Sunday, February 22, 2026
Home Blog Page 139

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis Bentuk 40 Destana

0

JIB | Cikarang Pusat – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, menggelar sosialisasi pembentukan 40 Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) baru, yang digelar di Aula Gedung BPBD Cikarang Pusat, pada Senin (14/02/2023).

Kegiatan yang diikuti oleh 80 peserta dari 40 Destana itu, menghadirkan pembicara Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan, dengan penambahan 40 Destana baru tersebut, tercatat saat ini ada 90 desa dan kelurahan tangguh bencana di wilayah Kabupaten Bekasi.

Muchlis menyebutkan, 40 Destana yang baru dibentuk, berada di Kecamatan Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Sukatani, Tambun Selatan, Setu, Karangbahagia, Babelan, dan Kecamatan Serang Baru.

Dari 40 Destana yang terbentuk ini, kita akan ada kegiatan di desa masing-masing, dari masing-masing bidang, terutama bidang kesiapsiagaan untuk melaksanakan simulasi-simulasi, sesuai dengan situasi yang ada di masing-masing desa, terangnya.

Muchlis menargetkan, pada tahun 2023 ini, BPBD akan mendorong dibentuknya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) di tiap desa di wilayah Kabupaten Bekasi.

Untuk FPRB Kecamatan, tahun lalu sudah kita bentuk, Insya Allah di tahun ini FPRB di tingkat desa juga kita akan bentuk, jelasnya.

Sementara itu Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo menjelaskan, dengan sosialisasi ini masyarakat diharapkan mengetahui risiko bencana, menyusun rencana kontijensi, membuat peta partisipasi warga agar memahami saat melakukan evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

Selain itu, Desa dan Kelurahan akan mengetahui ukuran ketangguhan dalam menghadapi bencana.

Setiap desa nanti kita akan beri kesempatan untuk bisa menilai dirinya sendiri, dari sisi ketangguhannya sudah sampai mana, karena program-program yang dilakukan desa cukup banyak, jadi kita ukur, terangnya kepada awak media berabonews.com

Ukuran desa dan kelurahan Tangguh Bencana menurutnya bisa dilihat dari sisi pelayanan dasar, seperti jalan, sarana kesehatan, sarana pendidikan. Itu juga bagian dari membangun desa Tangguh, katanya.

Pangarso menyampaikan juga pentingnya peran media dalam hal memberitakan kondisi bencana, sehingga dapat memunculkan kesadaran mengenai kesiapsiagaan bencana di kalangan masyarakat.

Kami juga selalu minta teman-teman media selalu menginformasikan situasi-situasi bencana, dengan memberikan pembelajaran kepada masyarakat, bahwa kita harus siap siaga menghadapi bencana, karena kita tidak tahu kapan bencana itu datang, pungkasnya. (ADV)

Bappeda Kabupaten Bekasi Entah Ismanto, Hadiri Acara Musrenbang Cikarang Utara

0

JIB | Cikarang Utara – Kecamatan Cikarang Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan tahun 2023. Dalam Musrenbang tersebut terdapat sebanyak 186 usulan dari 11 desa di wilayah Cikarang Utara.

Camat Cikarang Utara, Enop Can mengatakan, pada Musrenbang untuk perencanaan pembangunan tahun 2024 tersebut, pihaknya mengusulkan program skala prioritas diantaranya pembangunan infrastruktur, normalisasi sungai serta pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).

Kami mengusulkan kembali program pembangun tersebut, mengingat pada Musrenbang tahun 2022 lalu, untuk program kerja pembangunan tahun 2023 ini terdapat beberapa usulan yang belum terealisasikan. Sehingga kami mengupayakan agar dari 186 usulan tersebut bisa menjadi program pembangunan di tahun 2024 mendatang, katanya.

Selain itu pihaknya mengusulkan perbaikan Gedung Serbaguna yang berada di belakang kantor Kecamatan Cikarang Utara yang kondisi bangunannya perlu perbaikan.

Gedung itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Cikarang Utara karena bisa dijadikan gedung serbaguna seperti kegiatan di lingkungan pemerintah kecamatan, kegiatan sosial dan lainnya, ungkapnya.

Pihaknya juga mengusulkan pembangunan sarana dan fasilitas outlet bagi UMKM. Menurutnya, gerai tersebut nantinya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Cikarang Utara.

Kebetulan di Cikarang Utara sudah terbentuk Forum UMKM, makanya kami coba mengusulkan pembuatan outlet untuk menghimpun semua UMKM yang berada di Cikarang Utara, terangnya.

Pihaknya akan mengawal usulan-usulan program prioritas pembangunan dalam Musrenbang Kecamatan tersebut, yang nantinya akan melalui proses pokok pikiran DPRD, Musrenbang tingkat Kabupaten Bekasi dan menjadi program kerja Pemerintah Daerah tahun 2024.

Dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Cikarang Utara turut hadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi Entah Ismanto, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, unsur Muspika Kecamatan Cikarang Utara, para Kepala Desa, tokoh masyarakat serta tokoh agama.(ADV)

Sigaf, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Bersihkan Puluhan Ton Sampah

0

JIB | TAMBUN UTARA – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah wilayah II Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi membersihkan dan mengangkut puluhan ton sampah di saluran irigasi Desa Satriamekar Kecamatan Tambun Utara, pada Selasa (14/02/2023).

Kepala Kepala UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II DLH Kabupaten Bekasi, Sumardi mengatakan, pengangkutan sampah tersebut bekerjasama dengan stakeholder wilayah setempat.

“Dengan adanya yang sempat viral kemarin di media sosial, kita bersihkan sampah semaksimal. Hari ini kita selesaikan dan kita angkut ke TPA Burangkeng,” ujarnya.

Sumardi mengatakan, ada puluhan ton sampah yang diangkat dari saluran irigasi tersebut, yang didominasi oleh sampah domestik.

“Kita siapkan mobil armada sebanyak 15 unit untuk mengangkut sampah tersebut ke TPA,” ungkapnya.

Sumardi menyampaikan, pengangkutan sampah dari lokasi tersebut diprediksi selesai selama tiga hari, dengan mengerahkan 30 personel Tim Biawak, dibantu dengan perangkat desa, kecamatan dan Perum Jasa.

“Insya Allah kita kelarkan selama tiga hari untuk pengangkutan sampah yang berada di irigasi,” katanya.

Sumardi menuturkan, tumpukan sampah terjadi akibat hujan deras yang turun di daerah hulu dan mendorong sampah ke lokasi tersebut.

“Ya, kemarin hujan deras sehingga sampah dari Ganda Agung perbatasan Kota Bekasi ini terdorong ke wilayah irigasi Desa Satriamekar, dan terjadilah penumpukan sampah di daerah kami,” katanya.

Untuk mengurangi volume sampah di saluran irigasi antara Kota dan Kabupaten Bekasi, pihaknya ke depan akan memasang jaring penahan sampah serta berkoodinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam penanganan sampah di sungai. (ADV)

KESTABILAN BAHAN PANGAN, NEGARA VS MAFIA?

0

JIB | MAJALENGKA,- Di tengah naiknya harga beras, pemerintah telah melakukan upaya impor agar tercukupi stok beras di pasar. Namun hal itu tidak membuat harga beras kembali stabil. Hal ini disebabkan oleh banyakna mafia dan ttidak diperhatikannya distribusi hingga ke masyarakat dengan baik (Serba Serbi MMC, 12/2). Bahkan bukan hanya beras, masyarakat juga terengah-engah dengan kenaikan harga telur, minyak goreng, dan berbagai komoditas strategis lainnya yang notabene menjadi kebutuhan pokok masyarakat.


Jika di penghujung tahun mungkin bisa beralasan kenaikan harga bahan pokok dipicu oleh Nataru, nyatanya hingga Februari ini harga-harga tak jua turun dan stabil. Maka penyebab utama carut marut ketersediaan bahan pokok masyarakat tersebut menjadi layak dipertanyakan. Harga telur melambung hingga lebih dari Rp 30.000,- / kg, dan bahkan hingga saat ini masih tetap di kisaran harga 27.000-28.000/kg. Bahkan di level warung, harga telur bisa menyentuh angka Rp 32.000,-.


Minyak goreng pun, yang relative baru saja normal setelah mengalami kisruh langka dan mahal, seolah kembali ke keadaan semula. Harga melambung, minyak goreng subsidi menjdi langka di pasaran. Minyak goreng curah di pasar mencapai harga Rp 18.000-/kg dan minyak goreng kemasan subsidi menghilang. Minyak goreng premium tetap bertahan di harga Rp 27.000-Rp 34.000/liter. Masyarakat harus merogoh kocek dalam-dalam kalau ingin membeli minyak goreng Bimoli 2 liter yang menyentuh angka Rp 46.000,-.


Merk-merk minyak goreng subsidi (murah) seperti Minyakita yang menghilang di pasaran menjadi terjawab dengan penemuan Departemen Perdagangan di lapangan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satgas Pangan Polri menemukan adanya 515 ton minyak goreng kemasan rakyat dengan merek Minyakita yang belum terdistribusi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di gudang PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara, pada Selasa (07/02/2022). PT BKP merupakan produsen terbesar Minyakita di Indonesia (Investor.id).


Apa yang salah dalam pengelolaan dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat? Adanya kewenangan yang besar di tangan perseorangan atau sekelompok kecil orang dalam penyediaan kebutuhan pokok masyarakat menjadikan mudahnya mendikte pasar. Permainan timbun menimbun demi memperoleh keuntungan sepihak perusahaan produsen atau distributor, menjadi mudah dilakukan ketika negara lengah dalam melakukan kontrol. Akibatnya masyarakatlah yang menjadi korban.


Kini sebentar lagi masyarakat menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Moment yang juga seringkali menjadi alasan jika harga kebutuhan pokok melambung tidak karuan. Dan jika memang benar mafia memegang kendali atas kebutuhan pokok masyarakat, maka masyarakat menunggu upaya serius pemerintah untuk menangani hal tersebut.

Negara tidak boleh kalah melawan mafia, karena keterjaminan kebutuhan hidup masyarakat yang menjadi taruhannya. Bukankah pasal 33 ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”?


Jangan ragu untuk membenahi system dan mengganti system dengan yang lebih baik karena seharusnya, kesejahteraan masyarakat adalah segalanya. Dan itu adalah tanggung jawab negara. (Red)

Polres Metro Bekasi Tangkap Pelaku Pengerusakan dan Kericuhan di Tambun

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi mengamankan pelaku kericuhan hingga berujung pengerusakan di Tambun yang terjadi pada Jumat (10/2/2023) siang lalu.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi mengatakan, kericuhan tersebut sempat viral di Media Sosial (Medsos) hingga sempat menimbulkan kemacetan di lokasi.

“Usai kejadian itu anggota kami bergerak cepat mencari para pelaku pengerusakan. Dibantu juga dari video yang viral di Medsos,” kata Twedi.

Dari penyelidikan anggota, diperoleh 3 orang pelaku yang diamankan yakni AIJ (34), ES (45), AM (21).

“Para pelaku melakukan pengerusakan kantor dan 2 unit mobil yang sedang terparkir, karena kejadian tersebut korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah,” bebernya.

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 170 KUHP dan 406 KUHP.

“Ancamannya kurungan badan selama 5 tahun 6 bulan,” pungkasnya. (Sep)

DPMD Kabupaten Bekasi Bersama Kemendagri Melakukan Bimbingan Teknis Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes Tahun 2023

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Dalam dua hari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan bimbingan teknis pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tahun 2023.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Rahmat Atong menyampaikan bahwa undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan hal utama menentukan kebijakan pemerintah, menjadikan desa menjadi daerah otonomi serta begitu banyak peran desa.

“Peran pembangunan desa, peran kemasyarakatan dan peran pemberdayaan masyarakat desa dalam menjalankan perannya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, handal dan profesional,” kata Rahmat Atong, Selasa (7/2/2023).

Menurutnya, peningkatan kemampuan aparatur desa sangat diharapkan untuk menjalankan tugas secara optimal sesuai peran dan fungsinya. Terlebih, pemerintahan desa harus mampu mengelola anggaran desa yang cukup besar.

“Kepala desa, perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) harus paham regulasi berlaku dalam pelaksanaan undang-undang.Membaca aturannya, manfaatkan tekhnologi dan menjalankan pembangunan,” jelas dia.

Oleh sebab itu, kata Rahmat Atong, maksud tujuan pembinaan untuk mensinergikan antara Kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

“Banyak sudah mendengar, masih ada yang tidak harmonis Kepala desa dan BPD,” terangnya.

Dia menyebut hal itu bertujuan agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Kepala desa dan BPD berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Rahayu Ningsih selaku Analis Kebijakan Ahli Madya subdit Fasilitasi BPD dan Musdes Kemendagri mengatakan telah memberikan materi pembinaan pemerintahan desa antara BPD dan Kepala desa agar terciptanya kerjasama yang baik.

“BPD dan Kepala desa harus sinergis, karena mereka mitra kerja tidak ada di situ sebagai atasan dan bawahan, dituntut untuk kerja sama dari perencanaan pembangunan desa.Sampai nanti pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi,” jelas dia.

Terkait perencanaan pembangunan, dia menjelaskan dimulai dari penyusunan Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJM) desa, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan desa sampai penyusunan APBDes.Semua itu, akan di susun melalui Peraturan Desa (Perdes).

Terkait perencanaan pembangunan, dia menjelaskan dimulai dari penyusunan Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJM) desa, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan desa sampai penyusunan APBDes.Semua itu, akan di susun melalui Peraturan Desa (Perdes).

“Mau tidak mau, suka tidak suka harus melibatkan BPD, jadi tidak ada kata BPD tidak suka Kepala desa atau sebaliknya. Karena ke duanya sebagai mitra kerja mempunyai peran masing-masing, bagaimana funsinya BPD.

Kewenangan dan tugas Kepala desa semua sudah diatur regulasi, tinggal mengikuti aturan itu insyallah akan berjalan dengan baik,” kata Rahayu Ningsih.

Dia menambahkan, BPD mempunyai tugas menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan membahas menyepakati peraturan desa serta mengawasi kinerja kepala desa.

“Tugas pokok BPD ini yang memang kadang ada gesekan membuat konflik antara kepala desa dan BPD,” katanya .(Adv)

Pj Bupati Bekasi Targetkan LPPD Tahun 2022 Masuk 10 Besar Nasional

0

JIB | CIKARANG SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Koordinasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2022 di Hotel Ayola, Lippo Cikarang, pada Kamis (2/2). 

Acara tersebut dibuka oleh Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asda 1) Sri Enny Mainiarti dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Iman Santoso. 

Dani Ramdan mengatakan, LPPD Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2021, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 

“Biasanya ditingkat nasional, kita di ranking 60, sekarang ini kita ada di peringkat 30-20 besar. Artinya kalau di tahun 2021 kita bisa ranking 20, maka target ranking 10 besar untuk LPPD di tahun 2022 ini bisa kita capai,” jelasnya. 

Dani mengimbau kepada seluruh perangkat daerah untuk menyelesaikan LPPD paling lambat 3 bulan, semenjak berakhirnya tahun anggaran. 

“Pada awal Februari kita sudah perintahkan semua dinas untuk mulai menginput laporan, agar waktunya tidak mepet ke Maret, sekarang saja sudah ada 15 Dinas yang sudah selesai kurang lebih 50 persen,” terangnya. 

Dani berpesan, untuk penyusunan LPPD tahun 2022 ini, semua OPD harus memberikan dukungan penuh agar kewajiban Pemerintah Daerah dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum nantinya penyusunan LPPD ini selesai.

“Apabila ada kendala dalam pelaksanaan tugas penyusunan LPPD ini, jangan sungkan-sungkan untuk berhubungan langsung dengan Bagian Pemerintahan. Inilah jalur yang harus dicatat setiap hari dan setiap saat. Kuncinya kita harus terus melakukan koordinasi, komunikasi dan sinergi,” ungkapnya. 

Direktur Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Dirjen Otda Kemendagri, Deddy Winarwan mengatakan, untuk penginputan indikatornya adalah berbasis pelaksanaan 32 konkuren menjadi dasar otonom daerah. 

Dirinya menjelaskan, penginputan indikator berbasis kepada pelaksanaan 32 urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan wajib pilihan.

“Dari 32 urusan tersebut akan dikolaborasikan ke dalam 126 indikator kunci outcam yang akan diinput dalam Sistem Informasi Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (SILPPD),” terangnya. 

Deddy mengatakan, bahwa di laporan sebelumnya Kabupaten Bekasi menunjukkan kecenderungan yang baik dalam LPPD ini. 

“Mudah-mudahan tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan agar lebih baik lagi,” harapnya. (Asep)

ESA ASA KITA BANGKIT KEMBALI, MENGHANTARKAN dr. ASEP SURYA ATMAJA LEGISLATIF DPR RI

0

JIB | KABUPATEN BEKASI,- Hari ini Esa Asa Kita yang sebelum tenggelam dan stagnan, kini bangkit kembali dengan pembina dr. Asep Surya Atmaja, Panesehat H. Ojoy Jarkasih, acara di laksanakan di Halaman Plaza Baladeka Rumah Almarhum  H. Eka Supriatmaja di Kampung Pintu Air Lemah Abang Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara. Sekaligus Pelantikan ketua Esa Asa Kita yang Baru oleh H. Mursinin biasa di panggil H. Aboy dan Sekertaris  Karnadi.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa. Waluya, tokoh masyarakat, Ketua Harian Kormi Kabupaten 23 Korcam Esa Asa Kita se-Kabupaten Bekasi Esa Perkasa dan masyarakat sekitar. Minggu (22/02/2023).

Bangkitnya Komunitas Esa Asa Kita Menghantarkan calon Legislatif  pusat dari partai Golkar dr. Asep Surya Atmaja Dapil pemilihan Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakrta

Pada malam ini terpilih Untuk pemimpin Esa Asa Kita mari kita bangkit mengajak esa asa kita lebih baik lagi dan lebih maju dan kerjasama yang baik antara Kabupaten Bekasi, Korcam dan kordes agar bisa kerjasama yang baik.

“Alhamdulillah saya terpilih ini atas dukungan seluruh elemen Esa Asa Kita dan pengurusan yang baru ini menjadi semangat baru demi Bekasi lebih baik lagi” ujarnya.

dr. Asep  mengatakan dengan pelantikan ini ketua Esa Asa Kita Mursinin  harus kuat  jadi Pemimpin Komunitas dan pengurusan yang baru harus sinergi, karena rencana yang jelas tujuan yang jelas satu kata untuk menang dan harus menang, dan dinamika politik harus kita hadapi dengan lugas tangkas dan Orang Bekasi yang ada yang duduk di Istana DPR RI (Senayan).

“Target saya adalah 110 ribu  itu posisi aman Untuk duduk di Kursi legislatif DPR RI, dan waktunya satu tujuan kita untuk menang dan saya cukup mengapresiasikan Esa Asa Kita bangkit Kembali untuk menang” jelasnya.

Hal tersebut membuat dr Asep Surya Atmaja semangat untuk duduk di Kursi DPR RI dengan dukungan semua Elemen nya dan Esa Asa Kita apalagi dukung penuh oleh orang tua saya Sebagai Kramat karena syurga ada di Bawah Telapak Kedua orang tua dan itu saya yakinkan Krena di dampingi politisi ulung untuk pemenangan.

“Salam Hormat saya untuk Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi H. Akhmad Marjuki sebagai Calon Legislatif Provinsi yang sudah bisa menghadiri acara ini di kediaman kami juga” tutupnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi H. Akhmad Marjuki tempat terpisah mengatakan Pelantikan Esa Asa Kita ini senang tiasa dalam lindungan Allah SWT, dan sangat bangga dapat Undangan untuk dapat hadir dan Esa Asa Kita adalah Karya besar Almarhum Bupati Bekasi, mendirikan ini tanpa alasan dan ambisi dan saya yakin didirikan menjadi kapasitas untuk maayarakat dan bangkit nya Esa Asa Kita demi Cita-cita Almarhum Eka Supriatmaja dan bisa membantu kemengan partai Golkar.

“Selamat untuk bekerja Esa Asa Kita dan demi kemenangan dr Asep Surya Atmaja dan kemenangan Golkar Kabupaten Bekasi” Tutupnya. (Red)

BN.Holik Qodratullah, Aspirasi Direalisasikan dan Diutamakan Skala Prioritas

0

JIB | KABUPATEN BEKASI, – Wakil rakyat di awal tahun 2023 langsung aktif turun ke bawah, terjun ke tengah – tengah masyarakat secara langsung. Mereka memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil)-nya masing-masing, yaitu melalui kegiatan reses.

Reses kali ini merupakan reses Masa Sidang II tahun 2023, dengan agenda reses Menjaring aspirasi masyarakat untuk perubahan APBD tahun berjalan dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN.Holik Qodratullah, juga ikut melaksanakan reses untuk memperjuangkan kepentingan serta aspirasi rakyat di dapil-nya. Menurutnya, kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bekasi memang untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan rakyat.

“Reses anggota DPRD itu jadi wahana masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Selama pelaksanaan reses banyak aspirasi yang masuk,” kata BN.Holik.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang akrab di sapa Bang BN ini menyampaikan, aspirasi tidak hanya disampaikan melalui mekanisme reses saja.

“Reses kegiatan resminya. Wakil rakyat bisa setiap saat serap aspirasi, warga bisa menyampaikan aspirasi kapan saja dan di mana saja,” imbuhnya.

Kegiatan reses Bang BN dilaksanakan di kediamannya, di Desa Ciantra,Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Namun Bang BN mengingatkan, bahwa tidak semua aspirasi bisa dipenuhi. Pasalnya, APBD Kabupaten Bekasi masih terbatas.

“Kami juga mengingatkan bahwa dana di APBD terbatas, kalau keinginan sih semuanya dapat direalisasikan, tapi kita lihat dulu APBDnya, jadi aspirasi yang direalisasikan diutamakan yang masuk skala prioritas terlebih dahulu,” tutupnya.(Wati)

Reses Tahun 2023, dr. Asep Surya Atmaja Tampung Aspirasi Masyarakat Dan Bukti Aspirasi Masyarakat Sudah Terealisasi

0

JIB | CIKARANG UTARA, – Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupten Bekasi dari Partai Gokar dr. Asep Surya Atmaja Daerah Pemilihan (Dapil) VI, gelar reses Sabtu malam (11/02/2023).

Gelaran Reses kali ini diadakan dihalaman kediaman AlMarhum mantan Bupati Bekasi, H. Eka Supria Atmaja di Kampung Lemah Abang, Desa Waluya RT01/RW04, Cikarang Utara mulai pukul 20.00 WIB, hingga selesai.

Hadir dalam kegiatan tersebut dari berbagai elemen masyarakat, Kepala Desa Waluya, Bimaspol, Bhabinsa, BPD Desa Waluya, RT/RW, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Karang Taruna dan puluhan tamu undangan.

Dalam gelaran itu, Politisi yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Pendidikan itu fokus mendengarkan usulan dan aspirasi dari masyarakat.

Banyak aspirasi, terkait dengan kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan. Ada juga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, persiapan menghadapi musim penghujan.

dr. Asep mengatakan apapun pengajuan dari masyarakat misal UMKM, kelompok tani, peternakan dan lainnya kita akan upayakan agar terlaksana di dalam reses yang di ajukan masyarakat yang di butuhkan.

“Dan masukan masyarakat atau aspirasi ini, seperti lele itu sudah kita laksanakan di wilayah Desa Karang sari dan sudah berjalan, adapun masyarkat bisa mengajukan aspirasinya” Jelasnya.

Hal ini menurut dr. Asep Surya Atmaja bahwa aspirasi untuk pendidikan ada anngaran untuk Sekolahan tapi terkendala lahan, makanya masyarakat kalau ada lahan silakan ajukan ke saya Insya Allah pasti saya kawal yang penting ada lahannya.

“Bukan itu saja posyandu, pasar lemah Abang, trotoar atau jalan di perkampungan silakan ajukan ke saya agar nanti bisa kita prioritaskan untuk masyarakat.” Ucapnya.

Imron wakil Dusun Perum Mutiara Indah ucapan terima kasih banyak impian kita telah terhujud apa yang kita usulkan jalan dan Alhamdulillah sudah terlaksana..

“Dan mudah-mudahan sebagai ladang usaha bapak Dewan dr. Asep Supria Atmaja, semoga niat bapak Dewan bisa terhujud” ungkap Imron Warga Perumahan Puri Mutiara Indah Desa Karang Raharja.

Warga masyarakat yang hadir meminta kepada dr. Asep Surya Atmaja sekaligus  Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bekasi bisa melibatkan masyarakat yang mempunyai potensi di bidang itu hingga tingkat Kecamatan dan Desa.

Menanggapi hal tersebut, dr. Asep Surya Atmaja akan berupaya memperjuangkan dan menindaklanjuti usulan warga masyarakat. (Red)

Stay connected

20,120FansLike
2,493FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -