JIB | Bekasi, 7 Januari 2025 – Pemerintah Desa di Kabupaten Bekasi bersiap mengelola anggaran dana desa tahun 2025. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pembangunan fisik dan non-fisik berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Namun, Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menyatakan akan melakukan investigasi terhadap penggunaan dana desa dari tahun 2022 hingga 2024. Organisasi ini berkomitmen untuk mengawasi capaian pengelolaan dana desa dan memastikan tidak terjadi penyimpangan.

Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan, “Kami akan bekerja keras untuk memastikan setiap rupiah dana desa digunakan sesuai peruntukannya. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami tidak akan ragu untuk melaporkan temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Kami juga akan mengawal kasusnya hingga tuntas sesuai hukum yang berlaku.”

Langkah proaktif ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, yang merupakan salah satu sumber utama pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah Desa diharapkan dapat bekerja sama untuk mendorong pembangunan yang berintegritas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, DPP GMI mengimbau masyarakat turut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa agar lebih transparan. “Partisipasi masyarakat sangat penting. Bersama, kita bisa menciptakan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi,” tambah Andi.

Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan dana desa tahun 2025 dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi. (Red)

JIB|CIMAHI,-Sepanjang tahun 2024, Pemerintah Kota Cimahi telah menggelar berbagai acara untuk meramaikan kota sekaligus mendorong perkembangan ekonomi daerah. Event-event ini tidak hanya bertujuan untuk menarik perhatian publik, tetapi juga untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal.

Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, menyampaikan bahwa penyelenggaraan berbagai kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan untuk menjadikan Kota Cimahi lebih hidup dan dinamis.

“Sejak dilantik, saya menerima masukan bahwa Cimahi terkesan sepi. Maka, saya berinisiatif untuk mengadakan berbagai event yang dapat memberikan energi baru bagi kota ini,” ungkap Dicky.

Beberapa acara yang digelar sepanjang tahun antara lain Cimahi Culinary Festival, Bazar Bela Beli, Cimahi Menari, Festival Kampung Adat Cireundeu, dan Pekan Kebudayaan.

Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah acara Cimahi Menari, di mana ribuan warga berpartisipasi dengan menari di jalan-jalan kota. Selain itu, Pasar Awi Campernik, sebuah inovasi lokal, juga menjadi perhatian, dan kini mulai diadaptasi oleh daerah lain.

Dicky menilai bahwa Pasar Awi Campernik adalah contoh keunikan Cimahi yang harus dijaga.

“Cimahi perlu memiliki ciri khas agar tetap kompetitif dengan kota-kota besar di sekitarnya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan ini digagas untuk menjaga daya tarik kota yang khas,” lanjutnya.

Event-event tersebut juga memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM setempat, mulai dari kuliner, fesyen, hingga kerajinan tangan, yang dapat mempromosikan produk mereka sekaligus membuka ruang usaha.

“Kita tidak hanya menjadi tuan rumah, tapi juga harus ikut berpartisipasi untuk meramaikan acara-acara tersebut,” tambah Dicky.

Pemerintah Kota Cimahi berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini bisa terus berlanjut sebagai daya tarik yang khas dan berkelanjutan. Selain itu, event-event ini juga bertujuan menciptakan iklim usaha yang positif dan menarik minat investor, sehingga UMKM di Cimahi dapat berkembang dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Tujuan akhirnya adalah untuk mendorong perekonomian daerah dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cimahi,” tutup Dicky.

(Rahmat)

JIB|Cimahi,- Pemerintah Kota Cimahi menyelenggarakan serangkaian kegiatan menyambut tahun baru 2025, antara lain kaleidoskop sepanjang tahun 2024, doa bersama, dan pemantauan malam pergantian tahun. Acara tersebut dipimpin oleh Penjabat (PJ) Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Cimahi, yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Cimahi pada Selasa, 31 Desember 2024.

Dicky Saromi menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan di berbagai titik strategis, seperti Puskesmas yang beroperasi 24 jam dan pos-pos pengamanan di area keramaian selama malam tahun baru.

“Kami pastikan bahwa perayaan malam tahun baru ini akan berlangsung dengan aman bagi masyarakat. Petugas sudah disiagakan di beberapa titik untuk menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Dicky.

Pada kesempatan tersebut, Dicky juga berbaur dengan warga yang merayakan pergantian tahun. Ia menegaskan bahwa secara umum situasi di lapangan terkendali dengan baik, meskipun terdapat kemacetan di beberapa titik akibat lonjakan volume lalu lintas.

“Kemacetan tersebut masih dalam batas yang wajar, dan pos-pos pengamanan berfungsi dengan efektif,” tambahnya.

Dicky juga mengajak masyarakat untuk merayakan pergantian tahun dengan cara yang positif dan penuh kebersamaan.

“Mari kita sambut tahun 2025 dengan semangat baru dan harapan agar tahun ini membawa kebaikan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” serunya.

(Rahmat)

JIB | Karawang – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) berencana akan melaporkan sejumlah Pemerintah Desa yang ada diwilayah Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Langkah tersebut diambil setelah adanya laporan masyarakat yang mengindikasikan dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa tahun 2022 dan 2023, terutama dalam program ketahanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi terkait laporan tersebut. Hasil investigasi menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat desa.

“Kami mendapati sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa sebagian dana desa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, karena dana desa seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pihak tertentu,” tegasnya.

Menurut Asep, dana desa adalah aset penting yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, penyalahgunaan dana ini adalah pelanggaran serius yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

“Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dilaporkan ke APH. Kami berharap aparat penegak hukum segera memproses kasus ini agar tidak terjadi lagi hal serupa di masa mendatang,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu warga Desa di Kecamatan Sukawangi yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa program-program yang dijanjikan pada tahun 2022 dan 2023 diduga kuat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Program tersebut tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan, padahal anggarannya besar. Kalau memang ada penyalahgunaan, kami mendukung agar ini diusut tuntas,” ungkapnya.

DPP GMI berharap laporan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (Red)