ajang apresiasi bagi para pelaku budaya yang dinilai konsisten menjaga dan mengembangkan seni tradisi di Kota Cimahi.
Ajang penghargaan tersebut merupakan puncak kurasi panjang yang dimulai sejak awal Oktober, mulai dari penjaringan usulan hingga verifikasi lapangan oleh tim kurator. Enam tokoh akhirnya terpilih dalam tiga kategori penghargaan.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, penganugerahan ini bukan acara seremonial semata, tetapi bentuk penghormatan kepada para pelaku budaya yang selama ini merawat identitas daerah.
“Kebudayaan adalah jati diri. Para pelaku budaya sudah menunjukkan dedikasi luar biasa. Malam apresiasi ini adalah bentuk pengakuan atas kontribusi mereka,” kata Ngatiyana.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pemajuan kebudayaan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kreativitas yang tumbuh di komunitas seni berdampak langsung pada ekonomi kreatif dan pariwisata Cimahi.
Sementara itu, Kepala Disbudparpora Cimahi Dani Bastiani menilai ajang ini penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya pelestarian budaya.
“Tidak cukup hanya mewariskan. Masyarakat perlu terus menumbuhkan kultur baru agar budaya tetap relevan dan tidak ditinggalkan komunitasnya,” ujar Dani.
Acara juga dimeriahkan Tjimahi String Orchestra, Rampak Campernik, Kacapian, dan Lingkung Seni Suarna Putra. Penampilan beragam genre seni tersebut memperlihatkan kekayaan ekspresi budaya di Cimahi.
JIB | Kabupaten Bekasi – Organisasi masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan menindak tegas pihak pelaksana proyek pembangunan lapangan bola yang berlokasi di depan Kantor Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.
Desakan tersebut muncul setelah tim investigasi Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa material timbunan yang digunakan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Tanah yang seharusnya menggunakan tanah merah super atas berkualitas baik sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan, justru diduga diganti dengan tanah boncos atau tanah murahan yang berkualitas rendah.
Sekertaris Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi merugikan negara dan membahayakan keselamatan pengguna fasilitas olahraga ke depan.
“Kami menemukan indikasi kuat adanya penggunaan tanah timbunan berkualitas rendah. Ini jelas tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya menggunakan tanah merah super. Jika dibiarkan, dikhawatirkan lapangan tidak akan bertahan lama dan berisiko membahayakan pengguna,” tegasnya kepada awak media, Kamis (27/11/2025).
Selain itu, Sekum Ormas DPP GMI juga menilai bahwa pelaksanaan proyek tersebut diduga tidak mengacu pada ketentuan serta tentang standar sarana dan prasarana olahraga. Padahal, regulasi tersebut dibuat untuk menjamin mutu, keamanan, dan kelayakan fasilitas olahraga yang dibangun menggunakan anggaran negara.
“Regulasi itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah pedoman agar fasilitas olahraga aman, kuat, dan layak digunakan masyarakat. Kalau standar dasar saja tidak dipenuhi, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam proyek ini,” lanjut Asep Saipulloh.
Lebih jauh, Sekum Ormas DPP GMI juga mempertanyakan peran dan fungsi pengawasan dari dinas terkait yang dinilai lemah dalam mengawal proyek tersebut sejak awal pelaksanaan.
“Kami juga mempertanyakan di mana fungsi pengawasan dari dinas terkait. Proyek sebesar ini seharusnya diawasi ketat agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Atas temuan tersebut, DPP GMI secara resmi mendesak APH untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap proyek pembangunan lapangan bola di Depan Kantor Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.
Mereka meminta agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk pelaksana dan pihak pengawas, dipanggil untuk dimintai keterangan guna memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan keuangan Negara.
Saat di hubungi melalui seluler WhatsApp Ketut Sudiawan Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Prestasi Olahraga di Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi tidak menjawab dan di WA juga tidak di balas sehingga berita ini naik. (Red)
JIB | Karawang — Proyek pembangunan peningkatan Jalan Desa Karyabakti–Tambaksari, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan warga. Pasalnya, pelaksanaan pekerjaan di lapangan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis (spek) akibat lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada proses pembangunan turap untuk konstruksi pondasi, pekerjaan dilakukan dalam kondisi diduga tergenang air tanpa adanya pengeringan terlebih dahulu.
Selain itu, peletakan batu kali yang diikat menggunakan campuran pasir dan semen terlihat hanya ditata tanpa adanya amparan mortar di dasar pondasi karena kondisi pekerjaan masih tergenang.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (24/11/2025). menyampaikan kekecewaannya atas kualitas pekerjaan tersebut.
“Kami melihat langsung pekerjaan dilakukan diduga sambil tergenang air, tidak dikeringkan dulu. Batu kali pun cuma ditumpuk yang diikat adukan pasir dan semen tanpa dasar mortar. Jelas ini mengurangi kualitas dan kekuatan bangunan,” ujarnya.
Proyek ini dibiayai melalui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 yang digulirkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang, dengan pelaksana pekerjaan CV. Bintang Barat Perkasa.
Volume pekerjaan mencakup cor jalan sepanjang 138 meter dengan lebar 3 meter, serta turap dengan panjang 138 meter dan tinggi 1,80 meter, dengan total nilai anggaran sebesar Rp 399.547.000,00.
Warga berharap DPUPR segera turun menindaklanjuti temuan di lapangan dan bertindak tegas apabila terdapat penyimpangan.
“Uang rakyat jangan dijadikan mainan. Kami meminta dinas terkait mengecek langsung dan menindak tegas kalau ada pelanggaran. Harus ada ketegasan agar hasilnya benar-benar berkualitas,” tegas warga tersebut.
Sementara itu, salah satu yang diduga pihak pelaksana yang dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon WhatsApp menyampaikan akan menghubungi mandor pelaksana. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi lanjutan mengenai klarifikasi resmi.
“Nanti saya coba hubungi mandor di lokasi,” ujar pihak pelaksana singkat melalui pesan WhatsApp.
Hingga saat ini, pihak DPUPR Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi. (Red)
JIB | KABUPATEN BEKASI,- Amalsholeh.com acara Sholehboration Fest 2025, festival perdana yang menghadirkan aksi sosial, edukasi, dan hiburan dalam satu ruang interaksi publik bertema kolaborasi kebaikan. Diselenggarakan di Masjid Salman ITB, acara ini mencatat 364 pengunjung terdaftar dan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat lintas usia.
Dirancang sebagai festival inklusif, Sholehboration Fest menghadirkan pengalaman yang dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, keluarga, komunitas, hingga masyarakat umum. Event ini menggabungkan tiga rangkaian utama yaitu Social Impact Zone, Main Stage Zone, dan Fun & Chill Zone, sehingga pengunjung dapat memilih pengalaman sesuai minat dan kebutuhan.
Pada Social Impact Zone, kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI Kota Bandung menjadi salah satu program yang paling diminati. Dari total 63 peserta yang mendaftar, 42 orang berhasil mendonorkan darah, sementara 21 peserta lainnya belum memenuhi syarat medis. Selain itu, kegiatan berbagi juga dilaksanakan melalui pembagian 150 nasi box, yang menjadi bentuk nyata kampanye berbagi manfaat.
Di Main Stage Zone, peserta mengikuti sesi Coaching Healing menggunakan metode PhotoTherapy, Kajian Pra-Nikah bersama Ustadz Arif Rahman Lubis dengan tema “Your Timeline ≠ Allah’s Timeline, dan sesi penutup berupa sharing inspiratif “Menertawakan Takdir: Seni Seni Bahagia di Tengah Ujian” bersama komika Abdur Rasyad. Coaching Healing sendiri menjadi program yang memberi pengalaman reflektif baru bagi peserta, karena metode visual membantu menggali insight dan emosi secara lebih cepat, akurat, dan hangat.
Sementara itu, Fun & Chill Zone menjadi ruang santai yang ramah keluarga. Area ini menghadirkan kids zone, tenant produk & makanan, photobooth, hingga ruang interaksi komunitas sehingga memberikan nuansa festival yang nyaman dan menyenangkan.
Ketua Panitia Sholehboration Fest, Astri Ferbianti, menjelaskan makna hadirnya festival ini bagi publik. “Sholehboration Fest hadir sebagai wadah pertama di mana kebaikan, edukasi, dan hiburan bertemu dalam satu ruang interaksi, bukan sekadar event, tapi perayaan Muslim Lifestyle yang positif, inklusif, dan kolaboratif. Tempat untuk bisa belajar, bersenang-senang, berbagi, dan bertumbuh dalam kebaikan yang sama. Harapannya, Sholehboration Fest bisa menjadi tempat kolaborasi kreatif dari berbagai stakeholder, menjadi ruang dan tempat yang nyaman untuk berkumpul.” jelas Astri Febrianti Salah satu kolaborator yang mencuri perhatian adalah Masjid Ngopi-ngopi yang membagikan kopi gratis.
“Biasanya kami berbagi seminggu sekali dengan 100–150 cup, tapi hari ini spesial di Sholehboration Fest kami sediakan 500 cup untuk para pengunjung,” ujar Muhamad Fikri salah satu penggerak masid ngpopi-ngopi.
Ia menambahkan juga menmbahkan, “Kami percaya berbagi tidak hanya berupa uang atau nominal, tapi bisa dari apa saja, salah satunya kopi.”
Deputy CEO Amalsholeh.com, Dea Sunarwan, menegaskan bahwa Sholehboration Fest merupakan bentuk nyata gerakan kolaborasi lintas elemen. “Sholehboration ini adalah event perdana Amalsholeh.com yang berkolaborasi dengan beberapa mitra lembaga, perbankan, dan komunitas untuk menciptakan sebuah event Kolaborasi Kebaikan.”
Ia melanjutkan, “Kami percaya kebaikan akan lebih besar dampaknya jika dikerjakan bersama. Karena itu, kami membawa tagline #BarenganJadiRingan.” Dengan penyelenggaraan perdananya, Sholehboration Fest menjadi ruang tumbuh bagi gerakan sosial yang inklusif, kreatif, dan berdampak.
Melihat antusiasme publik, festival ini diproyeksikan menjadi agenda berkelanjutan yang membuka peluang kolaborasi lebih luas di masa mendatang. (Red)
JIB | Karawang — Proyek pembangunan penurapan di pinggir jalan sepanjang aliran Sungai Terong, Desa Karyabakti, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan publik. Pasalnya, pekerjaan yang saat ini tengah berlangsung diduga tidak dilengkapi papan informasi kegiatan, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Peraturan Menteri PUPR tentang keterbukaan informasi publik pada setiap proyek pembangunan.
Keberadaan papan informasi proyek merupakan hal penting agar masyarakat dapat mengetahui jumlah anggaran, sumber anggaran, waktu pelaksanaan, serta identitas pihak pelaksana maupun dinas terkait, sekaligus ikut serta mengawasi jalannya pengerjaan.
Sejumlah warga menilai tidak adanya papan informasi menimbulkan dugaan minimnya transparansi pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami sebagai warga tidak tahu proyek ini anggarannya berapa, dari dinas mana, dan siapa pelaksananya. Seharusnya papan informasi dipasang agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujar salah seorang warga kepada awak media, yang meminta namanya dirahasiakan, Minggu (23/11/2025).
Di samping persoalan transparansi, pekerjaan pemasangan batu kali yang terlihat dilakukan dalam kondisi lokasi diduga tergenang air juga menuai kritik karena dianggap dapat mengurangi kualitas kekuatan konstruksi.
“Konstruksi pondasi sangatlah penting karena kekuatan bangunan bergantung pada pondasi yang dikerjakan secara maksimal. Kalau pemasangan batu kali dilakukan dalam kondisi tergenang air, jelas itu tidak sesuai spesifikasi teknis,” tegasnya.
Ia menambahkan, lemahnya pengawasan dari pihak dinas terkait diduga membuka peluang terjadinya penyimpangan teknis maupun anggaran.
“Kurangnya pengawasan memberi peluang pihak pelaksana melakukan kecurangan dalam pekerjaan. Kalau dibiarkan, hasilnya tidak akan sesuai harapan dan bisa merugikan masyarakat,” sambungnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Warga berharap pemerintah dapat segera melakukan peninjauan lapangan serta memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan tepat mutu. (Red)
JIB | CIMAHI,- Upaya peningkatan infrastruktur dan penanganan banjir di wilayah Cibabat dan Pasir Kaliki terus menjadi fokus Ahmad Dahlan, Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Gerindra. Melalui Pokok Pikiran (Pokir) yang ia kawal, sejumlah titik banjir kini mulai tertangani dan berbagai pembangunan fisik telah terealisasi.
Ahmad Dahlan menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong agar kebutuhan tersebut masuk dalam prioritas pembangunan MELALUI kolaborasi legislatif dan eksekutif di Cimahi berjalan baik dan produktif,” ujarnya.
Selama ini, Ahmad Dahlan aktif memperjuangkan program-program yang memberikan dampak nyata, seperti: Pengaspalan jalan di RW 14 Pasir Kaliki dan RW 25 Cibabat, Perbaikan dan pembangunan paving block di RW 5, 6, dan 12 Cibabat, Peningkatan dan normalisasi drainase, Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di titik strategis.
Seluruh program tersebut tak hanya meningkatkan kualitas permukiman, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga sekitar.
Melalui reses, ia terus menjaring masukan warga secara langsung. Warga tampak membawa berkas, foto jalan rusak, hingga laporan banjir sebagai bentuk harapan besar terhadap percepatan pembangunan wilayah mereka.
“Setiap usulan akan kami kawal. Kami ingin semua kebutuhan masyarakat dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Ahmad Dahlan memastikan dirinya akan terus hadir dan bekerja untuk masyarakat, terutama dalam memajukan Cibabat dan Pasir Kaliki melalui pembangunan yang lebih merata dan terarah. (Penulis Berita;Rahmat)
JIB | CIMAHI – Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Gerindra, Ahmad Dahlan, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi. Menurutnya, sektor UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi daerah yang jumlahnya sangat besar dan perlu didorong agar naik kelas.
“UMKM di Cimahi ini banyak sekali. Selama ini mereka berjalan bersamaan dengan sektor perdagangan. Saya berharap, di bawah kepemimpinan Presiden saat ini, dukungan terhadap UMKM bisa lebih maksimal, termasuk melalui bantuan-bantuan yang sudah disiapkan pemerintah,” ujar Ahmad Dahlan, Jumat (21/11/2025)
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi yang membidangi sektor ekonomi, perdagangan, dan UMKM, ia menegaskan bahwa tugas komisinya adalah memastikan pertumbuhan UMKM berjalan optimal. Ia menilai, kebijakan nasional seperti program Makan Bergizi Gratis memberikan peluang besar bagi UMKM lokal untuk berkembang.
“Dengan adanya program makan bergizi gratis, UMKM akan ikut terdorong. Presiden membangun ekonomi dari bawah, dari fondasinya. Satu dapur di satu kelurahan saja bisa menyerap hingga 27 pekerja. Dari sana nanti bisa terbentuk UMKM baru, seperti produsen tahu, roti, atau lainnya,” jelasnya.
Ia menilai, pola tersebut dapat menciptakan ekosistem usaha baru di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Produk-produk yang sebelumnya jarang diproduksi warga bisa menjadi usaha berkelanjutan berkat kebutuhan pasokan untuk program nasional tersebut.
Ahmad Dahlan optimistis, jika proses penguatan UMKM berjalan sesuai rencana, maka pada tahun 2026 UMKM di seluruh wilayah Kota Cimahi dapat tumbuh jauh lebih pesat dan berdampak signifikan bagi perekonomian masyarakat.
