JIB | Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mengkritisi kinerja Inspektorat Kabupaten Bekasi terkait pemeriksaan keuangan desa, khususnya pada pengelolaan anggaran dana desa tahun 2022 dan 2023. Inspektorat dianggap tidak rasional dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak pengawas dan pemeriksa keuangan di tingkat desa.

Dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat digulirkan melalui Kementerian Desa yang sebagian dialokasikan untuk program ketahanan pangan untuk pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, seperti peternakan, perikanan, dan perkebunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Dikatakan, Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, S.Pd.I, hasil investigasi dilakukan tim menemukan adanya dugaan penyimpangan anggaran di sejumlah desa. Dugaan tersebut muncul setelah ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi penggunaan anggaran dan laporan yang disampaikan.

“Kami mendapati indikasi penyelewengan anggaran di beberapa Pemerintah Desa di Kabupaten Bekasi. Hal ini bisa kami buktikan melalui metode uji petik. Inspektorat seharusnya lebih cermat dan transparan dalam menjalankan tugasnya,” ujar Sekum DPP GMI dalam keterangannya.

Menurut Asep, pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bekasi harus lebih baik dan akuntabel agar penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, mereka juga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh program yang didanai oleh dana desa untuk mencegah potensi kerugian negara.

“Kami meminta Inspektorat Kabupaten Bekasi tidak hanya sekadar menjalankan tugas secara formalitas, tetapi memastikan penggunaan anggaran tersebut benar-benar berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Asep.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan terkait dugaan ketidaksesuaian realisasi dana desa tahun 2022 dan 2023 yang sebagian diperuntukkan bagi program ketahanan pangan untuk memperdayakan masyarakat desa. (Red)

JIB -Serang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyerahkan 1.334 sertipikat tanah untuk masyarakat se-Provinsi Banten pada Jumat (20/12/2024). Di momen ini, Menteri Nusron menyerahkan 12 sertipikat secara langsung kepada perwakilan penerima. Ia pun menyatakan komitmennya untuk meningkatkan sertipikasi tanah wakaf, baik itu masjid, musala, pondok pesantren, serta rumah ibadah lainnya.

“Yang paling penting ini supaya sertipikat wakaf mohon segera ditingkatkan karena wakaf ini aset umat, harus diselamatkan. Karena itu, saya sudah perintahkan Pak Kepala Kanwil dan Pak Kepala Kantah, salah satu bagian dari kinerja kantor adalah mempercepat dan memperbanyak sertipikasi tanah wakaf, gratis!” kata Nusron Wahid usai menyerahkan sertipikat di Masjid Raya Al-Bantani yang berada di Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Provinsi Banten.

Sebagai upaya mempercepat sertipikasi tanah wakaf, Menteri Nusron bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga organisasi keagamaan yang tersebar di Indonesia. Dalam hal ini, ia mengimbau Gubernur Banten terpilih agar ke depan dapat membentuk tim pendamping wakaf sehingga proses sertipikasi tanah wakaf bisa berjalan lebih optimal.

“Supaya yang tidak terbiasa urus wakaf datang ke Kantah didampingi dan bisa cepat sehingga nanti di masa depan, umat tenang kalau masjidnya aman tidak dicolong orang. Jangan sampai ada masjid, musala, madrasah, pondok pesantren dicolong tanahnya oleh jalan tol, oleh pengembang, oleh perumahan, karena itu jariah umat maka harus dijaga,” terang Nusron Wahid.

Ia juga mengimbau kepada pengurus organisasi keagamaan yang hadir untuk dapat membantu menyosialisasikan program percepatan sertipikasi tanah wakaf. “Kami atas nama Kementerian ATR/BPN minta doa restu sekaligus bantuan kepada Bapak-bapak sekalian, tolong sosialisasikan ini untuk bersama-sama membantu percepatan proses sertipikasi wakaf di lembaga masing-masing untuk kepentingan keamanan masa depan,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN.

Adapun penyerahan sertipikat berlangsung secara daring dan luring, di mana 1.009 sertipikat dibagikan secara langsung di Masjid Raya Al-Bantani yang berada di KP3B, Kota Serang, Provinsi Banten. Sementara 325 sertipikat lainnya, diserahkan secara terpisah di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sertipikat yang diserahkan kali ini merupakan hasil dari beberaapa program Kementerian ATR/BPN. Program tersebut antara lain program Redistribusi Tanah, Sertipikasi Rumah Ibadah atau Wakaf, Sertipikasi Aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), program Lintas Sektor, dan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten beserta jajaran. Turut hadir, Gubernur Banten terpilih; Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten; serta jajaran Forkopimda Banten. (Wawa Gunawan)

JIB-Yogyakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah mempercepat pendaftaran seluruh tanah wakaf yang ada di Indonesia. Komitmen itu ia sampaikan ketika menyerahkan sertipikat tanah wakaf di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D. I. Yogyakarta, Selasa (17/12/2024).

“Kami sedang mempunyai program untuk percepatan sertipikat tanah wakaf karena sertipikasi wakaf ini masih minim di Indonesia. Total baru sekitar 250 ribu bidang, kalau di total-total hektarenya baru sekitar 24 ribu hektare se-Indonesia. Padahal kami melihat potensi masjid, potensi madrasah, pondok pesantren, termasuk makam,” kata Menteri Nusron kepada awak media seusai kegiatan.

Menteri Nusron menyampaikan, sering kali setelah bertahun-tahun tanah diwakafkan, muncul konflik antara pengurus tanah wakaf dengan keluarga pemberi wakaf karena tidak tersertipikat. Masyarakat pun cenderung pasif dan lengah untuk menyertipikatkan tanah wakaf karena dianggap kurang bernilai.

“Contoh, musala 300 meter dulu tidak dilirik. Begitu ada jalan tol lewat situ, ya kan 300 meter nilainya per meternya 5 juta, kali 300 meter 1,5 miliar, langsung keluarga yang mewakafkan kalang kabut. Akhirnya menggugat, ngalor ngidul. Hal ini jangan sampai terjadi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Demi mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf, Menteri Nusron menggandeng organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, pihak pondok pesantren, dan MUI untuk melakukan sosialisasi. Ia juga menyatakan bahwa yayasan keagamaan kini diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah, selama digunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan, dengan izin dari Kementerian ATR/BPN dan rekomendasi Kementerian Agama.

Menteri Nusron pun meminta Kantor Pertanahan di seluruh daerah bersikap proaktif dan mempermudah proses sertipikasi tanah wakaf. “Program ini gratis. Yang penting, aset wakaf bisa terselamatkan,” tegasnya.

Selain menyerahkan sertipikat, Menteri ATR/Kepala BPN juga memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN se-D. I. Yogyakarta. Turut serta mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Kanwil BPN Provinsi D. I. Yogyakarta, Suwito; Ketua STPN, Agustyarsyah; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. (Wawan Gunawan)

JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera mengaudit penggunaan anggaran dana desa yang dikelola Pemerintah Desa Tahun 2022 dan 2023 di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Desakan tersebut muncul setelah adanya indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa pemerintah desa akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama pada program ketahanan pangan yang ditujukan untuk produksi peternakan dan perkebunan.

Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, S.Pd.I, menyoroti bahwa program ketahanan pangan yang seharusnya menjadi penopang ekonomi desa justru rawan penyelewengan akibat lemahnya pengawasan. Ia juga menyoroti kinerja Inspektorat Kabupaten Bekasi yang diduga hanya melakukan pemeriksaan secara sampling, tanpa pemeriksaan rinci.

“Kami menemukan indikasi kuat bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi diduga tidak berjalan transparan. Selain itu, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terkesan asal-asalan karena hanya dilakukan melalui metode sampling, sehingga potensi penyelewengan semakin besar,” tegasnya.

DPP GMI menilai bahwa pemeriksaan secara sampling tidak cukup untuk mengungkap penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa. Oleh karena itu, pihaknya mendesak BPKP untuk turun langsung dan melakukan audit secara menyeluruh di setiap Pemerintah Desa di Kabupaten Bekasi.

“Audit rinci harus dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya. Jika tidak, program yang penting seperti ketahanan pangan di sektor peternakan dan perkebunan akan gagal memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat desa,” tambah Sekertaris Umum DPP GMI.

Sekum juga menyerukan agar Inspektorat Kabupaten Bekasi memperbaiki metode pengawasan mereka agar lebih efektif dan mendetail. Jika penyelewengan terbukti, DPP GMI meminta agar pihak-pihak terkait segera dimintai pertanggungjawaban.

“Kami tidak akan berhenti untuk mengawal kasus ini. Penegakan hukum harus benar – benar dilakukan tanpa pandang bulu jika ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Inspektorat Kabupaten Bekasi maupun pihak pemerintah desa terkait adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sebagian dana desa untuk program ketahanan pangan. (Red)

JIB | JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keberhasilan menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan predikat “Baik” dan meraih nilai 298.5. 

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Penjabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya BKN, kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, dalam acara penyampaian hasil evaluasi pengawasan penerapan sistem merit di lingkungan instansi pemerintah tahun 2024, di Grand Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, pada Kamis (19/12/2024). 

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, mengaku bangga karena Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat mempertahankan predikat “Baik” dalam menerapkan sistem merit. Hal ini menandakan bahwa kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai mampu memperbaiki reformasi birokrasi yang berkualitas.

“Sudah dua tahun Kabupaten Bekasi mampu mempertahankan predikat baik dengan memperbaiki aspek-aspek yang ada dalam sistem merit secara bertahap, tentu tahun depan inginnya sangat baik,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan setiap instansi pemerintah harus memastikan sistem merit berjalan dan diawasi secara optimal dalam setiap kebijakan dan manajemen ASN melalui instrumen yang ada, seperti perencanaan, pengadaan, peningkatan kompetensi dan evaluasi pelaksanaan.

“Mulai dari perencanaan sampai ke evaluasi pelaksanaan harus diawasi secara optimal, kami akan terus mendorong keberadaan fungsi pengawasan sistem merit ini agar efektif dan efisien,” jelasnya.

Pihaknya juga menilai bahwa sistem merit menjadi hal penting dalam memperbaiki kinerja ASN. Oleh karenanya, penguatan kebijakan kelembagaan manajemen ASN berbasis sistem merit menjadi sangat penting dalam upaya mendorong perbaikan pelayanan publik melalui terciptanya SDM ASN yang andal.

“Tentu sangat penting karena ASN ini tulang punggungnya birokrasi, jadi kalau SDM nya tidak diperbaiki bagaimana kinerjanya bisa lebih baik, maka ini menjadi sistem yang harus dilakukan.” terangnya.

Dengan diraihnya prestasi ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola ASN dan memperkuat integritas serta profesionalisme aparatur untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Harmoyo Dwi Putranto, menyebutkan bahwa penghargaan ini merupakan wujud keteguhan BKN dalam memberikan apresiasi tinggi terhadap instansi pemerintah yang menerapkan sistem merit pada manajemen ASN. 

Pada periode kali ini, BKN memberikan penghargaan kepada 98 instansi pemerintah yang memperoleh kategori pelaksanaan sistem merit “Sangat Baik” dan “Baik”. Adapun rinciannya, terdiri atas 29 instansi pemerintah yang yang meraih kategori “Sangat Baik” dan 69 instansi pemerintah peraih predikat “Baik”. 

“Keberhasilan yang diraih para instansi pemerintah daerah ini sebagai upaya dari kerja keras seluruh jajaran dalam menerapkan sistem merit dan berkomitmen melakukan perbaikan,” terangnya.  (Red)

JIB|KBB,-Pusat Kesenjataan Kaveleri (Pussenkav) menyelenggarakalombaberkuda Piala Panglima TNI 2024 di Arena Berkuda Denkavkud Parongpong, Jalan Kolonel Masturi KM 7, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.

Acara ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI, dan dibuka secara resmi pada Kamis pagi pukul 08.00 WIB (19/12/2024) oleh Danpussenkav Mayjen TNI Eko Susetyo, M.M., M.Tr, bersama Ketua Umum PP PORDASI, Aryo Djojohadikusumo.

Mayjen TNI Eko Susetyo menjelaskan bahwa perlombaan ini diikuti oleh sekitar 800 atlet berkuda dan akan berlangsung hingga Minggu (19-23/12/2024).

Pada hari Sabtu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dipastikan hadir.

Ia juga menambahkan bahwa acara ini didukung penuh oleh PP PORDASI, yang dihadiri langsung oleh Ketua Umumnya, Aryo Djojohadikusumo.
Program kedepannya, menurut Eko, akan melibatkan Pussenkav untuk mendukung prestasi atlet berkuda.

Selain itu, perlombaan berkuda ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Warga setempat mendapatkan peluang untuk menyewakan kandang, vila, dan menjual barang, mengingat olahraga berkuda sering diikuti oleh peserta dari kalangan mampu. Hal ini mendapat sambutan baik dari warga sekitar.

Sementara itu, Ketua Umum PP PORDASI, Aryo Djojohadikusumo, menyatakan bahwa perlombaan ini merupakan bagian dari rangkaian acara equestrian di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atlet, baik dalam halang rintang maupun tunggang serasi.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo, yang juga seorang pecinta berkuda, telah memberikan arahan agar tim equestrian Indonesia dapat berpartisipasi dalam Olimpiade 2028.

Aryo juga menjelaskan bahwa PORDASI siap mendukung Pussenkav dengan memberikan fasilitas kuda terbaik, pelatihan, serta beasiswa untuk atlet berprestasi. Proses pengadaan kuda terbaik sudah dimulai dengan mengirimkan tim ke Belanda, Jerman, dan Prancis untuk meningkatkan kualitas kuda. Selain itu, pelatih dari luar negeri juga akan didatangkan untuk memperkuat tim equestrian Indonesia.

Pesan Aryo kepada peserta lomba adalah untuk selalu mengutamakan keselamatan, baik bagi atlet maupun kuda, meskipun prestasi tetap penting. Ia berharap agar para peserta dapat menikmati lomba dengan baik dan memperoleh hasil yang semakin baik di masa depan.

(Rahmat)

JIB -Bandung Barat,- Penyelengaraan MUSDA VI DPD KNPI Bandung Barat tahun 2024 yang masih tertunda berencana akan dilaksanakan di penghujung akhir tahun ini.

Seperti yang sudah diketahui bersama ada satu mekanisme yang belum ditempuh , yaitu harus terselesaikanya Muscam DPK KNPI se- Kabupaten Bandung Barat ( musyawarah KNPI tingkat kecamatan ).
Pada rapat kordinasi dan Evaluasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Brigez indonesia Kabupaten Bandung Barat pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 , Erid Sabtaginarya selaku Ketua KBB menyatakan bahwa sebagian besar Dewan Pimpinan Cabang / DPC (Brigez indonesia tingkat kecamatan) tidak akan mengikuti dan memberikan hak suara nya pada momen penyelengaraan muscam DPK KNPI se KBB.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, menurut Erid penyelengaraan muscam DPK KNPI tiga tahun lalupun hanya dibuat ajang ceremoni saja oleh sebagian besar calon ketua terpilih, hanya ingin mengambil momentum MUSDA KNPI KBB saja.
Bahkan di beberapa kecamatan banyak orang yang berkepentingan menghalalkan segala cara (Inventarisir/Verivikasi OKP di tingkat kecamatan tidak jelas).

Miris nya beberapa Pengurus DPD KNPI yang ditugaskan saat itu terkesan tutup mata , atau mungkin ada kelompok yang mengintervensi , bisa dari bawah atau dari atas .

Begitu pun RAKERCAM DPK KNPI (Rapat kerja kecamatan) serentak , saya melihat sebagian besar Ketua DPK KNPI terpilih tidak merealisasikan program kerja pasca gelaran agenda Rakercam terselesaikan, lucu nya hanya berdalih alasan karna tidak dapat support anggaran dari DPD KNPI KBB.

Tetapi kamipun melihat ada beberapa DPK KNPI yang cukup baik. Komunikasi, silaturahmi dan kegiatan nya bersama OKP masih terjalin dan berjalan dalam satu periodesasi ini , sehingga kali ini DPC BRIGEZ INDONESIA akan hadir disitu saja.

Dengan ini saya berharap kepada seluruh Bakal Calon yang berencana mengikuti kontestasi Pada MUSCAM DPK dan MUSDA DPD KNPI 2024 Ini sungguh sungguh memiliki niat membawa perubahan terkait kepemudaan ke arah yang lebih baik lagi, karena kalo bukan oleh kita sebagai pemuda generasi penerus , siapa lagi yang akan menata Kabupaten Bandung Barat ke depan .

Di Tempat Yang Sama, Fariz Maulana Yusup Sebagai Wakil Ketua Bidang OKK Brigez Indonesia Kabupaten Bandung Barat Menambahkan:

Pada Musda V DPD KNPI 2020 lalu ada kurang lebih 86 OKP yang menjadi peserta dan memiliki hak suara, sedangkan menurut informasi yang berkembang hari ini,ada kurang lebih 130 OKP yang memungkinkan menjadi peserta dan akan memiliki hak suara, karna mungkin sebelumnya berstatus Peninjau.

Artinya ada penambahan peserta sebanyak kurang lebih 50% dari jumlah peserta sebelumnya.

ini menarik Perhatian kami, dalam sidang Komisi B pada gelaran RAPIMPURDA DPD KNPI 4 JULI 2024 lalu sudah ditetapkan bersama
mengenai ketentuan bagi Peserta dari OKP Tingkat Kabupaten Bandung Barat, Terutama pada point nomor 2 tentang Persyaratan Umum Untuk Menjadi Anggota KNPI.
Hurup b Menjelaskan “Harus Memiliki AD/ART Organisasi, Akta Pendirian Organisasi Dan Surat Keterangan Terdaftar dari Pemerintahan

Artinya kurang lebih bertambah 44 OKP Yang mungkin akan menjadi peserta pada MUSDA VI ini. kita ingin tahu dulu kejelasannya, OKP Apa saja dan bagaimana kelengkapan administrasinya, tentunya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tercantum.

Kami berharap DPD KNPI melalui team Verifikasi nya ada transparansi kepada kami, Khususnya Brigez Indonesia Kabupaten Bandung Barat akan kawal Itu.(Wawan Gunawan)