JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) meminta Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang, untuk segera menindak dugaan “perampokan” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bekasi oleh Dinas Pendidikan.
Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan laptop dan komputer untuk SMPN 2 Cabangbungin pada tahun 2024, yang dinilai sarat dengan indikasi penyimpangan.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus transparan dan tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Ini bukan sekadar penyimpangan, tetapi sudah bisa dikategorikan sebagai ‘perampokan’ uang rakyat. Kami meminta Bupati Bekasi untuk turun tangan dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa jika dugaan ini benar, maka tindakan hukum harus segera diambil agar anggaran pendidikan tidak menjadi ladang korupsi.
“Dunia pendidikan seharusnya mendapat perhatian serius, bukan malah dijadikan ajang bancakan oknum tak bertanggung jawab. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi belum memberikan klarifikasi terkait tudingan yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI).
Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa dan sekolah. (Red)
JIB | CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Kesehatan membuka posko layanan penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan. Posko yang semula dijadwalkan hanya berlangsung selama tujuh hari, yakni dari 12 hingga 18 Maret 2025, kini diperpanjang hingga 21 Maret 2025 untuk menampung tingginya animo tenaga kesehatan yang masih membutuhkan konsultasi dan penyelesaian izin. Layanan ini berlokasi di kantor DPMPTSP, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat. (18/03/2025)
Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menjelaskan bahwa pembukaan posko ini merupakan respons atas masukan dari berbagai organisasi profesi kesehatan terkait kendala dalam proses pengajuan SIP. Pemerintah daerah berupaya memberikan solusi agar tenaga medis, seperti dokter, bidan, perawat, dan apoteker, dapat memperoleh izin praktik dengan lebih mudah dan cepat.
“Jangan sampai tenaga medis, seperti dokter yang akan melakukan operasi, belum menyelesaikan izin praktiknya. Ini bisa berdampak pada potensi malpraktik,” ujar Asep Surya Atmaja.
Dengan adanya posko ini, tenaga kesehatan kini dapat menyelesaikan proses penerbitan SIP hanya dalam waktu satu hari. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta memastikan tenaga medis bekerja sesuai regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Katim Perizinan Sosial dan Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sarwoko, menambahkan bahwa posko ini diinisiasi oleh Wakil Bupati Bekasi sebagai solusi konkret bagi tenaga kesehatan yang mengalami kendala administratif dalam mengajukan SIP.
“Tujuan kami, sesuai arahan Pak Wabup dan Kepala DPMPTSP, adalah membantu tenaga kesehatan yang mengalami hambatan dalam proses pengajuan SIP agar dapat segera mendapatkan izin praktik,” ungkap Sarwoko.
Menurutnya, mayoritas tenaga kesehatan yang datang ke posko melakukan konsultasi terkait persyaratan teknis SIP serta penggunaan sistem Bekasi One Stop Service (BOSS). Karena tingginya permintaan, layanan posko yang awalnya dijadwalkan hingga 18 Maret 2025 akhirnya diperpanjang hingga 21 Maret 2025.
Dengan diperpanjangnya layanan posko penerbitan SIP, diharapkan seluruh tenaga kesehatan yang masih menghadapi kendala administratif dapat segera menyelesaikan proses perizinan mereka.
Langkah ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi tenaga medis dalam menjalankan praktik secara legal, tetapi juga menjadi bentuk komitmen Pemkab Bekasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya.
Melalui layanan ini, proses pengajuan SIP diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan mendukung ketersediaan tenaga kesehatan yang berizin serta siap melayani masyarakat secara optimal. (ADV)
JIB | CIKARANG PUSAT – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2). Imbauan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Pagi di Plaza Pemkab Cikarang Pusat, Senin (10/02/2025).
Dalam amanatnya, Ani Gustini menyampaikan bahwa Bapenda Kabupaten Bekasi telah mencetak 1.264.713 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2. Dokumen tersebut telah didistribusikan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT), desa, hingga RT/RW untuk diteruskan kepada masyarakat.
“Dimohon kepada para pegawai semua, setelah menerima SPPT dari kolektor, desa, RT/RW, untuk segera membayarkan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi pembangunan Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh ASN untuk menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak.
“Karena pajak ini nantinya digunakan untuk pembangunan Kabupaten Bekasi. Jadi kami imbau agar segera membayarkannya,” tambahnya.
Untuk mempermudah pembayaran, Bapenda Kabupaten Bekasi telah menyediakan berbagai metode pembayaran, termasuk melalui aplikasi Bjb Digital Lounge serta layanan di ritel modern.
“Jadi masyarakat sekarang tidak perlu datang langsung ke Bapenda, sudah bisa membayar melalui aplikasi ini,” jelasnya.
Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.
JIB | KAB. BEKASI – Penjabat (Pj.) Bupati Bekasi Dedy Supriyadi memberikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi atas capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai Bapenda dalam rangka optimalisasi pajak daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik), Komplek Pemerintah Daearh Kabupaten (Pemdakab) Bekasi pada Senin (13/1/2025).
“Tentunya terima kasih banyak, atas upaya dan kinerja yang ditunjukkan Bapenda. Kami optimis memasuki tahun 2025 ini, untuk mengejar capaian target, termasuk dari pada wajib pajak akan tercapai,” ujarnya usai memberikan pengarahan.
Dedy Supriyadi berharap, mengawali tahun 2025, agar merapatkan barisan dan bergerak bersama untuk pencapaian realisasi, baik itu pajak maupun retribusi. Untuk itu, dia menyampaikan, melalui briefing kepada jajaran pejabat Bapenda, baik Kepala, Sekretaris, Kabid, Struktural, Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), karyawan dan petugas agar lebih giat dan masif dalam bertugas sebagai upaya peningkatan PAD.
“Saya tadi menyampaikan arahan pada jajaran Bapenda supaya tetap semangat. Karena realisasi tahun lalu cukup baik dan tinggal tahun 2025 harus giat dan masif, sebagai upaya pencapaian target pajak daerah,” imbuhnya.
Baginya, masih banyak potensi yang perlu digali. Maka dari itu, peningkatan inovasi harus terus dilakukan di tahun 2025. Juga, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, melihat dari luas wilayah dan potensi yang ada di Kabupaten Bekasi.
“Sekali lagi tetap semangat. Dalam upaya pemaksimalan dalam pencapaian target, penambahan SDM yang handal dan unggul harus kita lengkapi dan penuhi. Langsung bergerak di lapangan dengan koordinasi dengan dinas lain. Kerjasama juga dengan kejaksaan,” imbuhnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Ani Gustini mengatakan, berbagai arahan sudah diterima karyawan di Bapenda. Dari potensi yang sangat luar biasa ini, ada beberapa kebijakan pusat yang harus dilaksanakan salah satunya yakni pajak kendaran.
Untuk menutupi kebijakan pusat maka harus mencari potensi lain. Hal ini pun, menjadi salah satu arahan Pj. Bupati Bekasi. Juga bagaimana merealisasikan target yang sudah ditetapkan Pemdakab Bekasi.
“Terlebih 2024 capaian meningkat. Di 2025, mengejar target sangat luar biasa dari beberapa jenis pajak yang ditetapkan. Kalau dilihat dari target, pajak tidak hanya hanya dari BPHTB dan PBB. NJOP kita naikan, dibeberapa kecamatan,” katanya.
Ani Gustini menambahkan, SDM yang mumpuni menjadi salah satu yang diamanatkan guna memaksimalkan pendapatan daerah. Presentasi saat ini, kata dia, dengan luas wilayah 23 kecamatan 179 desa 8 kelurahan perlu adanya penambahan personil.
“Kita hanya ada empat UPTD dari banyaknya potensi dan luasnya wilayah Kabupaten Bekasi. Awalnya 100 lebih, sekarang berkurang karena banyak pensiun. Melihat tetangga, aja sampai sampai 500 personel. Kita satu UPTD membawahi 5 kecamatan 12 orang. Dengan keterbatasan SDM tentunya menjadi perhatian kita, termasuk Pak Pj Bupati,” tutupnya (ADV)
JIB | SIDOARJO, – Di bulan penuh berkah, sebagian masyarakat ataupun komunitas memanfaatkan untuk berbagi kebaikan. Seperti halnya yang di lakukan oleh Komunitas CCTV SIDOARJO SAE dan KELUARGA BESAR ROOM PASUKAN CARI MUATAN PCM
Pembagian takjil dibagikan secara gratis kepada pengendara motor dan mobil yang melintasi Jln raya lingkar timur, Ngemplak klurak kec.candi.kab Sidoarjo jawa timur, minggu (16/03/2025).
“1000 takjil kita bagikan bagi pengguna jalan di jalan raya lingkar timur kec candi kab Sidoarjo, “ucap penasehat komunitas CCTV SIDOARJO SAE Yohanes Dwi Wanto seusai pembagian takjil.
Pembagian takjil ini merupakan agenda yang digagas komunitas CCTV SIDOARJO SAE dan KB ROOM PCM setelah beberapa hari lalu menggelar buka bersama. Dan ada satu agenda buka bersama lintas truk yang akan dilakukan di basecamp CCTV SIDOARJO SAE
Meski kegiatan ini dilakukan rutin setiap bulan suci ramadhan, aksi bagi-bagi takjil ini pun mendapat antusias masyarakat yang cukup tinggi. Dalam waktu singkat, seketika seribu bungkus paket takjil habis di bagikan ke masyarakat pengguna jalan yang melintasi depan basecamp CCTV SIDOARJO SAE
” Sesuai tema Bersama Kita Bisa pembagian ini agar bisa bermanfaat untuk masyarakat luas,” ucapnya. Yohanes papen.
Yohanes sering di panggil Papen berharap komunitas CCTV SIDOARJO SAE menjadi barometer untuk komunitas-komunitas truk lainnya. “Kedepannya semakin besar dan menjadikan agenda pembagian takjil ini sebagai agenda rutin tahunan, ” ucapnya.
Asep Damen sekaligus ketua dari KB ROOM PCM menyampaikan, berbagi takjil ini sebagai bentuk kepedulian untuk mempererat silaturahmi antar Komunitas CCTV SIDOARJO SAE bersama KB ROOM PCM ..ujar Damen.
“Kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi sesama sopir dan berbagi berkah di bulan ramadan,” jelasnya.
JIB | Kabupaten Bekasi, 17 Maret 2025 – Keberadaan gambar mantan Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, yang masih terpajang di Player disalah satu ruangan Gedung DPRD Bekasi sebelum diketahui Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), menjadi sorotan. Hal ini disayangkan mengingat Bupati yang saat ini resmi menjabat adalah Ade Kuswara Kunang dan mempunyai misi Bangkit, Maju Sejahtera.
Yang menarik, setelah isu ini ramai diperbincangkan di beberapa grup WhatsApp, dalam waktu sekitar 15 menit, potret Dani Ramdan tiba-tiba menghilang dari ruangan tersebut.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menilai kejadian ini menunjukkan kurangnya respons cepat dari pihak DPRD Bekasi dalam menyesuaikan perubahan kepemimpinan.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Seharusnya, sejak pergantian kepemimpinan, semua atribut yang berkaitan dengan pejabat sebelumnya segera diperbarui. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap pemimpin yang sedang menjabat,” ujar Asep.
Ia juga mempertanyakan mengapa perubahan tersebut baru dilakukan setelah isu ini ramai dibahas di media sosial dan grup WhatsApp.
“Fakta bahwa potret tersebut hilang dalam hitungan menit setelah ramai diperbincangkan menunjukkan bahwa sebenarnya bisa dilakukan lebih cepat. Ini patut menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Bekasi terkait alasan gambar tersebut masih terpajang dan kemudian mendadak dihilangkan. (Red)
JIB | KAB. BEKASI – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Bekasi meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025.
Penghargaan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, kepada Sekretaris Daerah, Dedy Supriyadi dalam Upacara Korpri di Plaza Pemdakab Cikarang Pusat, Senin (17/3/2025).
Dalam penilaian tersebut, Kabupaten Bekasi memperoleh nilai 87,88 poin, meningkat 4,66 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 83,22. Dengan capaian ini, Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori zona hijau, yang menandakan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik.
“Penghargaan ini menandakan bahwa kualitas pelayanan publik kita berada di zona hijau. Capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Asep Surya Atmaja dalam amanatnya.
Selain itu, Asep menegaskan bahwa pencapaian ini harus diiringi dengan komitmen untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun Kabupaten Bekasi masih dalam kondisi Tanggap Darurat Bencana Banjir, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal.
“Saya mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi dan respons cepat dalam membantu masyarakat terdampak, sehingga pelayanan publik tetap berjalan meski dalam kondisi darurat,” tambahnya.
Dengan raihan penghargaan ini, Pemdakab Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Capaian ini juga menjadi bukti nyata dari upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
Ke depan, Pemdakab Bekasi bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dengan terus berinovasi serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi aparatur juga akan menjadi prioritas guna memastikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat.
Dalam kondisi darurat seperti bencana banjir yang masih berlangsung, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat dalam memberikan bantuan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Bekasi dapat terus berkembang menuju daerah yang lebih maju, transparan, dan sejahtera (Red)
JIB | CIKARANG TIMUR – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang menghadiri peresmian peningkatan pembangunan 17 stadion sepak bola di Indonesia yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Zoom Meeting, Senin (17/03/2025). Acara yang berlangsung di kompleks Stadion Wibawamukti, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha.
Stadion Wibawamukti menjadi salah satu dari 17 stadion di Indonesia yang akan ditingkatkan sesuai standar FIFA oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana stadion agar dapat digunakan dalam event nasional maupun internasional serta mendukung perkembangan sepak bola Indonesia di kancah dunia.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi menyambut baik program Asta Cita Presiden Prabowo, terutama dalam peningkatan prestasi sepak bola nasional.
“Kami mendukung penuh rehabilitasi stadion yang dilakukan Kementerian PUPR. Ke depan, Stadion Wibawamukti diharapkan menjadi stadion terbaik yang dapat digunakan untuk event nasional maupun internasional,” ujar Bupati Ade.
Selain peningkatan Stadion Wibawamukti, Bupati Ade juga mengungkapkan rencana rehabilitasi stadion lain di 23 kecamatan sebagai sarana latihan bagi atlet sepak bola Kabupaten Bekasi.
“Tidak hanya Stadion Wibawamukti, kami juga berencana membangun dan memperbaiki sarana serta prasarana stadion di 23 kecamatan,” tambahnya.
Terkait anggaran, Bupati Ade menyebut bahwa pembangunan akan didukung oleh anggaran dari Kementerian PUPR serta alokasi dari APBD Kabupaten Bekasi untuk pembangunan sarana penunjang lainnya.
“Kami akan mengkolaborasikan anggaran dari pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan stadion ini berjalan optimal,” pungkasnya.
Dengan adanya peningkatan Stadion Wibawamukti sesuai standar FIFA, Pemerintah Kabupaten Bekasi optimis dapat mendukung perkembangan sepak bola nasional serta meningkatkan daya saing atlet lokal di tingkat internasional. Selain itu, rehabilitasi stadion di 23 kecamatan juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem olahraga di Kabupaten Bekasi dengan menyediakan fasilitas latihan yang memadai.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran, pembangunan infrastruktur olahraga ini diharapkan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, sejalan dengan visi meningkatkan prestasi olahraga nasional.
JIB | KABUPATEN BEKASI,- SMK Bina Ilmu Mandiri beralamat di Kp. Kumejing RT. 003 RW. 006 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya yang saat ini di pimpin oleh Dede Faturrohman yang mempunyai program-program luar biasa seperti : Program pembinaan karakter siswa serta berkompetensi di bidang industry dan kewirausahaan dengan fasilitas luar biasa.
Karena mengikuti Jaman perindustrian dan Kabupaten Bekasi di sebut sebagai Pariwisata Industri yang terbesar di Asia sehingga pas untuk SMK Bina Ilmu Mandiri melahirkan siswa dan siswi yang Unggul di Bidang industri sehingga cepat untuk masuk di industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Minggu (16/03/2025)
Tidak di Ragukan dedikasi Dede Faturrohman karena pengalaman di Dunia Pendidikan segudang ilmu dan pas menjabat sebagai Kepala di SMK Bina Ilmu Mandiri bukan hanya itu juga beliau juga juga di kenal sebagai ketua DKD Kecamatan Sukakarya yang sangat bijak seperti memberikan beasiswa kepada anak yatim maupun tidak mampu, serta memfasilitasi beasiswa lainnya seperti beasiswa akademik, organisasi, prestasi dan banyak lainnya.
Dede Faturrohman kepada media online Jurnal Indonesia Baru menjelaskan dalam melakukan home visit ke para alumni yang ijazahnya masih disekolah karena beliau ingin memberikan secara langsung sekaligus untuk melihat kegiatan para alumni yang sudah lulus dengan bertujuan membentuk keluarga besar SMK Bina Ilmu Mandiri.
“Serta menggali potensi skill bidang usaha maupun jasa agar bisa saling gotong royong sesame alumni yang menjadi keluarga besar SMK Bina Ilmu Mandiri.” Ungkapnya.
Masih Kata Kata Dede Fathurrohman., bahwa SMK Bina Ilmu Mandir yang saat saya pimpin mengedepankan gagasan dan program Pendidikan seperti : 1. Beasiswa Prestasi, 2. Beasiswa Organisasi, 3. Beasiswa Yatim, 4. Beasiswa Tidak Mampu, 5. Beasiswa Sesuai Kompetensi Anak.
Tempat terpisah Ibu lisah dari orang tuanya Siti khorum marwati mengatakan saya sangat berterima kasih kepada bapak Dede Fathurrohman yang sudah mengeluarkan ijasah anak dan umumnya kepada pihak SMK Bina Ilmu Mandiri semoga sekolah tersebut menjadi sekolah yang bermanfaat bagi orang banyak dan anak lekas masuk kerja kedepannya bisa membantu SMK Bina Ilmu Mandiri tersebut.
Hal yang sama di katakan oleh siti Khorum Marwari, Alhamdulillah pada hari ini saya di kunjungi oleh guru saya, agar saya ke sekolah untuk mengambil ijasah dan langsung di berikan oleh Kepala Sekolah SMK Bina Ilmu Mandiri Dede Fathurrohman dan ini kebanggaan buat saya sendiri.
“buka hanya itu saya bangga menjadi alumni SMK Bina Ilmu Mandiri semoga sekolah tersebut berkembang pesat dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat, umumnya masyarakat Kabupaten Bekasi” tutupnya. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menuding Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merampok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bekasi dalam proyek pengadaan komputer untuk SMP Negeri 2 Cabangbungin pada tahun 2024, dan kemungkinan di SMP Negeri lainnya juga mengalami hal yang sama.
Tuduhan tersebut muncul setelah pihak sekolah mengaku tidak pernah menerima bantuan tersebut, meskipun program tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2024.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, mengungkapkan bahwa hasil dari tim investigasi dilapangan pihaknya menunjukkan adanya dugaan penyelewengan anggaran dalam proyek tersebut.
“Kami menemukan fakta bahwa dalam RUP 2024, terdapat alokasi anggaran untuk pengadaan komputer bagi SMPN 2 Cabangbungin. Namun, pihak sekolah mengonfirmasi bahwa mereka tidak menerima bantuan tersebut. Ini jelas indikasi adanya perampokan APBD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan,” ujarnya.
DPP GMI menegaskan akan membawa temuan ini ke ranah hukum dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan tersebut.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” tambahnya.
Lanjut, dan saya berharap kepada Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang harus mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan dalam kinerja karena merusak kaidah-kaidah Pendidikan di Kabupaten Bekasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan terkait tuduhan ini. (Red)
