JIB | KABUPATEN BEKASI – Hari ini kondisi lingkungan di sekitar Komplek DPRD Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, memprihatinkan dan tidak sedap di pandang seperti tumpukan sampah, lampu hiasan yang tidak nyala sehingga kabel pada ngambai, auning parkir tidak terawat, dan Kamar kecil pos belakang Kantor DPRD.

Hal ini menjadi buah bibir para Wartawan, LSM  dan ormas yang sedang santai dan ngopi di bawah pohon beringin yang indah dan teduh membicarakan tentang halaman komplek DPRD yang tidak terawat padahal ada yang namanya Anggara perawatan dan ini menjadi pertanyaan para Wartawan, LSM dan Ormas.

Pantauan awak media di lokasi Selasa (14/10/2025) pukul 14:00 WIB.tumpukan sampah di area semak belukar di dalam komplek DPRD Kabupaten Bekasi.

Sekjen Umum DPP-LSM GMI Asep Saipulloh, sangat menyayangkan, adanya penampakan kerangka kanopi parkir mobil DPRD Kabupaten Bekasi yang tidak terawat ditambah adanya tumpukan sampah serta lebatnya rumput dan pos satpam yang terbengkalai juga lampu penerangan yang mati di belakang Kantor DPRD Kabupaten Bekasi kondisinya memprihatinkan.

Sekjen LSM-GMI menuturkan, kemana Ketua DPRD dan Kasubag Umum DPRD Kabupaten Bekasi, apakah tidak pernah meninjau ke belakang kantor DPRD, sehingga tidak tau kondisi kerangka kanopi dan tumpukan sampah dan WC satpam juga lampu penerangan yang mati.

DPRD Kabupaten Bekasi dikemanakan anggaran pemeliharaan dan anggaran perawatan, padahal itu masih menjadi tanggung jawab DPRD yang bersumber dari APBD anggaran yang dikelola oleh dinas terkait, untuk menjaga dan merawat aset-aset yang sudah dibangun menggunakan uang pajak rakyat,tegasnya dia.

Anggaran ini dapat digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor, termasuk pemeliharaan rutin dan perbaikan. Anggaran perawatan dan pemeliharaan juga diperlukan untuk menjaga aset infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah agar tetap berfungsi dengan baik.

Lanjutnya Sekjen LSM-GMI, saya berharap dinas terkait dan DPRD Kabupaten Bekasi khususnya bagian keuangan, jangan memikirkan yang lain dulu, coba lihatlah yang ada di depan mata, pemeliharaan lampu, dan Kanopi parkir mobil DPRD, tumpukan sampah juga rumput yang tinggi lebat dan Pos Security yang di belakang Kantor DPRD Kabupaten Bekasi persisnya di samping gedung KNPI, segera di sikapi,pungkasnya dia. (red).

JIB | Bekasi — Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi agar segera melakukan pengecekan menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa sebesar 20 persen yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tiap desa Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.

Desakan tersebut muncul setelah hasil investigasi internal DPP GMI menemukan adanya dugaan pengelolaan dana BUMDes yang tidak maksimal, bahkan berpotensi tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam realisasi kegiatan usaha BUMDes di beberapa desa.

“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa pengelolaan dana BUMDes di beberapa desa di Sukawangi tidak berjalan sesuai aturan. Ada usaha yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam regulasi,” ujrnya, Minggu (12/10/2025).

Lebih lanjut, Sekum DPP GMI menegaskan bahwa DPMD Kabupaten Bekasi harus turun langsung melakukan evaluasi serta audit terhadap pengelolaan dana desa yang disalurkan untuk BUMDes.

“Kami mendesak DPMD untuk segera menindak tegas jika ditemukan adanya penyimpangan atau penyelewengan dana. Oknum yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

DPP GMI juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar tujuan utama pemberdayaan ekonomi masyarakat benar-benar tercapai.

“Dana desa itu hak masyarakat. Jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. BUMDes seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan sekadar formalitas program,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPMD Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait desakan DPP GMI tersebut. (Red)

JIB | Bandung Barat,-* Gerakan moral BOOMS KBB (Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa, dan LSM Kabupaten Bandung Barat) kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan berbasis potensi lokal. Melalui Divisi Kajian yang dipimpin oleh Dendi Resmana, BOOMS KBB menilai sejumlah sektor strategis di Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih belum tergarap optimal oleh pemerintah daerah.

*Dorong Sektor Wisata Melalui Kereta Cepat Padalarang*


Menurut Dendi, kehadiran Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) membuka peluang besar bagi sektor pariwisata di Bandung Barat, terutama di kawasan Padalarang. Namun, hingga kini Pemkab KBB dinilai belum melakukan kajian serius terhadap dampak ekonomi dan potensi wisata yang muncul di sekitar area KCIC.

“Menjamurnya travel dan aktivitas wisata di sekitar Padalarang menunjukkan geliat ekonomi baru. Ini peluang konkret yang harus ditangkap oleh pemerintah,” ujar Dendi, Sabtu,(10/10/2025).

Ia menambahkan, sesuai arahan Ketua BOOMS KBB, Didin Kopral, pihaknya mendorong agar Pemkab segera menyusun buku menu wisata KBB dan menjadikan Padalarang sebagai pintu gerbang wisata daerah.

*Kelola Sumber Daya Air untuk Tambah PAD*

BOOMS juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Air yang digunakan oleh PDAM Tirta Raharja maupun perusahaan komersial lainnya dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi kas daerah.

“Air adalah aset strategis. Kita harus pastikan penggunaannya memberi nilai tambah bagi PAD KBB,” tegas Dendi.
Ia menilai perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan air secara profesional melalui BUMD yang sehat dan transparan.

*Reformasi PDAM Wibawa Mukti*

Selain itu, BOOMS KBB juga mendorong adanya reposisi peran PDAM Wibawa Mukti agar memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Bandung Barat.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah sistem profit sharing atau perjanjian baru terkait 110 ribu pelanggan PDAM Tirta Raharja yang berada di wilayah layanan 4 dan seharusnya menjadi kewenangan KBB sejak 18 tahun lalu.

*Program Makan Bergizi Gratis, Peluang Ekonomi Desa*


Di sisi lain, Dendi juga menilai program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi momentum penting untuk membangun ekonomi desa.
Menurutnya, Pemkab KBB perlu memperkuat program tersebut melalui Perda dan memasukkannya dalam RPJMD agar pelaksanaannya berkelanjutan.

“Kalau bahan baku MBG bisa dipenuhi oleh desa-desa di KBB, kita membangun kedaulatan pangan sekaligus membuka lapangan kerja baru,” tuturnya.

*Gali Potensi Wisata di Wilayah Selatan*


Sementara itu, Boy, Ketua Forkom KBB yang juga tergabung dalam BOOMS, menyoroti potensi wisata di wilayah selatan Bandung Barat. Ia menilai hasil kajian BOOMS tentang kunjungan wisatawan melalui jalur kereta cepat perlu segera ditindaklanjuti sebagai peluang investasi daerah.

“Pertanian, wisata alam, kuliner, hingga olahraga bisa dikemas sebagai paket wisata unggulan. Bahkan bisa langsung dipromosikan di bilik layanan terminal kereta cepat,” kata Boy.

*Bangun Bandung Barat Berdaulat dan Mandiri*

Melalui berbagai rekomendasi tersebut, BOOMS KBB mengajak seluruh elemen masyarakat, aparatur sipil negara, hingga DPRD untuk bersinergi membangun Bandung Barat yang berdaulat secara fiskal, mandiri secara pangan, dan unggul dalam sektor pariwisata.

“Ini bukan sekadar gerakan wacana, tapi panggilan moral untuk membangun masa depan Bandung Barat yang adil dan berkelanjutan,” pungkas Dendi.

*Penulis Berita : Wawan Gunawan/ONOT*