JIB | KABUPATEN BEKASI – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, sukses menyelenggarakan Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk masa bakti 2026–2034. Puncak tahapan ini dilaksanakan pada Selasa, 12 Mei 2026, bertempat di Aula BPD Karangsambung.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari jadwal tahapan Pilkades serentak yang diatur dalam surat dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), di mana pembentukan panitia tingkat desa oleh BPD dijadwalkan pada rentang 3 hingga 12 Mei 2026.

Proses Seleksi yang Transparan

Sebelum penetapan akhir, BPD Karangsambung telah melewati sejumlah rangkaian prosedur yang transparan. Dimulai pada 7 Mei 2026 dengan pembuatan kesepakatan atas Berita Acara (BA) Pra-pembentukan panitia. Selanjutnya, dilakukan seleksi pendaftaran panitia selama tiga hari di setiap dusun melalui mekanisme Musyawarah BPD Tingkat Dusun untuk menjaring aspirasi dan keterwakilan wilayah.

Komposisi Panitia Terpilih

Berdasarkan hasil musyawarah mufakat, telah ditetapkan sebanyak 6 orang panitia Pilkades dengan komposisi sesuai regulasi, yakni:

3 orang dari unsur Tokoh Masyarakat.

2 orang dari unsur Perangkat Desa.

1 orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD/LPM).

Acara penetapan ini dihadiri langsung oleh Ketua BPD Desa Karangsambung, Salip Saepulloh, jajaran perangkat desa, Babinsa, tokoh pemuda, serta unsur kelembagaan desa lainnya. Suasana rapat berlangsung tertib, aman, dan sarat dengan semangat kebersamaan.

Harapan untuk Demokrasi Desa

Dalam sambutannya, Ketua BPD Karangsambung, Salip Saepulloh, menegaskan bahwa pembentukan panitia ini adalah pondasi utama dalam menciptakan pesta demokrasi desa yang kredibel.

“Kami berharap panitia yang sudah terbentuk dapat bekerja secara profesional, netral, dan bertanggung jawab. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan Pilkades Karangsambung berjalan jujur, adil, dan transparan,” ujar Salip.

Ia juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondusivitas keamanan selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung. “Semoga seluruh proses hingga hari pencoblosan nanti berjalan aman, damai, dan sukses demi kemajuan Desa Karangsambung,” pungkasnya.

Dengan terbentuknya kepanitiaan ini, Desa Karangsambung kini resmi memasuki tahapan teknis pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026.(Sri)

CIMAHI|JIB, – Pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat menangani insiden pohon tumbang yang terjadi di Jalan Encep Kartawiria, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Senin (4/5/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Fokus utama penanganan diarahkan pada evakuasi korban luka dan pembersihan batang pohon yang sempat menutup akses jalan.


Berdasarkan data sementara, sebanyak 11 orang mengalami luka akibat tertimpa pohon. Dari jumlah tersebut, sembilan korban merupakan siswa sekolah dasar. Delapan siswa dilaporkan hanya mengalami luka ringan dan sudah diperbolehkan pulang setelah mendapat penanganan medis.


Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, Agus Irwan Kustiawan, mengatakan satu siswa lainnya masih menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.


“Delapan anak sudah dipulangkan karena hanya mengalami luka ringan. Satu anak masih menunggu hasil rontgen di rumah sakit,” ujar Agus.


Pohon jenis trembesi dengan tinggi sekitar 15 meter dan diameter sekitar 50 sentimeter itu tumbang tepat di depan SDN Citeureup Mandiri 3. Peristiwa terjadi sebelum hujan mengguyur kawasan Citeureup dan sekitarnya.


Selain memastikan korban mendapatkan penanganan medis, petugas gabungan juga langsung melakukan evakuasi pohon agar arus lalu lintas di lokasi kembali normal.

Penanganan dilakukan bersama oleh DLH Kota Cimahi, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, serta sejumlah unsur terkait lainnya.


Hasil asesmen sementara menunjukkan bagian tengah batang pohon mengalami pembusukan, meski kondisi akar dinilai masih kuat. Kondisi itu diduga menjadi salah satu penyebab pohon roboh.

“Bagian bawah dan akar pohon masih cukup kuat, tetapi di bagian tengah terjadi pembusukan. Selain itu, pohon juga beberapa kali diduga tersenggol mobil truk box,” kata Agus.



DLH Kota Cimahi memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan dan pemeliharaan terhadap pohon-pohon yang berada di ruang milik jalan maupun aset pemerintah. Pohon yang dinilai berpotensi membahayakan akan segera dipangkas atau ditebang untuk mencegah kejadian serupa.


“Setiap hari kami lakukan pemeliharaan. Jika ada pohon yang berpotensi tumbang dan membahayakan, langsung kami tindak lanjuti dengan pemangkasan atau penebangan,” pungkasnya.
(Rahmat)

CIMAHI|JIB,- Hari Pendidikan Nasional 2026 berlangsung khidmat di Lapangan Apel Pemerintah Kota Cimahi, Senin (4/5/2026).

Momentum ini menjadi ajang refleksi bersama bagi seluruh insan pendidikan untuk memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan yang berkualitas, adil, dan inklusif di Kota Cimahi.


Wali Kota Ngatiyana menegaskan, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan memanusiakan tanpa terkecuali.

Menurutnya, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia unggul di Kota Cimahi.


“Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momentum refleksi, koreksi, dan peneguhan komitmen untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya atas pendidikan yang bermutu, adil, dan memanusiakan,” ujar Ngatiyana dalam sambutannya.


Ia menambahkan, Pemerintah Kota Cimahi saat ini memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menekan angka putus sekolah melalui pendekatan jemput bola.


Bersama Dinas Pendidikan Kota Cimahi dan PKBM, pemerintah aktif menelusuri penyebab anak putus sekolah untuk kemudian didorong kembali melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, hingga Paket C.


Ngatiyana memastikan faktor ekonomi tidak boleh menjadi alasan anak kehilangan akses pendidikan. Pemerintah, kata dia, akan memberikan dukungan kepada masyarakat kurang mampu agar tetap bisa bersekolah.


“Tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak mampu. Pemerintah Kota Cimahi akan membantu masyarakat yang kurang mampu,” tegasnya.


Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Ngatiyana juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam proses penerimaan siswa.

Ia menegaskan tidak ada lagi praktik titip-menitip dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Cimahi.


Menurutnya, seluruh proses harus berjalan sesuai aturan yang berlaku, berbasis wilayah, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa perlakuan khusus bagi pihak tertentu.


“Tidak ada titipan-titipan. Semua diperlakukan sama. Jika ada yang mencoba menitipkan, akan diproses dan diberikan sanksi tegas,” pungkasnya.
(Rahmat)

JIB | KABUPATEN BEKASI,– Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 secara resmi jatuh pada hari Minggu, 3 Mei 2026. UNESCO menetapkan fokus perayaan tahun ini pada ancaman misinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI) terhadap integritas jurnalistik global, dan ini tantangan baru bagi para jurnalis untuk mengembangkan pemberitaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalis dan kode etik.

Oleh sebab itu di hari Kebebasan Pers sedunia yang setiap tahunnya di selenggarakan oleh  UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), ini adalah konferensi tingkat tinggi yang berpindah-pindah negara. Acara ini mengumpulkan para pemimpin media, aktivis hak asasi manusia, dan pembuat kebijakan untuk menentukan sikap secara profesional dalam menghadapi dunia global siber.

Momen ini juga digunakan untuk memberikan penghargaan Guillermo Cano World Press Freedom Prize. Penghargaan ini dianugerahkan kepada individu atau organisasi yang berani mempertahankan kebebasan berekspresi meski nyawa menjadi taruhannya, dan ini ada pada jiwa seorang Jurnalis dalam mencari berita sesuai pakta agar dalam pemberitaan akurat untuk di publikasikan ke masyarakat.

Di Hari Pers Dunia Pimpinan Redaksi Jurnal Indonesia Baru Asep Saipullah yang biasa di sapa Ayung mengatakan di hari Pers sedunia ini bahwa Kebebasan pers berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan (watchdog). Tanpa media yang bebas, potensi korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hak asasi manusia akan tumbuh subur tanpa ada yang mengkritik. Hal ini harus di pahami oleh jurnalis dalam mencari berita yang akurat sesuai dengan nara sumber.

“Kemerdekaan jurnalistik tidak akan ada gunanya jika masyarakat tidak mampu membedakan produk jurnalistik asli dengan propaganda. Tingkat literasi media yang rendah membuat publik mudah dimanipulasi oleh buzzer politik di media social”.jelasnya.

Masih kata Asep, Pembaca yang cerdas tidak akan mudah terprovokasi oleh judul berita yang memecah belah. Mereka akan selalu mengecek kredibilitas media dan membandingkan informasi dari berbagai sudut pandang (cover both sides). Adapun bagi seorang  jurnalis yang beredukasi tentang cara kerja jurnalistik harus mulai diajarkan sejak di bangku sekolah menengah. Semakin banyak warga yang paham fungsi pers, semakin sulit bagi penguasa untuk membungkam kebenaran dan ini harus mendasar sebagai seorang jurnalis.

“Banyak masyarakat awam mengira Hari Kebebasan Pers Sedunia memberikan tiket emas bagi media untuk menyebarkan informasi tanpa batas. Faktanya, kemerdekaan jurnalistik sangat terikat pada Kode Etik Jurnalistik dan diawasi secara ketat oleh Dewan Pers dan ini tidakmain-main.” Tuturnya.

Adapun kebebasan pers menurut Asep adalah kebebasan dari intervensi, sensor, dan ancaman fisik saat mencari fakta. Jurnalis tetap tidak kebal hukum jika terbukti menyebarkan fitnah atau memproduksi berita bohong tanpa verifikasi. Dan ini ada Hak tolak dan hak jawab adalah mekanisme resmi yang membedakan produk jurnalistik dengan ujaran kebencian di media sosial. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, jalur penyelesaiannya harus melalui mediasi etik, bukan langsung pidana. Dalam menyelesaikan perkara pemberitaan



Tambahan Kampanye global dalam dunia pers (Media Online) tahun 2026 menuntut platform teknologi besar untuk lebih bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Manipulasi digital terbukti telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi media mainstream. Dan ini harus dipikirkan oleh pemegang media online, jurnalis dan bil khusus dewan pers.


Masa depan ekosistem informasi kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana negara dan masyarakat merespons pergeseran ancaman di era algoritma ini. Melindungi kemerdekaan ruang redaksi bukan lagi sekadar urusan nasib profesi seorang Jurnalis, melainkan upaya mempertahankan kewarasan publik dari invasi manipulasi digital besar-besaran di dunia maya. Berbagai nara sumber (Red)

JIB | BANDUNG BARAT,-  Kabupaten Bandung Barat kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026. Upacara yang digelar pada Senin (27/04) di Lapang Mekarsari, Komplek Pemkab Bandung Barat, berlangsung khidmat dan penuh makna, mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.


Wakil Bupati Asep Ismail hadir memimpin jalannya upacara, mewakili Bupati Bandung Barat.


Kehadiran jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, serta berbagai unsur undangan lainnya semakin memperkuat pesan kebersamaan dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan.


Dalam amanatnya, Wabup Asep Ismail menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.


Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel di tengah dinamika pembangunan saat ini.


“Momentum Hari Otonomi Daerah ini harus menjadi pengingat sekaligus penguat komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kolaborasi, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.


Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semangat otonomi daerah tidak cukup hanya dimaknai secara seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui kerja nyata, inovasi, dan dedikasi dalam melayani masyarakat. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung Barat yang amanah, maju, mandiri, dan sejahtera.


Peringatan Hari Otda ke-30 ini tidak hanya menjadi ajang refleksi atas capaian yang telah diraih, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat langkah ke depan.


Dengan sinergi yang solid antara pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Bandung Barat optimistis mampu menghadapi tantangan pembangunan sekaligus memaksimalkan potensi daerah demi kesejahteraan bersama.
(WAWAN GUNAWAN/ONOT)