JIB | CIKARANG UTARA,- Halal Bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H Tahun 2025 bersama Kepala Desa Pasirgombong dengan Muspika Cikarang Utara. Sabtu, 12  April 2025 Di Gedung Aula Desa Pasirgombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Camat Cikarang Utara bersama Muspika,  hadiri Halal Bihalal tersebut, tujuan acara ini untuk mempererat tali silaturahmi antar  tokoh masyarakat dengan pihak pemerintahan Desa Pasirgombong untuk
Meningkatkan rasa persaudaraan dan kepedulian sosial dan Memperkuat ukhuwah Islamiyah.

Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat, tokoh dan pihak pemerintahan Desa dan  Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, mendorong semangat gotong royong dan saling membantu. Acara tersebut dengan Tema: “Refleksikan diri untuk mensucikan hati dalam jalinan silaturahmi yang bersinergi untuk mewujudkan Pasirgombong yang lebih baik“.

Dalam Sambutan Kepala Desa H. Maslam biasa di sapa Tongseng mengatakan dengan mengucapkan Minal Aidzin wal Faizin saya selaku  Kepala Desa Pasirgombong mohon maaf Kepada  Masyarakat Desa Pasirgombong, serta ucapan terima kasih kepada BPD serta LKD yang selalu bersinergi dengan Pemerintah Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa Pasirgombong.

“Bukan hanya itu di acara halal bihalal ini Alhamdulillah pak camat Cikarang Utara Enop Can sudah hadir beserta para Muspika dalam acara halal bihalal di Desa kami semoga di acara ini berjalan lancar dan Kegiatan Halal Bihalal ini merupakan suatu tradisi positif yang dilakukan umat Islam, khususnya saat perayaan hari Raya Idul Fitri, guna menyempurnakan kemenangan dan kesucian yang diraih setelah melaksanakan puasa dan ibadah lain selama bulan suci Ramadhan” ujarnya.

Masih kata Tongseng  Melalui kegiatan ini, kita semua diharapkan dapat saling membersihkan diri dengan tulus dan ikhlas, saling memberi dan meminta maaf kepada sesama atas segala khilaf dan salah yang pernah kita buat.

“Harapan kedepan perlu ditingkatkan dan bersama-sama terus menjaga jalinan silaturahmi yang selama ini telah terjalin dengan baik, disertai dengan rasa kekeluargaan, koordinasi, komunikasi dan sinergitas diantara seluruh stakeholder Desa Pasirgombong dan masyarakat” tutupnya.

Tempat yang sama Enop Can  Camat Cikarang Utara mengatakan dengan Ucapan terima kasih kepada Kepala Desa & BPD sehingga saya bisa silaturahmi dan Halal Bi Halal dengan Masyarakat Desa Pasirgombong.

“Hubungan kerja antara Pemerintahan Desa Pasirgombong sangat baik dengan Kecamatan dan diharapkan mempertahankan komunikasi yang baik antara Desa & Kecamatan dan saling Mendoakan Masyarakat Cikarang Utara wabilkhusus Masyarakat Desa Pasirgombong semoga dalam keadaan sehat wal’afiat dan ucapan Minal Aidzin Walfaizin” ucapnya. (Red)

JIB | Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap capaian dan realisasi dana desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Desakan ini muncul menyusul adanya dugaan kuat penyalahgunaan dana desa dalam kurun waktu tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, mengungkapkan bahwa pihaknya mencium adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana desa, baik dari sisi pembangunan fisik maupun kegiatan nonfisik. Ia menilai transparansi dan akuntabilitas anggaran patut dipertanyakan.

“Banyak laporan dan temuan di lapangan yang mengindikasikan adanya penyimpangan. Kami menduga dana desa tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pemerintah Desa Nagasari harus bertanggung jawab atas pengelolaan uang rakyat ini,” ujar Asep dalam keterangannya, Rabu (09/04/25).

Selain mendesak aparat hukum untuk turun tangan, DPP GMI juga berencana melayangkan surat laporan resmi kepada pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Dana desa itu milik rakyat. Ketika disalahgunakan, maka harus ada konsekuensi hukum yang jelas. Kami tidak ingin rakyat menjadi korban dari praktik korupsi di tingkat desa,” tegas Asep.

Namun saat awak media mencoba meminta konfirmasi dari Kepala Desa Nagasari melalui pesan WhatsApp, yang bersangkutan memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan apapun hingga berita ini diturunkan.

DPP GMI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan transparansi penggunaan dana desa benar-benar ditegakkan. (D2/Red)

JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) berencana melaporkan sejumlah oknum Kepala Desa di Kabupaten Bekasi atas dugaan penyelewengan dana desa tahun 2024. Tidak hanya itu, DPP GMI juga menyoroti kinerja tim verifikasi dan para verifikator yang dinilai lemah dalam menjalankan tugas mereka.

Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan berbagai kejanggalan terkait realisasi dana desa yang hingga kini belum tuntas, namun proses pencairan dana desa untuk tahun 2025 sudah mulai berjalan.

“Kami menduga ada permainan dalam proses ini. Bagaimana mungkin dana desa tahun 2025 sudah bisa dicairkan, sementara laporan realisasi dana desa tahun 2024 saja belum rampung? Ini menunjukkan bahwa tim verifikasi maupun verifikator tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” tegas Asep Saipulloh dalam keterangannya, Rabu (09/04/25).

Menurutnya, kelemahan verifikator dalam melakukan pemeriksaan menyebabkan berkas-berkas pengajuan bisa lolos tanpa pemeriksaan yang ketat. Hal ini membuka celah terjadinya praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.

“Verifikator seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan akuntabilitas dana publik. Tapi jika mereka malah abai, maka bukan tidak mungkin penyelewengan akan terus terjadi. Kami akan mengumpulkan bukti dan segera melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum,” tambah Asep.

DPP GMI berkomitmen untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi yang saat ini menjadi sorotan. (Red)

JIB | Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menduga adanya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Sukalaksana 04, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, khususnya pada pos anggaran sarana dan prasarana (Sapras) tahun 2024.

Dugaan ini mencuat setelah tim investigasi DPP GMI melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Berdasarkan data yang dihimpun, dana BOS untuk item sarana dan prasarana sekolah tahun 2024 disebut-sebut mencapai kisaran Rp 80 juta. Namun, kondisi fisik sekolah dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan.

Dalam temuan dilapangan, terlihat sejumlah kaca jendela yang pecah hanya ditambal dengan triplek, kusen kaca jendela tampak tidak terawat, cat tembok banyak yang terkelupas, dan plafon di beberapa titik tampak jebol. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan, baik dari sisi estetika maupun keselamatan warga sekolah.

Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menyampaikan kekhawatirannya atas indikasi penyalahgunaan anggaran tersebut.

“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya perbaikan fasilitas bisa dilakukan secara maksimal. Tapi fakta di lapangan sangat jauh dari harapan. Kami menduga kuat ada penyalahgunaan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Asep Saipulloh, kepada awak media, Selasa (08/04/25).

Lebih lanjut, Asep Saipulloh menegaskan bahwa DPP GMI akan melayangkan laporan resmi ke instansi terkait agar dilakukan audit mendalam terhadap realisasi dana BOS tahun 2024 di sekolah tersebut.

“Kami tidak akan tinggal diam. Dana BOS adalah hak anak-anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman. Jika benar disalahgunakan demi kepentingan pribadi, maka pelakunya harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN Sukalaksana 04 belum memberikan keterangan resmi terkait temuan dan tudingan dari DPP GMI. Sementara itu, DPP GMI menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. (Red)

JIB | Bekasi – Capaian dan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah SD Negeri di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menilai perlu adanya pengawasan yang signifikan terhadap pengelolaan dana tersebut pada tahun anggaran 2024.

Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menyampaikan bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan timnya, ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara realisasi penggunaan dana dengan laporan pertanggungjawaban yang telah diunggah ke sistem aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) milik Kementerian Keuangan.

“Dari hasil penelusuran tim kami, ada beberapa SD Negeri di wilayah Kecamatan Sukakarya yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan yang dilaporkan ke OM-SPAN. Ini sangat rawan terhadap potensi penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Asep Saipulloh dalam keterangannya, Selasa (08/04/25).

Ia menambahkan bahwa bidang yang paling disorot adalah pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Banyak pengadaan atau perbaikan fasilitas yang dilaporkan telah terealisasi, namun di lapangan kondisinya justru jauh dari yang seharusnya.

“Bidang sarana dan prasarana adalah yang paling mencolok. Misalnya ada laporan pembelian atau renovasi fasilitas, tapi ketika dicek, tidak ditemukan barang atau hasil pengerjaannya. Ini tentu jadi tanda tanya besar,” jelas Asep Saipulloh.

DPP GMI mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, agar segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana BOS di wilayah tersebut.

“Pengawasan harus diperkuat, jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan pendidikan justru disalahgunakan. Kami mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dari setiap satuan pendidikan,” pungkasnya. (Sul/Red)