JIB | Kabupaten Bekasi, – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi telah merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk berbagai kegiatan. Salah satu alokasi anggaran tersebut adalah pengadaan kendaraan baktor roda tiga untuk bank sampah senilai Rp. 1.140.000.000 serta pengadaan kendaraan baktor roda tiga lainnya dengan anggaran Rp. 960.000.000.
Namun, Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mencurigai adanya dugaan ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan kondisi fisik di lapangan. Berdasarkan hasil investigasi mereka, ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran oleh DLH Kabupaten Bekasi.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tersebut hingga tuntas.
“Kami menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah anggaran yang telah dicairkan dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, kami mendesak aparat berwenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut agar tidak ada praktik korupsi yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPP GMI juga menekankan pentingnya transparansi dari DLH Kabupaten Bekasi terkait penggunaan dana tersebut agar publik mendapatkan kejelasan mengenai realisasi proyek yang dibiayai oleh APBD.
“Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pemerintah wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran adalah hal yang mutlak demi mencegah penyalahgunaan keuangan negara,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan yang disampaikan oleh DPP GMI. (Red)
