JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) akan melaporkan dugaan penyelewengan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2024 di beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Bekasi.
Selain itu, DPP GMI juga menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi yang dialokasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk berbagai pengadaan barang di beberapa SMPN.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi mendalam dan menemukan indikasi yang cukup kuat terkait dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana BOS dan APBD untuk membantu kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.
“Kami telah mengumpulkan berbagai temuan yang signifikan terkait penggunaan Dana BOS dan APBD di Kabupaten Bekasi. Ada indikasi ketidaksesuaian dalam berbagai item pengelolaan yang dapat merugikan dunia pendidikan. Oleh karena itu, kami akan segera melaporkan temuan ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH),” ujarnya.
Sekum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan.
“Kami tidak ingin ada penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kami akan terus mengawasi dan mengawal proses hukum yang berjalan,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi terkait dugaan tersebut. Namun, DPP GMI berharap agar pihak berwenang segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan tidak adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan di daerah tersebut. (Red)
