JIB | KABUPATEN BEKASI – Giat Gema Sholawat Nelayan Tarumajaya yang diinisiasi Paguyuban Nelayan Tarumajaya dan dihadiri ratusan warga pesisir Tarumajaya ini menjadi momentum silaturahmi dan penyampaian aspirasi masyarakat nelayan bersama Pemkab Bekasi.

Wakil Bupati (Wabup) Bekasi, dr.Asep Surya Atmaja menyapa langsung masyarakat nelayan.

Dia menegaskan pentingnya sektor pendidikan, kesehatan dan perikanan atau pertanian sebagai pilar utama dalam kemajuan bangsa.

“Kalau negara ingin maju, ada tiga hal penting, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pertanian atau perikanan,” ujar dr.Asep Surya Atmaja di hadapan masyarakat nelayan terutama para Ibu-ibu, Rabu (22/10/25).

dr.Asep Surya Atmaja menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjamin, terutama bagi para nelayan dan keluarganya.

Ia menyoroti pentingnya kepemilikan BPJS Kesehatan agar masyarakat tidak kesulitan ketika membutuhkan layanan medis.

“Ada sekitar 40 ribu peserta BPJS yang sempat terhenti, tapi insya Allah Tahun 2026 akan kita aktifkan kembali. Jadi, bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS, silakan datang ke puskesmas terdekat untuk membuatnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bekasi juga menyampaikan rencana alokasi anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk memperkuat layanan BPJS di Kabupaten Bekasi.

Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemkab Bekasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses kesehatan yang lebih mudah dan merata.

Selain membahas kesehatan, Wabup Bekasi juga menyoroti pentingnya pembentukan paguyuban nelayan yang digagas oleh tokoh masyarakat, Ustadz Nur Fadillah yang akrab disapa Ustadz Tile.

Menurutnya, wadah tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi antara nelayan dan pemerintah.

Sementara itu ditempat yang sama. KH.Nurfadhilah Yusuf yang akrab disapa Ustadz Tile, seorang da’i yang aktif mengisi ceramah di berbagai daerah, dirinya mengaku girang dan gembira kedatangan Wakil Bupati Bekasi, berarti ada respon tanggapan dan peduli untuk perhatiannya ke nelayan.

Karena memang sekarang ini nelayan kadang-kadang selalu dipandang sebelah mata, untuk itu kami sangat bergembira karena sudah di respon oleh Wakil Bupati Bekasi, bahkan didukung dengan program pemerintah daerah.

Kemudian juga ada pemberian KIS dan BPJS untuk para nelayan, ketika nanti adanya kecelakaan nelayan, asuransi jaminan kesehatan dari pemerintah daerah, dan itu salah satu perhatiannya.ucap Ustadz Tile.

Dan Alhamdulillah kegiatan ini, jama’ahnya sangat antusias sekali bahkan hadir juga tiga Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Muspika,dan ratusan jama’ah yang ada di empat desa, diantaranya Desa Segera jaya, Segera Makmur, Pantai Makmur dan Samudra Jaya.

Lanjut Ustadz Tile, yang juga sebagai penasehat di Paguyuban Nelayan Tarumajaya, kebetulan terbentuknya “Paguyuban Nelayan Tarumajaya ini di awal Agustus 2025, dengan adanya Paguyuban ini, agar jangan sampai terkotak-kotak, karena masing-masing desa mempunyai Koperasi.tuturnya Ustadz Tile.

Jadi dengan adanya Paguyuban ini, kami ingin menyatukan agar bisa bareng-bareng satu Visi dan Misi, agar sama sama mensejahterakan para nelayan, Karena memang kami mendapatkan bocoran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, akan adanya pembangunan TPI dan Gedung UPTD juga ada sarana ruko-ruko untuk UMKM, sehingga dengan pasilitas tersebut pastinya nelayan akan Sejahtera.paparnya.

Karena kami ingin kita semua jangan cuma jadi penonton, dengan adanya Pelabuhan Perikanan disini, supaya tujuannya orang-orang kita dari Paguyuban yang mengelolanya, dan itu secara otomatis bisa mengurangi angka pengangguran, karena adanya serapan tenaga kerja, dan kita juga sedang menyiapkan SDM nya, supaya warga Tarumajaya jangan sampai jadi penonton.imbuhya dia.

Harapan kami kedepannya bukan saja dibidang nelayan, tetapi kami ingin adanya pembangunan yang merata, khususnya pembangunan infrastruktur di Utara, secara selama inikan bagian Utara seperti di anak tirikan itu fakta, dan perhatian terhadap ketenaga kerjaan.tutupnya Ustadz Tile, (red).

JIB | Bandung Barat,- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan komitmennya dalam memperkuat nilai keagamaan dan semangat kebangsaan melalui peringatan Hari Santri Nasional ke-10, yang digelar di Lapang Mekarsari, Komplek Pemkab Bandung Barat, Rabu (22/10/2025).

Acara berlangsung meriah dan penuh makna dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kementerian Agama, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bandung Barat. Ribuan santri, tokoh agama, serta masyarakat turut hadir memeriahkan kegiatan tersebut.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menegaskan bahwa peringatan Hari Santri bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan kembali kontribusi besar para ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.


“Perjuangan bangsa ini tidak lepas dari jasa para ulama dan santri. Karena itu, Hari Santri menjadi saat yang tepat untuk meneguhkan kembali semangat keislaman dan kebangsaan,” ujar Asep Ismail.





Peringatan tahun ini juga mengangkat tema solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Dalam amanat tertulis Menteri Agama RI, Prof. Dr. Yaqut Cholil Qoumas, disampaikan pesan untuk menggabungkan semangat perjuangan santri dengan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.


“Santri tidak hanya berjuang untuk keadilan dan kemerdekaan di dalam negeri, tetapi juga membawa semangat perdamaian bagi dunia. Hari Santri menjadi momentum untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam membela kemanusiaan, termasuk bagi saudara-saudara kita di Palestina,” tulis Menteri Agama.



Sebelum pelaksanaan upacara, sekitar 2.000 santri dari Pondok Pesantren Riyadul Huda turut serta dalam kegiatan akbar mengenakan atribut simbol solidaritas Palestina sebagai bentuk dukungan moral terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Selain itu, rangkaian kegiatan Hari Santri juga diisi dengan ziarah ke makam pahlawan dan tokoh agama, yang dipimpin langsung oleh Anna Mariam Fadhilah, sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pejuang dan ulama.


Menyoroti perkembangan zaman yang sarat tantangan, termasuk pengaruh teknologi dan media digital, Asep Ismail menilai pesantren tetap menjadi pilihan pendidikan unggulan yang menanamkan nilai moral dan spiritual di tengah gempuran gadget. Namun, ia juga menekankan perlunya evaluasi dan pembaruan dalam pola pembinaan santri.

“Momentum Hari Santri ke-10 ini harus menjadi refleksi bersama, baik bagi para santri maupun para pembimbing, untuk memperketat pengawasan serta menjaga marwah pesantren. Semoga Allah memberikan perlindungan agar tidak terjadi hal-hal negatif, baik di pesantren maupun di masyarakat,” tegasnya.




Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Kementerian Agama, PCNU, dan MUI dalam memperkuat fungsi pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.


“Pesantren harus terus menjadi benteng moral bangsa dan melahirkan generasi yang berkarakter, berakhlak, serta cinta tanah air,” pungkas Asep.

(WAWAN GUNAWAN/ONOTZ)

JIB | KABUPATEN BEKASI – Wakil Bupati (Wabup) Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, mengingatkan bahwa Musyawarah Cabang (Muscab) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bekasi bukanlah kontestasi atau pertandingan, tetapi sebuah perjalanan.

Dirinya pun berharap IDI bisa menjadi mitra pemerintah, untuk bersinergi dan berkolaborasi membantu program-program pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) IDI Kabupaten Bekasi dan seminar yang dilaksanakan di Bapelkes Kecamatan Cikarang Utara, Sabtu (18/10/2025).

“Kita disumpah kalau kita adalah teman sekandung. Muscab bukan kontestasi, tapi perjalanan demokrasi, bukan pertandingan. Saya berharap IDI bisa berkolaborasi dengan Pemda Kabupaten Bekasi,” ungkapnya kepada para awak media.

Selama menjabat sebagai Wabup Bekasi, dirinya mengaku akan memperhatikan anggota IDI Kabupaten Bekasi, dalam hal perlindungan kepada para tenaga medis, terkait penerbitan perizinan Surat Izin Praktik (SIP) yang diperlukan oleh tenaga medis dan kesehatan.

“Kalau enggak punya SIP bagaimana, semua SIP kan hari ini ada di Pemda, ada di DPMPTS, di Dinkes, karena itu bagi saya minta kepada Ketua IDI terpilih nanti untuk berkolaborasi dengan Pemda. Saya meiha anggota juga sangat antusias untuk mengikuti jalannya kegiatan Musca,” paparnya.

Di tempat yang sama, Ketua IDI Wilayah Provinsi Jawa Barat, dr. Mohamad Lutfi, mengatakan pihaknya melakukan asistensi agar proses pelaksanaan Muscab ini dilakukan secara demokratis, kemudian menyampaikan kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan maupun pembiayaan-pembiayaan. 

“Kami berharap Ketua IDI terpilih adalah figur terbaik untuk membawa IDI kedepan menjadi lebih baik. Dan IDI bisa bermitra secara strategis dengan berbagai stakeholder khususnya dengan Pemda Kabupaten Bekasi,” tandasnya. (Red)

CIMAHI-JIB,- Wali Kota Cimahi Ngatiyana menekankan pentingnya pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi generasi muda sejak usia sekolah. Pesan tersebut ia sampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas HAM di Cimahi Techno Park, Rabu (15/10/2025).


Kegiatan ini diikuti oleh 500 siswa SMP se-Kota Cimahi, hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Cimahi, Business Professional Woman (BPW) Indonesia, PKK Kota Cimahi, dan DP3AP2KB. BPW Indonesia sendiri merupakan organisasi non-pemerintah (NGO) internasional yang berpusat di Jenewa, Swiss, dan diketuai oleh Giwo Rubianto Wiyogo.


Ngatiyana menyebut, kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kesadaran HAM di kalangan pelajar.
“Anak SMP ini sedang dalam masa perkembangan. Banyak potensi kenakalan muncul di usia tersebut. Dengan pemahaman HAM sejak dini, mereka bisa lebih sadar akan hak dan kewajiban, sehingga kenakalan dan pelanggaran dapat diminimalkan,” ujarnya.


Menurutnya, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Melalui kegiatan seperti ini, pemerintah berharap dapat menumbuhkan karakter pelajar yang beretika, berempati, dan menghormati sesama.

Sementara itu, Vice President BPW Indonesia, Fiatri Widuri, menjelaskan bahwa kegiatan ini mencakup tiga tahapan penting: edukasi, internalisasi, dan kolaborasi.
“Pertama, kami memberikan edukasi tentang konsep HAM. Kedua, tahap internalisasi, di mana peserta menerapkan nilai HAM dalam kehidupan sosial, seperti di keluarga dan sekolah. Target kami adalah mewujudkan zero bullying di sekolah-sekolah Cimahi,” ujar Fiatri.

Tahap ketiga, lanjutnya, adalah kolaborasi—yakni bagaimana para peserta dapat membangun lingkungan sosial yang saling menghargai.
“Berkat kolaborasi dengan Pemkot Cimahi, kami bisa mengumpulkan 500 anak di gedung ini. Ini bentuk political will yang luar biasa dari pemerintah daerah,” tambahnya.

Dengan penguatan kapasitas HAM ini, diharapkan para pelajar di Cimahi mampu menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan menghormati perbedaan di lingkungannya.

*Penulis Berita: Rahmat*

JIB | Kabupaten  Bekasi — Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) dalam waktu dekat akan melayangkan surat konfirmasi kepada sejumlah Pemerintah Desa di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan terkait capaian realisasi Dana Desa tahun anggaran 2024–2025.

Langkah ini diambil DPP GMI sebagai bentuk komitmen dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa yang bersumber dari keuangan negara.

Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan bahwa pihaknya memiliki dasar kuat untuk melakukan klarifikasi tersebut mengingat banyak laporan masyarakat yang masuk terkait dugaan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi Dana Desa di beberapa wilayah Sukawangi.

“Kami akan melayangkan surat resmi kepada para kepala desa di Kecamatan Sukawangi untuk meminta data capaian Dana Desa tahun 2024–2025. Ini langkah awal agar publik mengetahui sejauh mana realisasi program berjalan dan apakah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya, (15/10/2025).

Ia menambahkan, pengelolaan Dana Desa harus benar-benar terbuka kepada masyarakat, sebab dana tersebut bukan milik pribadi, melainkan uang rakyat yang diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan warga desa.

“Kalau ada yang tidak sesuai atau tidak transparan, tentu kami akan sampaikan ke pihak berwenang untuk dilakukan audit dan evaluasi. Kami tidak ingin ada penyimpangan di tingkat desa,” tegasnya.

DPP GMI juga mengimbau para kepala desa agar siap memberikan klarifikasi dan data pendukung yang lengkap saat surat konfirmasi dilayangkan.

“Keterbukaan informasi publik itu wajib, apalagi terkait Dana Desa. Jangan sampai masyarakat menilai ada yang ditutupi,” pungkasnya.

Langkah DPP GMI ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bekasi untuk semakin meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi — Kabar miring terkait dugaan ketidakterbukaan pihak sekolah terhadap realisasi pembangunan gedung SMPN 1 Sukawangi, Kabupaten Bekasi, yang sebelumnya telah tayang di media online, kini menuai reaksi keras dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI).

DPP GMI menilai sikap pihak sekolah yang diduga enggan memberikan keterangan kepada awak media merupakan bentuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana pembangunan sekolah yang bersumber dari anggaran pemerintah.

Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan bahwa pihaknya akan mendesak Bupati Bekasi untuk segera mengevaluasi bahkan mencopot jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi apabila tidak menunjukkan ketegasan terhadap Kepala Sekolah SMPN 1 Sukawangi.

“Kami akan bersurat resmi kepada Bupati Bekasi agar segera mengambil langkah tegas. Bila Kadisdik tidak mampu menertibkan bawahannya yang diduga tidak transparan dalam pelaksanaan pembangunan, maka sebaiknya Bupati mencopot jabatannya,” tegasnya, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, ketidakterbukaan pihak sekolah menimbulkan tanda tanya besar terkait penggunaan anggaran pembangunan gedung tersebut. Publik, kata dia, berhak mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan berjalan, serta apakah sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.

“Dana pembangunan sekolah bersumber dari uang rakyat. Jadi wajar bila publik menuntut keterbukaan. Jangan sampai ada penyimpangan atau praktik yang merugikan keuangan negara,” tambahnya.

DPP GMI juga mengingatkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak bersikap pasif terhadap berbagai temuan di lapangan. Mereka menegaskan akan terus mengawal dan melakukan investigasi terhadap proyek pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi agar berjalan sesuai aturan.

“Kami tidak akan tinggal diam. Bila dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari pihak Dinas, kami akan melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum,” tutup Asep Saipulloh.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi maupun Kepala Sekolah SMPN 1 Sukawangi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidakterbukaan dalam realisasi pembangunan gedung sekolah tersebut. (Red)