JIB | Bekasi – Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2025 melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menuai sorotan publik.
Proyek pembangunan tersebut, adalah proyek yang dikelola oleh panitia pelaksana yang dibentuk langsung oleh pemerintah desa, sehingga dinilai rawan terjadi penyimpangan jika tidak diawasi secara ketat.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, mendesak agar semua pihak terkait melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
“Proyek ini dibiayai dari anggaran negara dan dilaksanakan oleh panitia tingkat desa. Tanpa pengawasan yang signifikan, potensi penyimpangan sangat besar,” ujar Asep Saipulloh saat dikonfirmasi media, Jumat (06/06/2025).
Ia menambahkan, DPP GMI akan terus memantau proses pembangunan SPALD-S. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pihaknya tidak akan ragu untuk mendorong aparat penegak hukum (APH) agar menindak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berkomitmen untuk mengawal proyek ini agar tepat sasaran. Jika terbukti ada penyimpangan, kami akan mendorong APH untuk menindaklanjuti dan memprosesnya secara hukum,” tegas Asep.
Menurutnya, proyek infrastruktur desa seperti SPALD-S harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.
“Pemerintah desa harus terbuka, dan masyarakat pun harus diberi ruang untuk ikut mengawasi agar pembangunan berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa maupun Dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan pengawasan yang dilontarkan oleh DPP GMI. (Red)
