JIB | Karawang,- Hari Buruh Internasional atau May Day jatuh pada 1 Mei dan diperingati setiap tahunnya. Bertepatan dengan perayaan tersebut hari ini, Senin (01/05/23), Hari Buruh Internasional 2023 memiliki tema tersendiri.

Dikutip dari laman International Labour Organization (ILO), Senin (01/05/23), tema Hari Buruh Internasional 2023 adalah World Day for Safety and Health at Work 2023 atau Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia 2023. Lingkungan kerja yang aman dan sehat merupakan prinsip dasar dan hak di tempat kerja.

Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Karawang, Syuhada Wisastra, A.Md., CHRM., Dalam siaran pers nya, menyatakan bahwa Buruh adalah salah satu elemen penting di tubuh bangsa ini , yang banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan Negara.

“Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegas Syuhada.

“Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, buruh mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dimana bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan buruh tersebut, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan buruh dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,” tuturnya.

“Perlindungan terhadap buruh dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia Usaha,” ujarnya.

“Namun permasalahan yang dihadapi di kabupaten Karawang khususnya sampai saat ini adalah masih banyaknya penduduk usia kerja (produktif) yang belum atau tidak memiliki pekerjaan sehingga tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap pembangunan Karawang yang adil dan pengaruh lingkungan karena banyaknya pengangguran. Mengingat buruh merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan Indonesia,” ungkapnya.

Lanjutnya mengatakan, Kabupaten Karawang dulunya terkenal sebagai daerah penghasil pertanian (Beras-red) terbesar se Jabar. Namun, kini Kabupaten Karawang juga dikenal kota Industri, karena ada ratusan bahkan ribuan industri berdiri di Karawang.

“Sangat miris sebagai daerah Industri, tetapi tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang masih tinggi dari total jumlah penduduk Karawang yang sudah hampir mencapai 3 juta jiwa,” jelasnya.

Menurutnya, permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten karawang, tentunya menjadi PR besar bagi Pemerintah Kabupaten Karawang. Ketua IWO Indonesia DPD Karawang yang juga berpengalaman dibidang Human Resource Management (HRD) mengatakan.

“Sampai saat ini slogan Karawang sebagai kota Industri belum mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran, padahal di Kabupaten Karawang ada ratusan bahkan ribuan industri. Sebagai daerah Industri ternyata tidak sejalan dengan tingkat pengangguran, jadi masalah pengangguran akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Karawang yang harus diselesaikan oleh pemerintah, dan saya berharap pemerintahan Karawang harus lebih serius menangani permasalahan Karawang terutama soal pengangguran,” imbuhnya.

Lebih lanjut mengatakan, memang bila dilihat UMK (Upah Minimum Kabuapten) se jabar, UMK Karawang sampai saat ini masih yang tertinggi yaitu hampir mencapai 5 juta per bulan. Sehingga tidaklah mengherankan kalau kaum milenial/ pemuda Karawang ingin bekerja di industri. Namun, persoalannya tidak semua industri di Karawang dapat menampung untuk dapat bekerja.

Peluang apa yang dapat diciptakan untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Karawang, itulah tanggungjawab Pemerintah Karawang yang harus fokus dan bekerjasama dengan semua pihak menangani hal ini,” pungkasnya. (HR – EY)

JIB | Karawang, – Ketua DPC LSM Lidik Karawang, menduga tim verifikasi dan verifikator Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, dalam melakukan monev realisasi dana desa tahun 2022 untuk program ketahanan pangan dalam pengembangan budidaya ikan dan hewani tidak sesuai peranannya, Senin (01/05/23).

Suhanta sebagai Ketua DPC LSM Lidik Karawang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dengan akan menindak lanjut adanya temuan di beberapa desa di wilayah Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, terkait realisasi program ketahanan pangan yang dibiayai dana desa 2022.

“Temuan sesuai data data yang sudah kami kumpulkan, dengan adanya dugaan penyelewengan akibat lemahnya pengawasan, dan selanjutnya akan kami tindak lanjut secara resmi ke ranah hukum, hal ini kaitan dengan kinerja pihak verifikasi dan verifikator,” tegasnya.

Menurutnya, pihak verifikasi dan verifikator tingkat Kecamatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dengan pengawasan harus profesional, sehingga beberapa Pemdes dalam pelaksanaannya untuk program ketahanan pangan agar sesuai dengan aturan.

“Pihak terkait tingkat Kecamatan seharusnya bekerja sesuai aturan, ketika ada ketimpangan harus bertindak sesuai prosedur yang berlaku atas undang undang yang telah mengatur regulasi terkait program ketahanan pangan,” ucapnya.

Lanjutnya, Suhanta Sebagai Ketua DPC LSM Lidik Karawang, mengatakan bahwa dirinya tidak main main atas adanya temuan regulasi pelaksanaan program ketahanan pangan untuk pengembangan budidaya ikan dan hewani yang telah dianggap tidak sesuai Permendes Republik Indonesia.

“Kita sudah lengkapi data datanya, dan selanjutnya tetap akan melaporkan ke pihak terkait agar kedepannya dalam pelaksanaannya program ketahanan pangan untuk pengembangan budidaya ikan dan hewani sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya. (HR – EY)

JIB | Karawang, – Warga masyarakat Dusun Krajan RT 01/0, mengapresiasi atas kinerja Pemdes Jayamakmur Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang, dengan adanya realisasi pembangunan rabat beton atau cor beton untuk jalan lingkungan yang dibiayai dana desa tahap pertama tahun 2023, Minggu (30/04/23).

Dengan adanya pembangunan jalan lingkungan di Dusun nya, Nawi sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa sangat mengapresiasi terhadap Pemdes Jayakarta atas kinerjanya, karena selama ini jalan tersebut sangat diidam idamkan oleh warga sekitar adanya perbaikan.

“Alhamdulillah jalan yang rusak bertahun tahun kini bisa digunakan atas setelah dibangunnya oleh Pemerintah Desa Jayamakmur dengan menggunakan biaya dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat melalui kementerian desa,” terangnya.

Menurutnya dengan dibangunnya jalan lingkungan yang di cor beton di pertengahan perkampungan dapat dijadikan akses jalan bagi warga sekitar, sehingga lebih dimudahkan mengunakan kendaraannya untuk mengangkut hasil panennya.

“Mayoritas warga sekitar di Dusun Krajan Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang, mayoritas petani dan pedang. Pentingnya jalan lingkungan di cor beton dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat sekitar,” ujarnya.

Sama dengan halnya dikatakan Nawi, Enap mengataka dengan dibangunnya jalan lingkungan dengan secara di cor beton sangat bahagia, karena menurut nya selama ini jalan lingkyngan rusak ketika di musim hujan tiba susah untuk di lalui oleh warga sekitar.

“Jalan kingkungan yang dulunya nampak rusak, namun sekarang alhamdulilah sudah selesai di bangun oleh Pemerintah Desa Jayamakmur, kami dan warga sekitar mengucapkan terimakasih terhadap Pemdes,” pungkasnya. (HR – EY)

JIB | Karawang, – Dengan Viralnya kabar yang miring adanya dugaan Program Ketahanan Pangan di setiap Desa Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, yang dikelola oleh seseorang melainkan bukan kelompok dari masyarakat. Hal tersebut Ketua DPC LSM Lidik Karawang, meminta instansi terkait agar bertindak tegas selama menjalankan tugasnya dengan sesuai tupoksinya, Minggu (30/04/23).

Suhanta, sebagai Ketua DPC LSM Lidik Karawang, mengatakan dengan Viralnya Program Ketahanan Pangan yang diperuntukkan budidaya ikan dan ternak entong adanya dugaan dikelola bukan oleh kelompok, pihaknya meminta agar instansi terkait bertindak tegas, sesuai aturan undang – undang Permendes.

“Saya meminta kepada instansi terkait agar dalam menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya, janganlah melakukan pendampingan dan (monev) hanya sebatas diatas meja saja, harus bersentuhan langsung yang mengelola perorangan apa kelompok yang terdiri dari masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, Program Ketahanan Pangan yang di Gadang Gadang Pemerintah Pusat Kementerian Desa dengan untuk jenis usaha perikanan dapat dilakukan di kolam baik kolam air tenang maupun kolam air deras, keramba jaring apung (danau dan laut) tambak, di sawah bersama sama padi,” ujarnya.

Lanjutnya mengatakan, bahwa dalam peraturan sudah dituangkan dalam Permendes PDTT No 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022, dan Pedoman Ketahanan Pangan No 82 Tahun 2022, dan juga telah diatur Permendes PDTT No 8 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, harus sesuai.

“Dengan tidak mengacu Permendes dalam pelaksanaannya terindikasi pihak instansi terkait menjalankan tugasnya tidak profesional, pasalnya tidak adanya peraturan yang diterapkan sehingga di beberapa desa yang menjadi pengelola hanyalah perorangan,” ujarnya.

“Dengan tidak adanya penunjukan kelompok terdiri dari masyarakat oleh Pemerintah Desa, dan hanya dikelola perorangan itu sudah jelas menyalahi aturan yang di berlakukan oleh Permendes. Dan ini semua dari pihak Kami pun sudah mengantongi data data setiap desanya yang akan selanjutnya akan di dorong keranah hukum,” pungkasnya. (HR – EY)

JIB | Karawang, – Program ketahanan pangan di Desa – Desa wilayah Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, diduga dengan dikelola bukan kelompok yang terdiri dari masyarakat, hal tersebut akibat lemahnya pengawasan dari instansi terkait, Minggu (30/04/23).

Hasil pantauan jurnalindonesiabaru.com, dari beberapa Desa di Wilayah Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, yang merealisasikan Dana Desa tahun 2022, untuk program ketahanan pangan dengan budidaya ikan lele dan patin.

Hal tersebut, diduga tidak dikelola oleh kelompok melainkan perorangan dengan tujuan untuk meraup keuntungan pribadi, dan selebihnya hasil dari kroscek dilapangan di kolam kolam nampak tidak ada riak dalam air berisikan ikan lele maupun patin.

Sedangkan program ketahanan pangan dalam tujuannya untuk peningkatan perikanan budidaya agar dapat dijadikan salah satu pilar ketahanan pangan, meningat volume produksi yang meningkat setiap tahunnya.

Selain budidaya ikan, program ketahanan pangan yang dibiayai Dana Desa Tahun 2022 disalah satu Desa diperuntukkan ternak entog. Ternak entog ini terindikasi dikelola oleh seseorang, melainkan bukan kelompok yang terdiri masyarakat.

Hal ini semua tentunya perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh instansi terkait, pasalnya khawatir adanya dugaan penyimpangan dengan untuk meraup suatu keuntungan yang dilakukan oleh pihak bersangkutan. (HR – EY)

JIB | Karawang, – Nampak kondisi jalan lingkungan sudah bertahun tahun tidak adanya perbaikan, Warga sekitar Dusun Krajan RT 01/01 Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang, menganggap telah di marjinalkan oleh pihak Pemerintah Desa, Jum’at (28/04/23).

Dikatakan, seorang warga sekitar (NW) bahwa dirinya sangat merasa kecewa terhadap pihak Pemerintah Desa atas tidak adanya pembangunan untuk perbaikan jalan lingkungan di Dusun Krajan Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakerta, yang nampak sudah bertahun tahun tidak ada perbaikan.

“Saya sangat kecewa terhadap pihak Pemerintahan, terutama pihak Pemerintah Desa yang seakan telah memarjinalkan Warga Dusun Krajan, dengan nampak tidak ada pembangunan untuk perbaikan jalan lingkungan ini,” ucapnya.

Lanjutnya, mengatakan bahkan untuk di Dusun Dusun lain di Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang, pembangunan untuk perbaikan jalan lingkungan kebanyakan sudah hampir merata dengan dilakukan secara cor beton.

“Di Dusun lain warga sudah dapat merasakan pambangun jalan lingkungan dengan secara di cor beton, namun di Dusun ini tetap seperti dahulu sehingga roda perekonomian pun terketinggalan, karena akses jalan belum memadai,” ujarnya.

Ditempat terpisah Enap, mengatakan bahwa dirinya sangat berharap dan meminta kepada pihak Pemerintah agar akses jalan lingkungan yang ada di kampungnya dapat segera dilakukan pembanguan untuk perbaikan dengan dibangun secara di cor beton.

“Saya sangat berharap kepada pihak Pemerintah jangan hanya di Dusun yang lain saja yang jalannya sudah pada bagus, namun di Dusun kami ini kenapa jalan lingkungan masih seperti ini,” cetusnya. (HR -Ey)