JIB | KABUPATEN BEKASI – Media yang memberitakan tanpa data, fakta, atau verifikasi yang jelas sering disebut sebagai penyebar berita bohong (hoax), kabar burung (rumor), atau berita palsu. Dalam konteks jurnalistik, tindakan ini dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip akurasi (berita tidak akurat) dan keberimbangan.

Informasi yang direkayasa dan dibuat tanpa verifikasi fakta yang jelas. Tentunya menjadi Informasi yang tidak terverifikasi dan kebenarannya diragukan. Berita yang menitikberatkan pada sensasi tanpa didukung data faktual yang kuat, hal ini bisa menimbulkan Fitnah/Pencemaran. Tentunya pemberitaan tanpa data tersebut sudah jelas bertujuan menjatuhkan pihak tertentu.

Apalagi Memframing foto menggunakan efek AI Action Figure pejabat, seolah-olah terlibat korupsi hal ini merupakan tindakan manipulasi informasi yang berbahaya dan masuk dalam kategori disinformasi atau fitnah. Praktik ini seringkali bertujuan untuk menjatuhkan reputasi, menciptakan opini publik negatif, atau sekadar sensasi.

Ketua DPC WBI Kabupaten Bekasi, H.Apud Saepudin angkat bicara, terkait adanya dugaan pemberitaan di media sosial dan platform digital berbasis internet, membuat salahsatu tokoh sekaligus tim kemenangan Ade-Asep, mengomentari berita yang mengaitkan Almarhum mantan Bupati Bekasi H.Eka Supria Atmaja, yang merupakan Abang kandung Plt Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja, Rabu (18/03/2026).

Dugaan penomena berita hoax terhadap Plt Bupati Bekasi dr.Asep Surya Atmaja di media online, contohnya di medsos seperti Tik-tok dan Facebook, tentunya ini merupakan sarana komunikasi interaktif yang menghubungkan banyak orang secara real-time, yang di lihat dibaca oleh publik.

Dikatakannya Apud Saepudin, saya membaca adanya berita-berita yang beredar di tik tok, Facebook dan media online, terkait WC Sultan, menurut saya itu sudah selesai tidak ada masalah lagi, jadi saya berpesan kepada rekan-rekan media, silahkan saja membuat berita, tetapi tolong sebagai media berikanlah penyebaran informasi yang positif untuk masyarakat, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas faktanya, harusnya media bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif. Apalagi media itu mempunyai peranan sebagai pilar ke empat demokrasi, ucapnya dia.

Lanjut Apud, hayolah kita sebagai orang Bekasi janganlah ungkit-ungkit yang buat saya itu sudah selesai, apalagi mengaitkan Almarhum dibilang sebagai tersangka kasus WC Sultan, H.Eka itu bukan tersangka, Almarhum sudah tiada, jangan lagi ungkit hal itu, kalau seperti ini mau sampai kapan Kabupaten Bekasi bakal maju, kalau seperti ini terus, kasihan masyarakat selalu disuguhkan berita yang tidak benar,tegasnya dia.

Mari sama-sama kita sebagai orang Bekasi wujudkan Bekasi Bangkit Maju Sejahtera dengan cara mendukung program-program Bupati Bekasi, kalau rekan media selalu menyuguhkan pemberitaan yang tidak benar, mau sampai kapan Kabupaten Bekasi maju, sekali lagi saya mengajak untuk rekan media yang memberitakan sesuatu yang belum benar fakta nya, kalau bisa di hapus, postingan yang menyebar di tik-tok dan Facebook,ucapnya.

Saya selaku asli orang Bekasi dan siapapun masyarakat yang berKTP Bekasi wajib menjaga kampungnya, jadi janganlah membuat berita-berita yang membuat masyarakat jadi bingung dan tidak nyaman, jujur saya selaku Ketua WBI Kabupaten Bekasi sangat keberatan adanya berita – berita miring yang terus menyerang Plt Bupati Bekasi,tegasnya.

Karena berita itu sangat tidak jelas dan tidak bertanggung jawab, saya ingin tau siapa yang membuat berita itu, saya ingin duduk bareng dengan yang membuat berita miring tersebut, saya siap di undang oleh yang membuat berita miring, jangan sampai yang membuat beritanya saya undang,pungkasnya apud.

(red).

JIB | BANTARGEBANG,- Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS), Sdr. Bagong, menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional, khususnya melalui pengembangan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Menurutnya, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi modern perlu dipercepat guna mengurangi volume timbunan sampah di tempat pemrosesan akhir sekaligus meminimalisir potensi risiko lingkungan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bagong menyusul terjadinya insiden longsor timbunan sampah di kawasan TPST Bantargebang yang menimbulkan korban jiwa serta menjadi perhatian publik terkait kondisi pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan masyarakat serta pekerja yang beraktivitas di kawasan pengelolaan sampah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perbaikan tata kelola sampah, Bagong bersama jajaran KPNAS melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilahan sampah kepada komunitas pemulung yang beraktivitas di kawasan TPST Bantargebang. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemisahan sampah organik dan anorganik sejak awal guna meningkatkan efisiensi proses pengelolaan dan mengurangi penumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan risiko.

Dalam kegiatan tersebut, Bagong menegaskan bahwa komunitas pemulung memiliki peran penting dalam rantai pengelolaan sampah karena selama ini mereka turut membantu proses pemilahan material yang masih memiliki nilai ekonomi. Dengan adanya edukasi mengenai pemilahan sampah yang lebih baik, diharapkan dapat mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata sekaligus memperkuat implementasi kebijakan pemerintah terkait pengurangan timbunan sampah.

Selain kegiatan sosialisasi, KPNAS juga melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako kepada para pemulung di kawasan Bantargebang dalam rangka menyambut Hari Raya. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas pemilahan sampah di kawasan tersebut.

Bagong berharap ke depan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, serta komunitas pemulung dapat semakin diperkuat guna mendorong pengelolaan sampah yang lebih aman, modern, dan berkelanjutan. Ia juga menilai percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi seperti PSEL menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sistem penimbunan sampah sekaligus mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. (Red)

JIB | CIMAHI ,- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menggelar operasi pasar bersubsidi untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Lebaran 2026. Program ini dilaksanakan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi.

Kegiatan tersebut digelar bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat serta Perum Bulog wilayah Bandung di Kantor Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Rabu (11/3/2026).

Sebanyak 1.086 paket bahan pokok bersubsidi disiapkan untuk warga Kota Cimahi. Program yang dikenal sebagai Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) ini merupakan bagian dari intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat.


Dalam sambutan Ngatiyana yang dibacakan Pelaksana Tugas Kepala Disdagkoperin Kota Cimahi Iyun Sapta Mulyana, disebutkan bahwa menjelang Idulfitri biasanya terjadi peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran.

“Menjelang hari raya keagamaan, harga kebutuhan pokok cenderung meningkat. Program operasi pasar bersubsidi ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok,” ujar Iyun.

Di Kota Cimahi, paket sembako yang disalurkan terdiri dari beras premium 3 kilogram, minyak goreng premium 1 liter, gula pasir 1 kilogram, dan tepung terigu 1 kilogram.

Nilai total paket tersebut mencapai Rp96.700. Namun melalui subsidi pemerintah sebesar Rp56.700, masyarakat hanya perlu membayar Rp40.000 untuk setiap paket.

Dari total 1.086 paket yang tersedia, sebanyak 543 paket didistribusikan di Kelurahan Melong dan sisanya di Kelurahan Utama. Pemerintah memastikan distribusi dilakukan secara tertib dan tepat sasaran melalui mekanisme pendataan warga di tingkat kelurahan dan RW.

Iyun juga mengapresiasi inovasi yang diterapkan Disdagkoperin Cimahi melalui sistem distribusi “by order” berbasis jejaring kewilayahan. Metode ini dinilai mampu menghindari antrean panjang sekaligus meminimalkan potensi kerumunan warga.

“Pendataan melalui kelurahan dan RW membuat distribusi bantuan lebih tertib, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kerumunan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nining Yuliastiani menjelaskan program operasi pasar bersubsidi merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan serentak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan sebanyak 94.391 paket bahan pokok dalam program OPADI yang didistribusikan selama periode 10 hingga 14 Maret 2026.

“Operasi Pasar Bersubsidi ini merupakan salah satu instrumen intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga pangan. Selain OPADI, kami juga melaksanakan berbagai program stabilisasi lain seperti Gerakan Pangan Murah dan pasar murah,” ujar Nining.

Program tersebut menyasar masyarakat yang paling terdampak kenaikan harga bahan pokok, terutama kelompok masyarakat pada kategori desil dua dan tiga.

Melalui berbagai intervensi tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu menjelang Lebaran. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan diharapkan terus diperkuat.(Rahmat)

Cimahi-JIB Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi memetakan sedikitnya 10 titik yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas selama periode libur Lebaran 2026. Titik rawan macet tersebut umumnya berada di kawasan pusat aktivitas masyarakat, terutama di sekitar pusat perbelanjaan.

Kepala Dishub Kota Cimahi Endang mengatakan, potensi kepadatan lalu lintas biasanya terjadi di area dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti mal, pasar modern, pasar tradisional, hingga sejumlah simpang jalan dengan volume kendaraan yang padat.

“Biasanya titik kepadatan berada di sekitar pusat perbelanjaan, pusat perekonomian masyarakat seperti mal, pasar modern, pasar tradisional, serta beberapa simpang jalan,” ujar Endang, Jumat (13/3/2026).
Menurut Endang, pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian serta pengalaman pengaturan lalu lintas pada momen Idulfitri di tahun-tahun sebelumnya.

Ia menambahkan, selain meningkatnya aktivitas masyarakat lokal, lonjakan jumlah wisatawan juga menjadi faktor yang memicu potensi kepadatan lalu lintas di wilayah Kota Cimahi.
“Selain aktivitas masyarakat lokal, meningkatnya arus wisatawan juga menjadi faktor yang memicu potensi kepadatan lalu lintas di wilayah Kota Cimahi,” katanya.

Endang menjelaskan, saat libur Lebaran banyak wisatawan dari luar daerah, khususnya dari Jakarta dan wilayah di luar kawasan Bandung Raya yang berlibur ke kawasan Bandung dan sekitarnya.
Kondisi tersebut membuat Kota Cimahi kerap menjadi jalur alternatif bagi kendaraan yang hendak menuju kawasan wisata di Kabupaten Bandung Barat.

“Banyak kendaraan dari luar kota yang keluar dari Tol Baros untuk masuk ke Cimahi, kemudian melintas menuju Jalan Kolmas atau Jalan Daeng Ardiwinata,” kata Endang.
Dari jalur tersebut, kendaraan biasanya melanjutkan perjalanan menuju sejumlah destinasi wisata populer seperti Cisarua dan Lembang.

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Dishub Cimahi akan menempatkan personel di sejumlah titik strategis serta berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Selain itu, pemerintah juga berencana mendirikan posko pelayanan terpadu di kawasan Alun-alun Cimahi yang melibatkan unsur kepolisian, Dishub, Satpol PP, PMI, Damkar, dan Dinas Kesehatan.

Endang berharap keberadaan posko tersebut dapat memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran berlangsung.(Rahmat)

CIMAHI-JIB,- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat sistem keamanan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Upaya itu dilakukan sembari menunggu penerapan kebijakan pembatasan usia akses platform digital bagi anak oleh pemerintah pusat.

Kebijakan nasional tersebut direncanakan mulai berlaku pada 28 Maret 2026 sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas.

Sekretaris Diskominfo Kota Cimahi, Cepi Rustiawan, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kebijakan tersebut meski hingga kini masih menunggu arahan resmi terkait implementasinya di daerah.

“Sambil menunggu kebijakan tersebut diberlakukan, kami tetap melakukan berbagai langkah untuk memperkuat keamanan sistem elektronik pemerintah daerah,” kata Cepi, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, sejumlah langkah teknis telah dilakukan, di antaranya memperkuat sistem keamanan jaringan dengan penggunaan firewall serta menerapkan standar keamanan informasi berbasis ISO 27001:2022 pada layanan pusat data milik pemerintah daerah.

Selain itu, Diskominfo Cimahi juga melakukan pemeriksaan berkala terhadap potensi kerentanan sistem elektronik melalui metode vulnerability assessment dan penetration test.

“Kami juga mengimplementasikan framework secure coding dalam pembangunan maupun pengembangan sistem elektronik pemerintah daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, Diskominfo Cimahi juga aktif meningkatkan kesadaran keamanan digital melalui berbagai program edukasi bagi masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN).
Salah satunya melalui program Patroli Ancaman Siber dan Monitoring Risiko (PAMOR) yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan ASN terhadap potensi ancaman siber.

Selain itu, ada program JUMATKAMISAE (Jumat Keamanan Informasi Security Awareness Everyweek) yang dilakukan dengan menyebarkan flyer dan video edukasi terkait keamanan informasi melalui media sosial resmi pemerintah.

Diskominfo juga secara rutin menyampaikan kampanye literasi digital melalui media sosial pemerintah daerah, grup WhatsApp, serta jaringan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
Ke depan, Diskominfo Cimahi berencana memperkuat kolaborasi dengan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cimahi serta Dinas Sosial Kota Cimahi.

Kolaborasi tersebut bertujuan mengedukasi masyarakat terkait rencana pembatasan akses platform digital bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di ruang digital.

“Kami berharap literasi digital masyarakat semakin meningkat sehingga penggunaan teknologi dapat dilakukan secara lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab,” pungkas Cepi.
(Rahmat)

CIMAHI-JIB.- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja membuka Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1447 Hijriah/2026 bagi pekerja atau buruh. Posko ini disediakan untuk konsultasi hingga pengaduan apabila perusahaan tidak membayarkan THR.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan pihaknya juga menyediakan layanan hotline pengaduan bagi pekerja swasta di Kota Cimahi. “Kita juga ada hotline atau Posko THR jika ada yang tidak dibayarkan,” ujar Adhitia, Selasa (10/3/2026).

Ia memastikan pembayaran THR bagi pekerja swasta di Kota Cimahi akan dipenuhi oleh masing-masing perusahaan. Hal itu disampaikan setelah pihaknya melakukan komunikasi dengan pengusaha dan perwakilan buruh.

“Untuk THR saya tanya ke teman-teman Apindo aman, akan dibayarkan,” katanya.Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Asep Jayadi, menjelaskan layanan konsultasi Posko THR dibuka pada 9–27 Maret 2026 pukul 08.00–14.00 WIB di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Jalan Rd. Demang Hardjakusumah.

Sementara itu, pengaduan THR dapat dilakukan pada 14–27 Maret 2026 di Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung. Selain datang langsung, pekerja juga dapat melakukan konsultasi dan pengaduan secara daring melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di https://poskothr.kemnaker.go. id.

Asep mengatakan ketentuan pemberian THR bagi pekerja swasta telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut, THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus, baik yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu.

“Dalam SE disebutkan bahwa THR keagamaan wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Tapi diimbau lebih cepat lebih baik,” kata Asep.

Ia menambahkan, pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan pekerja dengan masa kerja lebih dari satu bulan namun kurang dari 12 bulan menerima THR secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan satu bulan upah.

Untuk pekerja dengan sistem harian lepas yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, besaran THR dihitung dari rata-rata upah selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Sementara bagi yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, perhitungannya berdasarkan rata-rata upah tiap bulan selama masa kerja.

“Selain itu dalam SE juga disebutkan bahwa THR harus dibayarkan perusahaan secara penuh, tanpa dicicil,” pungkasnya. (Rahmat)

CIMAHI|JIB,- Pemerintah Kota Cimahi melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan ritel modern menjelang Hari Raya Idulfitri. Hasilnya, sebagian besar harga sembako masih terpantau stabil, meski cabai rawit merah mengalami kenaikan.

Pemantauan tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, bersama anggota DPRD Kota Cimahi Tatang Somantri dari Komisi I dan Yefi Abdullah dari Komisi II, serta jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi.

Adhitia mengatakan, monitoring dilakukan untuk memastikan stabilitas harga, ketersediaan pasokan bahan pokok, serta kepatuhan pedagang terhadap ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

“Secara umum harga kebutuhan pokok di pasar tradisional maupun ritel modern masih relatif stabil menjelang Idulfitri,” kata Adhitia saat melakukan pemantauan.

Meski demikian, ia mengungkapkan terdapat kenaikan pada komoditas cabai rawit merah atau yang dikenal masyarakat sebagai cengek domba. Saat ini harganya mencapai sekitar Rp80.000 per kilogram.
Sementara itu, harga cabai merah keriting dan cabai merah tanjung masih berada di kisaran di bawah Rp40.000 per kilogram.
Untuk komoditas protein hewani, harga juga terpantau stabil.

Harga daging sapi berada di kisaran Rp140.000 per kilogram, sedangkan daging ayam sekitar Rp40.000 per kilogram dan telur ayam ras berkisar Rp30.000 per kilogram.
Adhitia berharap kondisi harga tersebut tetap stabil hingga menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Mudah-mudahan sampai satu minggu ke depan atau hingga hari H Idulfitri kondisi harga tetap stabil,” ujarnya.

Pemkot Cimahi melalui Disdagkoperin juga melakukan monitoring harga secara rutin setiap hari untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan harga maupun gangguan distribusi bahan pokok.
Jika terjadi gejolak harga, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah intervensi melalui operasi pasar guna menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Selain itu, pengawasan distribusi bahan pokok turut melibatkan unsur kepolisian melalui Satgas Pangan.

Dari hasil pemantauan sementara, tidak ditemukan pedagang yang menjual komoditas di atas ketentuan harga eceran tertinggi.

“Pasokan sembako aman, distribusi juga lancar, termasuk ketersediaan BBM yang tetap terjaga,” tambah Adhitia.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap penjualan parcel Lebaran di sejumlah pusat perbelanjaan.

Kepala Bidang Perdagangan Disdagkoperin Kota Cimahi Indra Bagjana menekankan pentingnya transparansi informasi produk dalam paket parcel, terutama terkait jenis barang dan masa kedaluwarsa.

“Karena parcel berisi berbagai produk makanan, konsumen sering kesulitan mengetahui masa kedaluwarsa barang di dalamnya. Oleh karena itu informasi produk dan tanggal kedaluwarsa harus tetap dapat diakses,” jelasnya.

Indra menambahkan, pengawasan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk melindungi konsumen. Hingga saat ini, di Kota Cimahi belum ditemukan kasus produk kedaluwarsa dalam parcel Lebaran.

Ia juga mengimbau masyarakat agar melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran di bidang perdagangan. Pemkot Cimahi telah membentuk tim pengawasan bersama unsur TNI dan Polri untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

Melalui pemantauan rutin tersebut, Pemkot Cimahi berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dan menyambut Idulfitri dengan lebih tenang.(Rahmat)

‎
‎JIB | Kabupaten Bekasi,- Diskominfosantik Kabupaten Bekasi menggelar acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan Insan Pers di Gedung Graha Pariwisata, Jl. Science Boulevard, Kel. Sertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kamis (12/3).
‎
‎Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai insan pers dan pejabat Diskominfosantik bertema ‘ Bangun Sinergitas Wujudkan Komunikasi Publik yang Positif ‘, itu merupakan Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Relasi Media yang dirangkaikan Buka Puasa.
‎
‎Kepala Dinas Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Ahmad Kurnia mengatakan acara bertujuan memperkuat hubungan antara pemerintah dan insan media.
‎
‎”Ini kita sambil ngabuburit, sekaligus berdialog. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan media sangat ini penting”, ujarnya.
‎
‎Kami, Yan Yan melanjutkan, tidak anti kritik akan tetapi harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Saya berharap dari pemerintah daerah dengan media dapat memiliki jalinan hubungan yang harmonis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Hal yang sama di katakan oleh Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, bahwa keberadaan media sangat penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara luas. Melalui pemberitaan yang akurat dan konstruktif, masyarakat dapat mengetahui berbagai program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.

“Peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan konstruktif,” ujar dr. Asep Surya Atmaja.

dr. Asep Surya Atmaja menilai media memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan informasi pembangunan secara objektif kepada masyarakat. Salah satu contoh kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah adalah penataan Pasar Tumpah di kawasan Sentra Grosir Cikarang yang kini telah direlokasi ke Pasar Baru Cikarang.

“Penataan ini tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Ada kerja sama dengan pedagang, masyarakat, dan juga dukungan dari rekan-rekan media sehingga proses relokasi dapat berjalan dengan baik,” kata dr. Asep Surya Atmaja (Sam)


‎