JIB | Kabupaten Bekasi, – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mengungkap sejumlah temuan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di beberapa sekolah tingkat dasar (SD), menengah pertama (SMP), menengah atas (SMA), serta sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sederajat.
Dugaan kuat menyebutkan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), khususnya pada item pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun 2022 – 2023.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saepullah S.Pd.I, menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dari pihak terkait, terutama pengawas BOS, menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyelewengan ini.
“Kami menemukan banyak kejanggalan dalam laporan penggunaan dana BOS, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana. Lemahnya pengawasan membuat pelanggaran ini bisa berlangsung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asep Saepullah menjelaskan bahwa temuan ini berdasarkan investigasi yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir di berbagai daerah.
“Kami telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mengindikasikan adanya penyimpangan. Kami berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki sistem pengawasan dan mencegah kerugian negara yang lebih besar,” tambahnya.
Temuan ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk orang tua murid dan pemerhati pendidikan. Banyak yang mengecam tindakan penyimpangan ini dan mendesak adanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Dana BOS seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah, bukan diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata seorang orangtua siswa yang enggan disebut namanya.
Dengan adanya temuan ini, diharapkan pengelolaan dana BOS di masa mendatang bisa lebih transparan dan akuntabel, serta benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. (Red)