JIB | Karawang — Realisasi dan pemanfaatan Dana Desa tahun anggaran 2025 di Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Program yang dijalankan Pemerintah Desa dinilai tepat sasaran, khususnya pada sektor infrastruktur, bantuan langsung tunai (BLT), serta penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya peningkatan ekonomi warga.
Pemerintah Desa Kertasari berkomitmen meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana publik. Selain itu, penyaluran BLT dinilai telah membantu warga prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“Program pemerintah desa saat ini benar-benar kami rasakan manfaatnya. Mulai dari pembangunan jalan hingga bantuan tunai yang sangat membantu perekonomian keluarga,” ujar salah seorang warga setempat, Sabtu (25/10/2025).
Tak hanya itu, penyertaan modal kepada BUMDes dianggap sebagai langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Masyarakat berharap pengembangan unit usaha BUMDes dapat memberikan dampak langsung bagi peningkatan pendapatan warga.
Kepala Desa Kertasari, H. Suhendar, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi. Ia juga mengajak masyarakat terus mengawal proses pembangunan di desa.
“Realisasi Dana Desa ini kami fokuskan pada kebutuhan prioritas masyarakat. Harapan kami, setiap program yang berjalan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi warga Desa Kertasari,” jelasnya kepada awak media.
Masyarakat berharap capaian positif ini terus ditingkatkan guna menjaga pemerataan pembangunan serta penguatan ekonomi desa di tahun mendatang. (Ey/Amr)
JIB | Bandung – Polda Jabar berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat salah satu nya dengan memastikan playanan di Satuan Playanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang langsung melakukan pengecekan standarisasi ke seluruh SPPG Polres Jajaran Polda Jabar agar memberikan yang terbai salah satunya di SPPG Sukamiskin, Arcamanik Bandung.
Dukungan pun terus diberikan oleh seluruh SPPG jajaran Polda Jabar yang mengatakan bahwa siap untuk melakukan yang terbaik Polda.
SPPG Polda Jabar pun mendapatkan apresiasi dari Pakar Kesehatan yang mengatakan standar tinggi yang di miliki Polda Jabar dengan memilki standarisasi higienitas, pembagian tugas sesuai kompetensi, serta penegakan disiplin kerja.
Elsa yang merupakan Ahli Gizi Polda Jabar mengatakan bahwa makanan yang didistribusikan SPPG Polda Jabar sudah memenuhi standar dan aman untuk dikonsumsi seluruh anak sekolah mulai dari tingkat Paud hingga SMA dan sudah mencapai sebanyak 35% AKG sehingga bisa juga dikonsumsi oleh ibu menyusui, ibu hamil dan bayi di Posyandu.
“Kami juga mengontrol baik dari bahan makanan itu diterima hingga didistribusikan sehingga kita bisa mengontrol dan memastikan kwalitas makanan tersebut, dan untuk lokasi penyimpanan sendiri dirinya mengatakan bahwa seluruh ya sangat kayak dan baik dan sesuai peruntukannya,” Ungkapnya.
Masih kata Elsa, “Kami juga mengawasi kualitas dan keamanan makanan agar terbebas dari kontaminasi biologis, fisik, maupun kimia. Proses pengecekan dilakukan melalui uji kimia, organoleptik, hingga pencicipan sebelum makanan didistribusikan,” jelasnya.
Elsa juga, mengatakan bahwa dalam pengelolaan pangan dengan memastikan tingkat kematangan yang mencapai 18°C agar seluruh makanan aman dikonsumsi oleh anak.
“Pengolahan sendiri kita pastiakankematangan harus mencapai 18°C untuk mencegah kasus keracunan dan penyakit akibat makanan, serta memastikan proses yang higienis dan aman,” Ungkap Elsa.
Dengan pengecekan dan pengawasan ketat ini, SPPG Polda Jabar dapat segera beroperasi secara optimal. Fasilitas ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan pangan yang bergizi, sehat, dan berkualitas, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
JIB | SAMARINDA,- Upaya percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Dalam kunjungan kerjanya ke Samarinda, Menteri Nusron menggelar dialog “dari hati ke hati” bersama organisasi keagamaan dan lembaga Islam untuk mencari solusi konkret terhadap minimnya tanah wakaf yang telah bersertipikat.
Pertemuan yang digelar di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kaltim itu dihadiri oleh berbagai elemen penting, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kementerian Agama (Kemenag), serta sejumlah tokoh ormas Islam lainnya.
“Saya mengajak Bapak/Ibu semua berbicara dari hati ke hati soal sertifikasi masjid dan rumah ibadah. Ini bukan sekadar administrasi, tapi perlindungan hukum untuk rumah Allah,” ujar Menteri Nusron, Jumat(24/10/2025).
Cegah Sengketa Tanah Masjid dan Musala
Menteri Nusron menegaskan, sertipikasi tanah wakaf penting sebagai upaya pencegahan munculnya sengketa lahan di masa depan. Ia mencontohkan banyak kasus muncul ketika nilai tanah meningkat akibat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Jangan sampai masjid, tempat ibadah umat, justru bermasalah karena urusan tanah. Ini sudah terjadi di banyak daerah, terutama di Pulau Jawa,” katanya.
Berdasarkan data nasional, angka sertipikasi tanah wakaf di Indonesia masih rendah, dan Kaltim termasuk wilayah dengan capaian di bawah rata-rata. Dari total 2.915 bidang tanah wakaf di Kaltim, baru 291 bidang atau sekitar 10 persen yang sudah memiliki sertipikat.
“Untuk masjid baru sekitar 21 persen, musala hanya 10 persen. Ini artinya masih jauh dari harapan,” ungkap Nusron.
Target Dua Tahun Selesai
Menteri ATR/BPN menargetkan penyelesaian sertipikasi seluruh tanah wakaf dan rumah ibadah di Kaltim dalam dua tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya komitmen semua pihak, termasuk ormas keagamaan dan instansi pemerintah daerah, agar prosesnya berjalan cepat dan transparan.
“Masalah sertipikasi masjid tidak boleh berlarut. Ini tanggung jawab bersama. Saya ingin semua pihak punya komitmen yang sama,” tegasnya.
Permasalahan AIW Jadi Penghambat
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron juga menyoroti banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), dokumen yang wajib diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA).
“Hampir semua kasus yang datang ke kantor ini bermasalah karena belum punya AIW, padahal masjidnya sudah berdiri. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.
Ia meminta Kemenag dan BWI memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN agar kendala administratif tersebut bisa segera diatasi. Dengan begitu, masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa khawatir adanya potensi sengketa lahan di kemudian hari.
“Saya butuh komitmen kita semua. Mari kita bereskan bersama agar rumah ibadah umat terlindungi secara hukum,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim Deni Ahmad, serta perwakilan dari berbagai ormas Islam dan lembaga keagamaan di Kaltim, di antaranya Baznas, Yayasan Hidayatullah, BKMM, FKUB, dan ICMI.
JIB | KABUPATEN BEKASI – Giat Gema Sholawat Nelayan Tarumajaya yang diinisiasi Paguyuban Nelayan Tarumajaya dan dihadiri ratusan warga pesisir Tarumajaya ini menjadi momentum silaturahmi dan penyampaian aspirasi masyarakat nelayan bersama Pemkab Bekasi.
Wakil Bupati (Wabup) Bekasi, dr.Asep Surya Atmaja menyapa langsung masyarakat nelayan.
Dia menegaskan pentingnya sektor pendidikan, kesehatan dan perikanan atau pertanian sebagai pilar utama dalam kemajuan bangsa.
“Kalau negara ingin maju, ada tiga hal penting, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pertanian atau perikanan,” ujar dr.Asep Surya Atmaja di hadapan masyarakat nelayan terutama para Ibu-ibu, Rabu (22/10/25).
dr.Asep Surya Atmaja menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjamin, terutama bagi para nelayan dan keluarganya.
Ia menyoroti pentingnya kepemilikan BPJS Kesehatan agar masyarakat tidak kesulitan ketika membutuhkan layanan medis.
“Ada sekitar 40 ribu peserta BPJS yang sempat terhenti, tapi insya Allah Tahun 2026 akan kita aktifkan kembali. Jadi, bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS, silakan datang ke puskesmas terdekat untuk membuatnya,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bekasi juga menyampaikan rencana alokasi anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk memperkuat layanan BPJS di Kabupaten Bekasi.
Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemkab Bekasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses kesehatan yang lebih mudah dan merata.
Selain membahas kesehatan, Wabup Bekasi juga menyoroti pentingnya pembentukan paguyuban nelayan yang digagas oleh tokoh masyarakat, Ustadz Nur Fadillah yang akrab disapa Ustadz Tile.
Menurutnya, wadah tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi antara nelayan dan pemerintah.
Sementara itu ditempat yang sama. KH.Nurfadhilah Yusuf yang akrab disapa Ustadz Tile, seorang da’i yang aktif mengisi ceramah di berbagai daerah, dirinya mengaku girang dan gembira kedatangan Wakil Bupati Bekasi, berarti ada respon tanggapan dan peduli untuk perhatiannya ke nelayan.
Karena memang sekarang ini nelayan kadang-kadang selalu dipandang sebelah mata, untuk itu kami sangat bergembira karena sudah di respon oleh Wakil Bupati Bekasi, bahkan didukung dengan program pemerintah daerah.
Kemudian juga ada pemberian KIS dan BPJS untuk para nelayan, ketika nanti adanya kecelakaan nelayan, asuransi jaminan kesehatan dari pemerintah daerah, dan itu salah satu perhatiannya.ucap Ustadz Tile.
Dan Alhamdulillah kegiatan ini, jama’ahnya sangat antusias sekali bahkan hadir juga tiga Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Muspika,dan ratusan jama’ah yang ada di empat desa, diantaranya Desa Segera jaya, Segera Makmur, Pantai Makmur dan Samudra Jaya.
Lanjut Ustadz Tile, yang juga sebagai penasehat di Paguyuban Nelayan Tarumajaya, kebetulan terbentuknya “Paguyuban Nelayan Tarumajaya ini di awal Agustus 2025, dengan adanya Paguyuban ini, agar jangan sampai terkotak-kotak, karena masing-masing desa mempunyai Koperasi.tuturnya Ustadz Tile.
Jadi dengan adanya Paguyuban ini, kami ingin menyatukan agar bisa bareng-bareng satu Visi dan Misi, agar sama sama mensejahterakan para nelayan, Karena memang kami mendapatkan bocoran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, akan adanya pembangunan TPI dan Gedung UPTD juga ada sarana ruko-ruko untuk UMKM, sehingga dengan pasilitas tersebut pastinya nelayan akan Sejahtera.paparnya.
Karena kami ingin kita semua jangan cuma jadi penonton, dengan adanya Pelabuhan Perikanan disini, supaya tujuannya orang-orang kita dari Paguyuban yang mengelolanya, dan itu secara otomatis bisa mengurangi angka pengangguran, karena adanya serapan tenaga kerja, dan kita juga sedang menyiapkan SDM nya, supaya warga Tarumajaya jangan sampai jadi penonton.imbuhya dia.
Harapan kami kedepannya bukan saja dibidang nelayan, tetapi kami ingin adanya pembangunan yang merata, khususnya pembangunan infrastruktur di Utara, secara selama inikan bagian Utara seperti di anak tirikan itu fakta, dan perhatian terhadap ketenaga kerjaan.tutupnya Ustadz Tile, (red).
JIB | CIKARANG TIMUR,- Di Hari Santri Nasional Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Cikarang Timur Bao Umbara bersama pihak perusahaan DBC Insfired to exeed memberikan CSR Beasiswa berprestasi dan bantuan guru honorer maupun bingkisan di ruangan sekolah SDN Karang Sari 01 Rabu (22/10/2025).
Dalam acara pemberikan CSR Beasiswa berprestasi dan bantuan guru honorer sangat di sambut meriah oleh guru honorer dan para siswa dan siswi oleh sebab itu ini yang sangat diharapkan agar guru honorer bisa meningkatkan etos kerjanya sebagai pengajar dan siswa dan siswi bisa lebih giat lagi dalam belajarnya.
Dalam sambutannya Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Cikarang Timur Bao Umbara mengatakan atas nama pemerintahan Desa Karang Sari mengucapkan berterimakasih kepada pihak perusahaan DBC Insfired to exeed yang sudah support membantu masyarakat kami.
“Harapan kita mudah-mudahan dan kita berdoa bersama agar anak-anak kita yang mendapatkan bea siswa bisa melanjutkan cita-citanya yang diharapkan oleh orangtuanya, dan apa yg di cita citakan bisa tercapai.” Ujarnya.
Lebih lanjut Kedepannya dari pemerintahan Desa Karang Sari bantuan CSR ini bisa terlaksana dan bisa di manfaatkan oleh masyarakat kami bukan hanya itu, kami berharap ini bisa di laksanakan setiap tahun agar bisa membantu siswa dan siswi maupun guru honorer umumnya masyarakat karang sari.
Terkahir kita ucapkan kepada pihak perusahaan DBC Insfired to exeed semoga perusahaan bisa berkembang dan sukses selalu agar CSR bisa membantu masyarakat Karang sari.( Sep)
JIB | Bandung Barat,- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan komitmennya dalam memperkuat nilai keagamaan dan semangat kebangsaan melalui peringatan Hari Santri Nasional ke-10, yang digelar di Lapang Mekarsari, Komplek Pemkab Bandung Barat, Rabu (22/10/2025).
Acara berlangsung meriah dan penuh makna dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kementerian Agama, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bandung Barat. Ribuan santri, tokoh agama, serta masyarakat turut hadir memeriahkan kegiatan tersebut.
Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menegaskan bahwa peringatan Hari Santri bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan kembali kontribusi besar para ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
“Perjuangan bangsa ini tidak lepas dari jasa para ulama dan santri. Karena itu, Hari Santri menjadi saat yang tepat untuk meneguhkan kembali semangat keislaman dan kebangsaan,” ujar Asep Ismail.
Peringatan tahun ini juga mengangkat tema solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Dalam amanat tertulis Menteri Agama RI, Prof. Dr. Yaqut Cholil Qoumas, disampaikan pesan untuk menggabungkan semangat perjuangan santri dengan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
“Santri tidak hanya berjuang untuk keadilan dan kemerdekaan di dalam negeri, tetapi juga membawa semangat perdamaian bagi dunia. Hari Santri menjadi momentum untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam membela kemanusiaan, termasuk bagi saudara-saudara kita di Palestina,” tulis Menteri Agama.
Sebelum pelaksanaan upacara, sekitar 2.000 santri dari Pondok Pesantren Riyadul Huda turut serta dalam kegiatan akbar mengenakan atribut simbol solidaritas Palestina sebagai bentuk dukungan moral terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Selain itu, rangkaian kegiatan Hari Santri juga diisi dengan ziarah ke makam pahlawan dan tokoh agama, yang dipimpin langsung oleh Anna Mariam Fadhilah, sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pejuang dan ulama.
Menyoroti perkembangan zaman yang sarat tantangan, termasuk pengaruh teknologi dan media digital, Asep Ismail menilai pesantren tetap menjadi pilihan pendidikan unggulan yang menanamkan nilai moral dan spiritual di tengah gempuran gadget. Namun, ia juga menekankan perlunya evaluasi dan pembaruan dalam pola pembinaan santri.
“Momentum Hari Santri ke-10 ini harus menjadi refleksi bersama, baik bagi para santri maupun para pembimbing, untuk memperketat pengawasan serta menjaga marwah pesantren. Semoga Allah memberikan perlindungan agar tidak terjadi hal-hal negatif, baik di pesantren maupun di masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Kementerian Agama, PCNU, dan MUI dalam memperkuat fungsi pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Pesantren harus terus menjadi benteng moral bangsa dan melahirkan generasi yang berkarakter, berakhlak, serta cinta tanah air,” pungkas Asep.
JIB | KABUPATEN BEKASI – Wakil Bupati (Wabup) Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, mengingatkan bahwa Musyawarah Cabang (Muscab) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bekasi bukanlah kontestasi atau pertandingan, tetapi sebuah perjalanan.
Dirinya pun berharap IDI bisa menjadi mitra pemerintah, untuk bersinergi dan berkolaborasi membantu program-program pemerintah khususnya di bidang kesehatan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) IDI Kabupaten Bekasi dan seminar yang dilaksanakan di Bapelkes Kecamatan Cikarang Utara, Sabtu (18/10/2025).
“Kita disumpah kalau kita adalah teman sekandung. Muscab bukan kontestasi, tapi perjalanan demokrasi, bukan pertandingan. Saya berharap IDI bisa berkolaborasi dengan Pemda Kabupaten Bekasi,” ungkapnya kepada para awak media.
Selama menjabat sebagai Wabup Bekasi, dirinya mengaku akan memperhatikan anggota IDI Kabupaten Bekasi, dalam hal perlindungan kepada para tenaga medis, terkait penerbitan perizinan Surat Izin Praktik (SIP) yang diperlukan oleh tenaga medis dan kesehatan.
“Kalau enggak punya SIP bagaimana, semua SIP kan hari ini ada di Pemda, ada di DPMPTS, di Dinkes, karena itu bagi saya minta kepada Ketua IDI terpilih nanti untuk berkolaborasi dengan Pemda. Saya meiha anggota juga sangat antusias untuk mengikuti jalannya kegiatan Musca,” paparnya.
Di tempat yang sama, Ketua IDI Wilayah Provinsi Jawa Barat, dr. Mohamad Lutfi, mengatakan pihaknya melakukan asistensi agar proses pelaksanaan Muscab ini dilakukan secara demokratis, kemudian menyampaikan kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan maupun pembiayaan-pembiayaan.
“Kami berharap Ketua IDI terpilih adalah figur terbaik untuk membawa IDI kedepan menjadi lebih baik. Dan IDI bisa bermitra secara strategis dengan berbagai stakeholder khususnya dengan Pemda Kabupaten Bekasi,” tandasnya. (Red)
JIB | Karawang — Pembangunan pemagaran Masjid Nurul Hikmah yang berlokasi di Dusun Buer RT 07/03, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, disorot publik. Proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 senilai Rp196.667.000 dan dikerjakan oleh CV. Likka Utama itu diduga kuat tidak sesuai spesifikasi teknis (spek).
Dugaan tersebut muncul setelah ditemukan adanya kejanggalan pada proses pembesian untuk cor sluf tiang pagar, di mana ukuran besi yang digunakan kurang dari 10 mm, serta cincin hanya menggunakan besi berdiameter 4 mm. Padahal, menurut standar konstruksi, ukuran tersebut dinilai tidak layak untuk menopang kekuatan struktur beton pagar.
Salah satu warga sekitar yang enggan disebut namanya mengungkapkan keprihatinannya terhadap kualitas pekerjaan tersebut.
“Kami hanya ingin hasil pembangunan yang baik dan sesuai anggaran. Kalau pakai besi kecil begitu, jelas rawan cepat rusak. Uang rakyat jangan disia-siakan,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Sementara itu, sejumlah pihak menilai lemahnya pengawasan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Sekertaris Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, angkat bicara menanggapi persoalan ini.
“Dinas PRKP harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran temuan tersebut. Kalau benar tidak sesuai spek, maka perlu ada tindakan tegas terhadap pihak pelaksana,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPP GMI akan mengirimkan surat resmi ke Dinas PRKP Karawang untuk meminta klarifikasi dan mendorong dilakukan evaluasi terhadap kontraktor pelaksana proyek.
“Kami akan kawal proyek ini. Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah itu sia-sia karena lemahnya pengawasan,” pungkas Asep Saipulloh. (Red)
CIMAHI-JIB,- Wali Kota Cimahi Ngatiyana menekankan pentingnya pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi generasi muda sejak usia sekolah. Pesan tersebut ia sampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas HAM di Cimahi Techno Park, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh 500 siswa SMP se-Kota Cimahi, hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Cimahi, Business Professional Woman (BPW) Indonesia, PKK Kota Cimahi, dan DP3AP2KB. BPW Indonesia sendiri merupakan organisasi non-pemerintah (NGO) internasional yang berpusat di Jenewa, Swiss, dan diketuai oleh Giwo Rubianto Wiyogo.
Ngatiyana menyebut, kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kesadaran HAM di kalangan pelajar. “Anak SMP ini sedang dalam masa perkembangan. Banyak potensi kenakalan muncul di usia tersebut. Dengan pemahaman HAM sejak dini, mereka bisa lebih sadar akan hak dan kewajiban, sehingga kenakalan dan pelanggaran dapat diminimalkan,” ujarnya.
Menurutnya, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Melalui kegiatan seperti ini, pemerintah berharap dapat menumbuhkan karakter pelajar yang beretika, berempati, dan menghormati sesama.
Sementara itu, Vice President BPW Indonesia, Fiatri Widuri, menjelaskan bahwa kegiatan ini mencakup tiga tahapan penting: edukasi, internalisasi, dan kolaborasi. “Pertama, kami memberikan edukasi tentang konsep HAM. Kedua, tahap internalisasi, di mana peserta menerapkan nilai HAM dalam kehidupan sosial, seperti di keluarga dan sekolah. Target kami adalah mewujudkan zero bullying di sekolah-sekolah Cimahi,” ujar Fiatri.
Tahap ketiga, lanjutnya, adalah kolaborasi—yakni bagaimana para peserta dapat membangun lingkungan sosial yang saling menghargai. “Berkat kolaborasi dengan Pemkot Cimahi, kami bisa mengumpulkan 500 anak di gedung ini. Ini bentuk political will yang luar biasa dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Dengan penguatan kapasitas HAM ini, diharapkan para pelajar di Cimahi mampu menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan menghormati perbedaan di lingkungannya.
JIB | Kabupaten Bekasi — Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) dalam waktu dekat akan melayangkan surat konfirmasi kepada sejumlah Pemerintah Desa di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan terkait capaian realisasi Dana Desa tahun anggaran 2024–2025.
Langkah ini diambil DPP GMI sebagai bentuk komitmen dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa yang bersumber dari keuangan negara.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan bahwa pihaknya memiliki dasar kuat untuk melakukan klarifikasi tersebut mengingat banyak laporan masyarakat yang masuk terkait dugaan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi Dana Desa di beberapa wilayah Sukawangi.
“Kami akan melayangkan surat resmi kepada para kepala desa di Kecamatan Sukawangi untuk meminta data capaian Dana Desa tahun 2024–2025. Ini langkah awal agar publik mengetahui sejauh mana realisasi program berjalan dan apakah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya, (15/10/2025).
Ia menambahkan, pengelolaan Dana Desa harus benar-benar terbuka kepada masyarakat, sebab dana tersebut bukan milik pribadi, melainkan uang rakyat yang diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan warga desa.
“Kalau ada yang tidak sesuai atau tidak transparan, tentu kami akan sampaikan ke pihak berwenang untuk dilakukan audit dan evaluasi. Kami tidak ingin ada penyimpangan di tingkat desa,” tegasnya.
DPP GMI juga mengimbau para kepala desa agar siap memberikan klarifikasi dan data pendukung yang lengkap saat surat konfirmasi dilayangkan.
“Keterbukaan informasi publik itu wajib, apalagi terkait Dana Desa. Jangan sampai masyarakat menilai ada yang ditutupi,” pungkasnya.
Langkah DPP GMI ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bekasi untuk semakin meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. (Red)
