JIB |™CIKEAS,- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik 327 pegawai yang terdiri dari 310 Pejabat Administrator dan 17 Pejabat Fungsional pada Rabu (18/09/2024). Ia berharap, para pejabat terlantik akan siap mengabdi untuk bangsa Indonesia.

“Selamat dan semoga sukses pada jabatan baru. Bapak/Ibu adalah orang-orang terpilih. Mudah-mudahan momentum ini menjadi semangat baru agar Bapak/Ibu bisa lebih sukses menjalankan tugas-tugas yang jadi amanahnya. Kita juga harapkan untuk dapat terus memberikan dampak terbaik, tak hanya untuk Kementerian ATR/BPN, masing-masing satuan kerja dan pada akhirnya untuk masyarakat luas,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai Abdi Negara, Menteri AHY juga berpesan agar jajarannya memiliki sikap dan ketetapan untuk siap ditugaskan dan menjalankan amanah dengan semangat di mana pun di seluruh Indonesia. “Kementerian ATR/BPN akan terus maju, kita semakin melayani, dan kita semakin profesional dan mudah-mudahan membuat kita semakin terpercaya,” ujar Menteri AHY di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN Cikeas.

Ia mengatakan, persoalan pertanahan beragam macamnya, mulai soal kepastian hukum hak atas tanah hingga soal kepentingan pembangunan dan infrastruktur. Mulai dari alasan yang paling sederhana hingga yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain. “Begitu mulia yang Bapak/Ibu lakukan, begitu kompleks yang Bapak/Ibu hadapi, namun selalu ada solusi. Mari berbuat yang terbaik apa pun posisi dan jabatan yang kita emban. Lakukan yang terbaik, insyaallah hasilnya akan baik,” pesan Menteri AHY.

Sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, ia terus berupaya mendukung agar jajarannya dalam bertugas senantiasa lancar. Salah satu bentuk dukungannya dibuktikan dengan setiap melakukan Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Menteri AHY beserta jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN terus mendorong terkait jaminan bagi pegawai Kementerian ATR/BPN dalam bertugas.

“Saya ingin Bapak/Ibu bekerja dengan baik, tapi juga tenang tidak terhantui urusan yang menjerat kita saat menjabat maupun saat purna. Saya tahu banyak hal yang bukan karena kesadaran kita dan bukan karena niat buruk kita, di berbagai kejadian ada yang menjadi korban. Ini yang harus kita cegah, tidak boleh ada yang menjadi korban atas sesuatu yang tidak dilakukannya, tidak diniatkannya. Ini harus jadi komitmen kita,” terang Menteri AHY.

Menutup sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN berpesan kepada seluruh pegawai terlantik agar selalu belajar dan melakukan pengembangan diri untuk dapat mendukung kelancaran tugas. “Jangan ragu untuk belajar dari para senior. Selain itu, jangan lupa senantiasa berbagi ilmu bagi para junior. Selebihnya mari kita kawal pemerintahan di akhir masa kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo ini,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni dan Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono. Turut hadir dalam kesempatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
(Wawan G)

JIB | KABUPATEN BEKASI, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Pleno Terbuka pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di kantor KPUD Jl. Raya Rengas Bandung No.103 Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin. Senin, 23/9/2024.

Pada pengundian nomor urut tersebut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi,
No urut 1, Dani Ramdan-Romli HM,
No urut 2, BN Holik Qodratulloh-Faizal Hafan Farid,
No urut 3, Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido pada konprensi pers mengatakan, penetapan nomor urut dilakukan sesuai dengan pengundian yang diambil para pasangan calon. Dalam pengundian para calon wakil Bupati mengambil nomor pengundian sehingga keluar hasil nomor urut.

“Setelah penetapan nomor urut ini, tiga hari mendatang akan berjalan tahapan masa kampanye”, ujar Ali Rido

Sesuai dengan tahapan dari PKPU yang ada, kata Ali, Ini diputuskan melalui keputusan Bupati melalui kami, yang tempatnya itu sudah ditentukan. Selain kampanye, KPU Kabupaten Bekasi juga akan menggelar debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai gagasan dari masing-masing pasangan.

Dirinya juga menjelaskan, dalam aturan, debat akan berlangsung 1 hingga 3 kali sesi. KPU melalui PPK dan PPS juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai nomor urut yang telah didapatkan pasangan calon. (Red).

JIB | KABUPATEN BEKASI,-  Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi, S. Sos., S. I. K., M. H. menggelar acara Coffee Morning bersama Forkopimda, Penyelenggara Pilkada, ORMAS/LSM, Stakeholders serta berbagai elemen masyarakat dalam rangka pengamanan rangkaian pelaksanaan Pemilukada 2024, Coffee Morning dilaksanakan di Gedung Promoter Mapolres Metro Bekasi, Jalan Ki Hajar Dewantara 1, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kamis, (19/09/2024).

Kapolres Metro Bekasi memimpin langsung Coffee Morning dengan menyapa para tamu udangan yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilukada 2024 membahas terkait pemeliharaan situasi keamanan dan ketertiban selama berjalannnya rangkaian Pemilukada 2024 di Kabupaten Bekasi.

Tahun 2024 adalah momen Politik yang sangat penting, karena kita menyelenggarakan pesta Demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Penting untuk kita bersama menjalin sinergitas yang lebih kuat lagi dalam memonitoring kelancaran tahapan Pemilukada yang sedang berlangsung. Hal ini bisa diterapkan dengan cara mengimbau kepada masyarakat untuk jaga perdamaian, keamanan, dan kenyamanan selama kampanye pemilihan sampai pelantikan pasangan Cabup dan Cawabup Kabupaten Bekasi.

“Penting untuk kita bersama menjalin sinergitas yang lebih kuat lagi dalam memonitoring kelancaran tahapan Pemilukada yang sedang berlangsung” Ujar Kapolres Metro Bekasi Twedi

“Hal itu bisa kita terapkan dengan cara mengimbau kepada masyarakat untuk jaga perdamaian, keamanan, dan kenyamanan selama kampanye, pemilihan sampai pelantikan pasangan Cabup dan Cawabup”, Jelas Twedi

Karena pada hakikatnya pesta demokrasi merupakan ajang sukaria bukan bersitegang, karena hal ini kita lakukan demi masa depan Kabupaten Bekasi yang lebih baik lagi” Tambahnya.

Kapolres Metro Bekasi juga menaruh harapan kepada rekan-rekan para pengurus Ormas (Organisasi Masyarakat) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) serta Lembaga Politik agar dapat memelihara ketertiban dan keamanan serta turut mengambil peran penting dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan dalam pilkada 2024. Jangan sampai di nodai oleh gangguan kamtibmas, yang dapat merugikan masyarakat dan berdampak pada kesinambungan penyelenggara pemerintahan di kabupaten Bekasi pada periode berikutnya.
Memastikan kampanye Pemilukada agar berjalan Damai.

“Untuk Ormas, LSM dan Pengurus Parpol ini memiliki peran penting dalam peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pesta Demokrasi ini, yang saya harap bisa mendorong masyarakat agar lebih melek politik dengan aktif melaksanakan hak pilihnya, karena pada hakekatnya pesta Demokrasi merupakan ajang sukaria bukan bersitegang hal ini kita lakukan demi masa depan kabupaten Bekasi yang lebih baik lagi” Pungkas Twedi.

Tempat terpisah Ketum DPP GMI H. Riden Bahruddin Alhamdulillah kami sebagai ketua umum DPP GMI sangat mengaapresiasikan acara yang di selenggarakan oleh pihak Polres Bekasi yang sudah memberikan kita wejangan bersama ormas dan LSM lain untuk duduk bareng atau di sebut Coffee Morning Kapolres Metro Bekasi Dengan Forkopimda, Penyelenggara Pilkada dan ORMAS/LSM Di Kabupaten Bekasi.

“ini adalah bentuk kepedulian Kapolres Bekasi kepada Masyarakat maupun Ormas dan LSM yang ada di Bekasi di berikan wejangan tentang kampanye Pemilukada agar berjalan Damai.” Ucapnya.

H.Riden Bahrudin juga berharap semoga Pemilukada berjalan lancar sesuai dengan harapan masyarakat Bekasi kita adalah Dara Kita, yang cinta akan kebekasian semoga Pilkada berjalan semestinya dan  agar dapat memelihara ketertiban dan keamanan serta turut mengambil peran penting dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan dalam pilkada 2024.

Acara Coffee Morning ditutup dengan beramah tamah dan ditutup dengan sesi foto bersama para tamu undangan, terlihat Ketua Umum H. Riden Bahrudin  dan Sekum DPP GMI Asep Saipulloh S.Pd.I  atau Ketua Bidang Politik Ano Susanto S.T hadir dan Foto bersama Kapolres Metro Bekasi. (Sam).

JIB |™Jakarta – Tanah merupakan fondasi dalam setiap pembangunan. Pada pelaksanaannya, perlu dipastikan pengadaan tanah melalui prosedur yang benar dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai membuka International Conference on Social Impact Assessment di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (17/09/2024).

“Kita harus menjamin bahwa masyarakat kita, terutama masyarakat marginal, masyarakat kurang mampu, masyarakat yang paling rentan, benar-benar mendapat perlakuan yang layak. Karena, kita ingin menghadirkan pemerintah untuk semua masyarakat. Keadilan untuk semua, kesejahteraan untuk semua. Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab untuk memberikan kepastian dan juga keadilan,” tegas Menteri AHY.

Pada sesi diskusi yang berlangsung dalam Konferensi Internasional ini, Penasihat Utama Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Maria S.W. Sumardjono memaparkan bahwa pembangunan yang berkeadilan sosial membutuhkan penilaian dampak sosial atau Social Impact Assessment (SIA). Menurutnya, penilaian tersebut dapat dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan.

“Mulai dari rencana sampai dengan implementasi dan evaluasi harus dilihat bagaimana sebetulnya dampak sosial yang akan timbul, bagaimana caranya memitigasi, langkah-langkah mitigasi untuk memperkecil dampak sosial itu. Dan saat ini SIA belum dilakukan,” ungkap Penasihat Utama Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria.

Maria S.W. Sumardjono menuturkan, Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan Peraturan Menteri untuk penerapan penilaian dampak sosial dalam pengadaan tanah. Pemerintah berniat melakukan hal tersebut lantaran sudah seharusnya berada dalam studi kelayakan, yaitu mengenai dampak lingkungan dan dampak sosial.

“Kalau dijalankan dengan baik, pengadaan tanah yang disertai SIA akan memberikan kepastian hukum bagi instansi atau pihak yang membutuhkan tanah karena semua dijalankan dengan baik, sehingga clean and clear, sudah ada mitigasi dari apa yang kira-kira akan dialami oleh masyarakat yang terdampak, tidak sekadar ganti rugi, tetapi ada perhitungan nilai penggantinya. Pengadaan tanah lebih berwajah manusiawi dan tidak ada seorang pun yang merasa ditinggalkan,” jelas Maria S.W. Sumardjono.

Sesi diskusi ini dimoderatori oleh Akademisi Fakultas Hukum UGM, Yance Arizona. Turut menjadi narasumber, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah 2014-2016, Budi Mulyanto; Profesor Sosiologi Pedesaan IPB, Endriatmo Soetarto; Koordinator Perlindungan Sosial untuk Indonesia dan Timor Leste pada Bank Dunia, Satoshi Ishihara; dan Director General of Department of Town and Country Planning PLAN Malaysia, Hassan Yaacob.

Adapun Konferensi Internasional fokus pada pembahasan, yaitu A Cornerstone of Sustainable and Equitable Development dengan tema “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness. Peserta konferensi kali ini meliputi jajaran Kementerian ATR/BPN serta instansi dan mitra-mitra pembangunan terkait. (Wawan Gunawan )