JIB | Karawang – Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tanjungbungin, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Junaedi, menegaskan komitmennya untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan perekonomian serta pelayanan publik yang optimal.

Dalam menjalankan tugas pengabdiannya sebagai Pj. Kepala Desa, Junaedi menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah desa adalah menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, baik dalam aspek pembangunan, ekonomi, maupun pelayanan administrasi.

“Tujuan utama kami adalah bagaimana masyarakat Desa Tanjungbungin bisa semakin maju dan sejahtera. Itu dimulai dari peningkatan ekonomi warga dan pelayanan desa yang cepat, transparan, serta optimal,” ujar Junaedi, Kamis (15/1/2026).

Ia menambahkan, pemerintah desa berupaya membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, mulai dari lembaga desa, tokoh masyarakat, hingga pemuda, agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

“Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Aparatur desa kami dorong untuk bekerja profesional dan responsif, karena pelayanan yang baik adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,” tegasnya.

Menurut Junaedi, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari tumbuhnya kemandirian ekonomi warga serta kemudahan akses pelayanan publik di tingkat desa.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Desa Tanjungbungin diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemajuan desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Red/Ey)

JIB | Bekasi – Pemerintah Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2026 sebagai bagian integral dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor Desa Sukadaya dengan melibatkan unsur pemerintahan desa, lembaga desa, serta perwakilan masyarakat.

Musrenbangdes menjadi forum resmi yang strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan arah dan prioritas pembangunan desa secara terencana, terukur, dan berkesinambungan. Dalam forum tersebut, berbagai usulan pembangunan dibahas secara komprehensif, meliputi sektor infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pemberdayaan dan ekonomi masyarakat desa.

Kepala Desa Sukadaya, Sartija Arizona, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbangdes memiliki peran penting dalam memastikan keselarasan antara kebutuhan masyarakat desa dan kebijakan pembangunan daerah.

“Musrenbangdes merupakan instrumen perencanaan yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Setiap usulan yang disampaikan akan dikaji secara objektif dan disusun berdasarkan skala prioritas untuk diusulkan dalam RKPD Tahun 2027,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

Ia menambahkan bahwa sinergi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar perencanaan pembangunan desa dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukadaya menilai Musrenbangdes sebagai wujud tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Forum ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam membangun perencanaan yang inklusif. Harapannya, usulan prioritas yang telah disepakati dapat diakomodasi dalam RKPD 2027 dan direalisasikan secara optimal,” tuturnya.

Musrenbangdes 2026 Desa Sukadaya ditutup dengan penetapan dan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan usulan prioritas pembangunan desa yang selanjutnya akan dibawa ke tahapan Musrenbang di tingkat Kecamatan Sukawangi. (Red)

JIB | Karawang – Kabar miring yang menuding Sekretaris Desa (Sekdes) Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, melakukan rangkap jabatan akhirnya ditepis secara tegas. Sekdes menilai isu tersebut tidak berdasar dan menyesatkan, karena fakta yang terjadi hanyalah penggantian sementara dalam rentang waktu terbatas.

Sekdes Tanjungpakis menegaskan, dirinya tidak pernah menjabat rangkap secara permanen, melainkan hanya mengisi kekosongan sementara jabatan Bendahara Desa pada periode Juni hingga Desember 2025 demi menjaga kelangsungan administrasi pemerintahan desa.

“Saya tegaskan, itu bukan rangkap jabatan. Saya hanya menggantikan sementara bendahara desa dari bulan Juni sampai Desember 2025. Itu pun karena bendahara sebelumnya telah memberikan rekomendasi dan kondisi desa tidak memungkinkan terjadi kekosongan pengelolaan keuangan,” tegas Sekdes Tanjungpakis saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2026).

Ia menyebut, penggantian sementara tersebut dilakukan sesuai kebutuhan dan situasi darurat administrasi, bukan atas kepentingan pribadi atau pelanggaran aturan sebagaimana yang ditudingkan.

“Kalau dibilang rangkap jabatan, itu keliru dan tidak fair. Penggantian itu sifatnya sementara, ada batas waktunya, dan dilakukan demi kepentingan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Sekdes juga menekankan bahwa saat ini tidak ada lagi pengisian jabatan ganda di Pemerintah Desa Tanjungpakis. Pemerintah desa, kata dia, kini tengah mempersiapkan penunjukan Bendahara Desa definitif agar struktur pemerintahan berjalan normal dan sesuai ketentuan.

“Saat ini pemerintah desa sedang mempersiapkan bendahara definitif. Jadi isu seolah-olah saya masih rangkap jabatan itu tidak benar dan patut diluruskan,” tandasnya.

Ia pun berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh dan mengimbau semua pihak untuk mengedepankan klarifikasi sebelum menyebarkan tudingan yang dapat mencederai nama baik aparatur desa. (Red)

JIB | Karawang – Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Karawang menyebabkan halaman Kantor Kecamatan Batujaya terendam banjir hingga hampir setinggi lutut orang dewasa, Selasa (13/1/2026). Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas pelayanan masyarakat serta merendam aula kantor kecamatan yang biasa digunakan untuk rapat minggon.

Pantauan di lokasi menunjukkan genangan air menutup hampir seluruh halaman kantor, sehingga menyulitkan akses keluar-masuk pegawai maupun warga yang hendak mengurus keperluan administrasi. Tidak hanya halaman, air juga masuk ke dalam aula Kantor Kecamatan Batujaya yang selama ini menjadi pusat berbagai kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.

Sekretaris Camat Batujaya, Candrawan, mengatakan bahwa banjir tersebut membuat pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal.

“Setelah hujan deras, air naik cukup cepat dan menggenangi halaman kantor hampir setinggi lutut orang dewasa. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat sedikit terhambat,” ujarnya kepada JIB, Selasa (13/1/2026).

Ia juga menyoroti genangan air yang merendam aula rapat minggon dan dinilai mengganggu roda pemerintahan kecamatan.

“Aula yang biasa digunakan untuk rapat minggon juga ikut tergenang. Ini tentu mengganggu agenda rutin kecamatan dan berpotensi merusak fasilitas kantor jika terus berulang,” tambahnya.

Sementara itu, sejumlah warga yang datang ke Kantor Kecamatan Batujaya mengaku harus ekstra berhati-hati saat melintasi genangan air. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan.

“Kalau hujan deras, kantor kecamatan hampir selalu kebanjiran. Kami berharap ada solusi jangka panjang supaya pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan tidak terus terganggu,” kata seorang warga yang hendak mengurus pembuatan KTP.

Hingga berita ini diturunkan, genangan air masih terlihat di sejumlah titik lingkungan Kantor Kecamatan Batujaya sambil menunggu air surut serta penanganan lebih lanjut dari instansi terkait. (Red)

JIB | Karawang – Polemik pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang digelar pada akhir Desember 2025, dipastikan akan berujung pada langkah hukum. Dugaan kecurangan dalam proses Pilkades tersebut kini tengah dipersiapkan untuk diajukan melalui gugatan resmi ke Pengadilan Negeri (PN) Karawang.

Sejumlah tokoh masyarakat Tanjungmekar menilai pelaksanaan Pilkades sarat kejanggalan dan tidak berjalan sesuai prinsip demokrasi desa yang jujur, adil, dan transparan. Sorotan tajam diarahkan pada dugaan keterlibatan Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Pakisjaya yang dinilai telah melampaui kewenangan dan masuk terlalu jauh dalam tahapan serta dinamika Pilkades.

“Sejak awal kami sudah mencium adanya kejanggalan. Dugaan keterlibatan oknum Kasipem ini bukan isu yang muncul tiba-tiba, tetapi sudah kami sampaikan langsung kepada Bupati Karawang sesaat setelah pemungutan suara selesai,” ujar salah satu tokoh masyarakat Tanjungmekar yang namanya enggan disebutkan, kepada awak media, Jumat (9/1/2026).

Ia menegaskan, aparatur kecamatan semestinya bersikap netral, profesional, dan patuh pada regulasi. Menurutnya, peran kecamatan sebatas pengawasan dan fasilitasi, bukan terlibat aktif hingga memunculkan dugaan keberpihakan terhadap salah satu calon kepala desa.

“Jika aparatur pemerintah sampai diduga mengarahkan atau mempengaruhi jalannya Pilkades, itu jelas mencederai demokrasi desa. Ini persoalan serius karena menyangkut legitimasi hasil Pilkades dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa langkah hukum yang akan ditempuh merupakan upaya konstitusional warga untuk mencari keadilan dan kepastian hukum atas dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Kami tidak ingin membuat kegaduhan. Namun kami juga tidak bisa diam ketika demokrasi di desa kami diduga dimainkan. Langkah hukum ini adalah pintu pembuktian. Kami berharap semua pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, tanpa pandang jabatan,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pakisjaya maupun Pemerintah Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Masyarakat kini menanti sikap tegas dan transparan dari Bupati Karawang guna menjaga marwah demokrasi desa serta memulihkan kepercayaan publik terhadap proses Pilkades. (Red)

JIB | Karawang – H. Hery Herdiana, ST yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, kini resmi menempati jabatan baru sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang.

Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 31 Desember 2025, sebagai bagian dari rotasi dan penyegaran jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Dalam menjalankan tugas barunya, H. Hery Herdiana, ST menegaskan komitmennya untuk terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak terkait, khususnya dalam upaya memajukan sektor pendidikan non formal dan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Karawang.

“Sebagai pejabat yang baru dilantik, saya akan selalu berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, baik internal maupun eksternal, agar pengelolaan pendidikan non formal dan kesetaraan di Karawang bisa lebih maju dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya kepada jurnalindonesiabaru.com, Kamis (1/1/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan non formal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau pendidikan formal.

“Pendidikan non formal dan kesetaraan adalah bagian penting dalam menciptakan SDM yang unggul. Untuk itu, sinergi dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan agar program-program yang ada dapat berjalan maksimal,” tambahnya.

Dengan pengalaman birokrasi yang dimiliki, diharapkan H. Hery Herdiana, ST mampu membawa inovasi serta peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendidikan non formal dan kesetaraan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. (Ey)

JIB | Karawang – Pemerintah Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh masyarakat. Memasuki tahun baru, Pemerintah Desa Kertasari menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan di berbagai sektor, serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan sepanjang tahun 2026.

Sekretaris Desa Kertasari, Harry, mengatakan bahwa Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah desa untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Kami mengucapkan selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh masyarakat Desa Kertasari. Di tahun ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat pembangunan di berbagai sektor, serta meningkatkan perekonomian warga,” ujarnya, Rabu (31/12/2025).

Menurutnya, peningkatan pelayanan publik akan menjadi prioritas utama, disertai dengan percepatan pembangunan infrastruktur desa, penguatan sektor pertanian dan UMKM, serta program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pendapatan warga.

“Pelayanan yang maksimal harus diiringi pembangunan yang merata dan penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah desa akan fokus mendorong program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga,” tegasnya.

Harry juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan berperan aktif dalam mendukung program pemerintah desa agar seluruh rencana pembangunan dapat berjalan optimal.

“Dengan kebersamaan dan dukungan masyarakat, kami optimistis Desa Kertasari dapat tumbuh menjadi desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera di tahun 2026,” pungkasnya.

Dengan semangat Tahun Baru 2026, Pemerintah Desa Kertasari optimistis mampu menjalankan roda pemerintahan secara lebih profesional serta menghadirkan pelayanan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (Sul/Ey)