Monday, March 16, 2026
Home Blog Page 3

Kepala SDN Tanjungpakis II Lakukan Perbaikan Gedung Demi Kenyamanan Belajar Siswa

0


JIB | Karawang – Upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman terus dilakukan pihak SD Negeri Tanjungpakis II, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang. Saat ini, pihak sekolah tengah melakukan sejumlah perbaikan gedung sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Perbaikan yang dilakukan meliputi pengecatan ulang tembok gedung sekolah, penggantian pintu, renovasi jendela, hingga pembenahan lantai bawah dan beberapa bagian bangunan lainnya. Langkah ini diharapkan mampu menunjang kenyamanan siswa dan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehari-hari.

Kepala SD Negeri Tanjungpakis II, Junaedi, menyampaikan bahwa perbaikan tersebut merupakan bentuk perhatian sekolah terhadap kondisi lingkungan belajar yang layak dan kondusif bagi peserta didik.

“Kami berupaya semaksimal mungkin melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, mulai dari pengecatan tembok, penggantian pintu, hingga renovasi jendela dan lantai. Semua ini dilakukan agar siswa merasa nyaman dan aman saat mengikuti proses pembelajaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan layak sangat berpengaruh terhadap semangat belajar siswa. Oleh karena itu, pihak sekolah berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan secara bertahap sesuai kebutuhan.

“Harapan kami, dengan adanya perbaikan ini, suasana belajar menjadi lebih kondusif sehingga siswa dapat lebih fokus dan bersemangat dalam menimba ilmu. Pendidikan yang berkualitas tentu harus didukung dengan fasilitas yang memadai,” tambahnya.

Dengan dilakukannya perbaikan gedung sekolah tersebut, diharapkan SD Negeri Tanjungpakis II dapat memberikan kenyamanan serta meningkatkan kualitas proses pendidikan bagi seluruh siswa dan tenaga pendidik. (Ey/Red)

SMKN 1 Pakisjaya Ikuti Inovasi Pembelajaran Digital Domai.id, Dorong Literasi Digital dan Transformasi Pendidikan

0


JIB | Karawang –  SMK 1 Pakisjaya, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, mengikuti kegiatan Inovasi Pembelajaran Digital Menggunakan Domai.id yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Pengelola Nama Domain dan Internet Indonesia (PANDI), secara daring di ruang rapat sekolah, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat literasi digital dan mendorong transformasi pendidikan berbasis teknologi guna mempersiapkan generasi unggul di masa depan. Para tenaga pendidik dan staf SMKN 1 Pakisjaya tampak antusias mengikuti pemaparan materi terkait pemanfaatan domain .id sebagai sarana pembelajaran digital yang inovatif dan kreatif.

Kepala SMKN 1 Pakisjaya, Sudarma, S.Pd., S.ST., M.T, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah, dalam menghadapi era digital yang terus berkembang.

“Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan wawasan baru tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa agar mampu bersaing di era global,” ujarnya.

Ia menambahkan, transformasi digital dalam dunia pendidikan tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga keharusan untuk menciptakan generasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Kami berharap inovasi pembelajaran digital seperti penggunaan Domai.id dapat terus dikembangkan dan diterapkan di sekolah, sehingga mampu menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan,” tambahnya.

Kegiatan yang digelar secara daring tersebut juga menjadi bagian dari upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat ekosistem pendidikan digital, sekaligus mendorong sekolah-sekolah untuk lebih aktif memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran.

Dengan mengikuti kegiatan ini, SMKN 1 Pakisjaya menunjukkan komitmennya dalam mendukung program literasi digital dan transformasi pendidikan demi mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. (Ey/Red)

Dua Terduga Pelaku Curanmor Dibekuk Tim Sanggabuana Polres Karawang, Polisi Sita Kunci T dan Motor Hasil Curian

     

0

JIB | Karawang – Tim Taktis Sanggabuana Satreskrim Polres Karawang kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas kejahatan jalanan. Dua terduga pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil dibekuk dalam operasi cepat yang digelar pada Rabu (4/2/2026) dini hari di wilayah Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang.

Penangkapan yang dipimpin langsung AKP M. Nazal Fawwaz tersebut dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB, setelah polisi mengantongi laporan serta hasil penyelidikan intensif terkait maraknya kasus pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah pesisir utara Karawang.

Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah melalui Kasi Humas IPDA Cep Wildan menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari dua laporan polisi yang diterima pada 4 Februari 2026 terkait aksi pencurian motor di lokasi berbeda.

“Dari hasil penyelidikan mendalam, Tim Taktis Sanggabuana berhasil mengamankan dua terduga pelaku berinisial AS dan S. Keduanya diduga kuat merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 KUHPidana,” tegas IPDA Cep Wildan, Kamis (5/2/2026).

Aksi para pelaku terungkap setelah polisi menelusuri dua kejadian pencurian motor yang meresahkan warga. Kejadian pertama terjadi pada Jumat, 30 Januari 2026 di Desa Sindangkarya, Kecamatan Kutawaluya, sementara aksi kedua terjadi pada Sabtu, 3 Januari 2026 di Desa Kedungjaya, Kecamatan Cibuaya. Dalam kedua peristiwa tersebut, sepeda motor korban raib saat diparkir dalam kondisi terkunci stang.

Saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku pertama, petugas mendapati satu unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan berada dalam penguasaan pelaku di halaman rumahnya. Polisi juga menemukan satu set kunci letter T (ASTAG) yang biasa digunakan pelaku curanmor, serta satu pucuk pistol mainan yang diduga digunakan untuk mengintimidasi korban.

“Dari hasil interogasi awal terhadap pelaku pertama, tim langsung bergerak melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan pelaku kedua di kediamannya. Petugas juga menyita satu unit sepeda motor lain yang diduga kuat merupakan hasil tindak pidana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kedua pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian di sejumlah titik lain di wilayah Kabupaten Karawang. Polisi kini tengah mendalami kemungkinan adanya jaringan maupun lokasi kejadian perkara (TKP) tambahan yang belum terungkap.

“Keduanya mengaku telah beraksi di beberapa lokasi lain. Saat ini Satreskrim Polres Karawang masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap TKP lain serta kemungkinan adanya jaringan pelaku,” tambah IPDA Cep Wildan.

Saat ini kedua terduga pelaku berikut seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Karawang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menegaskan komitmennya untuk terus memburu pelaku curanmor yang meresahkan masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila mengetahui atau mengalami tindak kejahatan. Polres Karawang akan terus bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan,” pungkasnya. (Red)

Perkuat Implementasi OBE, Prodi Ilmu Komunikasi FIKOM Unisba Gelar Lokakarya Pemutakhiran RPS dan Evaluasi Ketercapaian CPL

0



JIB | Bandung — Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Islam Bandung (Unisba) menyelenggarakan Lokakarya Kurikulum Pemutakhiran Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Selasa (3/2).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis penguatan implementasi Outcome-Based Education (OBE), sekaligus respon akademik terhadap dinamika pembelajaran dalam sistem perguruan tinggi di era digital.


Lokakarya yang berlangsung di Linggarjati Room, Hotel Horison Bandung tersebut dihadiri oleh seluruh dosen koordinator mata kuliah serta tim penyusun RPS di lingkungan Prodi Ilmu Komunikasi FIKOM Unisba. Dua narasumber kompeten dihadirkan, yakni Dr. Hj. Ani Yuningsih, Dra., M.Si., dosen FIKOM Unisba sekaligus asesor BAN-PT dan LAMSPAK, serta Dr. Khambali, S.Pd.I., M.Pd.I., Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum P2AP Unisba.


Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FIKOM Unisba, Dr. Tresna Wiwitan, Dra., M.Si., menegaskan bahwa lokakarya ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh mata kuliah memiliki arah pembelajaran yang selaras dengan profil lulusan dan tuntutan zaman.

“Pemutakhiran RPS berbasis OBE bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi langkah akademik strategis untuk menjamin kualitas lulusan. Karena itu, keterlibatan penuh dosen koordinator mata kuliah dan tim penyusun RPS menjadi kunci dalam menjaga konsistensi dan mutu kurikulum,” ujarnya.


Dalam paparannya, Dr. Hj. Ani Yuningsih menekankan bahwa RPS harus disusun secara komprehensif dengan mengintegrasikan body of knowledge, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, serta instrumen asesmen yang objektif dan akuntabel. Menurutnya, RPS berperan sebagai instrumen pedagogik utama dalam memastikan proses pembelajaran berjalan terarah dan terukur.


Sementara itu, Dr. Khambali menjelaskan pentingnya evaluasi ketercapaian CPL dalam kerangka OBE sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal. Ia menyampaikan bahwa pendekatan OBE menuntut perguruan tinggi untuk berfokus pada hasil belajar nyata mahasiswa serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran.


Salah satu poin strategis yang dibahas dalam lokakarya ini adalah penyusunan RPS berdasarkan pedoman penggunaan Artificial Intelligence (AI) di lingkungan FIKOM Unisba. Pedoman tersebut dirancang untuk mengintegrasikan pemanfaatan AI secara etis, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, penugasan akademik, serta pengembangan kompetensi mahasiswa, sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan media digital.

Menurut Wakil Dekan 1 Bidang Belmawa, Dr. Ferry Darmawan, M. DS., integrasi AI dalam RPS harus tetap berpijak pada prinsip akademik dan capaian pembelajaran. “AI dapat menjadi alat bantu pembelajaran yang efektif jika digunakan secara terarah. RPS perlu mengatur batasan, tujuan, serta indikator penilaian yang jelas agar penggunaan AI justru memperkuat kompetensi analitis, kreatif, dan etis mahasiswa,” jelasnya.


Melalui lokakarya ini, Program Studi Ilmu Komunikasi FIKOM Unisba menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran, sejalan dengan kebijakan nasional pendidikan tinggi dan standar akreditasi. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat budaya mutu akademik serta menghasilkan lulusan ilmu komunikasi yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Bandung, 03 Februari 2026
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Unisba

Dr. Tresna Wiwitan, Dra., M. Si.

Gerak Cepat Polisi, Pelaku Penganiayaan Berencana di Telukjambe Berhasil Ditangkap

0


JIB | Karawang – Jajaran Polsek Telukjambe Timur, Polres Karawang, bergerak cepat mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 atau 466 KUHPidana. Satu orang terduga pelaku berhasil diamankan tidak lama setelah kejadian.

Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah melalui Kasi Humas IPDA Cep Wildan menjelaskan, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Senin, 2 Februari 2026, sekitar pukul 23.00 WIB, di samping Warung Kuningan Mart Sinar Berkah, Perumnas Bumi Telukjambe Blok G, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

Korban diketahui berinisial ADK (18), seorang pelajar/mahasiswa asal Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Sementara itu, terduga pelaku yang berhasil diamankan berinisial DMY (19), pelajar/mahasiswa, warga Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kejadian bermula saat korban bersama seorang saksi tengah berbelanja di warung tersebut. Di lokasi, korban bertemu dengan terduga pelaku. Tanpa diduga, korban dipanggil oleh pelaku, kemudian langsung dipiting pada bagian leher, dibanting ke aspal, dan ditusuk menggunakan senjata tajam.

“Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian panggul dekat tulang ekor, luka robek di punggung kiri bawah, serta luka lecet di perut sebelah kiri,” ujar IPDA Cep Wildan, Selasa (2/2/2026).

Usai kejadian, korban segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Telukjambe Timur. Berkat gerak cepat petugas, pada Selasa, 3 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB, anggota piket fungsi Polsek Telukjambe Timur yang tengah melaksanakan patroli, dibantu Tim Raimas Sat Samapta Polres Karawang serta warga sekitar, berhasil mengamankan terduga pelaku di sekitar lokasi kejadian.

Dalam pengungkapan kasus ini, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah pisau bergagang warna hitam yang diduga digunakan pelaku saat melakukan aksi penganiayaan.

“Terduga pelaku saat ini telah diamankan di Mapolsek Telukjambe Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Unit Reskrim juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pengamanan barang bukti, serta proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Polres Karawang menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk tindak pidana kekerasan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Karawang. (Red)

SMKN 1 Pakisjaya Salurkan Bantuan Sosial bagi Siswa Terdampak Luapan Sungai Citarum

0

JIB | Karawang – Keluarga besar SMKN 1 Pakisjaya kembali menunjukkan kepedulian dan solidaritas sosial terhadap sesama. Pada Senin (2/2/2026), Kepala SMKN 1 Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Sudarma, S.Pd., S.ST., M.T., menyerahkan secara langsung bantuan sosial kepada siswa-siswi yang terdampak luapan Sungai Citarum di wilayah Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang.

Luapan Sungai Citarum yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan sejumlah pemukiman warga terendam banjir. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi keluarga serta kelancaran proses belajar para siswa.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral, SMKN 1 Pakisjaya bergerak cepat dengan menggalang donasi dari guru, tenaga kependidikan, serta warga sekolah lainnya. Bantuan yang terkumpul kemudian disalurkan kepada siswa-siswi yang terdampak untuk meringankan beban mereka.

Kepala SMKN 1 Pakisjaya, Sudarma, S.Pd., S.ST., M.T, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata empati dan solidaritas keluarga besar sekolah terhadap peserta didik.

“Kami merasa terpanggil untuk hadir dan membantu siswa-siswi kami yang terdampak banjir. Ini bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga bentuk dukungan moral agar mereka tetap semangat belajar di tengah kondisi sulit,” ujar Sudarma.

Ia berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban para siswa dan keluarganya, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan sekolah.

“Kami ingin menanamkan nilai kepedulian, gotong royong, dan rasa saling membantu kepada seluruh warga sekolah. Semoga bantuan ini bermanfaat dan para siswa dapat kembali fokus dalam mengikuti kegiatan belajar,” tambahnya.

Para siswa penerima bantuan pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh pihak sekolah. Mereka berharap kondisi segera membaik sehingga aktivitas belajar dapat kembali berjalan normal.

Kegiatan sosial ini menjadi bukti bahwa SMKN 1 Pakisjaya tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga hadir sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dan responsif terhadap kondisi sosial di sekitarnya. (Ey/Red)

Pekerjaan APBD 2025 Diduga Mangkrak Hingga 2026, Praktisi Hukum Nilai Pengawasan Distan Dipertanyakan

0



JIB | Karawang – Pekerjaan fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 diduga belum juga rampung, meskipun tahun anggaran telah berakhir dan memasuki 2026. Kondisi tersebut memantik sorotan publik dan memunculkan dugaan lemahnya pengawasan dari dinas terkait.

Praktisi hukum Karawang, Sony Saputa, S.H., secara tegas mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya terhadap proyek-proyek yang dibiayai uang rakyat namun tidak diselesaikan tepat waktu.

“Ini jelas janggal. Bagaimana mungkin pekerjaan yang bersumber dari APBD 2025 sampai hari ini belum juga selesai, padahal sudah melewati tahun anggaran. Pertanyaannya, di mana pengawasan pemerintah daerah selama ini?” tegas Sony saat ditemui awak media, Senin (2/2/2026).

Sony menyebutkan, berdasarkan penelusuran dan informasi yang berkembang, mayoritas pekerjaan yang mangkrak tersebut berada di bawah naungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karawang.

“Yang saya pertanyakan bukan hanya rekanannya, tetapi juga dinas teknisnya. Apakah pengawasan benar-benar dilakukan sesuai aturan, atau hanya sebatas administrasi di atas meja tanpa turun langsung ke lapangan,” ungkapnya.

Menurut Sony, secara regulasi tidak ada celah pembenaran atas keterlambatan tersebut. Setiap pekerjaan yang telah terikat kontrak wajib diselesaikan sesuai waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

“Tidak ada alasan teknis maupun nonteknis. Kalau dalam SPK disepakati selesai di tahun 2025, maka wajib selesai di tahun itu. Rekanan tidak bisa berlindung di balik alasan apapun, karena sejak awal mereka menyatakan sanggup,” paparnya.

Lebih jauh, Sony menilai keterlambatan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi mengarah pada pelanggaran administrasi hingga indikasi kelalaian yang merugikan keuangan daerah.

“Kalau pekerjaan dibiarkan molor tanpa kejelasan, maka secara hukum kedua belah pihak patut dimintai pertanggungjawaban. Rekanan lalai, dan dinas selaku pengguna anggaran gagal menjalankan fungsi pengawasan. Ini uang rakyat, bukan dana pribadi,” tegasnya.

Sony pun mendorong agar persoalan tersebut tidak berhenti pada wacana, melainkan ditindaklanjuti dengan evaluasi menyeluruh, termasuk audit dan penegakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Publik berhak tahu. Jika pengawasan lemah dan sanksi tidak tegas, maka kejadian seperti ini akan terus berulang,” pungkasnya. (Red)

RAT Koperasi SBMU Cimahi Diikuti 1.652 Anggota, Fokus Perkuat Unit Usaha

0



JIB |® CIMAHI,— Sebanyak 1.652 anggota Koperasi Sawargi Bakti Mandiri Utama (SBMU) menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-11 Tahun Buku 2025 yang digelar di AWC Cimahi, pada Minggu (1/2/2025). RAT tersebut turut dihadiri Kepala Disdagkoperin Kota Cimahi, Hella Haerani.


Ketua Koperasi SBMU, H Jumeri, menyebut RAT kembali digelar di AWC dan menjadi agenda penting, tidak hanya sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus, tetapi juga untuk memperkuat kebersamaan anggota.


“Selain rapat, ini juga momen silaturahmi dan refreshing. Anggota bisa datang bersama keluarga, namun tetap fokus menyepakati rencana kerja tahun depan,” ujarnya.


Dalam RAT tersebut, SBMU menegaskan fokus penguatan tiga sektor usaha utama, yakni simpan pinjam, perdagangan, serta jasa, termasuk layanan perjalanan wisata dan umrah.

Sejumlah program terus dievaluasi agar koperasi tetap kompetitif dan adaptif.




Jumeri juga menanggapi keberadaan Koperasi Merah Putih yang dinilainya sebagai peluang kolaborasi. Ia menyebut hubungan SBMU dengan Disdagkoperin berjalan baik dan terbuka.


Kepercayaan pemerintah daerah juga diberikan kepada SBMU untuk mengelola minimarket koperasi dan Café Happy di lingkungan Pemkot Cimahi. Kedua unit usaha itu ditargetkan mulai beroperasi pada Maret 2025.



Sementara itu, Hella Haerani menilai Koperasi SBMU sebagai koperasi yang tidak hanya aktif, tetapi juga inovatif.


Ia menyebut SBMU berbeda dari koperasi pada umumnya karena memiliki beragam unit usaha.


“Dari sekitar 450 koperasi di Cimahi, hanya 93 yang rutin melaksanakan RAT. SBMU termasuk yang konsisten dan bisa menjadi contoh bagi koperasi lain,” kata Hella. (Rahmat).

Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Tegaskan Polri Tepat Berada di Bawah Presiden: Sebuah Argumentasi Konstitusional

0



JIB | KOTA BANDUNG, – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden merupakan pilihan konstitusional yang paling tepat, relevan, dan selaras dengan sejarah pembentukan negara serta dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Prof. Pantja, gagasan tersebut berangkat dari teori perjanjian sosial yang dikemukakan tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, hingga Jean Jacques Rousseau. Dalam state of nature, manusia akan selalu berada dalam kondisi saling mengancam tanpa adanya institusi yang menjamin keamanan. Karena itu, pembentukan negara pada dasarnya lahir untuk menghadirkan keteraturan, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

“Tugas menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugas paling awal dan paling tradisional dari setiap pemerintahan. Bahkan, pembentukan negara pertama-tama ditujukan untuk melindungi keselamatan masyarakat,” ujar Prof. Pantja.

Ia menekankan bahwa hal ini sejalan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Lebih lanjut, Prof. Pantja menjelaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden juga ditegaskan dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Sejak awal reformasi hingga lebih dari dua dekade berjalan, regulasi kita konsisten menempatkan Polri sebagai institusi yang berada langsung di bawah Presiden. Ini bukan tanpa alasan—ini adalah kebutuhan konstitusional dalam sistem eksekutif tunggal Indonesia,” jelasnya.

Prof. Pantja mengungkapkan tujuh alasan penting mengapa kedudukan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan dialihkan ke kementerian sebagaimana sempat diwacanakan sejumlah pihak:

1. Memungkinkan Kapolri mengikuti sidang kabinet, sehingga dapat merespons cepat perkembangan situasi nasional dan global.
“Kapolri hadir dalam sidang kabinet bukan sebagai menteri, tetapi karena jabatannya setingkat menteri dan memegang peran strategis dalam keamanan nasional,” ungkap Prof. Pantja.

2. Menegaskan lingkup tugas Polri sebagai perangkat pusat yang berwenang di seluruh wilayah hukum Indonesia, bukan perangkat daerah.
3. Menjamin independensi Polri dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

“Penempatan di bawah Presiden menjaga Polri tetap independen, tidak terseret arus kepentingan politik praktis,” katanya.

4. Memberikan ruang bagi Polri untuk menentukan kebijakan strategis dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

5. Mempercepat penegakan hukum tanpa birokrasi panjang, khususnya pada kasus-kasus kriminal strategis.
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat karena Polri dipandang sebagai institusi yang netral dan tidak partisan.
7. Memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan TNI, Kemendagri, dan instansi lainnya.

Munculnya wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur.

“Dalam sejarah panjangnya, ketika Polri berada di bawah departemen atau bagian dari struktur lain seperti ABRI, Polri sering mengalami intervensi kekuasaan dan politik. Hal itu menghambat profesionalisme, soliditas, dan kemandirian Polri,” tegas Prof. Pantja.

Ia mengingatkan bahwa perjalanan reformasi telah membawa Polri menjadi institusi yang mandiri dan profesional, sehingga perubahan struktur justru berpotensi menggerus capaian tersebut.

Di bagian penutup argumennya, Prof. Pantja menegaskan:

“Secara konstitusional, historis, dan teoritis, keberadaan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden selaku Kepala Negara adalah yang paling tepat dan beralasan. Penempatan ini menjamin efektivitas, independensi, dan profesionalitas Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.”

Dengan demikian, kedudukan Polri di bawah Presiden—yang saat ini dijabat oleh Presiden Prabowo Subianto—merupakan bagian integral dari desain ketatanegaraan Indonesia yang harus dipertahankan demi stabilitas keamanan nasional serta kepentingan masyarakat luas.(Sam)

Curah Hujan Tinggi Rendam Permukiman Warga Lenggahsari, Pemdes Salurkan Bantuan dan Perkuat Koordinasi

0



JIB | Bekasi – Curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah rumah warga di Desa Lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, terendam banjir. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas masyarakat dan memicu kekhawatiran akan dampak lanjutan.

Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Desa Lenggahsari bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak. Kepala Desa Lenggahsari turun langsung ke lapangan sebagai bentuk kehadiran pemerintah desa di tengah masyarakat.

“Setiap terjadi banjir akibat curah hujan tinggi, kami berupaya hadir dan memastikan warga mendapatkan bantuan. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai pelayan masyarakat,” ujar Suherman sapaan Lurah Gore Kepala Desa Lenggahsari, Rabu (28/1/2026).

Ia menegaskan bahwa penanganan banjir dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang intens antara pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat.

“Penanganan persoalan banjir tidak bisa dilakukan sendiri. Komunikasi dengan perangkat desa dan masyarakat terus kami jaga agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Selain penanganan darurat, Kepala Desa Lenggahsari juga menyampaikan komitmennya untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa periode 2026–2033, dengan tujuan melanjutkan pembangunan desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

“Pembangunan desa harus dilakukan secara berkesinambungan, termasuk upaya meningkatkan ekonomi warga agar lebih kuat menghadapi berbagai tantangan,” tuturnya.

Sementara itu, warga terdampak menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah desa. Mereka menilai kehadiran kepala desa di tengah kondisi sulit menjadi bentuk kepemimpinan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa yang selalu berbagi dan tetap hadir mendampingi warga saat banjir. Bantuan ini sangat berarti bagi kami,” ujar Nursiah salah seorang warga Desa Lenggahsari.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Lenggahsari masih melakukan pendataan rumah warga terdampak serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lanjutan. (Red)

Stay connected

20,120FansLike
2,493FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -