JIB | Karawang – Bendahara Desa Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang menyebut adanya keterlibatan dirinya dalam pengelolaan anggaran dan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjungmekar. Isu tersebut dipastikan tidak benar dan terjadi akibat kesalahpahaman informasi di tengah masyarakat, Jumat (23/1/2026).
Iwan sebagai bendahara desa menegaskan bahwa seluruh unit usaha BUMDes, termasuk bidang budidaya ikan, dikelola secara mandiri dan profesional oleh pengurus BUMDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa intervensi dari perangkat desa.
“Perlu kami luruskan bahwa pengelolaan usaha BUMDes sepenuhnya berada di tangan pengurus BUMDes. Tidak ada keterlibatan saya selaku bendahara desa dalam pengelolaan anggaran maupun operasional usaha,” ujar Iwan dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).
Ia menjelaskan, peran pemerintah desa terbatas pada penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025, yang telah disalurkan sesuai mekanisme melalui transfer ke rekening BUMDes.
“Yang dimaksud keterlibatan pemerintah desa adalah dalam konteks penyertaan modal melalui transfer Dana Desa. Di luar itu, tidak ada campur tangan dalam pengelolaan usaha BUMDes,” jelasnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, bendahara desa berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh, objektif, dan proporsional, serta tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak sesuai dengan fakta.
“Kami berkomitmen menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta memastikan BUMDes berjalan sesuai prinsip kemandirian dan profesionalitas,” pungkasnya. (Ey/Red)
JIB | Karawang – Kabar miring yang menuding Sekretaris Desa (Sekdes) Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, menghabiskan hasil panen jagung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibiayai sebagian 20 persen dari Dana Desa tahun 2025 secara sepihak, ditegaskan tidak benar, Jum’at (23/1/2026).
Sekdes Tanjungmekar, Depi Fachri, membantah keras tudingan tersebut dan menyebut informasi yang beredar tidak sesuai fakta di lapangan. Ia menjelaskan bahwa hasil panen jagung BUMDes pada tahun anggaran 2025 justru tidak sesuai target akibat terdampak banjir.
“Saya tegaskan, hasil panen jagung BUMDes itu bukan dihabiskan oleh saya. Faktanya, panen gagal karena terdampak banjir sehingga hasilnya jauh dari yang diharapkan pengurus BUMDes,” ujar Depi Fachri saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).
Menurut Depi, jagung hasil panen yang kualitasnya menurun kemudian dititipkan untuk dijual kepada warga sekitar. Ia mengaku hanya membantu proses penjualan agar jagung tersebut tidak terbuang sia-sia.
“Jagung yang gagal panen itu dititipkan untuk dijual kepada warga sekitar, dan total uang yang terkumpul sebesar Rp. 500 ribu,” jelasnya.
Dari hasil penjualan tersebut, lanjut Depi, terdapat pembagian yang sudah disepakati. Sebanyak Rp. 100 ribu diberikan kepada pihak yang menjualkan, sementara Rp. 400 ribu diserahkan kepada bendahara dari pihak penjual untuk kemudian dicatat sebagai pemasukan.
“Yang menjualkan diberi Rp. 100 ribu, sisanya Rp. 400 ribu diserahkan ke bendahara dari si penjual. Tidak ada uang yang saya ambil atau dihabiskan,” tegasnya.
Depi juga menepis isu bahwa jagung hasil panen masih ada namun tidak dilaporkan. Ia memastikan seluruh jagung telah habis terjual karena kondisinya yang tidak layak simpan akibat gagal panen.
“Jagungnya setelah dijual memang sudah tidak ada lagi, karena itu hasil panen gagal. Jadi tudingan ke saya menghabiskan hasil panen jagung itu sama sekali tidak benar,” pungkasnya.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi dan meminta semua pihak mengedepankan klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi fitnah yang merugikan. (Ey/Red)
JIB | Karawang – Cuaca ekstrem berupa hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan robohnya gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mathlaul Anwar 3 Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (23/1/2026) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.
Kejadian robohnya bangunan sekolah itu berlangsung di Dusun Sumurjaya RT 012/RW 004, Desa Segaran. Berdasarkan hasil pantauan awak media di lokasi pada Jumat (23/1/2026), sedikitnya tiga ruang kelas mengalami kerusakan berat hingga ambruk dan tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Material bangunan tampak berserakan di area sekolah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena terjadi di luar jam aktivitas belajar siswa.
Menanggapi kejadian itu, MP Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, H. Mamat Rahmat, SE, memastikan bahwa peristiwa robohnya gedung sekolah tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwenang.
“Iya, kejadian robohnya gedung MI Mathlaul Anwar 3 Segaran sudah saya laporkan ke Mako Pol PP Kabupaten Karawang,” ujar H. Mamat Rahmat, SE, kepada awak media, Jumat (23/1/2026).
Ia berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh instansi terkait agar dapat dilakukan penanganan darurat serta langkah lanjutan, mengingat gedung sekolah tersebut sangat dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah bersama warga sekitar masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah sembari mengamankan area bangunan yang roboh. (Ey/Red)
JIB | Karawang – Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan robohnya gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mathlaul Anwar 3 Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, pada Jumat (23/1/2026) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.
Peristiwa tersebut terjadi di Dusun Sumurjaya RT 012/RW 004, Desa Segaran. Berdasarkan hasil pantauan awak media, Jumat (23/1/2026), terdapat tiga ruang kelas yang mengalami kerusakan parah hingga ambruk dan tidak dapat lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Kepala Sekolah MI Mathlaul Anwar 3 Segaran, Solehudin, S.Pd.I, membenarkan bahwa bangunan yang roboh merupakan tiga ruang kelas yang sudah lapuk tetapi masih aktif selama ini digunakan siswa.
“Yang ambruk ada tiga ruang kelas. Kejadiannya sekitar pukul tiga dini hari saat kondisi sekolah kosong, sehingga tidak ada korban jiwa,” ujar Kepala Sekolah MI Mathlaul Anwar 3 Segaran, Jumat (23/1/2026).
Sebagai langkah darurat, pihak sekolah bersama Pemerintah Desa mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke ruang kelas lain yang masih aman dan layak digunakan.
“Untuk sementara pembelajaran dialihkan ke ruang kelas yang masih bisa digunakan, sambil menunggu penanganan dan perbaikan dari pihak terkait,” tambahnya.
Ia menjelaskan, robohnya bangunan diduga kuat akibat hujan deras yang berlangsung cukup lama disertai angin kencang yang melanda wilayah tersebut.
Akibat kejadian ini, sekitar 100 siswa terancam terganggunya proses pembelajaran. Selain itu, satu orang kepala sekolah dan lima orang guru terdampak secara langsung akibat rusaknya sarana pendidikan.
Sekretaris Desa Segaran dan Kaur Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) bersama perangkat desa telah melakukan pemantauan langsung ke lokasi kejadian guna memastikan kondisi bangunan serta mengantisipasi potensi bahaya lanjutan.
“Kami sudah turun ke lokasi untuk memantau kondisi bangunan dan mengamankan area yang ambruk agar tidak membahayakan siswa maupun warga sekitar,” kata Nurjana, Kaur Trantib Desa Segaran.
Hingga saat ini, kondisi gedung yang ambruk belum dilakukan perbaikan. Pihak sekolah dan pemerintah desa berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah untuk segera membangun kembali ruang kelas yang rusak.
Adapun kebutuhan mendesak saat ini adalah pembangunan kembali ruang kelas baru. Taksiran kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai Rp. 300 juta. (Ey)
JIB |® CIMAHI, – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menegaskan komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045 melalui penguatan sektor pendidikan.
Revitalisasi dan peningkatan sarana prasarana sekolah menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Monitoring Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 9 Cimahi yang dilaksanakan pada Rabu (31/12/2025), di Jalan Mahar Martanegara No. 206, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi masa depan yang berdaya saing, berkarakter, dan siap menjalankan peran sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, proses pendidikan harus didukung dengan fasilitas yang layak agar dapat berjalan secara optimal.
“Upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 salah satunya ditempuh melalui pendidikan. Sekolah menjadi tempat pembentukan karakter dan kapasitas peserta didik, sehingga perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai,” ujar Ngatiyana. Ia menjelaskan, rehabilitasi yang dilakukan di SMPN 9 Cimahi mencakup perbaikan empat ruang kelas yang sebelumnya mengalami kerusakan.
Pekerjaan dimulai pada 29 September 2025 dan rampung pada 30 November 2025. Hasil renovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan serta kualitas proses belajar mengajar.
“Kualitas pendidikan yang baik harus sejalan dengan ketersediaan fasilitas yang layak. Oleh karena itu, renovasi dan pemugaran bangunan sekolah menjadi kebutuhan, terutama bagi sekolah yang kondisi fisiknya sudah kurang memadai,” tambahnya.
Selain memperbaiki kondisi bangunan, revitalisasi sekolah juga diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa serta motivasi seluruh civitas akademika. Pemkot Cimahi memandang peserta didik saat ini sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan kota di masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana mengungkapkan bahwa revitalisasi SMPN 9 Cimahi merupakan bagian dari rangkaian besar pembangunan infrastruktur pendidikan sepanjang tahun 2025.
Program tersebut meliputi rehabilitasi 85 ruang kelas, tiga ruang laboratorium, satu perpustakaan, satu ruang OSIS, empat ruang UKS, lima ruang administrasi, serta pembangunan satu toilet, 12 ruang kelas baru, satu area bermain, pagar sekolah, dan pengadaan 12 paket mebel.
Selain itu, Pemkot Cimahi juga melaksanakan pengadaan sarana penunjang pembelajaran, seperti empat paket peralatan laboratorium IPA, satu paket alat musik tradisional, enam paket alat permainan edukatif, serta berbagai peralatan pendukung lainnya. Seluruh kegiatan tersebut dibiayai melalui kolaborasi anggaran dari APBD dan APBN.
“Empat kelas yang direvitalisasi hasilnya sangat memuaskan. Bangunannya lebih representatif dan siswa dapat belajar dengan lebih nyaman,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkot Cimahi juga merencanakan kelanjutan pembangunan infrastruktur pendidikan pada tahun 2026, di antaranya pembangunan SMPN 15 di Kelurahan Cibeber dan SMPN 14 di wilayah Padasuka.
Langkah ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang menitikberatkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Ketiga sektor ini menjadi dasar utama pembangunan di Kota Cimahi dan akan terus kami kedepankan,” pungkas Ngatiyana.
Melalui penguatan dan kesinambungan pembangunan pendidikan tersebut, Pemkot Cimahi optimistis dapat melahirkan generasi muda yang unggul, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. (Rahmat)
JIB |® CIMAHI,- Pemerintah Kota Cimahi memperkuat sistem layanan perlindungan sosial melalui peresmian Rumah Singgah yang dikelola Dinas Sosial Kota Cimahi. Fasilitas ini disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mulai dari lansia terlantar, penyandang disabilitas, warga dalam kondisi krisis sosial, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Rumah singgah tersebut diresmikan langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Jumat (27/12). Kehadirannya menjadi bagian dari upaya penataan layanan sosial agar penanganan warga rentan tidak lagi bersifat insidental, tetapi terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menjelaskan bahwa rumah singgah berfungsi sebagai titik transit layanan sosial. Warga yang terjaring akan memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar serta asesmen awal sebelum dirujuk ke layanan lanjutan, seperti fasilitas kesehatan, rehabilitasi sosial, atau pemulangan ke keluarga. “Rumah singgah ini bukan tempat tinggal permanen, melainkan ruang aman sementara untuk memastikan penanganan yang cepat, tepat, dan manusiawi,” ujar Totong.
Secara fisik, bangunan rumah singgah berdiri di atas lahan seluas 411,25 meter persegi dengan luas bangunan 221,94 meter persegi dan terdiri dari dua lantai. Fasilitas ini memiliki kapasitas lima orang, termasuk satu ruang khusus untuk ODGJ. Masa tinggal klien dibatasi maksimal lima hingga tujuh hari, disesuaikan dengan hasil asesmen petugas sosial.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa pembangunan rumah singgah merupakan wujud kehadiran negara dalam merespons kondisi darurat sosial yang dialami masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan yang dibarengi dengan tata kelola layanan yang jelas dan terukur.
“Rumah singgah ini menjadi ruang aman sementara, agar penanganan warga yang mengalami krisis sosial bisa dilakukan secara terarah dan tidak berhenti pada evakuasi semata,” kata Ngatiyana.
Ia menambahkan, keberadaan rumah singgah juga memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari fasilitas kesehatan, aparat kewilayahan, hingga instansi terkait lainnya. Dengan sistem ini, penanganan warga rentan diharapkan berlanjut hingga solusi jangka menengah yang lebih berkelanjutan.(Rahmat)
JIB |® CIMAHI,- Ketersediaan darah yang cepat, aman, dan berkualitas menjadi faktor krusial dalam pelayanan kesehatan, khususnya untuk penanganan kasus gawat darurat dan tindakan medis berisiko tinggi.
Kehadiran Unit Pengelola Darah (UPD) RSUD Cibabat kini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan layanan kesehatan di Kota Cimahi dan wilayah sekitarnya. UPD RSUD Cibabat resmi beroperasi di gedung baru yang diresmikan pada Rabu (31/12).
Fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengolahan darah, baik dari segi jumlah produksi, mutu produk, hingga kecepatan distribusi kepada pasien yang membutuhkan.
Sebelumnya, keterbatasan stok darah kerap menjadi kendala dalam pelayanan medis. Tidak jarang rumah sakit harus menunggu pasokan dari luar daerah, sehingga berpotensi memperlambat penanganan pasien.
Dengan beroperasinya UPD RSUD Cibabat, pengolahan darah kini dapat dilakukan secara mandiri, lebih responsif, dan terintegrasi. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa keberadaan UPD merupakan jawaban atas kebutuhan nyata di sektor kesehatan.
Menurutnya, layanan darah bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup pasien.
“Darah adalah kebutuhan mendesak. Dengan adanya UPD ini, waktu tunggu dapat dipangkas dan risiko terhadap pasien bisa ditekan,” ujar Ngatiyana usai peresmian.
Saat ini, UPD RSUD Cibabat tidak hanya melayani kebutuhan internal rumah sakit, tetapi juga menopang pasokan darah bagi lebih dari 15 rumah sakit mitra.
Gedung baru seluas sekitar 600 meter persegi tersebut menjadi bagian dari peningkatan status UPD dari kelas pratama menuju madya, sehingga jenis produk darah yang dihasilkan semakin beragam dan sesuai standar pelayanan.
Selain penguatan fasilitas, Pemerintah Kota Cimahi juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah. Potensi pendonor dinilai cukup besar dan perlu dikelola secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan TNI dan Polri.
Dengan sistem pengolahan darah yang lebih modern dan terstandarisasi, UPD RSUD Cibabat diharapkan mampu menjadi pusat layanan darah yang andal, mempercepat penanganan pasien, serta mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Cimahi dan sekitarnya.( *Rahmat* )
JIB |® CIMAHI, – Pemerintah Kota Cimahi kembali menegaskan peran strategis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Penegasan ini disampaikan beriringan dengan diterapkannya kebijakan pengurangan PBB pada Tahun 2026, sebagai upaya mendorong kepatuhan sekaligus memberikan keringanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Mardi Santoso, menyampaikan bahwa penerimaan PBB memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung berbagai program pembangunan, baik infrastruktur maupun sektor pelayanan publik lainnya.
“Pendapatan dari PBB digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, gedung sekolah, hingga pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari APBD,” ujar Mardi, Senin (19/1/2026).
Untuk meningkatkan kualitas layanan serta transparansi pengelolaan pajak, Bappenda Kota Cimahi terus mendorong penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Saat ini, masyarakat dapat membayar PBB secara daring melalui berbagai kanal, seperti QRIS, platform e-commerce, Bank BJB, Kantor Pos, hingga gerai ritel modern.
“Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Bappenda. Cukup memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP), maka tagihan PBB akan langsung muncul,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mardi mengapresiasi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Cimahi yang dinilai semakin baik.
Hal tersebut tercermin dari capaian realisasi penerimaan PBB pada tahun 2025 yang mencapai 115 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Pajak merupakan tulang punggung pembangunan daerah. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi yang telah patuh dan berkontribusi melalui pembayaran pajak,” pungkasnya.(Rahmat)
JIB |® CIMAHI,- Pemerintah Kota Cimahi kembali memperkuat layanan kesehatan masyarakat dengan menghadirkan satu Puskesmas baru yang berlokasi di Jalan Tirta Indah, RT 01/11, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tersebut telah rampung tepat waktu dan siap segera dioperasikan. Mulai awal pekan depan, seluruh peralatan medis akan dipindahkan ke gedung baru agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal.
“Alhamdulillah pembangunan selesai sesuai target dengan hasil yang sangat baik. Senin mendatang peralatan kesehatan mulai dipindahkan, sehingga pelayanan bisa dilakukan sepenuhnya di Puskesmas yang baru,” ujar Ngatiyana, Rabu (31/12/2025).
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan Puskesmas ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga pendampingan Aparat Penegak Hukum, sehingga seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Puskesmas tersebut dirancang untuk melayani sekitar 62 ribu warga Kelurahan Cibeureum, serta terbuka bagi masyarakat dari wilayah lain.
Sebanyak 45 tenaga kesehatan disiapkan untuk mendukung operasional, termasuk enam dokter, tenaga perawat, serta fasilitas persalinan dengan dua ruang khusus bagi ibu melahirkan.
Selain itu, Pemkot Cimahi juga memastikan Puskesmas ini ramah bagi penyandang disabilitas.
Berbagai fasilitas pendukung telah disediakan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang setara dan nyaman.
“Kami sudah menyiapkan fasilitas ramah disabilitas, mulai dari kamar mandi aksesibel hingga sarana pendukung lainnya. Semuanya lengkap agar semua warga bisa terlayani dengan baik,” kata Ngatiyana.(Rahmat)
JIB | CIMAHI,- Kota Cimahi kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat provinsi. Salah satunya Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi berhasil meraih enam penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Wira Dharma Jawa Barat 2025 yang digelar di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Selasa (30/12/2025) malam.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ngatiyana menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh sumber daya manusia di Kota Cimahi, baik aparatur pemerintahan maupun partisipasi aktif masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan Cimahi di berbagai bidang, mulai dari lingkungan hidup, inovasi hingga keterbukaan informasi publik, menjadi bukti bahwa sinergi dan komitmen bersama mampu melahirkan prestasi yang membanggakan.
“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi agar Kota Cimahi terus maju dan berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan Cimahi semakin berkembang dan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi,” ujar Ngatiyana.
Pada kategori Karya Dharma Mahawana, Kelompok Masyarakat GEMI 0418 berhasil meraih Juara 2 kategori Aktivis/Komunitas/Tokoh Adat melalui program Ekonomi Sirkular di Masyarakat Cipageran sebagai upaya penyelamatan lingkungan. Sementara itu, Syandi Syaidina dinobatkan sebagai Juara 3 kategori Generasi Muda Pelopor Lingkungan lewat inovasi Biokonversi Sampah Menjadi Telur.
Di bidang keterbukaan informasi publik, Pemkot Cimahi juga memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Barat sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.
Dengan capaian tersebut, Pemkot Cimahi berhak menyandang label Badan Publik Zona Informatif sepanjang tahun 2026. Prestasi di sektor inovasi pun tak kalah membanggakan.
Pemkot Cimahi meraih peringkat kedua kategori Top 6 KIJB 2025, serta menyabet predikat Best of The Best Innovation 2025 untuk kategori Piala Bergilir Gubernur Jawa Barat.
Selain itu, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, sukses meraih Juara 2 Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Provinsi Jawa Barat dan berhak menerima dana pembangunan sebesar Rp7 miliar.
Dengan torehan prestasi tersebut, Pemkot Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta mendorong inovasi dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.
Capaian ini diharapkan menjadi semangat bersama bagi seluruh perangkat daerah dan warga Kota Cimahi untuk terus berkolaborasi demi pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(RAHMAT)
