JIB | BANDUNG,- Dalam upaya meningkatkan kualitas kesadaran politik di kalangan anak muda yang telah memiliki hak pilih, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Fikom Unisba) menyelenggarakan kegiatan Studium Generale yang dilaksanakan secara tatap muka di Auditorium Unisba, Selasa (07/03) dengan tema “Youth Political Communication in Digital Era”.

Kegiatan kuliah umum ini dipandu oleh Dosen Fikom Unisba, Alexandria Cempaka Harum, M.I.Kom., serta pemaparan materi oleh Dr. Muhammad Saud, dosen sekaligus peneliti dari International Islamic University Islamabad, Pakistan. Materi yang dipaparkan oleh narasumber mengulas betapa pentingnya partisipasi politik anak muda serta peran besar media baru dalam kontestasi politik.

“Komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam menentukan sebuah kebijakan yang nantinya akan disahkan oleh pemerintah. Sehingga komunikasi politik yang sudah dirancang tersebut perlu dimanfaatkan oleh komunikator politik dengan sebaik mungkin agar tidak merasa terbebani dengan kebijakan-kebijakan yang ada,” papar Dr. Muhammad Saud.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukannya, pembicara yang juga merupakan dosen dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya itu menjelaskan bahwa ada berbagai cara dalam komunikasi politik di era digital.

”Langkah-langkah melakukan komunikasi politik di era digital dipengaruhi oleh Social Media Persistence. Maraknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media lainnya kini biasa digunakan oleh masyarakat untuk membahas masalah politik di ruang-ruang publik. Hal ini mampu menghasilkan aktivitas politik, praktik demokrasi, serta keterlibatan aktif pemuda di ranah media daring,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Wakil Dekan I Fikom Unisba, M. Rochim, M.Si. menyampaikan bahwa memahami dan mengimplementasikan komunikasi politik diperlukan oleh para pemuda, khususnya mahasiswa, sebagai bentuk kontribusi anak muda di masyarakat pada bidang politik. Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi anak muda untuk dapat melakukan komunikasi politik di era digital dengan bijaksana.

Selain itu, pada kesempatan kuliah umum ini juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Fikom Unisba dengan International Islamic University Islamabad, Pakistan yang turut disaksikan oleh perwakilan para dosen serta mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi dan Doktor Ilmu Komunikasi di lingkungan Fikom Unisba. (Red)

JIB |JAKARTA – Kontingen Polda Metro Jaya mengirimkan Atlet ke kejuaraan Pencak silat Kapolri Cup I Tahun 2023, dengan 15 Atlet tanding, dan 2 atlet seni dalam kejuaraan Pencak Silat Kapolri Cup di GOR Popki Cibubur, Jakarta Timur, Minggu,(5/3/2023).

Kejuaraan Pencak silat Kapolri Cup I Tahun 2023 diikuti perwakilan Atlet silat dari 34 Polda , TNI dan beberapa perguruan Pencak silat di indonesia seperti PSHT, Merpati Putih, kera sakti , cimande dll

Dalam Kejuaraan kali ini tim Polda Metro Jaya berhasil menyabet 3 Medali Emas, 1 Medali Perak dan 4 Medali Perunggu, Medali Emas untuk tim Polda Metro di raih oleh Bripda Ananda Area (Anggota Satbrimob Polda Metro Jaya), Bripda Dinar Sella (Anggota Samapta Polda Metro Jqya) dan Desty (Binaan Satbrimob Polda Metro Jaya), sedangkan Medali Perak diraih Alya Audina, Medali perunggu di persembahkan oleh Bripda Renzo, Bripda Yaser, Bripda Abdullah Zaini dan Putri Zahra (Anggota Satbrimob Polda Metro Jaya dan atlet binaan Satbrimob Polda Metro Jaya).

Sedangkan di kelas TGR, Bripda Fajar Malik ibrahim (Anggota Satbrimob Polda Metro Jaya) menduduki peringkat ke 5, Dan Bripda Dinar Sellazugiwa (Anggota Samapta Polda Metro Jaya) ada di peringkat ke 4 dari ratusan Atlet seni TNI – Polri

Dansatbrimob Polda Metro Jaya Kombes Gatot Mangkurat membenarkan atas prestasi yang diraih Anggotanya tersebut.

“Ya benar, Bripda Ananda dari Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya meraih Medali Emas pada ajang Kapolri Cup I Tahun 2023 kali ini,” ungkapnya.

Selanjutnya Dansatbrimob juga mangapresiasi dan memberikan semangat kepada seluruh peserta yang mengikuti Kapolri Cup I 2023 ini untuk tetap berlatih.

“Selamat untuk peserta yang mendapatkan medali, kalian pantas mendapatkannya atas kerja keras kalian, pertahankan, dan terus beratih untuk meningkatkan kemampuan kalian,” ucapnya.

“Untuk yang belum meraih medali, tetap semangat dan terus berlatih, agar kedepan semakin baik,” sambungnya. (Red)

JIB |® Cikarang – Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan hingga saat ini bersikeras tak mau melantik 16 pejabat eselon II hasil lelang jabatan (open bidding) tahun 2022 lalu. Hal itu disampaikan Pemerhati Kebijakan Publik Bekasi Karman Supardi, di Cikarang, hari ini.

“Kesan yang saya tangkap Pak Dani itu sepertinya keras kepala yah? Mestinya ikuti saja kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri yang minta segera dilakukan pelantikan sesuai surat persetujuan tertulis 13 Februari 2023,” ujarnya.

Ia menjelaskan, turunnya surat persetujuan tertulis yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentunya sudah melalui hasil kajian yang matang dan komprehensif.

Tak hanya itu, kata dia, prosesnya pun bisa saja memakan waktu yang tidak sebentar. Sebab, ada standar operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan dan tata naskah dinas (TND) yang berlaku.

“Surat persetujuan atau izin sudah turun. Katakanlah prosesnya panjang dan butuh waktu untuk dikaji dulu. Tiba-tiba beredar kabar Pj Bupati mengembalikan surat tersebut, karena diduga ada beberapa nama yang diusulkan ke Mendagri ternyata ditolak,” ungkapnya. .

Ia menilai, sikap yang ditunjukkan Pj Bupati seolah-olah sedang memosisikan dirinya belum menerima surat dari Mendagri dan belum ada perintah untuk melantik.

“Jadi, ada kesan seolah-olah Pj Bupati belum menerima surat itu. Artinya, jangankan menindaklanjuti untuk pelantikan, suratnya saja ia belum terima. Kira-kira isu dan opini publik yang diduga sedang dibangun seperti itu,” ujar pria yang tinggal di bilangan Sukakarya ini.

Mendagri dalam memberikan arahan pembinaan dan persetujuan kepada Pj Bupati untuk melakukan pelantikan pejabat eselon II hasil open bidding, menurutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Ketentuan itu mengatur Mendagri untuk melakukan pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan sistem merit pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, sikap Pj Bupati yang terus-menerus menggantung dan tidak jelas seperti ini, akan berdampak serius terhadap roda pemerintahan dan pembangunan. Bahkan, ASN dan masyarakat Kabupaten Bekasi pun dirugikan.

Kemudian, jika ada masalah dengan pejabat eselon II yang diusulkan, sebaiknya cukup diajak bicara baik-baik dan diselesaikan.

“Sudahlah, Pak Dani jangan terlalu ego! Panggil aja pejabat yang bersangkutan. Mereka kan anak buah Anda. Ajak ngopi bareng, selesaikan. Setelah dilantik, konsolidasikan semua program masing-masing dinas agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat segera terealisasi,” imbuhnya.

Dewan Khawatir Jadi Anomali

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini mengatakan pihaknya khawatir dan menyayangkan dengan kekosongan jabatan ini.

Pasalnya, 16 jabatan eselon II yang sudah lama belum terisi berpotensi menjadi anomali ke depannya.

“Kekosongan itu sudah harus diisi, apalagi kita sudah masuk musim Pemilu. Artinya, nanti mundur situasi anomali lagi,” kata Ani seperti yang dilansir tribrita, Sabtu, kemarin.

Ia mengatakan, kekosongan jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat berdampak terhadap capaian kinerja dan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Pihaknya meminta Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan segera mengisi kekosongan jabatan eselon II agar roda pemerintahan serta pembangunan dapat berjalan dengan baik.

“Sangat saya sayangkan, proses bagaimana mengisi pos-pos yang kosong merupakan titik perhatian kami di Komisi I,” ujarnya.

Politisi senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, sejak tahun 2020 pihaknya sudah memberikan perhatian penuh dengan kekosongan jabatan tersebut.

“Sejak tahun 2020 kami sudah memberikan perhatian penuh, dengan Pj (Bupati-red) keterbatasan kewenangan selesaikan sekaligus kekosongan itu, penuhi,” ujarnya.

Ia menegaskan, Komisi I segera memanggil Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan ini.

“Kemarin sudah kita tanya progresnya pada Pansel. Ada 16 posisi eselon II dari 48 kandidat masing-masing sudah 3 kandidat, katanya sedang proses perizinan. Nah, ini yang nanti akan kita pertanyakan, sudah turun apa belum dari Kemendagri,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi I sudah melaksanakan rapat dengan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bekasi Tahun 2022.

“Kita melalui Komisi I sudah rapat. Pansel sudah mengklarifikasi dan dikatakan setiap dinas sudah terpilih 3 orang kandidat dari proses Pansel dan itu dipublis terbuka,” kata dia.

Kendati demikian, lanjutnya, satu orang yang terpilih masih jadi misteri. Pj Bupati Bekasi harus memberikan surat permohonan untuk pelantikan.

“Hingga saat ini Komisi I belum mengetahui pasti apa kendalanya, sehingga pelantikan pejabat eselon II tersebut belum bisa dilaksanakan,” kata Ani. (Red)

JIB | Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau lokasi kebakaran Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan terhadap masyarakat yang menjadi korban pasca-peristiwa tersebut.

“Baru saja kita melaksanakan peninjauan terkait dengan arahan Bapak Presiden untuk melakukan langkah-langkah pasca-terjadinya kebakaran,” kata Sigit usai meninjau lokasi kejadian kebakaran Depo Pertamina.

Dalam tinjauannya, Sigit mengungkapkan bahwa, Polri saat ini juga sudah bergerak cepat untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat atau korban. Diantaranya adalah, disediakannya posko pengungsian, fasilitas trauma healing hingga dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh korban.

Menurut Sigit, respons cepat dan sinergitas serta kolaborasi TNI, Polri dan stakeholder terkait sudah dilakukan secara optimal untuk penanganan awal korban kebakaran tersebut.

“Di beberapa titik juga sudah disiapkan dapur lapangan. Sehingga kemudian untuk pengungsi semuanya sudah bisa di kelola dengan baik dan mendapatkan kebutuhan awal untuk standar dari posko-posko yang ada,” ujar Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menekankan, Korps Bhayangkara juga mengerahkan tim DVI guna mengidentifikasi korban yang meninggal dunia kebakaran Depo Pertamina.

Saat ini, beberapa korban yang tewas dari peristiwa itu ada beberapa yang dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim DVI melakukan identifikasi korban melalui Antemortem maupun Postmortem.

“Terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengenali korban karena tadi malam situasinya crowded dan kemudian masyarakat mengevakuasi dengan cepat. Sehingga kemudian diambil dari mana korban yang sudah meninggal. Tentunya ini perlu pendalaman dengan mengecek DNA dan odontologi, yang tentunya ini harus kita lakukan untuk memastikan bahwa identitas korban dikenal dan tentunya bisa segera dilakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti, pemakaman dan sebagainya,” ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit juga memastikan bahwa Polri akan melakukan langkah-langkah untuk mengetahui penyebab awal dari terjadinya kebakaran tersebut.

Namun untuk saat ini, Sigit menegaskan, pihaknya akan berupaya seoptimal mungkin agar seluruh masyarakat yang menjadi korban mendapatkan bantuan serta perhatian dari Pemerintah.

“Yang terdampak karena ada kurang lebih 1.300 ya yang mengungsi di tempatkan di 10 titik saat ini juga tentu harus semuanya dalam kondisi yang mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah. Dan saya lihat masyarakat juga semuanya ikut bergabung termasuk dari relawan,” tutur Sigit.

“Tentunya ini hal yang baik dan kita harapkan dalam waktu dekat ada langkah-langkah yang akan dilakukan menindaklanjuti pasca-terjadinya bencana kebakaran,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri. (Red)

JIB | Yogyakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) satuan kerja Slog Polri yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, 3 Maret 2023.

Dalam penutupan itu, Sigit menekankan kepada unsur Slog Polri untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi utama bidang logistik dalam memberikan dukungan terhadap seluruh satuan kerja di bidang operasional.

“Kegiatan ini merupakan kelanjutan untuk menjabarkan apa yang menjadi perintah Pak Presiden, saat Rapim TNI-Polri, dimana tugas dan fungsi bidang logistik adalah fungsi utama pendukung untuk para anggota yang melaksanakan tugas. Utamanya satker yang melaksanakan tugas operasional,” kata Sigit.

Menurut Sigit, penguatan peran dan fungsi bidang logistik akan sangat dibutuhkan. Khususnya di tahun 2023 ini, Sigit mengungkapkan bahwa, Polri akan terlibat dalam berbagai macam agenda baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Dalam tahun 2023 ini kita menghadapi berbagai macam kegiatan mulai dari, kita melaksanakan pengamanan agenda nasional yang saat ini sudah tergelar, pengamanan agenda internasional mulai dari U-20 yang sebentar lagi kita laksanakan. Kemudian keketuaan ASEAN,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga mengingatkan bahwa, peran Polri juga akan sangat dibutuhkan dalam mengawal dan mengamankan seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, satuan logistik Polri harus betul-betul memastikan seluruh peralatan maupun alat pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional harus tersedia dengan baik.

“Dan juga saat ini kita masuk ke tahapan Pemilu. Dimana dinamikanya juga harus terus kita ikuti. Tentunya logistik sebagai fungsi pendukung untuk mempersiapkan agar sarana prasarana yang dimiliki itu betul-betul siap. Sehingga pada saat anggota melaksanakan tugas di lapangan, semuanya dalam kondisi optimal,” ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Tak hanya itu, Sigit menyatakan, penguatan atau optimalisasi Slog Polri dalam fungsi operasional, juga bertujuan untuk semakin memantapkan peran Polri dalam mengawal seluruh agenda kebijakan nasional yang dicanangkan Pemerintah Indonesia dapat berjalan aman dan lancar.

Selain itu, kata Sigit, penguatan Slog Polri juga untuk kepentingan masyarakat, khususnya ketika melakukan penanganan bencana alam di Indonesia. Polri, ditegaskan Sigit, harus bergerak cepat membantu warga sebagai representasi kehadiran negara.

“Dan ini tentunya kita harus terus sesuaikan dan dihadapkan juga dengan tugas-tugas tambahan mengawal kebijakan Pemerintah, menghadapi situasi bencana alam, baik hujan maupun kebakaran. Dimana Polri harus selalu tampil sebagai representasi dari negara, yang langsung bisa melaksanakan langkah-langkah untuk membantu masyarakat yang terdampak. Hal-hal seperti itu yang saya tekankan dan kita minta semua dipersiapkan dengan baik,” tutup eks Kapolda Banten tersebut. (Red)