JIB | Kabupaten Bekasi — Aroma dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa kembali menyeruak di Kabupaten Bekasi. Kali ini, Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, menjadi sorotan tajam Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI). Organisasi masyarakat tersebut secara terbuka mendesak Inspektorat Kabupaten Bekasi dan instansi pengawas lainnya untuk segera mengaudit secara investigatif realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2025 yang dinilai sarat kejanggalan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Desa Sukaringin tercatat menerima Dana Desa sebesar Rp 975.759.000 yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa. Ironisnya, sebagian anggaran yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan peningkatan produksi peternakan justru dinilai hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata.

Dua pos anggaran yang disorot tajam DPP GMI yakni pengadaan alat produksi dan pengolahan peternakan, pembangunan kandang, serta sarana pendukung lainnya masing-masing senilai Rp 77.580.000 dan Rp 40.000.000. Total anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi di lapangan.

“Kami turun langsung ke lapangan. Faktanya, program ketahanan pangan itu tidak berdampak apa pun. Tidak ada peningkatan ekonomi warga, tidak ada keberlanjutan usaha, yang ada hanya anggaran besar yang lenyap tanpa jejak manfaat,” ujar Asep Saipulloh Sekertaris Umum DPP GMI dengan nada keras, Minggu (14/12/2025).

DPP GMI menegaskan, ketahanan pangan yang menyerap anggaran ratusan juta rupiah tersebut diduga kuat tidak dilaksanakan sesuai regulasi, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Program yang seharusnya menjadi penopang ekonomi warga justru dinilai sekadar proyek formalitas.

Tekanan publik semakin menguat ketika pada tahun 2025 Desa Sukaringin kembali menerima Dana Desa sebesar Rp 1.064.635.000. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen atau Rp 212.927.000 dialokasikan dan dikelola oleh BUMDes. Namun, hingga kini jenis usaha BUMDes tersebut tidak jelas arahnya, minim keterbukaan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sosial kepada masyarakat.

“Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ketika dana ratusan juta dikelola BUMDes tapi warga tidak tahu usaha apa yang dijalankan dan tidak merasakan manfaatnya, maka patut diduga ada sesuatu yang disembunyikan,” tegas DPP GMI.

Lebih jauh, DPP GMI menyebut kondisi ini sebagai pengkhianatan terhadap amanat Dana Desa, yang seharusnya mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, bukan menjadi ladang kepentingan segelintir pihak.

“Jika Inspektorat diam, maka publik patut curiga. Kami menuntut audit total, bukan audit formalitas. Bila ditemukan unsur pidana, kami mendorong agar kasus ini dilimpahkan ke aparat penegak hukum,” kecamnya.

DPP GMI memastikan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap semata. Organisasi ini menyatakan siap melaporkan dugaan penyimpangan tersebut secara resmi ke Inspektorat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga aparat penegak hukum, dengan laporan yang telah diperkuat bukti-bukti lapangan.

“Bukti sudah kami kantongi. Tinggal kemauan aparat untuk bertindak. Jangan sampai uang negara habis, masyarakat tetap miskin, dan pelaku bebas tanpa sentuhan hukum,” tutup DPP GMI.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Sukaringin dan pengelola BUMDes belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas tudingan keras tersebut. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi — Pada Jum’at (12/12/2025), sikap bungkam Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi atas berbagai kabar miring yang menyeret namanya memicu reaksi keras dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI). Organisasi masyarakat tersebut secara terbuka mendesak Bupati Bekasi untuk mencopot Kepala DPMD yang dinilai tidak proporsional dalam menjalankan tugasnya.

Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui pesan WhatsApp kepada Kepala DPMD tak mendapat respons. Diamnya pejabat tersebut dinilai semakin menguatkan dugaan adanya persoalan serius di internal birokrasi, terutama terkait rumor keterlibatan dirinya dalam sejumlah kebijakan yang ditengarai bermasalah.

Sekertaris Umum Organisasi Masyarakat (Ormas DPP GMI(, Asep Saipulloh, menilai sikap bungkam itu menunjukkan buruknya transparansi seorang pejabat publik yang memegang kendali penting dalam urusan pemerintahan desa.

“Seorang kepala dinas yang mengurusi desa seharusnya terbuka dan bertanggung jawab, bukan malah bungkam. Diamnya Kadis DPMD bukan hanya mencederai transparansi, tapi juga mempertebal dugaan adanya masalah dalam tubuh birokrasi,” tegasnya.

DPP GMI menyebut posisi Kepala DPMD strategis dan tidak boleh ditempati oleh sosok yang dinilai enggan memberikan klarifikasi ketika publik membutuhkan kepastian informasi. Mereka menilai hal itu sebagai sinyal bahwa Kadis tersebut tidak layak memegang jabatan yang menuntut integritas tinggi.

“Jika seorang pejabat publik tidak mampu memberikan keterangan sederhana saat dimintai klarifikasi, bagaimana ia bisa dipercaya mengelola urusan desa se-Kabupaten Bekasi? Kami meminta Bupati Bekasi segera mengevaluasi dan bila perlu mencopotnya,” lanjutnya.

Menurut DPP GMI, ketertutupan informasi semacam ini berpotensi menghambat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dapat berbuntut pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Jangan sampai birokrasi dibiarkan berjalan tanpa kontrol. Bupati harus ambil sikap tegas demi menjaga marwah pemerintahan,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala DPMD Kabupaten Bekasi masih belum memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan yang dilayangkan kepadanya. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi — Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi. Pasalnya, di sejumlah desa yang telah menerima Dana Desa tahap dua tahun 2025, tidak terlihat adanya kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Ormas DPP GMI menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kelalaian pengawasan, mengingat anggaran dari pemerintah pusat seharusnya segera direalisasikan untuk kepentingan warga desa.

Sekertaris Umum Ormas DPP GMI, Asep Saipulloh, tak menutupi kekesalannya. “Ini sudah kelewatan. Dana desa sudah cair, tapi banyak desa seperti tidak bergerak sama sekali. Kepala DPMD seolah tutup mata. Ini kelalaian serius dan tidak bisa dibiarkan,” tegasnya, Kamis (11/12/2025).

Ia juga menambahkan bahwa diamnya DPMD hanya akan membuka peluang penyimpangan di tingkat desa.

“Kalau pembinaan dan pengawasan tidak berjalan, itu sama saja membiarkan potensi penyalahgunaan. Kepala DPMD harus berani menegur dan memerintahkan desa untuk segera merealisasikan kegiatan. Bukan malah membiarkan situasi seperti ini,” ujarnya.

DPP GMI menegaskan bahwa anggaran Dana Desa bukan sekadar formalitas pencairan, tetapi menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan dan pemberdayaan.

“Dana ini dari negara, uang rakyat. Ketika tidak digunakan semestinya, yang dirugikan adalah masyarakat desa. Dan ketika DPMD tidak bertindak, itu menunjukkan lemahnya kepemimpinan,” lanjutnya.

Atas kondisi tersebut, Asep Saipulloh Sekertaris Umum Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (Ormas DPP GMI) mendesak Bupati Bekasi untuk segera mengambil sikap.

“Kami minta Bupati Bekasi turun langsung. Jika Kepala DPMD tidak mampu mengawasi, Bupati harus mengevaluasi dan memberikan tindakan tegas. Jangan sampai persoalan ini menjadi bom waktu di lapangan,” ungkapnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak DPMD Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik keras DPP GMI tersebut. (Red)