JIB | Karawang, – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mengungkap adanya dugaan penyelewengan dana desa yang terjadi di salah satu desa yang ada diwilayah Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang.

Dugaan tersebut adalah mencakup tentang realisasi dana desa untuk tahun 2022-2023, dengan temuan yang menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh salah satu oknum Kepala Desa.

Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, S.Pd.I, menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya dugaan penyelewengan dana desa.

“Realisasi dana desa tahun 2022-2023 di salah satu desa Kecamatan Cibuaya perlu pemeriksaan yang signifikan oleh pihak terkait. Kami memiliki bukti kuat yang dapat membuktikan adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa,” tegasnya.

DPP GMI mendesak inspektorat untuk segera mengambil langkah tegas terhadap oknum yang terlibat. “Kami mendesak inspektorat agar menindak tegas terhadap oknum Kepala Desa yang telah berani menyalahgunakan wewenangnya,” tambahnya.

Lanjut Asep, bahwa dugaan penyelewengan dana desa di salah satu desa Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, sangat penting bagi pihak terkait, seperti inspektorat, untuk melakukan pemeriksaan mendalam.

‘Pengawasan dan penindakan tegas terhadap pelanggaran ini perlu dilakukan untuk memastikan dana desa 2022-2023 digunakan sesuai dengan tujuannya dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Pihak inspektorat diharapkan segera memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari DPP GMI ini. Masyarakat setempat menunggu tindakan nyata untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa dan memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. (Red)

JIB | Karawang – Meski terdapat sejumlah perubahan perencanaan (Contract Change Order/CCO) pada pembangunan RSUD Rengasdengklok, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang, Endang Suryadi, menegaskan bahwa PT. PP Persero harus menyelesaikan pembangunan RSUD Rengasdengklok tepat waktu sesuai ketentuan kontrak awal, tanpa adendum.

“Jelas ya, dia (PT. PP Persero) bakal kena pinalti bila tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak. Dan kami pun sudah mewanti-wanti ke pihak PT. PP Persero harus bisa menyelesaikan tepat waktu,” tegas Endang, pada Hari Rabu (31/07/24).

“Kita juga tidak akan memberikan toleransi (tambahan waktu), apalagi kalau lewat tahun dan tidak akan ada adendum karena sudah dikunci dan saya pun tidak mau,” lanjutnya.

Mengenai perubahan perencanaan dalam pembangunan RSUD Rengasdengklok yang sempat menjadi sorotan DPRD Karawang, Endang menjelaskan bahwa pihaknya mengambil langkah tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021.

“Dalam suatu pembangunan itu di dalam peraturan ada namanya CCO (Contract Change Order), intinya perubahan-perubahan bisa terjadi. Misalkan contohnya, di RAB itu pagar depan tidak ada, haruskah didiamkan? Itu ditambahin sedikit dibikin perubahan,” jelasnya.

“Dinilai sama tim kita dan dikaji bersama konsultan, untuk menjadi lebih baik kita akan akomodir dan kita akan usahakan selama tidak menambah anggaran dari pagu anggaran 250 miliar dan dikontrak 234 miliar diperbolehkan CCO sebesar 10 persen menurut aturan perpres itu,” tambahnya.

Endang juga menjelaskan progres pembangunan RSUD Rengasdengklok, yang telah mencapai lebih dari 38% dan ditargetkan selesai 100% hingga kontrak berakhir pada 7 Desember 2024.

“Minggu kemarin, per tanggal 29 Juli sudah mencapai lebih dari 38%. Mudah-mudahan di pertengah bulan September bisa 69% dan sesuai schedule hingga 7 Desember bisa 100%,” jelasnya.

Sementara itu, perubahan rencana dalam pembangunan RSUD Rengasdengklok, seperti pembangunan masjid hingga pemasangan videotron yang awalnya tidak direncanakan, menjadi sorotan sejumlah anggota DPRD Karawang.

Pipik Taufik Ismail, anggota DPRD Karawang dari Fraksi Partai PDI Pejuangan, dan Jajang Sulaiman, anggota DPRD Karawang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan kekhawatiran mereka dalam rapat dengan Dinas Kesehatan Karawang dan PT. PP Persero Tbk. Mereka khawatir perubahan perencanaan yang tidak direncanakan dari awal akan mempengaruhi kualitas bangunan serta menyebabkan penambahan anggaran yang harus digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. (Red)

JIB | Karawang – Relokasi pedagang Pasar Rengasdengklok ke Pasar Proklamasi beberapa waktu lalu oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang dianggap tak tuntas oleh sejumlah kalangan masyarakat, menimbulkan dampak yang cukup serius di tengah masyarakat Rengasdengklok.

Hal tersebut membuat Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Dedi Rustandi, mengunjungi Pasar Proklamasi pada Rabu (31/07/24). Pria yang akrab disapa Derus ini menyatakan bahwa kunjungannya ke Rengasdengklok, khususnya ke Pasar Proklamasi, adalah dalam rangka kunjungan kerja legislatif untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah terkait relokasi pedagang berjalan sebagaimana mestinya.

“Hari ini kita menemukan bahwa relokasi Pasar Rengasdengklok ini kita anggap belum optimal, dengan masih adanya para pedagang yang berjualan di luar pasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” katanya.

Derus menambahkan bahwa tidak optimalnya relokasi pedagang oleh Pemkab Karawang menjadi persoalan, tidak hanya bagi para pedagang tetapi juga bagi masyarakat Rengasdengklok secara umum.

“Banyak dampak-dampak sosial lingkungan yang terjadi di tengah masyarakat Rengasdengklok, yang memang ini harus segera diselesaikan dan dicari solusinya,” ucapnya.

Ia berharap ada upaya untuk menyelesaikan persoalan relokasi ini dengan duduk bersama dalam sebuah forum komunikasi, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara Komisi II DPRD dengan seluruh stakeholder Pemkab Karawang yang terlibat dalam proses relokasi pasar Rengasdengklok.

“Dengan menghadirkan para pedagang, baik pedagang di Pasar Proklamasi dan pedagang yang masih berdagang di luar pasar Proklamasi beserta pengelola Pasar Proklamasi, tentunya untuk mencari solusi bersama-sama,” tambahnya.

Sebelumnya, diberitakan oleh di beberapa media online bahwa relokasi pasar Rengasdengklok oleh Pemerintah Kabupaten Karawang beberapa waktu silam dianggap belum tuntas oleh sejumlah kalangan, sehingga sangat berdampak terhadap masyarakat Rengasdengklok.

Ketua Komisi II DPRD Karawang, Dedi Rustandi, memastikan pihaknya turun langsung untuk memeriksa kondisi masyarakat pedagang di Rengasdengklok pasca relokasi pasar Rengasdengklok lama ke Pasar Proklamasi.

“Nanti secara khusus, Komisi II akan coba memastikan situasi di lapangan seperti apa, untuk memastikan juga apa yang sebenarnya terjadi di lapangan (Rengasdengklok-red),” ujarnya. (Red)

JIB | Kabupaten Karawang – Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 2024, Perangkat Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, bersama warga masyarakat setempat, menggelar kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) pada Jum’at (02/08/24).

Kegiatan tersebut dilakukan dengan membersihkan rumput di bahu jalan poros desa dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman. Selain itu dilanjutkan bersih – bersih rumput di saluran pembuangan agar air mengalir lancar hingga tidak akan mengakibatkan banjir ketika musim hujan tiba.

PJS Kepala Desa Karyamulya, H. Mamat Rahmat, SE, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan untuk menyambut HUT RI serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Jumsih ini bukan hanya untuk menyambut peringatan 17 Agustus, tetapi juga untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih dan asri setiap hari. Kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat gotong royong di masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, salah satu warga yang turut berpartisipasi, H. Daih, mengungkapkan kebanggaannya bisa terlibat dalam kegiatan ini. “Saya sangat senang bisa ikut serta dalam Jumsih. Ini adalah kesempatan bagus untuk berkumpul dan bekerja sama dengan tetangga, sekaligus menjaga lingkungan kita tetap bersih,” katanya.

Kegiatan Jumsih ini mendapatkan respon positif dari warga masyarakat Desa Karyamulya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Mereka berharap kegiatan jumsih di pertahankan dalam pelaksanaannya, hal ini dapat menjaga keindahan dan kebersihan desa. (Ey/Red)