JIB | Karawang, 11 Juni 2025 — Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, telah melaksanakan kegiatan monitoring di Desa Karyamakmur. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan penyerapan anggaran oleh Pemerintah Desa Karyamakmur dinilai telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Anggaran yang dimonitor mencakup dana yang bersumber dari APBD I, APBD II, serta Dana Desa tahap pertama tahun 2025 yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa.
Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan prioritas, antara lain peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur seperti pembangunan jalan lingkungan dan jalan setapak yang tersebar di berbagai wilayah desa.
Selain pembangunan infrastruktur, anggaran juga digunakan untuk menunjang program-program yang menyasar langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami menilai realisasi penggunaan anggaran di Desa Karyamakmur sudah sesuai peruntukan dan regulasi yang ada. Ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran,” ujar H. Samin Sarifudin, SE, Plt. Sekcam Batujaya, sebagai Ketua Tim Monev.
Ditempat terpisah, Kepala Desa Karyamakmur, Hartasim yang akrab disapa Lurah Ipung, juga menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menjalankan amanah penggunaan anggaran dengan baik demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Alhamdulillah hasil Monev positif. Kami akan terus menjaga agar program-program yang dibiayai dari APBD maupun Dana Desa benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dengan hasil Monev ini, diharapkan Desa Karyamakmur dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan tepat sasaran. (Sul/Ey)
JIB | Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kembali menunjukkan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur desa. Salah satunya dengan peningkatan jalan poros desa di Dusun Tanjung Pakis Pulo Putri, RT 01/08 dan RT 02/09, Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya.
Proyek peningkatan jalan poros desa yang menyerap anggaran APBD Kabupaten Karawang tahun 2025 ini dikerjakan oleh CV. Bintang Timur Selaras. Pengerjaannya disebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mendapatkan pengawasan langsung dari pihak terkait.
Jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat, khususnya para petambak, karena menjadi jalur utama untuk mengangkut hasil panen seperti ikan dan udang ke pasar maupun tempat distribusi lainnya. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, aktivitas ekonomi warga diharapkan semakin lancar dan efisien.
Kepala Desa Tanjungpakis, Karyo, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang telah merespons kebutuhan masyarakat secara konkret.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya DPUPR, yang telah memperhatikan kondisi infrastruktur di desa kami. Jalan ini sangat penting bagi masyarakat, terutama para petambak yang menggantungkan hidupnya dari hasil tambak,” ujar Karyo.
Warga juga menyambut baik proyek peningkatan jalan poros desa tersebut. Mereka merasa kini akan lebih dimudahkan mengangkut hasil panen dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Sekarang jalannya sudah bagus, nggak licin dan becek lagi kalau hujan. Kami jadi lebih cepat dan aman dalam membawa hasil tambak ke luar desa,” kata Nasir, selaku warga setempat.
Pihak pelaksana proyek, CV. Bintang Timur Selaras, menegaskan bahwa pekerjaan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
Kami bekerja dengan mengutamakan kualitas dan ketepatan waktu. Tujuannya agar jalan ini benar-benar bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar perwakilan CV. Bintang Timur Selaras.
Dengan terlaksananya proyek ini, masyarakat Desa Tanjungpakis kini memiliki akses jalan yang lebih memadai, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Khususnya sektor perikanan budidaya yang menjadi tulang punggung warga setempat. (Sul/Ey)
JIB-CIMAHI,- Dalam semangat Idul Adha 1446 H, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Cimahi menggelar acara silaturahmi bersama jajaran pengurus dan kader partai. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (8/6/2025) ini dipusatkan di Kantor DPC Partai Demokrat Cimahi, yang berlokasi di Jl. Sangkuriang Barat Dalam No. II, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara.
Acara dibuka oleh Ketua DPC Demokrat Cimahi, H. Agung Budi Santoso, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Sekretaris DPC sekaligus Anggota DPRD Kota Cimahi, Iwan Setiawan, S.E., Wakil Ketua II DPRD dari Fraksi Demokrat, H. Edi Kanedi, S.E., M.M.Pd., serta para legislator lainnya, seperti Drs. Aida Cakrawati, Lilis Yusniawati, dan Rini Marthini, S.E. Kehadiran mereka menegaskan kuatnya semangat kolektif dalam membangun kekompakan partai.
Ketua DOC Demokrat Cimahi H. Agung Budi Santoso menekankan bahwa momen silaturahmi ini bukan sekadar seremonial Idul Adha, melainkan langkah strategis untuk mempererat solidaritas kader demi menggapai kemenangan pada Pemilu 2029.
“Acara ini menjadi sarana memperkuat rasa kebersamaan, sekaligus momentum untuk menyampaikan arah dan strategi politik ke depan,” ungkapnya.
Salah satu isu penting yang dibahas adalah perkembangan terbaru seputar sistem Pemilu 2029, termasuk perubahan mekanisme dalam Pilkada dan Pileg. Tak hanya itu, Agung juga mengumumkan rencana peresmian Kantor DPC Demokrat Cimahi yang akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan jadwal yang masih menunggu konfirmasi resmi.
Kantor DPC dua lantai ini dibangun secara swadaya melalui gotong royong para pengurus dan kader. Kini, gedung tersebut telah aktif menjadi pusat kegiatan partai dan sosial kemasyarakatan. Beragam aktivitas digelar secara rutin, mulai dari pengajian, pelatihan memasak, senam, paduan suara, hingga bela diri. Bahkan, area halaman dimanfaatkan sebagai pusat UMKM setiap akhir pekan, yang mendapatkan sambutan hangat dari warga sekitar.
“Setelah diresmikan nanti, gedung ini tidak hanya menjadi simbol eksistensi partai, tapi juga fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan, tentu dengan biaya sewa yang sangat terjangkau,” tambah Agung.
Salah satu sesi menarik dalam acara ini adalah demo memasak yang digelar oleh Srikandi Partai Demokrat, dipimpin oleh Ketua Srikandi DPC Cimahi, Hj. Endah Winarti. Ia memberikan pelatihan kuliner praktis dan bernilai ekonomis, seperti bala-bala sayur, mie nyemek, nasi goreng teri Medan, hingga es kopyor. Program ini dirancang untuk membuka peluang usaha mikro yang dapat menopang ekonomi keluarga, terutama bagi kader perempuan dan masyarakat umum.
Wakil Ketua II DPRD Kota Cimahi, H. Edi Kanedi, turut memberikan pandangannya terkait pentingnya gedung DPC ini sebagai pusat konsolidasi politik dan edukasi kader.
“Kami di Fraksi Demokrat ikut berkontribusi dalam pembangunan ini. Gedung ini bukan hanya pusat kegiatan politik, tapi juga tempat menumbuhkan kesadaran politik masyarakat,” tegasnya.
Edi juga menyoroti potensi gedung yang luas dan representatif ini dalam mendukung kegiatan organisasi di semua level, mulai dari PAC hingga Ranting. Bahkan, kerja sama dengan Kantor Pos dan Giro di sekitarnya pun telah dijalin demi mendukung akses parkir dan kenyamanan fasilitas.
Melalui program-program rutin seperti “Jumanji” (Jumat Manfaat dan Silaturahmi) serta pemberdayaan UMKM, DPC Demokrat Cimahi berkomitmen menjadikan gedung ini sebagai sentra aktivitas politik dan sosial yang inklusif, bermanfaat, serta terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
JIB | Karawang – Proyek penurapan jalan poros desa yang berlokasi di Dusun Pakis 1 RT 04/06, Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, mulai dikerjakan oleh pihak kontraktor. Proyek ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang.
Proyek pembangunan tersebut saat ini proses dalam pengerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Veteran, dengan pengguliran program oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang, yang menyerap anggaran sebesar Rp. 188.887.000,00.
Namun demikian, sejumlah pihak menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan proyek ini. Kekhawatiran muncul apabila pihak terkait lalai dalam melakukan pengawasan, yang dikhawatirkan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pekerjaan.
“Proyek ini menggunakan dana publik, jadi mutlak harus diawasi secara ketat. Jangan sampai ada kelalaian yang justru merugikan masyarakat,” ujar seorang warga setempat yang enggan disebut namanya, saat dimintai tanggapannya, awak media, Sabtu (07/06/25).
Pekerjaan yang baru saja dimulai oleh CV. Veteran ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan, mengingat jalan tersebut merupakan akses penting bagi mobilitas warga setempat.
“Kami mendorong DPUPR dan pihak pengawas dari pemerintah daerah untuk aktif memantau pelaksanaan proyek ini dari awal hingga selesai. Kualitas pembangunan jalan harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Warga berharap, dengan adanya pengawasan yang maksimal, proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu, namun juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Tanjungpakis. (Red)
JIB | Karawang, – Warga Desa Tanahbaru, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang menyambut baik telah rampungnya pengerjaan proyek peningkatan jalan Tanahbaru – Kaliasin. Proyek ini dikerjakan oleh CV. Kairos Seven Summit.
Proyek dengan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang, dengan pelaksana teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang.
Setelah sekian lama harus menghadapi kondisi jalan yang rusak dan sulit dilalui, kini warga bisa menikmati jalan yang lebih layak, aman, dan nyaman.
“Kami sangat berterima kasih. Sekarang jalan sudah bagus, anak-anak bisa berangkat sekolah dengan lebih mudah, dan petani tidak kesulitan lagi membawa hasil panen,” ujar Dewo warga Kaliasin, saat ditemui, Jum’at (06/06/25).
Proyek ini dianggap sangat strategis karena menjadi jalur vital bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial warga di dua dusun tersebut. Jalan yang sebelumnya sering tergenang dan rusak parah kini sudah mulus dan siap digunakan untuk berbagai aktivitas.
Kepala Desa Tanahbaru, Syaripudin, juga mengapresiasi kerja sama antar instansi terkait yang memungkinkan proyek peningkatan jalan Tanahbaru – Kaliasin dapat terealisasi dengan baik.
“Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Karawang dan DPUPR Karawang yang telah membantu mewujudkan harapan warga kami. Jalan ini sangat penting bagi mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Pihak pelaksana proyek, CV. Kairos Seven Summit, memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai standar teknis dan pengawasan ketat agar kualitas jalan tetap terjaga dalam jangka panjang.
Dengan selesainya proyek ini, warga berharap perawatan rutin tetap dilakukan agar infrastruktur yang sudah dibangun tidak cepat rusak dan bisa terus bermanfaat bagi masyarakat luas. (Sul/Ey)
JIB | Bekasi – Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2025 melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menuai sorotan publik.
Proyek pembangunan tersebut, adalah proyek yang dikelola oleh panitia pelaksana yang dibentuk langsung oleh pemerintah desa, sehingga dinilai rawan terjadi penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, mendesak agar semua pihak terkait melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
“Proyek ini dibiayai dari anggaran negara dan dilaksanakan oleh panitia tingkat desa. Tanpa pengawasan yang signifikan, potensi penyimpangan sangat besar,” ujar Asep Saipulloh saat dikonfirmasi media, Jumat (06/06/2025).
Ia menambahkan, DPP GMI akan terus memantau proses pembangunan SPALD-S. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pihaknya tidak akan ragu untuk mendorong aparat penegak hukum (APH) agar menindak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berkomitmen untuk mengawal proyek ini agar tepat sasaran. Jika terbukti ada penyimpangan, kami akan mendorong APH untuk menindaklanjuti dan memprosesnya secara hukum,” tegas Asep.
Menurutnya, proyek infrastruktur desa seperti SPALD-S harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.
“Pemerintah desa harus terbuka, dan masyarakat pun harus diberi ruang untuk ikut mengawasi agar pembangunan berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa maupun Dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan pengawasan yang dilontarkan oleh DPP GMI. (Red)
JIB | Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) berencana akan melayangkan surat konfirmasi kepada sejumlah Pemerintah Kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi. Surat tersebut berkaitan dengan permintaan klarifikasi atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
DPA merupakan dokumen resmi yang memuat rincian setiap kegiatan pemerintahan, anggaran yang disediakan, serta rencana penarikan dana. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan program-program daerah yang sebelumnya telah disahkan dalam APBD.
Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran daerah. Ia menyampaikan bahwa konfirmasi tersebut dilayangkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah kecamatan.
“Kami mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya yang telah dikemas dalam DPA. Surat konfirmasi ini kami tujukan sebagai bentuk permintaan klarifikasi atas pelaksanaan program yang didanai APBD 2024,” ujar Asep Saipulloh.
Ia menambahkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi seputar penggunaan dana publik, sebagaimana diatur dalam regulasi keterbukaan informasi publik.
“Transparansi adalah hak publik. Pemerintah wajib menyampaikan informasi secara terbuka, termasuk soal realisasi anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan program. Ini bukan semata-mata permintaan dari kami, tapi mandat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Asep.
Menurut Asep, surat konfirmasi tersebut akan dikirimkan dalam waktu dekat dan diharapkan dapat dijawab secara tertulis oleh pihak kecamatan. DPP GMI mengharapkan sikap kooperatif dari pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami ingin memastikan bahwa kegiatan yang tertuang dalam DPA benar-benar dilaksanakan sesuai rencana. Ini bukan bentuk tuduhan, tapi bagian dari pengawalan publik agar anggaran digunakan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Red)
JIB | CIMAHI,- Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira bersama Disdagkorperin Kota Cimahi menggelar inspeksi mendadak (Sidak) pemantauan Harga di Pasar Antri Baru, pada Rabu pagi, (4/6/2025).
Sidak ini dilakukan untuk memantau langsung harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya daging, telur,beras,cabai dan kebutuhan pokok lainnya yang biasanya mengalami lonjakan permintaan menjelang hari Raya Idul Ahda.
Wakil Walikota Cimahi Adhitia Yudistira didampingi oleh Kadisdagkorperin Kota Cimahi dan Forkopimda Kota Cimahi berkeliling melakukan pengecekan harga haraga ke sejumlah pedagang berbagai Komoditas di Pasar Antri Baru Cimahi menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H.
“Alhamdulillah hasil pengecekan harga stabil ya tidak ada lonjakan yang cukup berarti, seperti daging sapi harganya juga stabil tidak ada kenaikan”,Kata Adhitia Kepada Awak Media seusai sidak.
Namun menurutnya, daging ayam mengalami kenaikan sedikit Kurang lebih sekitar 2000-3000 tapi masih di bawah kontrol, kalau cabe seperti biasa itu sangat fluktuatif sekali apalagi menjelang hari raya karena menjadi sebuah komoditi utama dalam membuat bumbu untuk menu-menu hidangan di hari Raya Idul Adha.
“Untuk kenaikan cabe merah yang paling tinggi ya, tapi masih cukup stabil dan hampir sama di beberapa pasar di Bandung Raya, harga cabai merah rata-rata sekarang di angka 70 sampai paling tinggi ada yang 80. 000, untuk cabe rawitnya justru Mengalami penurunan rata-rata 5. 000 penurunannya per kilo”paparnya.
Selain itu untuk telur ayam juga stabil, tidak ada kenaikan yang berarti Insyaallah harga beras juga hanya naik di angka rata-rata 300 rupiah.
Adhitia juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Cimahi akan terus melakukan kontrol yang ketat terhadap harga pangan harga komoditas khususnya yang jadi Komoditas utama dan yang paling sering dikonsumsi oleh publik (Masyarakat).
Ia menghimbau kepada masyarakat luas, dalam kondisi situasi hari ini harus bijak di dalam melakukan belanja atau pembelian, utamakan belanja dulu yang menjadi prioritas yang menjadi kebutuhan pokok jadi jangan dulu beli Skin Care Kalau belum beli beras,pungkasnya.
JIB | Karawang – Proyek peningkatan jalan yang menghubungkan Dusun Tanahbaru dan Kaliasin, Desa Tanahbaru, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang kini tengah berlangsung. Pekerjaan tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang, dengan nilai kontrak sebesar Rp188.891.000,00.
Pelaksanaan proyek ini dipercayakan kepada pihak ketiga, yakni CV. Kairos Seven Summit, yang saat ini mulai melakukan proses pengerjaan peningkatan jalan. Meski begitu, sejumlah pihak menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam proses pengerjaannya.
“Anggaran sebesar itu harus benar-benar diawasi penggunaannya. Jangan sampai kualitas jalan menjadi buruk karena lemahnya pengawasan. Kami mendorong dinas terkait dan elemen masyarakat untuk turut serta memantau,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Lanjut ia menambahkan bahwa jika tidak ada pengawasan signifikan, dikhawatirkan pelaksanaan proyek tidak akan maksimal. Hal ini bisa berdampak pada kualitas jalan yang berumur pendek, padahal akses jalan tersebut sangat vital bagi masyarakat sekitar.
Selain itu harapannya agar jalan yang sedang dibangun bisa memberikan manfaat jangka panjang. “Kami hanya ingin jalan yang bagus dan tahan lama, karena ini sangat penting untuk aktivitas harian warga, terutama dalam distribusi hasil pertanian,” katanya.
Pihak DPUPR Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait pengawasan teknis yang dilakukan di lapangan. Namun, masyarakat berharap proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. (Red)
JIB | Karawang – Sebuah rumah milik pasangan lansia, Kisan dan istrinya, Nesih, di Dusun Tengah 1 RT 01/01, Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, roboh total akibat kondisi bangunan yang sudah tidak layak huni. Peristiwa ini mendapat respons cepat dari Pemerintah Desa Telukbango, Muspika Batujaya, Dinas Sosial (Dinsos) tim Kemensos, TKSK, PSM dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang.
Tak hanya mengalami kerusakan tempat tinggal, kondisi kesehatan istri Kisan, Nesih, juga mengkhawatirkan. Ia diketahui tengah sakit dan kini telah mendapatkan penanganan medis bekerja sama dengan pihak Puskesmas Batujaya.
Sekretaris Desa Telukbango, Hidayat, mewakili Kepala Desa, menyampaikan bahwa pihaknya langsung bergerak cepat setelah mendapat laporan dari warga.
“Kami tidak tinggal diam. Begitu menerima laporan, kami langsung turun ke lokasi bersama pihak kecamatan dan dinas terkait. Ini bentuk kepedulian kami kepada warga, terlebih yang terdampak adalah pasangan lansia,” ujar Hidayat kepada jurnalindonesiabaru.com, Selasa (3/6/2025).
Plt. Camat Batujaya, Asep Somantri atau yang akrab disapa Asom, menyatakan pentingnya sinergi lintas sektor dalam merespons kejadian darurat seperti ini.
“Penanganan cepat hanya bisa terwujud jika seluruh unsur bergerak bersama. Kami pastikan Pak Kisan dan Bu Nesih mendapat perhatian maksimal, baik dari segi kesehatan maupun pemulihan hunian,” jelasnya.
Dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Kasi Kebencanaan Dani Sonjaya mengonfirmasi bahwa Bu Nesih telah dirujuk ke RS Hastien Rengasdengklok untuk mendapatkan perawatan lanjutan.
“Selain penanganan medis, kami juga memastikan kebutuhan dasar mereka tercukupi. Rumah mereka juga sedang diusulkan masuk ke dalam daftar program Rutilahu agar segera bisa diperbaiki,” katanya.
Sementara itu, staf teknis Dinas PRKP, Andri, menyebutkan bahwa timnya telah meninjau lokasi dan menyatakan kondisi rumah memang sudah tidak layak huni.
“Bangunan benar-benar sudah tidak memungkinkan ditinggali. Kami segera proses pengajuan bantuan rehab agar pembangunan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat,” ungkap Andri.
Pemerintah berharap masyarakat turut aktif melapor apabila melihat kejadian serupa di lingkungannya, sehingga langkah-langkah penanganan dapat segera dilakukan secara cepat dan tepat.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus rumah tidak layak huni di sekitar mereka. Respons cepat bisa menyelamatkan nyawa dan membantu meringankan beban warga yang membutuhkan,” tambahnya. (Sul/Ey)
