Monday, February 16, 2026
Home Blog Page 25

Diduga Curang, Proyek Drainase di Telukjaya Disorot Warga: “Ini Uang Rakyat, Bukan Uang Pribadi”

0


JIB | Karawang – Peningkatan saluran drainase yang berlokasi di Dusun Baru II RT/RW 013/04 Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dari warga setempat. Proyek yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Karawang tahun 2025 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.370.000 dan dikerjakan oleh CV. Fidigo Raya tersebut, diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya.

Berdasarkan informasi di lapangan, pekerjaan saluran drainase dengan volume panjang 126 meter dan menggunakan U-Ditch berukuran 40 x 40 cm ini dinilai asal jadi. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana.

“Pemasangan U-Ditch dilakukan sambil digenangi air, tanpa alas dasar atau mortar. Selain itu, hasil pemasangannya juga tidak simetris. Ini jelas-jelas mencuri spesifikasi. Tujuannya tak lain demi meraup keuntungan lebih besar,” ungkap warga tersebut, Kamus (17/7/25).

Warga menilai, lemahnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang menjadi celah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.

“Kami mendesak agar Bupati Karawang mengevaluasi kinerja pihak pelaksana maupun pengawas teknis. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kami ingin pembangunan yang berkualitas, bukan proyek asal jadi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPUPR Karawang maupun pelaksana proyek terkait dugaan penyimpangan tersebut.

Warga berharap adanya audit menyeluruh atas proyek tersebut agar ke depan tidak ada lagi praktik yang merugikan masyarakat dan keuangan daerah. (Red)

Diduga Gunakan Tembok Lama, Proyek Gedung Balai Penyuluhan KB Batujaya Disorot

0



JIB | Karawang – Pembangunan gedung Kantor Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di lingkungan Kantor Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam. Pasalnya, proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 dengan nilai lebih dari Rp 200 juta tersebut, diduga sebagian konstruksinya menggunakan tembok bangunan lama.

Temuan ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat yang menilai bahwa proyek tersebut tidak sepenuhnya transparan, baik dari segi fisik pembangunan maupun informasi di papan proyek. Bangunan baru diduga tidak berdiri terpisah, melainkan memanfaatkan sebagian struktur lama.

Asep Saipulloh, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), menanggapi temuan tersebut dengan tegas. Ia menduga kuat adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Kami menilai ada indikasi pengurangan volume pekerjaan. Proyek ini harusnya membangun gedung baru, tapi di lapangan justru ada bagian bangunan yang menyatu dengan tembok lama. Ini jelas menyalahi ketentuan, apalagi papan proyek pun tidak mencantumkan ukuran bangunan secara rinci, seperti panjang dan lebar,” ungkap Asep kepada wartawan, Selasa (15/07/25).

Ia juga menyayangkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait. “Pemerintah seharusnya memastikan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari DAK dimanfaatkan sesuai aturan. Kalau pengawasan lemah, rawan terjadi penyelewengan,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun dari dinas teknis terkait di Kabupaten Karawang. Masyarakat berharap ada audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut agar dana publik tidak disalahgunakan. (Red)

Proyek Drainase di Karangjaya Diduga Tak Sesuai Spek, DPP GMI Sorot Kinerja Dinas PUPR Karawang

0

JIB | Karawang, – Proyek rehabilitasi saluran drainase dengan pemasangan U-Ditch di Dusun Karangjaya RT 02/02, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam. Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun 2025 tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dalam pelaksanaannya.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Karya Uston Rizandy dengan nilai kontrak sebesar Rp189.321.000 dan volume pekerjaan sepanjang 166,80 meter dengan ukuran U-Ditch 40×40 cm ini diduga mengalami banyak kejanggalan di lapangan. Dugaan tersebut mencuat akibat lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

Dari pantauan awak media, tampak bahwa pemasangan U-Ditch dilakukan secara kurang maksimal, tanpa memperhatikan kualitas pondasi maupun kerapihan pekerjaan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait komitmen pelaksana dan pengawas proyek terhadap mutu infrastruktur yang seharusnya tahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya tersebut, Asep Saipulloh Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) turut angkat bicara terkait kondisi tersebut.

“Kalau pekerjaan proyek drainase ini terus dibiarkan tanpa pengawasan yang maksimal, maka akan merugikan keuangan daerah dan masyarakat. Kami menduga adanya pembiaran dari oknum pengawas. Ini harus segera dievaluasi,” tegas Asep Saipulloh.

Dirinya juga meminta pihak inspektorat dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit teknis dan investigasi terhadap proyek tersebut.

“Kami minta Inspektorat maupun APH agar tidak tinggal diam. Proyek ini dibiayai dari uang rakyat, jadi harus sesuai spesifikasi, bukan asal pasang U-Ditch,” lanjutnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas PUPR Karawang maupun kontraktor pelaksana terkait temuan di lapangan. (Red)

Dispantan Cimahi Gencarkan Edukasi Menu B2SA untuk Wujudkan Masyarakat Sehat dan Cegah Stunting

0

JIB | CIMAHI,- Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan sehat, Dinas Pangan dan Pertanian (Dispantan) Kota Cimahi kembali menggelar Sosialisasi Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) pada Rabu (2/7/2025), bertempat di Aula Gedung B Pemkot Cimahi.

Kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang rutin diselenggarakan sebagai bentuk edukasi langsung kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memilih asupan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi, terjangkau, dan aman dikonsumsi.

Kepala Dispantan Kota Cimahi, Tita Mariam, mengatakan bahwa B2SA bukan sekadar slogan, melainkan pedoman pola konsumsi yang mampu meningkatkan derajat kesehatan keluarga.

“Makanan sehat tidak harus mahal. Kita bisa memanfaatkan bahan pangan lokal dan menanam sendiri di pekarangan rumah. Dengan begitu, kita bisa hidup sehat dan hemat sekaligus,” jelas Tita.

Dalam pelaksanaannya, Dispantan menggandeng berbagai pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, serta TP PKK dari berbagai tingkatan – mulai dari kota, kecamatan, hingga kelurahan. Tahun ini, program sosialisasi diperluas ke 20 sekolah dasar dan menengah, sebagai langkah konkret dalam membentuk pola hidup sehat sejak dini.

Sosialisasi ini juga mengangkat isu penting lainnya, yakni gerakan “Stop Boros Makanan”, dengan mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan agar tidak banyak makanan yang terbuang sia-sia.

Lebih dari sekadar kampanye gizi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah Kota Cimahi dalam menekan angka stunting, yang masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut.

“Harapan kami, masyarakat Cimahi tumbuh menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Anak-anak yang kini duduk di bangku sekolah adalah calon generasi emas tahun 2045, dan mereka perlu dibekali sejak dini dengan pemahaman tentang gizi dan hidup sehat,” pungkas Tita.

(Penulis Berita: RAHMAT)

DPP GMI Duga Pembangunan Turap di Tanjungpakis Tidak Sesuai Spesifikasi

0


JIB | KARAWANG – Pembangunan turap yang telah selesai dilaksanakan di Dusun Pakis II RT 01/07, Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI). Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menduga bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. ISTIQOMAH tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada papan proyek.

Proyek pembangunan turap ini dibiayai melalui APBD Kabupaten Karawang tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 188.887.000. Berdasarkan informasi di papan proyek, panjang turap tercatat 288 meter dengan ketinggian 1,20 meter. Namun, menurut hasil investigasi tim DPP GMI, tinggi bangunan turap diduga tidak mencapai angka tersebut.

“Kami menduga kuat ada pengurangan kuantitas, khususnya pada ketinggian turap. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak sesuai spesifikasi yang tercantum di papan informasi proyek,” ujar Asep Saipulloh, Sekretaris Umum DPP GMI, kepada media, Senin (30/6/2025).

Asep juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang yang seharusnya melakukan pengawasan ketat terhadap proyek tersebut.

“Fungsi pengawasan dari DPUPR sangat lemah. Kami menduga pengawas tidak bekerja maksimal atau bahkan tutup mata atas potensi penyimpangan ini. Padahal ini proyek yang dananya bersumber dari uang rakyat,” tegasnya.

DPP GMI menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyusun laporan resmi dan mendesak agar instansi terkait melakukan audit serta uji petik di lapangan guna memastikan kebenaran dugaan tersebut.

Mereka juga menyatakan siap mengawal kasus ini hingga tuntas demi mencegah kerugian negara dan menjaga kualitas pembangunan di daerah. (Sul/Red)

Iin Farihin  Siap Kawal Aspirasi Masyarakat,  Sinergi Dengan Seluruh Elemen dan Pemkab Bekasi

0

JIB | KABUPATEN BEKASI,-  Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bekasi resmi menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) VI pada Minggu, 29 Juni 2025, bertempat di Aula Resto Warna Warni. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua DPW PBB Provinsi Jawa Barat, R. Taufik Hidayat, B.E., S.IP., SH., yang juga memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran pengurus dan kader.

Mengusung tema “Satu Tujuan Melangkah Bersama”, Muscab VI menjadi momentum penting untuk memperkuat struktur internal partai dan merumuskan strategi jangka menengah dalam menghadapi kontestasi politik 2025–2030.

Dalam sambutannya, R. Taufik Hidayat menekankan pentingnya Muscab sebagai forum refleksi dan konsolidasi. Ia menolak anggapan bahwa Muscab hanyalah agenda formal tahunan. Muscab Jadi Wadah Konsolidasi Strategis

“Saya percaya partai politik punya peran vital dalam mendukung pembangunan pusat dan daerah. Lewat Muscab VI ini, kita harapkan lahir kepemimpinan baru yang kuat, visioner, dan mampu bersinergi dengan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujar Taufik.

Senada diungkapkan Ketua DPC PBB Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, SE., HH., menyebut Muscab VI sebagai langkah nyata untuk membangun gerakan politik yang progresif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. DPC PBB Siap Kawal Aspirasi Masyarakat

“Kami siap bersinergi dengan seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah, demi memperjuangkan aspirasi rakyat. Ini adalah awal dari semangat baru untuk membangun politik yang membumi,” tegas Iin.

Wakil Ketua DPC PBB Kabupaten Bekasi, H. Apud Saepudin, turut memberikan apresiasi atas antusiasme para kader dari tingkat DPC hingga PAC (Pengurus Anak Cabang). Ia menegaskan pentingnya sinergi dan kekompakan internal partai untuk menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks. Dukungan Kuat dari Kader dan Tokoh Masyarakat

“Muscab VI ini harus menjadi awal dari semangat baru, strategi baru, dan solidaritas yang makin kuat antar kader,” katanya.

Selain jajaran internal partai, acara juga dihadiri tokoh masyarakat, perwakilan partai lain, serta kader dari tingkat ranting. Ketua Panitia Muscab VI, Jajat, menyebut kehadiran lengkap seluruh elemen struktural partai menunjukkan kesiapan PBB Bekasi dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

“Ini membuktikan semangat konsolidasi dan kesiapan struktural PBB Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan politik ke depan,” ujar Jajat.

Muscab VI menjadi refleksi dari semangat politik lokal yang sehat, sekaligus jembatan antara kekuatan partai dan visi pembangunan pemerintah daerah. Acara ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis. (Sam)

Piala Kadestra Bang Bule Sesean Enam Ajang Silaturahmi Antar Warga Ciantra.

0

JIB | Cikarang Selatan –Acara Pembukaan turnamen Sepak Bola merebutkan piala bergilir Kardestra Bang Bule sesen enam di laksanakan di lapangan Wibawa Ciantra Sabtu 28/06/25,  yang di hadiri Kepala Desa Ciantra kecamatan Cikarang Selatan, Karang taruna, BPD, Babinsa, Bimaspol dan masyarakat sekitarnya.

Pembukaan Turnamen di tandai dengan tendangan bola oleh Kepala Desa Ciantra Bapak Bule, setelah itu kepala Desa Ciantra  memberikan keteranganya kepada awak media Bapak  mengatakan.  Turnamen Sepak Bola Kadestra Bang Bule selain untuk memperingati Hari Hut RI. merupakan ajang silaturrahmi antara Warga Ciantra baik warga perkampungan dan perumahan.

“Alhamdulillah di ikuti 16 Rw untuk pertama pertandinga pembuka untuk hari ini pertandingan antara Rw 016 dan Rw 013,saya berharap dengan adanya pertandingan sepak bola ini bisa menyaring bibit bibit pemain dari Desa Ciantra ,” terang kepala Desa.

Di tempat yang sama Karang Taruna Desa Ciantra Guru Rohman mengatakan Alhamdulillah tiap Tahun Desa Ciantra bisa melaksanakan Turnamen Sepak Bola Piala Kadestra Bang Bule Cabang Olahraga Sepak Bola, Sehingga warga bisa menyalurkan bakatnya di ajang sepak bola.

“Baik itu warga perumahan dan warga perkampungan dan tiap Tahun Desa Ciantra bisa terus menyelenggarakan kompotisi dan selalu kondusif karena warganya menjujung seportifitas olah raga demi menciptakan bibi-bibit pemain baru” andasnya .(Dede)

KARANG TARUNA DESA SUKADAMI SUKSESKAN ACARA PAWAI TA’ ARUF

0

JIB | Cikarang Selatan – Ratusan peserta mengikuti pawai ta’ruf menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Lapangan perum Wahana Sukadami Cikarang selatan Kabupaten Bekasi 27 Jumat (27/6/2025). Pawai berlangsung semarak dengan iringan Api obor kentongan, iringan dari berbagai komunitas dan mejelis tak lim . kendaraan hias yang ditampilkan sepanjang jalan yang mengambil titik kumpul di lapangan perum Wahana desa Sukadami kecamatan Cikarang selatan

Karang Taruna Desa Sukadami Suhardi mengatakan, tahun baru Islam hendaklah dimaknai sebagai momentum bagi umat Islam untuk melakukan perubahan dan perbaikan. “Mari bersama-sama membulatkan niat dan tekad untuk menjadikan tahun depan harus lebih baik dari pada tahun ini. Harus berubah, berbenah diri dan melakukan perbaikan bahwa tahun depan harus lebih baik dari tahun ini,” ucapnya.

Ketua panitia
Rudi Sugandi mengungkapkan mari kita Mengubah mulai dari hal yang paling kecil, mulai dari diri sendiri, merubah pikiran kita, mengubah hati, mengubah perkataan dan mengubah tindakan,” ujarnya.

Dalam acara arak arakan pawai ta’aruf Arif juga di adakan lomba penilaian dari juri yang bagus akan mendapatkan hadiah piagam dan berserta suvenir Dari Karang Taruna Desa Sukadami Juara 1. 2 dan 3
Menurut Ketua Karang taruna Suhardi untuk menbah semangat para peserta ta aruf

Agar menebarkan kebaikan, karena berkata adalah komando terhadap perubahan dan takdir. “Dengan lisan bisa membangun bisa juga menghancurkan. Oleh karena itu mari tekadkan di tahun baru ini mari kita berkomitmen berkata yang baik-baik atau diam sama sekali,” tuturnya.

Dalam acara ta aruf 1447 h juga di hadiri oleh pemdes Desa Sukadami HM H Kunang. Berserta Kapolsek Kecamatan Cikarang Selatan Akp Erwin Setiawan dan Bimaspol Desa sukadami BPK Surono dan para tokoh Agama (dede)

Masyarakat Apresiasi Kinerja Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi

0

JIB | KABUPATEN BEKASI,-  Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi telah melaksanakan kegiatan normalisasi sungai di 65 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dilakukannya normalisasi sungai, untuk mengatasi masalah banjir dan kekeringan. Program ini merupakan tindak lanjut dari penertiban bangunan liar di bantaran sungai.

Progres normalisasi hampir rampung, tinggal beberapa lokasi yang belum selesai dikerjakan. Normalisasi ini dilakukan di 13 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Meskipun demikian, normalisasi di 65 titik ini belum cukup untuk menghilangkan banjir sepenuhnya, karena masih ada banyak sungai dan saluran yang lebih kecil yang membutuhkan penanganan.

Dikatakan Henri Lincoln Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) bahwa kegiatan normalisasi sungai sudah berlangsung.

“Saat ini, ada kegiatan yang sudah selesai, sedang berlangsung, dan ada pula yang menunggu proses pembongkaran oleh Satpol-PP sesuai SOP yang berlaku,” ujarnya, Kamis (26/06/2025).

Henri menambahkan, pada tahun 2025, Dinas SDA-BMBK mengagendakan 120 kegiatan infrastruktur, termasuk pembangunan turap, pelebaran jalan, dan drainase, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi. Dari jumlah tersebut, 65 di antaranya merupakan kegiatan normalisasi sungai.

Dengan dinormalisasinya sungai, banyak warga Kabupaten Bekasi mengapresiasi kinerja Kabupaten Bekasi.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pemda Bekasi dan dinas terkait yang telah memperbaiki sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi, yang saya perhatikan ada beberapa titik di Kecamatan Pebayuran, dan kami sebagai petani merasakan manfaatnya,” ujar H.Andi warga Pebayuran Kabupaten Bekasi.

Hal yang sama dikatakan Imron warga Sukatani Kabupaten Bekasi, dirinya sangat bersyukur dengan penataan sungai di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Saya priadi sangat berterimakasih ya dengan adanya normalisasi, mudah-mudahan setelah sungai diperbaiki dapat mencegah banjir di wilayah Kabupaten Bekasi, setidaknya pemerintah sudah berusaha yang terbaik untuk masyarakat, dan nantinya mungkin sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bekasi akan lebih bersih dan tertata, dan saya yakin para petani di wilayah sini juga akan mengucapkan hal yang sama seperti saya,”tutupnya. (Red)

Realisasi Dana Desa 20 Persen Dikelola BUMDes di Tirtajaya Perlu Pengawasan Ketat

0


JIB | Karawang – Realisasi anggaran dana desa sebesar 20 persen tahun 2025 yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaannya antar desa yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyelewengan anggaran.

Program dana desa 20 persen yang diarahkan untuk mendukung pengembangan BUMDes seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa. Namun, dalam praktiknya, tidak semua desa mampu mengelola anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel. Beberapa pihak menilai perlu adanya pengawasan yang lebih ketat, terutama dari pemerintah kecamatan maupun inspektorat daerah.

Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) Asep Saipulloh, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan lembaga pengawas dalam proses pengelolaan dana desa.

“Kami melihat ada indikasi ketidaksesuaian antara laporan realisasi dan kondisi di lapangan. Ini bisa membuka celah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Pengawasan harus ditingkatkan agar dana tersebut benar-benar berdampak positif bagi masyarakat desa,” ujar Asep, Rabu (25/06/25).

Menurut informasi yang dihimpun, beberapa desa di Kecamatan Tirtajaya melaporkan penggunaan dana tersebut untuk usaha budidaya ikan dengan sarana sewa lahan enpang dan dibidang pertanian dengan sewa lahan pertanian. Namun, belum seluruhnya dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang memadai, sementara hasil usaha juga belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga diminta lebih aktif melakukan pendampingan teknis dan evaluasi berkala agar program dana desa benar-benar tepat sasaran dan tidak menjadi ladang korupsi. (Red)

Stay connected

20,120FansLike
2,493FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -