JIB | Karawang – Isu yang beredar mengenai dugaan sikap alergi terhadap wartawan oleh Kepala Sekolah MTS Nurul Falah, Nurlaela HN, S.Pd.I., akhirnya mendapat tanggapan resmi. Nurlaela menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki sikap negatif terhadap media dan menjelaskan kronologi yang sebenarnya.
Dalam klarifikasinya, Nurlaela menyampaikan bahwa saat wartawan datang berkunjung ke sekolah pada Senin (23/09/24), ia telah menerima kedatangan mereka dengan baik. Setelah sempat berbincang, Nurlaela terpaksa meninggalkan percakapan karena ada tugas mendesak yang memerlukan perhatian segera. Namun, wartawan tersebut melanjutkan diskusi dengan dua guru lain sebelum berpamitan.
“Saya tidak pernah merasa alergi terhadap wartawan. Ketika mereka datang, saya sambut dengan baik, sebagai tamu yang harus dihormati. Setelah berbincang, saya memang harus menyelesaikan pekerjaan mendesak, dan tanpa sepengetahuan saya, mereka berpamitan kepada guru lain,” ujar Nurlaela.
Ia juga menambahkan bahwa berita yang beredar setelah kunjungan tersebut dianggap tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nurlaela berharap persoalan ini segera dapat diluruskan untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
“Saya berharap semua pihak dapat mengedepankan klarifikasi sebelum menyebarkan informasi yang tidak akurat,” imbuhnya.
Dengan adanya pernyataan tersebut, diharapkan isu yang sempat berkembang dapat segera selesai dan hubungan baik antara pihak sekolah serta media tetap terjalin dengan harmonis. (Sul/Ey)
JIB | Bekasi, 25 September 2024 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI) akan melaporkan dugaan adanya kongkalikong antara pelaksana proyek dan dinas terkait kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dugaan ini muncul dalam proses pengambilan sampel core drill pada proyek pembangunan jalan di Kampung Cabang Dua RT 12/RW 04, Desa Lenggah Sari, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pengambilan sampel core drill yang dilakukan pada Rabu (25/09/24), sekitar pukul 10.20 WIB, diduga tidak dilakukan secara transparan dan independen. Pengawasan dan penunjukan titik pengambilan sampel diduga telah diatur oleh pihak kontraktor bersama konsultan dan pengawas. Kecurigaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kualitas pembangunan jalan yang dibiayai oleh anggaran publik telah dimanipulasi demi kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Kami mencurigai adanya kesepakatan tidak sehat antara konsultan, pengawas, dan dinas terkait. Mereka bekerja sama untuk memanipulasi hasil uji core drill sehingga publik tertipu. Diduga kuat, mereka berkolaborasi dengan PT Karya Prasya Pratama untuk memperkaya diri,” ujar Asep Saipulloh, S.Pd.I., sebagai Sekertaris Umum DPP GMI.
Selain dugaan pengaturan pengambilan sampel core drill, laporan dari masyarakat juga mengungkapkan bahwa lapisan pondasi bawah (LPB) sebelum proses pengecoran beton tidak dilakukan dengan maksimal. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan proyek tersebut penuh dengan kecurangan.
“Temuan di lapangan menunjukkan bahwa LPB yang seharusnya menjadi dasar kuat untuk pengecoran tidak dikerjakan sesuai standar. Ini sangat merugikan masyarakat dan menunjukkan adanya kelalaian atau bahkan niat buruk untuk mengurangi kualitas pekerjaan,” tambah Sekertaris Umum DPP GMI.
Masyarakat Desa Lenggah Sari pun mulai resah dengan kualitas pembangunan jalan di wilayah mereka, yang seharusnya menjadi infrastruktur penting bagi kelancaran akses. GMI berencana membawa kasus ini ke ranah hukum untuk mendapatkan penanganan yang serius dari pihak berwenang.
“Kami bersama tim sangat berharap agar BPKP segera turun tangan untuk mengaudit seluruh proses ini. Jangan sampai anggaran publik digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi,” tutupnya. (Red)
JIB | Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak Inspektorat Kabupaten Bekasi untuk tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif terhadap pemerintah desa, tetapi juga melakukan pengecekan lapangan secara langsung. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap pengelolaan Dana Desa tahun 2024 yang dianggap perlu diawasi secara lebih ketat.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, S.Pd.I, menyatakan bahwa pemeriksaan administratif saja tidak cukup untuk memastikan penggunaan dana desa yang tepat. “Kami meminta Inspektorat Kabupaten Bekasi tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi harus melakukan kroscek ke lapangan untuk melihat secara langsung capaian dari penggunaan Dana Desa 2024 yang dikelola oleh pemerintah desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPP GMI menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat. Dengan pengecekan lapangan, diharapkan pemerintah desa dapat lebih transparan dalam melaporkan realisasi anggaran serta hasil dari program yang didanai oleh Dana Desa.
“Jika hanya fokus pada dokumen, ada kemungkinan beberapa penyimpangan atau ketidaksesuaian di lapangan tidak terdeteksi. Maka dari itu, pengawasan fisik harus dilakukan,” tambahnya.
Pihak DPP GMI berharap, dengan adanya pengawasan yang lebih komprehensif, penggunaan Dana Desa tahun 2024 bisa berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan awal, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. (Red)
JIB | Karawang – Pemerintah Desa (Pemdes) Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan di aula kantor desa pada Hari Rabu (25/09/24).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Cibuaya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen lembaga lainnya.
Dalam sambutannya, H. Suheri, Kepala Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, menyampaikan bahwa Musrenbangdes merupakan momen penting untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa yang diharapkan dapat direalisasikan melalui anggaran dari berbagai sumber.
“Kegiatan Musrenbangdes ini kami lakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa. Melalui forum ini, kami berharap dapat merumuskan program-program prioritas yang nantinya bisa dibiayai dari berbagai sumber anggaran, sehingga harapan masyarakat bisa terwujud,” ujar H. Suheri.
Beliau juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes sangat penting guna memastikan pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Musrenbangdes ini menjadi bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan di tingkat desa yang bertujuan untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) tahun anggaran mendatang,” jelasnya.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan program-program pembangunan yang tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Kertarahayu. (Sul/Ey)
JIB | Karawang – Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Munawar, yang berada di Dusun Jati Manggah, Desa Bolang, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, marah besar saat lembaganya disorot terkait dugaan ketidaklayakan menerima bantuan pemerintah.
Lembaga yang hanya memiliki empat anak asuh tersebut dipertanyakan kelayakannya. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi yang baik, Ketua LKSA justru melontarkan kata-kata kasar.
“Saya minta hak jawab dari pemberitaan itu. Berita itu tidak hoax. Saya juga kenal banyak orang pers, saling menghargai dong!” ujar Ketua LKSA dengan nada tinggi kepada awak media.
Tak hanya itu, kemarahan Ketua LKSA semakin memuncak ketika dia diminta untuk membahas permasalahan ini secara langsung. Dengan lantang, ia berkata, “Kalau bapak orang Kampungsawah, berarti orang Kampungsawah berengsek semua.”
Pernyataan ini segera memicu reaksi keras dari warga Kampungsawah, yang merasa dihina. Salah satu tokoh masyarakat setempat memberikan tanggapan tegas.
“Saya sebagai orang asli Kampungsawah tidak terima dengan ucapan Ketua LKSA Al Munawar yang menyebut kami ‘berengsek semua’,” ujar seorang tokoh masyarakat kepada media.
“Kalau mau menyebutkan, seharusnya ditujukan kepada oknum yang bersangkutan, bukan kepada seluruh warga Kampungsawah. Kami akan menempuh jalur hukum dan segera mendatangi kepala desa untuk membahas masalah ini,” tambahnya.
Kasus ini memperlihatkan etika yang buruk dari seorang ketua lembaga sosial, yang seharusnya menunjukkan sikap bijak dan beradab. Namun, yang terjadi justru sebaliknya—kemarahan dan ucapan yang tidak mencerminkan budi pekerti seorang pemimpin lembaga sosial. (Sul/Ey)
JIB | KABUPATEN BEKASI – Kasus asusila yang melibatkan guru pondok pesantren (ponpes) kepada santriwatinya kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Kali ini, kisah yang sangat mengenaskan tersebut terjadi di salah satu ponpes di wilayah Desa Karang Mukti, Kecamatan Karang Bahagia.
Saat dikonfirmasi para awak media, Kepala Desa (Kades) Karang Mukti, Sumardi, mengaku informasi yang didapatkan, korban dari tindakan asusila tersebut berjumlah enam santriwati yang berasal dari Desa Karang Mukti dan Karangsatu, Kecamatan Karang Bahagia.
“Salah satu pihak keluarga korban awalnya datang ke Kantor Desa Karangsatu, kemudian ke Desa Karang Mukti, untuk mengadukan kejadian asusila yang mereka alami. Kami dari pemerintah menyarankan untuk berkomunikasi dengan Bapak Bimaspol, dan korban diantar ke PPA Polres Metro Bekasi,” ungkapnya kepada awak media.
Kades Sumardi menjelaskan, tanpa ada unsur paksakan dan tekanan, korban berani menyampaikan kejadian tersebut ke pihak desa, karena tindakan asusila tersebut sangat merugikan masa depan korban. Dirinya pun mengaku bangga kepada pihak korban yang berani mengungkap kejadian asusila tersebut.
Dikatakan Sumardi, keenam korban asusila berasal dari Desa Karangsatu dan Karang Mukti, bahkan berdasarkan keterangan korban bisa lebih dari itu. Dan kejadian tersebut sudah terjadi dalam dua tahun belakangan ini. Seluruh korban pun diduga masih dibawah umur.
“Santriwati disana kurang lebih berjumlah dibawah 20 orang, mayoritas berasal dari Desa Karangsatu dan Karangmukti. Dan kegiatan disana banyak kegiatan pengajian. Penyampaikan korban pelaku diduga adalah bapak dan anak,” terangnya.
Pihak Pemdes Karang Mukti dan Karangsatu, lanjutnya, sudah menyerahkan proses hukum kasus asusila tersebut ke pihak PPA Polres Metro Bekasi. Pihaknya akan terus mendorong dan membantu pihak korban untuk mendapatkan keadilan.
“Saya juga memohon kepada warga masyarakat untuk menahan diri, dan tidak terpancing untuk melakukan tindakan anarkis. Kita serahkan saja ke pihak yang berwenang. Kita hormati dan hargai proses hukum yang sedang berjalan,” tandasnya. (RED)
JIB | Karawang – Gerakan Masyarakat Peduli Karawang (Gempar) resmi menyatakan dukungan penuh kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Karawang, Acep dan Gina, yang maju dalam Pilkada 2024 dengan nomor urut 1. Gempar, yang merupakan wadah aspirasi masyarakat Karawang, berperan aktif dalam menggalang dukungan serta menyosialisasikan visi-misi pasangan Acep-Gina kepada masyarakat luas.
Ketua Umum Gempar, Mulyadi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Gempar terbentuk atas kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan dan perbaikan di Kabupaten Karawang. “Kami melihat pasangan Acep-Gina memiliki visi yang jelas dan konkrit dalam memajukan Karawang, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Acep, yang dikenal sebagai sosok berpengalaman dalam bidang pemerintahan, dan Gina, yang aktif di kalangan pemuda serta memiliki latar belakang sosial yang kuat, diyakini mampu membawa Kabupaten Karawang ke arah yang lebih baik.
Dalam berbagai kesempatan kampanye yang nantinya akan dilaksanakan, pasangan ini berkomitmen untuk membawa perubahan yang positif melalui program-program inovatif yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Gempar juga merencanakan serangkaian kegiatan sosialisasi di pelosok desa dan Kecamatan di Kabupaten Karawang untuk semakin memperkenalkan pasangan Acep-Gina calon Bupati dan wakil Bupati kepada warga.
“Kami akan terus bergerak hingga hari pemilihan tiba. Kami yakin masyarakat Karawang menginginkan perubahan yang nyata, dan kami percaya Acep-Gina adalah jawabannya,” tutup Mulyadi.
Dengan dukungan penuh dari Gerakan Masyarakat Peduli Karawang, Acep-Gina kini semakin optimis menatap perhelatan Pilkada mendatang. Pasangan ini berharap dapat meraih kemenangan dan bersama-sama mewujudkan Karawang yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. (Sul/Ey)
JIB | Bandung, 20 September 2024 — Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Islam Bandung (UNISBA) menyelenggarakan rangkaian kegiatan Ta’aruf & PPMB Fikom Unisba 2024 di Student Center (SC) UNISBA. Ta’aruf & PPMB tahun ini Fikom UNISBA mengusung tema “FOMO: Fikom on Movement” dengan tagline Bergerak, Berkarya dan Bertransformasi, dengan harapan para mahasiswa dapat memberikan kontribusi dan perubahan menuju masa depan yang lebih baik di dunia komunikasi dan melahirkan lulusan yang memiliki karakter: Morality, Visioner, Educate, Manner & Entrepeneurship. Kegiatan Ta’aruf & PPMB ini dilakukan secara rutin setiap tahun dengan tujuan untuk menyambut dan mengenalkan mahasiswa baru pada lingkungan kampus pada umumnya dan tentu Fikom itu sendiri.
Mahasiswa baru juga diberikan informasi mengenai prosedural dan bagaiamana proses panduan akademik mereka. Dan tidak kalah penting juga mahasiswa baru (maba) diperkenalkan kepada para Dosen, Tenaga Pendidikan dan Laboran yang ada di lingkungan Fikom UNISBA, serta di petemukan seacara langsung dengan Dosen Wali yang akan menjadi orang tua mereka selama menjalani perkuliahan di kampus.
Kegiatan Ta’aruf & PPMB Fikom berlangsung mulai tanggal 20-22 September 2024 di kampus utama UNISBA Jl. Tamansari No. 1 tepatnya di Gedung Student Center (SC). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran Dekanat, Kaprodi dan Dosen yang ada di Fikom UNISBA. Pada tahun 2024 ini, Fikom Unisba menerima mahasiswa sejumlah 245 mahasiswa dengan rincian S1 sebanyak 182 mahasiswa, S2 sebanyak 37 mahasiswa dan S3 sebanyak 26 mahasiswa.
Dekan Fikom UNISBA, Prof Dr. Atie Rachmiatie, Dra., M.Si., terus berkomitmen untuk dapat mewujudkan visi Fikom Unisba menjadi Fakultas Mandiri, Maju dan Terkemuka di Asia dalam pengembangan dunia Ilmu Komunikasi berbasis teknologi digital dengan muatan nilai-nilai islam pada tahun 2033. Dekan Fikom juga menyebut bahwa Fikom Unisba tidak menutup kemungkinan dapat membuka prodi baru sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang sesuai dengan era digitalisasi saat ini.
Dalam rangkaian kegiatan Ta’aruf dan PPMB ini, sebagai kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman, dalam mengawali kegiatan selalu buka dengan malantunkan Asmaul Husana dan membaca Al-Quran serta Doa bersama di akhir kegiatan.
Karena bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada para mahasiswa baru, pada kegiatan Ta’aruf Fikom Unisba (20/9) ini diisi dengan berbagai informasi dan sosialisasi kehidupan kampus yang disajikan dalam bentuk talkshow oleh para wakil dekan Fikom Unisba. Adapun kiat sukses lulus tepat waktu yang dijelaskan lebih lengkap oleh Ketua Prodi S1 dan informasi mengenai perwalian yang disampaikan oleh Kasie. Akademik Fikom Unisba. Pada pelaksanaan PPMB hari pertama (21/9) mahasiswa diberikan materi-materi yang diarahkan oleh Universitas. Dimana semua materi yang disampaikan oleh dosen-dosen dengan cara yang menarik dan interaktif.
Materi tersebut meliputi motivasi, kemandirian, perencanaan, kepemimpinan, komunikasi interpersonal dan kreatifitas. Selain itu maba dibekali tetntang materi e-learning yang berberpotensi dalam peningkatkan aksesibilitas, interaksi dan kualitas pembelajaran digital kepada mahasiswa. Di hari terakhir PPMB Fikom Unisba 2024 ini (22/9), mahasiswa diberikan materi mengenai tentang Fakansi yang kemudian dilanjutkan dengan pengenalan 7 (tujuh) Laboratorium yang ada di lingkungan Fikom Unisba, pengenalan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan ditutup oleh pemilihan ketua angkatan mahasiswa baru.
Secara menyeluruh rangkaian kegiatan Ta’aruf & PPMB Fikom Unisba dengan tema “FOMO: Fikom on Movement” ini, diharapkan dapat Menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan ber-akhlaqul karimah sebagai mujahid, mujtahid, dan mujaddid. Serta membetuk mahasiswa-mahasiswa yang lebih unggul dan siap menghadapi tantangan zaman. (Red)
JIB | KABUPATEN BEKASI, – Pemerintah Kabupaten Bekasi memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke -41 bersama atlet berprestasi. Di sela acara, atlet yang memperoleh medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/ 2024 Aceh- Sumut, yang mewakili Jawa Barat diberikan bonus, baik peraih medali emas, perak dan perunggu.
Bertempat di hotel, Hotel Holiday Inn Jababeka Cikarang, Selasa (24/9/2024) malam, perwakilan atlet binaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yang turun mewakili Jabar di PON, hadir. Begitupun, dengan atlet disabilitas binaan National Paralympic Commite Indonesia (NPCI), yang akan menghadapi Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) XVII Solo 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi, mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada atlet-atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama baik Kabupaten Bekasi dan menghantarkan Jawa Barat pada target Hattrick Juara PON.
“Saya sangat bangga Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang luar biasa dalam bidang olahraga. Pada tahun ini, kita telah menyaksikan pencapaian besar dari para atlet diajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Sumut. Atlet Kabupaten Bekasi berhasil menyumbangkan medali terbanyak bagi Jawa Barat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haornas Ke-41 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan prestasi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama remaja.
Mengusung tema “Ayo Berolahraga: Bersatu Kita Juara”, peringatan Haornas kali ini mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk berprestasi, sekaligus mengingatkan akan pentingnya olahraga dalam membangun generasi muda yang sehat, bugar dan berprestasi.
“Penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh atlet Jawa Barat, khususnya atlet Kabupaten Bekasi yang telah berjuang dengan penuh semangat dan dedikasi hingga bahwa Kabupaten Bekasi adalah salah satu daerah dengan kontribusi terbesar dalam bidang olahraga di tingkat nasional.
Dedy berpesan, bagi atlet binaan NPCI yang akan mewakili Jawa Barat pada Peparnas 2024, bisa meraih hasil maksimal dan mampu mencapai target di Peparnas.
“Saya harap kemenangan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mendorong pengembangan olahraga di Kabupaten Bekasi. Mari kita ciptakan lebih banyak juara dan membangun generasi muda yang sehat dan berprestasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, menyampaikan bahwa peringatan Haornas Ke-41 kali ini digelar dengan konsep “Gala Dinner” yang berbeda dengan tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk membangun kebersamaan antara pemerintah, pelatih dan atlet-atlet Kabupaten Bekasi.
“Sesuai tema Haornas tahun ini, sudah terbukti selama ini Kabupaten Bekasi selalu berprestasi dibidang olahraga, baik di tingkat Jawa Barat maupun nasional,” jelas Iman Nugraha kepada media Jurnal Indonesia Baru. (ADV)
JIB | Jakarta,-. Asset recovery atau pemulihan aset merupakan bagian integral dari upaya mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dijelaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana dalam sambutannya pada Lokakarya Efektifitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Kegiatan Asset Recovery, Rabu (18/09/2024).
“Proses pemulihan aset bukan hanya berkaitan dengan pengembalian kerugian negara akibat dari perbuatan korupsi, tetapi juga tentang keadilan dan integritas dalam setiap aspek pemerintahan yang baik,” terang Suyus Windayana di Auditorium Randi Yusuf, Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik sekaligus menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dan KPK tentang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terjalin sejak tahun 2023, maka Lokakarya ini diselenggarakan. “Lokakarya hari ini memiliki peran strategis sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang terkait dengan pengembalian aset,” ujar Suyus Windayana.
Sekjen Kementerian ATR/BPN menganggap Lokakarya ini juga menjadi satu upaya untuk sinkronisasi data antara Kementerian ATR/BPN dan KPK. “Dengan menyinkronkan data kedua belah pihak, akan mengurangi tindak pidana kasus korupsi. Mudah-mudahan menjadi sangat minim sekali karena kita sudah mulai melakukan pendataan secara internal dengan lebih baik lagi,” ungkapnya.
Sehubungan dengan itu, Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Mardjono mengatakan, Lokakarya juga diadakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pemberian kerugian negara melalui informasi data aset Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). “Di sini kita berharap dengan kerja sama antara KPK dan ATR/BPN, maka kita bisa mengoptimalkan asset recovery dari kasus-kasus korupsi dan recovery lain yang kita tangani,” tuturnya.
“Mudah-mudahan koordinasi akan lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, dan juga kita berharap dengan adanya Lokakarya ini kerja sama yang selama ini sudah baik akan semakin baik untuk masa yang akan datang,” tegas Deputi Informasi dan Data KPK.
Selain kerja sama dengan KPK dalam upaya penanggulangan korupsi, Kementerian ATR/BPN telah berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan lembaga peradilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono.
“Dengan melakukan pencegahan, penanganan kasus pertanahan, serta pemberantasan mafia tanah melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Kementerian ATR/BPN berkontribusi dalam menyelamatkan dan mengembalikan potensi kerugian negara dan masyarakat,” papar Iljas Tedjo Prijono saat menyampaikan materi dalam diskusi panel di Lokakarya tersebut.
Adapun hadir memberikan paparan, Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B,I Ketut Gede Ary Sucaya yang menyampaikan materi mengenai peran Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penanganan perkara tindak pidana korupsi dan proses asset recovery dalam rangka pemulihan kerugian uang negara. Turut hadir dalam kesempatan ini, Staf Khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Widodo. (Wawan Gunawan)
