JIB |KABUPATEN BEKASI, — Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi berhasil meraih penghargaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan predikat A (memuaskan). Penghargaan ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/Kep.298-ORG/2025, tertanggal 5 Mei 2025, tentang Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

Dalam hasil penilaian tersebut, Dinas Pertanian menempati peringkat ketiga dengan nilai 85,30, di bawah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Capaian ini menjadi bukti komitmen Dinas Pertanian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.

Dalam hasil penilaian tersebut, Dinas Pertanian menempati peringkat ketiga dengan nilai 85,30, di bawah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Capaian ini menjadi bukti komitmen Dinas Pertanian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi untuk pelayanan publik.

Dilansir dari redaksijakarta.com Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, H. Abdillah, S.H., M.M., mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan tersebut.

“Kami bersyukur atas kepercayaan dan penghargaan ini. Predikat yang kami raih bukan hanya hasil kerja pimpinan, tetapi buah dari kerja sama seluruh jajaran ASN di Dinas Pertanian yang terus berupaya menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap aktivitas pelayanan,” ujar Abdillah.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja aparatur, terutama dalam memperkuat peran Dinas Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bekasi.

Kami akan terus berbenah dan berinovasi agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya para petani, semakin cepat, tepat, dan berdampak nyata. Reformasi birokrasi bukan hanya tentang administrasi, tapi tentang perubahan budaya kerja yang profesional dan melayani,” tambahnya.

Lebih lanjut, Abdillah mengatakan Capaian ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah. Penilaian ini menjadi tolok ukur penting bagi peningkatan kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Dengan torehan tersebut, Dinas Pertanian diharapkan terus menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya dalam menjalankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan berintegritas tinggi. Pungkasnya. (Red)

JIB | CIMAHI,-Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang jatuh pada 28 Oktober 2025, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan pentingnya semangat juang dan peran strategis generasi muda dalam membangun masa depan bangsa.

Menurut Ngatiyana, peringatan Hari Sumpah Pemuda bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan refleksi sejarah perjuangan para pemuda Indonesia pada 1928 yang berhasil menumbuhkan semangat patriotisme, persatuan, dan visi kebangsaan. “Sumpah Pemuda menjadi tonggak lahirnya kesadaran nasional menuju kemerdekaan Indonesia,” ujarnya seusai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman Kantor Pemerintah Kota Cimahi, Senin (28/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus terus dihidupkan di tengah perubahan zaman. Sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita Presiden, generasi muda diharapkan tampil sebagai motor penggerak pembangunan manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

“Bonus demografi yang kita miliki hari ini adalah peluang besar. Bangsa ini menanti kebangkitan pemuda sebagai subjek utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Ngatiyana.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa berbagai tantangan bangsa seperti korupsi, kemiskinan, pengangguran, narkoba, pornografi, hoaks, dan ujaran kebencian, tidak boleh melemahkan semangat generasi muda. Sebaliknya, semua itu harus menjadi pemicu untuk terus berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

“Pemuda harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jadilah agen perubahan dengan semangat, etika, dan tanggung jawab moral,” pesannya.

Ngatiyana juga menekankan bahwa gerakan kepemudaan di era modern harus mencerminkan gerakan moral, intelektual, dan semangat membangun harapan bersama. Hal ini, kata dia, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menegaskan pentingnya aktualisasi nilai-nilai Sumpah Pemuda agar tetap relevan sepanjang masa.

“Pembangunan nasional tidak boleh hanya fokus pada aspek fisik. Membangun mental dan karakter bangsa sama pentingnya. Tanpa itu, pembangunan akan kehilangan maknanya,” tutur Ngatiyana menutup sambutannya.

Dengan semangat Hari Sumpah Pemuda, Pemerintah Kota Cimahi terus berkomitmen menciptakan ruang bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas, kreatif, dan berdaya saing, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
(Rahmat)

JIB | CIMAHI– Komitmen penegakan hukum di Kota Cimahi kembali diperlihatkan secara nyata. Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi melaksanakan pemusnahan berbagai barang bukti dari 41 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kegiatan ini digelar di halaman Kantor Kejari Cimahi, Jalan Sangkuriang No.103, Cipageran, Cimahi Utara, pada Senin (27/10/2025) dan turut dihadiri oleh Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn.) Ngatiyana.

*Beragam Barang Bukti Dimusnahkan: Dari Narkoba hingga Uang Palsu*

Dalam kegiatan tersebut, Kejari Cimahi memusnahkan berbagai barang bukti tindak pidana, mulai dari narkotika, uang palsu, hingga alat bantu kejahatan. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi 127,5 gram sabu-sabu, 144,06 gram ganja, serta rokok sintetis cair dalam beberapa botol 20 ml.

Selain itu, turut dimusnahkan 840 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu, 14 unit telepon genggam berbagai merek, 29 dokumen penting, 41 potong pakaian, serta sejumlah peralatan seperti linggis, kunci inggris, gembok, dan timbangan yang digunakan dalam aksi kejahatan.

*Kajari Cimahi: Pastikan Tidak Ada Penyalahgunaan Barang Bukti*

Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Nurintan M.N.O. Sirait, H.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan ini merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam mencegah potensi penyalahgunaan barang bukti.

“Seluruh barang bukti dimusnahkan agar tidak dapat disalahgunakan kembali. Untuk uang palsu, pemusnahan dilakukan disaksikan langsung oleh perwakilan Bank Indonesia sebagai bentuk akuntabilitas,” jelas Nurintan.



Ia juga menambahkan, SIM card dari barang bukti ponsel terlebih dahulu diamankan oleh penyidik guna mencegah penyalahgunaan data dan nomor kontak yang masih aktif.

*Pemkot Cimahi Dukung Langkah Kejari*

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Cimahi Letkol (Purn.) Ngatiyana menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah Kejari Cimahi yang dinilai sebagai bentuk nyata penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

“Pemerintah Kota Cimahi mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan narkotika, peredaran uang palsu, dan tindak kejahatan lainnya yang merugikan masyarakat. Langkah ini sangat penting demi menciptakan Cimahi yang aman dan tertib,” tegas Ngatiyana.



Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudhistira, Kepala BNN Cimahi Yulius Amra, S.H., serta perwakilan dari Kodim 0609 Cimahi. Dari jajaran Kejari Cimahi tampak hadir Kasi Intel Fajrian Yustiardi, S.H., M.H., dan sejumlah pejabat struktural lainnya.

Kegiatan berjalan tertib, transparan, dan penuh komitmen terhadap supremasi hukum, mencerminkan keseriusan Kejari Cimahi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di Kota Cimahi.
( *Rahmat* )

JIB | BANDUNG – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi kini memasuki tahapan selanjutnya. Tiga kandidat terbaik yang telah lolos seleksi administrasi resmi menjalani proses asesmen kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat.

Asesmen ini menjadi bagian penting dari mekanisme seleksi terbuka dan kompetitif dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, yakni 27–28 Oktober 2025, bertempat di Grha Merit, Kota Bandung, sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi daerah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menjelaskan bahwa tahapan asesmen ini bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk menilai secara menyeluruh kompetensi, kapasitas kepemimpinan, dan integritas calon pejabat tinggi daerah.

“Melalui asesmen ini, kita berupaya mendapatkan figur Sekretaris Daerah yang kompeten, profesional, berintegritas, dan memiliki wawasan strategis. Sosok yang mampu menjalankan peran Sekretaris Daerah secara optimal sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan daerah,” tegas Ida Farida.

Selama dua hari pelaksanaan, para peserta akan mengikuti berbagai rangkaian uji kompetensi yang komprehensif. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) yang mencakup psikotest, simulasi kasus manajerial, serta ujian sosial kultural. Rangkaian ini dirancang untuk mengukur kemampuan peserta dalam berpikir kritis, mengambil keputusan strategis, serta memahami dinamika sosial dan budaya birokrasi pemerintahan.

Selanjutnya pada hari kedua akan diisi dengan wawancara kompetensi dan Leaderless Group Discussion (LGD), yaitu sesi diskusi kelompok tanpa pemimpin yang menilai kemampuan peserta dalam berargumentasi, berkoordinasi, dan menunjukkan kepemimpinan kolektif dalam situasi dinamis.

“Melalui asesmen dua hari ini, kami ingin melihat lebih dalam karakter kepemimpinan, pola pikir strategis, kemampuan, problem solving, dan sensitivitas sosial dari setiap calon. Karena Sekretaris Daerah bukan hanya administrator, tetapi juga pemimpin yang mampu menggerakkan sistem birokrasi agar adaptif terhadap perubahan,” jelas Ida Farida.

Lebih lanjut, Pj. Sekda menekankan bahwa posisi Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran roda pemerintahan daerah, terutama dalam hal koordinasi lintas perangkat daerah serta penguatan reformasi birokrasi. Dalam konteks pembangunan jangka menengah daerah, proses seleksi ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mendukung pelaksanaan visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera.

“Visi ini menuntut kita semua, terutama jajaran ASN, untuk terus menghadirkan birokrasi yang efisien, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sekretaris Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh perangkat daerah bergerak harmonis, selaras, dan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Ida Farida.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan proses seleksi ini akan sangat menentukan arah tata kelola pemerintahan ke depan, khususnya dalam menciptakan birokrasi yang semakin kolaboratif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada seluruh peserta agar menjadikan asesmen ini bukan hanya sebagai ajang kompetisi, melainkan juga ruang refleksi dan pembelajaran untuk memperkuat kapasitas diri sebagai ASN yang unggul.

“Kegiatan asesmen ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menghadirkan figur Sekda yang mampu menjadi penghubung kebijakan antara pimpinan daerah dan perangkat daerah, menggerakkan sinergi lintas sektor, serta mengawal implementasi program prioritas daerah dengan semangat kolaborasi dan inovasi,” ujarnya.

Sementara itu, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, menyampaikan bahwa asesmen ini menjadi instrumen penting dalam menilai kompetensi calon pejabat tinggi daerah secara objektif dan menyeluruh.

“Hari ini kami melaksanakan asesmen berbasis CAT yang mencakup psikotes dan simulasi kasus manajerial serta sosial kultural. Kami berharap seluruh peserta dapat fokus dan menunjukkan kemampuan terbaik, karena kesuksesan dalam tahapan ini sangat bergantung pada usaha dan kesiapan diri masing-masing,” ujar Setiawan.

Menurutnya, jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi tertinggi dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah yang menuntut kualitas kepemimpinan, ketajaman berpikir, serta ketahanan menghadapi kompleksitas kebijakan publik. Ia menegaskan BKD Provinsi Jawa Barat berkomitmen menjaga independensi, transparansi, dan objektivitas dalam seluruh tahapan asesmen.

“Kami menilai dari berbagai sudut pandang agar hasilnya betul-betul komprehensif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemimpin birokrasi yang visioner, memiliki integritas tinggi, dan mampu membawa Kabupaten Bekasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih maju.” pungkasnya. (Sam)

JIB | Samarinda,- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh organisasi keagamaan dan yayasan pendidikan di Kalimantan Timur untuk mempercepat sertipikasi tanah lembaga pendidikan. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk early warning system atau perlindungan dini terhadap aset keagamaan dari potensi sengketa di masa depan.

“Saya minta tolong, semua yayasan yang memiliki lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, segera urus sertipikatnya. Jangan sampai nanti timbul masalah karena belum bersertipikat. Ini bagian dari early warning system, proteksi dini, dan mitigasi risiko,” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan dengan tokoh ormas Islam dan lembaga terkait di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim, Jumat (24/10/2025).

Menurut Nusron, masih banyak pesantren, madrasah, dan majelis taklim yang berdiri di atas tanah tanpa sertipikat resmi. Persoalan sering muncul ketika aset lembaga tersebut tercatat atas nama pribadi pengurus yayasan. Ketika pengurus wafat atau terjadi pergantian kepemilikan, keluarga sering mengklaim tanah tersebut sebagai warisan.

“Kasus seperti ini banyak terjadi. Untuk itu, sertipikasi tanah menjadi langkah penting agar tidak ada lagi konflik aset di kemudian hari,” tegasnya.

Selain memberi perlindungan hukum, Nusron menambahkan, kepemilikan sertipikat juga dapat meningkatkan akses lembaga pendidikan terhadap pembiayaan dan program pembangunan. Dengan legalitas tanah yang kuat, lembaga pendidikan bisa lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun lembaga keuangan.

Pemerintah, kata Nusron, telah membuka mekanisme agar yayasan pendidikan dan sosial dapat menjadi subjek pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM). Syaratnya, lembaga tersebut harus mendapatkan Surat Keputusan (SK) Menteri ATR/BPN berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.

“Kalau yayasan Islam, rekomendasinya dari BIMAS Islam. Kalau yayasan sosial, rekomendasinya dari Kemensos. Setelah itu, lembaga bisa menjadi subjek penerima SHM,” jelasnya.

Tanpa legalitas yang kuat, lanjut Nusron, lembaga pendidikan sering terkendala dalam pengembangan sarana prasarana dan akses pembiayaan dari perbankan. Sebaliknya, lembaga yang sudah memiliki sertipikat dapat menjadikan tanahnya sebagai jaminan pembiayaan pembangunan yang lebih tepat waktu dan sasaran.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad, serta dihadiri sejumlah pimpinan organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan di Kaltim. Mereka di antaranya perwakilan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Baznas, MUI, Dewan Masjid Indonesia, Yayasan Hidayatullah, BKMT, FKUB, ICMI, Kanwil Kemenag, dan Badan Wakaf Indonesia.

(Rahmat)

JIB | Bandung – Polda Jabar berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat salah satu nya dengan memastikan playanan di Satuan Playanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang langsung melakukan pengecekan standarisasi ke seluruh SPPG Polres Jajaran Polda Jabar agar memberikan yang terbai salah satunya di SPPG Sukamiskin, Arcamanik Bandung.

Dukungan pun terus diberikan oleh seluruh SPPG jajaran Polda Jabar yang mengatakan bahwa siap untuk melakukan yang terbaik Polda.

SPPG Polda Jabar pun mendapatkan apresiasi dari Pakar Kesehatan yang mengatakan standar tinggi yang di miliki Polda Jabar dengan memilki standarisasi higienitas, pembagian tugas sesuai kompetensi, serta penegakan disiplin kerja.

Elsa yang merupakan Ahli Gizi Polda Jabar mengatakan bahwa makanan yang didistribusikan SPPG Polda Jabar sudah memenuhi standar dan aman untuk dikonsumsi seluruh anak sekolah mulai dari tingkat Paud hingga SMA dan sudah mencapai sebanyak 35% AKG sehingga bisa juga dikonsumsi oleh ibu menyusui, ibu hamil dan bayi di Posyandu.

“Kami juga mengontrol baik dari bahan makanan itu diterima hingga didistribusikan sehingga kita bisa mengontrol dan memastikan kwalitas makanan tersebut, dan untuk lokasi penyimpanan sendiri dirinya mengatakan bahwa seluruh ya sangat kayak dan baik dan sesuai peruntukannya,” Ungkapnya.

Masih kata Elsa, “Kami juga mengawasi kualitas dan keamanan makanan agar terbebas dari kontaminasi biologis, fisik, maupun kimia. Proses pengecekan dilakukan melalui uji kimia, organoleptik, hingga pencicipan sebelum makanan didistribusikan,” jelasnya.

Elsa juga, mengatakan bahwa dalam pengelolaan pangan dengan memastikan tingkat kematangan yang mencapai 18°C agar seluruh makanan aman dikonsumsi oleh anak.

“Pengolahan sendiri kita pastiakankematangan  harus mencapai 18°C untuk mencegah kasus keracunan dan penyakit akibat makanan, serta memastikan proses yang higienis dan aman,” Ungkap Elsa.

Dengan pengecekan dan pengawasan ketat ini, SPPG Polda Jabar dapat segera beroperasi secara optimal. Fasilitas ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan pangan yang bergizi, sehat, dan berkualitas, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(Red)

JIB | SAMARINDA,-  Upaya percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Dalam kunjungan kerjanya ke Samarinda, Menteri Nusron menggelar dialog “dari hati ke hati” bersama organisasi keagamaan dan lembaga Islam untuk mencari solusi konkret terhadap minimnya tanah wakaf yang telah bersertipikat.

Pertemuan yang digelar di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kaltim itu dihadiri oleh berbagai elemen penting, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kementerian Agama (Kemenag), serta sejumlah tokoh ormas Islam lainnya.

“Saya mengajak Bapak/Ibu semua berbicara dari hati ke hati soal sertifikasi masjid dan rumah ibadah. Ini bukan sekadar administrasi, tapi perlindungan hukum untuk rumah Allah,” ujar Menteri Nusron, Jumat(24/10/2025).

Cegah Sengketa Tanah Masjid dan Musala

Menteri Nusron menegaskan, sertipikasi tanah wakaf penting sebagai upaya pencegahan munculnya sengketa lahan di masa depan. Ia mencontohkan banyak kasus muncul ketika nilai tanah meningkat akibat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

“Jangan sampai masjid, tempat ibadah umat, justru bermasalah karena urusan tanah. Ini sudah terjadi di banyak daerah, terutama di Pulau Jawa,” katanya.

Berdasarkan data nasional, angka sertipikasi tanah wakaf di Indonesia masih rendah, dan Kaltim termasuk wilayah dengan capaian di bawah rata-rata. Dari total 2.915 bidang tanah wakaf di Kaltim, baru 291 bidang atau sekitar 10 persen yang sudah memiliki sertipikat.

“Untuk masjid baru sekitar 21 persen, musala hanya 10 persen. Ini artinya masih jauh dari harapan,” ungkap Nusron.

Target Dua Tahun Selesai

Menteri ATR/BPN menargetkan penyelesaian sertipikasi seluruh tanah wakaf dan rumah ibadah di Kaltim dalam dua tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya komitmen semua pihak, termasuk ormas keagamaan dan instansi pemerintah daerah, agar prosesnya berjalan cepat dan transparan.

“Masalah sertipikasi masjid tidak boleh berlarut. Ini tanggung jawab bersama. Saya ingin semua pihak punya komitmen yang sama,” tegasnya.

Permasalahan AIW Jadi Penghambat

Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron juga menyoroti banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), dokumen yang wajib diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

“Hampir semua kasus yang datang ke kantor ini bermasalah karena belum punya AIW, padahal masjidnya sudah berdiri. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.

Ia meminta Kemenag dan BWI memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN agar kendala administratif tersebut bisa segera diatasi. Dengan begitu, masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa khawatir adanya potensi sengketa lahan di kemudian hari.

“Saya butuh komitmen kita semua. Mari kita bereskan bersama agar rumah ibadah umat terlindungi secara hukum,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim Deni Ahmad, serta perwakilan dari berbagai ormas Islam dan lembaga keagamaan di Kaltim, di antaranya Baznas, Yayasan Hidayatullah, BKMM, FKUB, dan ICMI.

(Rahmat)