JIB | Karawang – Proyek pembangunan rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 1 Cibuaya, Kabupaten Karawang, yang menelan anggaran sebesar Rp. 521.039.356,15 dari APBD Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, kini menjadi sorotan publik.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Latansa tersebut dinilai perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat dari dinas terkait maupun elemen masyarakat. Pasalnya, jika proses pelaksanaan proyek minim pengawasan, dikhawatirkan akan membuka celah penyimpangan dalam teknis pekerjaan.

“Kalau pengawasan dari pihak Disdikpora lemah, bukan tidak mungkin kualitas bangunan akan dikorbankan demi keuntungan yang lebih besar bagi pelaksana. Padahal proyek ini dibiayai dari uang rakyat,” ujar Asep Saipulloh, Sekretaris Umum DPP Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI), Jumat (22/08/25).

Asep menambahkan, pihaknya akan terus memantau jalannya pembangunan rehabilitasi tersebut agar sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). “Kami tidak ingin ada praktik nakal di balik proyek pendidikan. Harus dipastikan kualitas maupun kuantitasnya sesuai, karena yang dirugikan nanti para siswa,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang warga Cibuaya yang enggan disebutkan namanya juga mengungkapkan kekhawatiran serupa. “Pekerjaan proyek seperti ini memang rawan dimainkan. Kalau tidak ada kontrol dari masyarakat, biasanya hasilnya jauh dari yang diharapkan,” katanya.

Dengan anggaran ratusan juta rupiah, masyarakat berharap proyek rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Cibuaya bisa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan, bukan sekadar proyek formalitas. (Red)

JIB | Karawang – Kepala SD Negeri Tanjungpakis 1, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, diduga melakukan komersialisasi aset sekolah dari hasil pembongkaran ruang kelas yang tengah direhabilitasi. Proyek rehabilitasi tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Karawang yang digulirkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang.

Menurut keterangan salah seorang Komite Sekolah saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon WhatsApp pada Rabu (20/08/2025), pihak sekolah menyampaikan bahwa material bongkaran berupa genteng dan kayu dijual, dan hasilnya dipergunakan untuk pengurugan lahan serta perbaikan WC sekolah.

“Kepala sekolah menyampaikan bahwa dana dari penjualan genteng dan kayu akan dialihkan untuk kepentingan sekolah, salah satunya servis WC dan pengurugan,” ujar seorang Komite Sekolah tersebut.

Namun, penjelasan itu justru menuai sorotan. Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menilai langkah tersebut menimbulkan dugaan adanya penyimpangan. Ia menyoroti perawatan WC sekolah yang diduga tidak maksimal pada tahun 2024, padahal dalam laporan pertanggung jawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diakses publik melalui OMSPAM, tercatat ada alokasi lebih dari Rp 50 juta untuk item sarana dan prasarana.

“Ini sangat janggal. Jika memang ada anggaran BOS lebih dari 50 juta untuk sarana dan prasarana, seharusnya perawatan WC tidak luput. Jangan sampai ada upaya menutupi penggunaan anggaran dengan alasan memakai hasil penjualan aset sekolah,” tegas Asep Saipulloh, Jumat (22/08/2025).

DPP GMI mendesak aparat terkait, baik Inspektorat maupun Disdikpora Karawang, untuk segera melakukan pemeriksaan di lapangan guna memastikan tidak ada praktik dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset maupun anggaran pendidikan di SDN Tanjungpakis 1.

“Kami minta pihak terkait segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan kroscek agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan kerugian bagi dunia pendidikan,” pungkas Asep. (Red)

JIB | Karawang – Proyek rehabilitasi ruang kelas SDN Karyamakmur 1, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam. Pasalnya, dalam proses pemasangan kaki baja ringan diduga tidak menggunakan dynabolt sebagaimana mestinya.

Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp. 137.424.000 ini bersumber dari APBD Kabupaten Karawang melalui Disdikpora Karawang dan dikerjakan oleh CV. Vinus. Namun, kualitas pengerjaannya dipertanyakan.

Menurut keterangan seorang konsultan teknik yang dihubungi melalui panggilan WhatsApp, penggunaan dynabolt pada pemasangan kaki baja ringan merupakan hal yang wajib.

“Secara teknis, kaki baja ringan harus dipasang dengan dynabolt agar bangunan kuat dan aman,” ungkapnya, Kamis (21/08/25).

Kondisi tersebut juga mendapat perhatian warga sekitar. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mendesak agar dinas terkait turun tangan.

“Kami minta Disdikpora Karawang segera menindak tegas agar tidak terjadi penyimpangan. Ini demi keselamatan siswa dan guru yang akan menggunakan ruangan untuk kegiatan belajar mengajar,” tegasnya.

Dengan adanya dugaan kelalaian teknis ini, masyarakat berharap pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan agar proyek yang dibiayai dari uang rakyat benar-benar bermanfaat dan sesuai standar mutu. (Red)