Selamat Bekerja dr. Arief Kurnia Kepala di Dinas Kesehatan

By

-

26 August 2025

JIB | KABUPATEN BEKASI – Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dr. H.Alamsyah, M.Kes, yang menjabat sebagai Kadinsos Kabupaten Bekasi dengan dr. H.Arief Kurnia, Mars., yang menjabat sebagai Kadinkes Kabupaten Bekasi, acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja dan jajaran dinas kesehatan serta direktur RSUD Cabangbungin dan RSUD Cibitung serta puluhan kepala puskesmas, acara tersebut berlangsung di ruangan dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Senin,(25/08/2025.

Dengan memperhatikan surat keputusan Bupati Bekasi nomor 800.1.3.3/Kep.1033-BKPSDM/2025 21 Agustus 2025. Pihak kedua dialih tugaskan atau alih jabatan menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Dimana pihak pertama menyerahkan seluruh tugas dan jabatan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi beserta barang-barang inventaris yang berada dibawah kekuasaan pihak pertama ke pihak kedua

Kemudian pihak kedua menerima seluruh tugas kewajiban dan jabatan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, beserta barang-barang inventaris yang berada dibawah kekuasaan pihak pertama dalam keadaan lengkap sebagai mana daftar terlampir.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, dikatakannya, pergantian jabatan ini tidak ada yang terbuang, ini semua merupakan suatu bentuk, refleksi sekaligus bergiliran jabatan, jadi tidak ada yang terbuang, dan inipun semua dadakan pada saat kemarin dilantik, Alhamdullilah dr. Alamsyah yang tadinya Kadinkes Kabupaten Bekasi, sekarang memegang amanah menjadi Kadinsos Kabupaten Bekasi, begitu juga dr. Arief yang tadinya Direktur RSUD Cibitung, sekarang menjadi Kadinkes Kabupaten Bekasi.

Semua ini sudah atas dasar penilaian kami bersama Bupati Bekasi, dan ini semuanya juga akan bergiliran, tinggal tunggu waktunya karena semuanya akan kami lakukan yang dadakan-dadakan saja, karena yang enak itu dadakan, karena pelantikan kemrin tidak ada yang tau.Ucap Wakil Bupati Bekasi,sambil tersenyum.

Lanjutnya Wakil Bupati Bekasi, dirinya mengucapkan selamat kepada dr. Alamsyah dan dr. Arief dalam mengembankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Sosial dan Kepala DinasKesehatan, berikan yang terbaik dalam melayani masyarakat dan semoga selalu amanah, untuk mewujudkan Bekasi Bangkit Maju dan Sejahtera.terangnya Wabup Bekasi. (red).

KPU Kabupaten Bekasi : Pemilu 2029 Sistem E-Voting

By

Asep Saepullah

-

25 August 2025

0

JIB | Bekasi, – Indonesia sedang mengkaji penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau secara e voting pada Pemilu 2029. Sistem e-voting, adalah sistem pemilihan yang memanfaatkan internet untuk proses pemungutan dan penghitungan suara.

Pilihan e voting selain karena alasan efisiensi dan aman, juga dipandang mampu menekan berbagai bentuk kecurangan yang selama ini kerap terjadi dalam pemilu konvensional berbasis kertas.

“Banyak faktor harus dipersiapkan, mulai dari infrastruktur digital, sumber daya manusia (SDM), hingga perlindungan hukum melalui Undang-Undang,” ucap Komisioner KPU RI Idham Holik selaku Keynote Speaker dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) KPU Kabupaten Bekasi, Senin, 25 Agustus 2025.

Karena, kata Idham, teknologi internet itu selalu menyisakan jejak yang dikenal dengan istilah digital footprint atau digital tracing. “Ini (footfrint/tracing harus dibicarakan secara serius,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kerahasiaan adalah salah satu asas dari penyelenggaraan pemilih. Hal itu sesuai amanah konstitusi yang tertera dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

“Pemilu harus menerapkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil,” tandas Idham.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Rido, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kesiapan menghadapi perkembangan teknologi, termasuk wacana penerapan e-voting dalam pemilu mendatang.

“Kehadiran narasumber dan peserta dari berbagai profesi Focus Group Discussion hari ini sangat berharga untuk memperoleh masukan dan memastikan inovasi e-voting yang berpijak pada prinsip Luber Jurdil,” kata Ali Rido.

diskusi berlangsung dinamis dipandu 6 narasumber, yakni Kepala Lab IAN Unisma 45 Drs Ida Susila, M.Si, Ketua Prodi IAN Unisma 45 Dila Novita, S.Sos, M.Si, pengamat politik Abdul Somad, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Abdul Somad, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bekasi Drs Iman Santoso, M.M dan pakar hukum Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Turut hadir para undangan dari perwakilan organisasi partai politik, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi profesi dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi yang dihadiri perwakilan, Suryo Sudharmo. (Red)

Dewan Komisi III Jaya Marjaya Panggil Dinas SDAMBK Kabupaten Bekasi, Terkait Proyek Galian Pipa SPAM Tanah Merah

By

Asep Saepullah

-

24 August 2025

0

JIB |™Kabupaten Bekasi – Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Jaya Marjaya tanggapi soal proyek galian pipa SPAM di Jalan Tanah Merah, Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin yang sempat membuat warga resah.

Politisi dari Partai PKB itu mengatakan pihaknya sudah memangil dinas SDAMBK Kabupaten Bekasi untuk mengecek langsung kondisi jalan tersebut.

“Ok bang besok saya bawa rapat, agar segera ditindak lanjuti oleh pihak dinas,” singkatnya melalui Via WhatsApp, (23/8).

Ditanya mengenai hasil dari rapat Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi dia mengatakan pihak dinas SDAMBK akan segera turun untuk mengecek langsung.

“Akan segera turun dari SDAMBK untuk mengecek langsung,” katanya.

Perlu diketahui, kurang lebih 500 Meter sepanjang jalan itu rusak parah dan berlubang akibat ketidak seriusan dalam mengerjakan kegiatan proyek galian pipa pada jaringan distribusi IPA Tanah Merah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.

“Sudah banyak penguna jalan yang jatuh disepanjang jalan tersebut, apalagi kalau hujan jalan itu pada licin,” ucapnya Sekjen LSM GBR DPC Kabupaten Bekasi, Bisri, (22/8).

Menurutnya ruas jalan tersebut adalah akses central yang menghubungkan 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Pebayuran, Karangbahagia dan Kedungwaringin.

“Lebih parahnya lagi lubang bekas galian itu hanya ditutup pakai tanah tanpa pengerasan, coba bayangkan kalau hujan gimana,” tuturnya

Artinya pengawasan dari Dinas SDAMBK Kabupaten Bekasi perlu kita pertanyakan dan terkesan tutup mata terhadap proyek yang dikerjaan oleh PT. Rafa Karya Indonesia sebagai pelaksana.

“Padahal proyek tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi senilai kurang lebih Rp. 61 Miliar, tapi dikerjakan semaunya sehingga menuai keresahan masyarakat,” ujarnya.

Dia meminta APH dan pihak terkait lainnya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sebab ini sudah merusak insfaktuktur milik negara yang merugikan uang rakyat. (Red)

Ceo Jurnal Indonesia Baru Asep Saipulloh : Berikan Edukasi Kegunaan dan Manfaat Media Sosial

By

Asep Saepullah

-

23 August 2025

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Empat perusahaan media online adakan edukasi kepada masyarakat tentang ‘Literasi Keamanan Digital Dalam Menggunakan Media Sosial’ di Jababeka, Cikarang Utara.

Ceo PT. Jurnal Indonesia Baru, Asep Saepullah mengatakan masyarakat mempunyai peran penting dalam penggunaan media sosial.

Perlu diketahui acara ini didukung oleh Media Online Beksi Indonesia News, Gue Jabar dan Global Cyber.

“Kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya keamanan media sosial di zaman modern ini,” ucapnya.

Dia mengatakan keamanan media sosial adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan melindungi diri dari berbagai ancaman di dunia maya seperti pencurian data.

“Selain itu, penyebaran informasi palsu perlu disaring terlebih dahulu. Jadi kita harus tau kebenaran dan sumbernya terlebih dahulu,” katanya.

Menurutnya masyarakat perlu mempunyai kesadaran akan privasi bermedia sosial dan kemampuan untuk mengelola pengaturan keamanan penggunaan kata sandi yang kuat.

“Pada dasarnya kegiatan ini agar masyarakat sebagai pengguna media sosial mampu mengenali berita bohong (hoaks) dan praktik berbahaya lainnya seperti phishing dan malware,” tutupnya.

DPP GMI Akan Surati Kecamatan Cikarang Utara, Pertanyakan Rincian DPA 2024

By

Asep Saepullah

-

23 August 2025

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) berencana melayangkan surat konfirmasi resmi kepada pihak Pemerintah Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terkait rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, DPA merupakan dokumen resmi yang memuat program dan kegiatan yang telah direncanakan serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DPA menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Pemerintah Kecamatan, sehingga pengesahannya di awal tahun dinilai penting agar dapat segera direalisasikan.

Namun, DPP GMI mencurigai dalam realisasinya terdapat dugaan penyelewengan yang dilakukan oknum pengelola keuangan kecamatan untuk kepentingan pribadi. Terlebih, APBD Kabupaten Bekasi yang diserap oleh Pemerintah Kecamatan Cikarang Utara mencapai nilai miliaran rupiah.

“Kami menilai ada yang tidak beres dalam pengelolaan DPA Kecamatan Cikarang Utara tahun 2024 ini. Karena itu, kami akan segera melayangkan surat konfirmasi resmi agar pihak kecamatan membuka rincian penggunaan anggarannya,” ujar Asep Saipulloh, Sekretaris Umum DPP GMI, Jumat (23/8/2025).

Asep menegaskan, pihaknya menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan anggaran publik. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008.

“Kalau memang anggaran miliaran rupiah itu digunakan sesuai aturan, tentu pihak kecamatan tidak perlu takut untuk membuka data. Tapi kalau justru ditutup-tutupi, wajar bila masyarakat menduga ada penyimpangan,” tegasnya.

DPP GMI berharap pihak terkait, baik Kecamatan Cikarang Utara maupun instansi pengawas lainnya, dapat bersikap transparan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga. (Red)

Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Cibuaya Perlu Diawasi, Diduga Berpotensi Ada Penyimpangan

By

Asep Saepullah

-

22 August 2025

0

JIB | Karawang – Proyek pembangunan rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 1 Cibuaya, Kabupaten Karawang, yang menelan anggaran sebesar Rp. 521.039.356,15 dari APBD Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, kini menjadi sorotan publik.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Latansa tersebut dinilai perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat dari dinas terkait maupun elemen masyarakat. Pasalnya, jika proses pelaksanaan proyek minim pengawasan, dikhawatirkan akan membuka celah penyimpangan dalam teknis pekerjaan.

“Kalau pengawasan dari pihak Disdikpora lemah, bukan tidak mungkin kualitas bangunan akan dikorbankan demi keuntungan yang lebih besar bagi pelaksana. Padahal proyek ini dibiayai dari uang rakyat,” ujar Asep Saipulloh, Sekretaris Umum DPP Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI), Jumat (22/08/25).

Asep menambahkan, pihaknya akan terus memantau jalannya pembangunan rehabilitasi tersebut agar sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). “Kami tidak ingin ada praktik nakal di balik proyek pendidikan. Harus dipastikan kualitas maupun kuantitasnya sesuai, karena yang dirugikan nanti para siswa,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang warga Cibuaya yang enggan disebutkan namanya juga mengungkapkan kekhawatiran serupa. “Pekerjaan proyek seperti ini memang rawan dimainkan. Kalau tidak ada kontrol dari masyarakat, biasanya hasilnya jauh dari yang diharapkan,” katanya.

Dengan anggaran ratusan juta rupiah, masyarakat berharap proyek rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Cibuaya bisa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan, bukan sekadar proyek formalitas. (Red)

Diduga Selewengkan Dana BOS, Kepsek SDN Tanjungpakis 1 Bakal Dilaporkan ke APH

By

Asep Saepullah

-

22 August 2025

0

JIB | Karawang – Kepala Sekolah SD Negeri Tanjungpakis 1, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, rencana bakal dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) oleh Asep Saipulloh, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI).

Rencana pelaporan itu muncul setelah tim investigasi DPP GMI menemukan adanya dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2024. Dari hasil penelusuran, lebih dari Rp 50 juta dana BOS diduga dialihkan untuk sarana dan prasarana sekolah, namun realisasinya dinilai tidak optimal.

“Dana BOS itu sudah jelas peruntukannya, yaitu untuk kegiatan belajar mengajar, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun digunakan sembarangan. Dari hasil investigasi kami, ada dugaan penyalahgunaan anggaran lebih dari Rp 50 juta di SDN Tanjungpakis 1, dan ini akan segera kami laporkan ke APH,” ungkap Asep Saipulloh saat dikonfirmasi awak media, Jumat (22/08/25).

Asep menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses hukum ini hingga tuntas. “Kami sudah mengantongi data dan bukti awal. DPP GMI akan mengawal laporan ini hingga benar-benar diproses sesuai aturan yang berlaku, agar ada efek jera dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. (Red)

Kepala SDN Tanjungpakis 1 Diduga Komersialisasi Aset Sekolah untuk Sapras

By

Asep Saepullah

-

22 August 2025

0

JIB | Karawang – Kepala SD Negeri Tanjungpakis 1, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, diduga melakukan komersialisasi aset sekolah dari hasil pembongkaran ruang kelas yang tengah direhabilitasi. Proyek rehabilitasi tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Karawang yang digulirkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang.

Menurut keterangan salah seorang Komite Sekolah saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon WhatsApp pada Rabu (20/08/2025), pihak sekolah menyampaikan bahwa material bongkaran berupa genteng dan kayu dijual, dan hasilnya dipergunakan untuk pengurugan lahan serta perbaikan WC sekolah.

“Kepala sekolah menyampaikan bahwa dana dari penjualan genteng dan kayu akan dialihkan untuk kepentingan sekolah, salah satunya servis WC dan pengurugan,” ujar seorang Komite Sekolah tersebut.

Namun, penjelasan itu justru menuai sorotan. Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menilai langkah tersebut menimbulkan dugaan adanya penyimpangan. Ia menyoroti perawatan WC sekolah yang diduga tidak maksimal pada tahun 2024, padahal dalam laporan pertanggung jawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diakses publik melalui OMSPAM, tercatat ada alokasi lebih dari Rp 50 juta untuk item sarana dan prasarana.

“Ini sangat janggal. Jika memang ada anggaran BOS lebih dari 50 juta untuk sarana dan prasarana, seharusnya perawatan WC tidak luput. Jangan sampai ada upaya menutupi penggunaan anggaran dengan alasan memakai hasil penjualan aset sekolah,” tegas Asep Saipulloh, Jumat (22/08/2025).

DPP GMI mendesak aparat terkait, baik Inspektorat maupun Disdikpora Karawang, untuk segera melakukan pemeriksaan di lapangan guna memastikan tidak ada praktik dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset maupun anggaran pendidikan di SDN Tanjungpakis 1.

“Kami minta pihak terkait segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan kroscek agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan kerugian bagi dunia pendidikan,” pungkas Asep. (Red)

Proyek Galian Pipa SPAM Tanah Merah Diduga Tidak Sesuai spek, Ketum DPP JPDN Minta Dinas Terkait Jangan di Cairkan

By

Asep Saepullah

-

21 August 2025

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Ketua Umum Jaringan Pemuda Desa Nusantara, Yusup meminta DPRD Kabupaten Bekasi melakukan Sidak Jalan Tanah Merah, Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin.

Dia meminta DPRD menindaklanjuti masyarakat yang sudah resah terhadap jalan tanah merah yang berlubang akibat proyek galian pipa SPAM Tanah Merah.

“Sudah banyak penguna jalan yang jatuh disepanjang jalan tersebut, apalagi kalau hujan jalan itu pada licin,” ucapnya.

Lebih parah lagi, jalan tersebut hanya digali saja dan ditutup pakai tanah, artinya proyek tersebut yang di kerjakan oleh PT. Rafa Karya Indonesia di jalan Tanah Merah mengabaikan perbaikan insfaktuktur.

“Padahal jalan tersebut dibangun oleh pemerintah pakai uang rakyat, dia malah merusaknya, apalagi anggaran sangat pantastik saya menduga tidak sesuai spak kami atas nama DPP JPDN siap uji Petik atau Kita bedah RAB terkait proyek tersebut” kesalnya.

Oleh sebab itu Yusup mendesak DPRD serta pihak terkait bahkan APH untuk bertindak sebelum banyak korban yang berjatuhan, bukan hanya itu proyek tersebut dari awal sampai saat ini kami investigasi bersama tim.

“Kami meminta APH dan DPRD bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sebab ini sudah merusak insfaktuktur milik negara. Yang merugikan uang rakyat,” tutupnya. (Red)

Siswa Sekolah Inspektur Polisi Angakatan 54 Gel II Polres Tasikmalaya Polda Jabar Melaksanakan Bhakti Sosial di Tasikmalaya

By

Asep Saepullah

-

21 August 2025

0

JIB | Tasikmalaya, – Senyum mengembang di wajah warga saat menerima paket bantuan dari siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan 54 Gelombang II Tahun Ajaran 2025, Resimen Citta Dharma Laksita. Bakti sosial yang digelar di Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya itu menjadi ruang perjumpaan antara aparat dan masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan. (20/08/2025)

Salah satu siswa pengiriman Polres Tasikmalaya Polda Jawa Barat, hadir langsung membagikan paket kebutuhan pokok kepada warga. “Ini wujud rasa syukur sekaligus panggilan moral untuk hadir di tengah masyarakat,” ujar dia.

Tak hanya berbagi, kegiatan ini menjadi sarana memperkokoh nilai kemanusiaan, menumbuhkan empati, serta menegaskan komitmen Polri untuk tetap dekat dengan masyarakat.

Dengan mengusung tema “Berbagi dengan Hati”, para siswa berharap kegiatan tersebut tak berhenti sebagai seremoni, melainkan menjadi inspirasi untuk terus menebarkan kebaikan dan mempererat hubungan harmonis antara Polri dan Masyarakat.

Stay connected