JIB | Kabupaten Bekasi- Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan meminta para Kepala Desa di Kabupaten Bekasi agar memahami hukum dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Dani Ramdan mengatakan, kepala desa adalah pusat dari semua hal yang ada di desa. Semua persoalan di masyarakat akan bermuara kepada kepala desa, termasuk di dalamnya masalah hukum.

“Jadi seorang kepala desa itu, harus betul-betul paham hukum serta sadar hukum, karena mereka juga adalah penegak peraturan di tingkat desa, seperti menjaga Perdes dan yang lainnya,” kata Dani Ramdan, selasa (13/9).

Acara yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi tersebut diikuti oleh puluhan kepala desa dari empat kecamatan, Cikarang Utara, Karangbahagia, Kedungwaringin dan Pebayuran, dengan menghadirkan pembicara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Ricky Setiawan Anas.

Dani menjelaskan, untuk menjadi penjaga dan pengayom aturan hukum yang baik, para kepala desa perlu diberikan pemahaman dan pembinaan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para kades punya pemahaman hukum, sehingga bisa menjadi pengayom masyarakat dalam bidang hukum maupun bidang lainnya,” terangnya.

Menurut Dani, menjadi kepala desa sebagai pejabat negara, tentu banyak tantangan dan godaannya. Karena itu para kades harus menghindari hal-hal yang dapat menjerat mereka ke dalam permasalahan hukum.

“Ada tiga hal yang harus diwaspadai oleh para kepala desa dan aparat lainnya, yakni gratifikasi, suap dan pemerasan. Dan salah satu tugas kepala desa adalah membangun aparatur yang bebas KKN,” tandasnya (Bisri)

JIB | KABUPATEN BEKASI,- Dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tercoreng oleh para pemandu lagu di tempat hiburan malam. Di mana, mereka menggunakan seragam sekolah menengah atas (SMA) asyik berjoget di tempat hiburan malam hingga videonya pun viral di media sosial.

Terhadap aksi video viral ini Ulung Purnama,SH,MH. Mengecam pelaku usaha yang mengarahkan pemadu lagu menggunakan seragam Sekolah Mengengah Atas ditempat usahanya, meskipun dengan alasan apapun termasuk marketing usaha, karena penggunaan seragam sekolah digunakan secara terbatas, karena Seragam adalah seperangkat pakaian yang biasanya dikenakan secara bersamaan baik model, motif maupun jenis bahan yang sama, dan dikenakan oleh anggota suatu instansi atau organisasi dalam berpartisipasi pada instansi atau organisasi tersebut.

“Sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.” Ungkapnya.

Praktisi hukum Ulung Purnama,SH,MH mendorong Dinas Pendidikan Jawa Barat bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Bekasi untuk melalukan penyelidikan agar menemukan fakta-fakta kejadian secara akurat dan objektif mendapat penjelasan pihak tempat hiburan malam tersebut dan mengambil jalur hukum, karena sudah melecehkan dan mencemarkan nama baik anak-anak SMA dan Hal tersebut sudah melanggar dan merusak citra pelajar SMA, terutama di Kabupaten Bekasi.

“Karena terkait pengaturan Sekolah Menengah Atas diatur oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat, sudah sepatutnya secara bersama-sama melakukan investigasi secara akurat, apabila benar – benar seragam tersebut dipergunakan oleh para pemandu tempat hiburan malam, sewajarnya jalur hukum dapat digunakan, karena sudah melecehkan dan mencemarkan nama baik anak–anak SMA.” Jelasnya.

Masih kata Ulung Purnama,SH,MH sepakat dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat akan menyelidiki video viral para pelajar dugem degan menggunakan seragam sekolah SMA karena tidak selayaknya seragam SMA tersebut digunakan di tempat hiburan malam atau apakah anak seumuran SMA yang masih dibawah umur tentu saja pelaku usaha tersebut dapat dikenakan saksi Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Bagi Pelaku usaha perlu diperiksa ijin usahanya apakah sudah sesuai ketentuan perda karena tindakan tersebut dapat dikualifikasi melanggar Pasal 46 Perda 3 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan, dalam pengamatan praktisi hukum ada yang lebih dikhawatirkan efek yang terjadi yakni salah satu kampanye agar anak SMA bisa masuk diskotik tentu saja hal ini jangan sampai terjadi karena bisa merusak anak muda kabupaten bekasi”. Tutupny. (Red)

JIB | KABUPATEN BEKASI – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menetapkan (AR) sebagai tersangka Korupsi. AR sebagai Kades Cibuntu Kecamatan Cibitung terbukti telah penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan Pungutan Liar (Pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021.

Kasi Intelejen Kejari Kabupaten Bekasi Siwi Utomo mengatakan, pada hari Kamis (08/09/22) malam, Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menetapkan Sdr. AR selaku Kepala Desa Cibuntu sebagai Tersangka dan kemudian dilanjutkan dengan upaya penahanan terhadap Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kekuasaan Perangkat Desa Cibuntu atas permintaan sejumlah uang dalam program PTSL pada Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Tahun 2021.

Giat penangkapan ini merupakan salah satu komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam rangka mendukung Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Pemberantasan Mafia Tanah

“Penetapan Tersangka dan Penahanan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kekuasaan Perangkat Desa Cibuntu atas permintaan sejumlah uang dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Tahun 2021,”kata Kastel Kejari Kabupaten Bekasi Siwi Utomo dalam keterangan releasenya yang diterima jurnalindonesiabaru.com Senin (12/09/22).

Adapun sangkaan pasal terhadap tersangka adalah Primair Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Subsidair Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”pungkas Siwi.

Kronologis Pungli

Berdasarkan sosialisasi pihak Kantor ATR/BPN Kab bekasi di Kantor Desa Cibuntu, disampaikan bahwa : Desa Cibuntu mendapat program PTSL dengan target awalnya 5800 bidang dengan pemberkasan yaitu: fotokopi KTP, Copian Girik, AJB, Materai sebanyak 4 buah dengan biaya PTSL yang bisa dibebankan kepada warga pemohon sesuai SKB 3 menteri untuk wilayah jawa dan bali adalah Rp.150.000.

Namun Kepala Desa Cibuntu mengadakan pertemuan dengan para Kepala Dusun, Ketua RT dan RW serta Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintahan Desa Cibuntu di Jalan Rawa Banteng RT 01 RW 12 Dusun III tepatnya bekas PT WEBA membahas terkait alur berkas PTSL Desa Cibuntu dan biaya yang akan dikenakan kepada pemohon yang ingin mengajukan PTSL.

Pada pertemuan tersebut Kepala Desa AR menyampaikan instruksi terkait alur penyerahan berkas dan uang PTSL Desa Cibuntu serta menetapkan dan memerintahkan nilai pungutan /biaya pada PTSL Desa Cibuntu sebesar Rp 400.000 untuk dasar alas atas nama yang memohon, bagi yang belum atas nama pemohon tiap seratus meter sebesar Rp.1.500.000 ditambah Rp.400.000.

Jadi tiap seratus meter untuk yang alas haknya bukan atas nama pemohon, biayanya yaitu Rp.1.900.000. Kemudian untuk perangkat desa Cibuntu biaya berbeda yaitu tiap seratus meter sebesar Rp.1.000.000 ditambah Rp.400.000. Jadi tiap seratus meter untuk yang alas haknya bukan atas nama pemohon biayanya yaitu Rp.1.400.000 /bidang.

Namun untuk yang alas haknya atas nama pemohon untuk perangkat desa Cibuntu biaya PTSL tetap Rp.400.000/ bidang .

Sehingga dalam proses pengajuan permohonan PTSL, para Kepala Dusun, Ketua RT dan RW Desa Cibuntu memberitahukan dan meminta sejumlah biaya yang dibebankan kepada warga/pemohon PTSL Desa Cibuntu sebesar Rp 400.000/bidang untuk dasar alas atas nama yang memohon, jika yang belum atas nama pemohon tiap seratus meter sebesar Rp.1.500.000 ditambah Rp.400.000 perbidangnya.

Jadi tiap seratus meter untuk yang alas haknya bukan atas nama pemohon, biayanya yaitu Rp.1.900.000 dan juga persyaratan lain, selain biaya PTSL yang telah ditetapkan oleh kepala Desa Cibuntu, AR.

Berdasarkan penetapan pungutan biaya-biaya dalam pelaksanaan PTSL Desa Cibuntu diperoleh hasil pungutan PTSL sebesar Rp 400.000 bidang untuk dasar alas hak atas nama yang memohon dengan hasil pungutan sejumlah Rp. 1.813.200.000,-

Biaya balik nama PTSL sebesar Rp. 1.500.000/100m²/sertipikat untuk dasar alas hak atas nama yang memohon (ada pergantian/peralihan nama), dengan total permohonan sertifikat pada Desa Cibuntu seluas 972.930 meter (nilai hasil pungutan masih dilakukan pendalaman).(red).

JIB | CIKARANG PUSAT – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menggelar acara Kongkow Bareng Insan Pers dan Perusahaan Media, di Guest House Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Jumat (09/09/2022).

Acara yang diikuti sekitar 150 awak media cetak, elektronik dan media online tersebut digelar oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi dalam rangka 100 Hari Kerja Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.

“Ya, acara Kongkow Bareng ini sebagai upaya memperkuat komunikasi, kemitraan dan silaturahmi antara pemerintah daerah dengan insan pers di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Dani Ramdan mengatakan, Pers merupakan mitra pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi pembangunan dan mengangkat permasalahan di tengah masyarakat. Pemberitaan media menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

“Rekan-rekan media di lapangan, mencatat aspirasi dan persoalan di tengah masyarakat, banyak diantaranya saya memperoleh informasi, selain dari jajaran perangkat daerah, kecamatan dan desa, juga dari wartawan,” ungkapnya.

Dalam acara kongkow santai tersebut, Dani Ramdan mengemukakan, dirinya telah melewati masa 100 hari kerja dengan terus melakukan percepatan program-program yang menjadi prioritas.

“Dari sisi anggaran, saya percepat pelaksanaannya, karena pada saat saya mulai memimpin di Kabupaten Bekasi, realisasi anggaran masih di angka 20 persen. Sekarang selama 3 bulan bertugas, meningkat ke angka 46 persen untuk serapan belanja. Sedangkan realisasi pendapatan, naik dari 20 persen menjadi 62 persen,” tuturnya.

Peningkatan realisasi anggaran tersebut menurutnya dapat dilihat melalui akselerasi kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur yang terus dikerjakan sesuai dengan masa pengerjaannya.

“Seperti gedung, baik sekolah maupun bangunan lain, sedang terus kita kawal tepat waktu, karena butuh waktu beberapa bulan. Adapun infrastruktur lain, sudah mulai kita tuntaskan, seperti program Rutilahu dan SPAL-DS, 2 minggu selesai,” lanjutnya.

Dani menyebutkan, ada juga program yang menuntut untuk segera diselesaikan meskipun di APBD tidak teralokasi, yang memang hasilnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Tidak ada di APBD-nya tetapi sangat mendesak. Misalnya jalan-jalan desa, yang menghubungkan antar kecamatan dan desa itu, beberapa kita selesaikan tanpa APBD karena memang di alokasi 2022 belum teranggarkan, tapi di lokasi sudah viral karena kerusakannya menimbulkan banyak kecelakaan, itu kita selesaikan,” ungkapnya.

Selanjutnya pada aspek sosial budaya, Pemkab Bekasi juga menjaring minat masyarakat melalui peringatan Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-72 dan HUT RI ke-77, dengan 14 agenda yang berbeda.

“Dengan partisipasi berbagai pihak, khususnya dunia usaha, ormas keagamaan, hampir 14 kegiatan yang sebagian besar bisa dilaksanakan tanpa APBD,” katanya.

Melewati 100 hari kerjanya ini, Dani Ramdan berkomitmen untuk terus bekerja secara optimal dan melakukan percepatan sesuai dengan program prioritas yang telah dicanangkan.

“Bagi saya, tidak ada hari libur, Sabtu Minggu pun kita dikerjakan, memenuhi undangan ataupun memonitor pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di lapangan,” tandasnya.

Acara Kongkow Bareng Insan Pers tersebut turut dihadiri Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, Kepala Inspektorat, MA Supratman, Plt Kepala Diskominfosantik, Ade Komarudin dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Ida Nuryadi. (AS)

JIB | CIKARANG UTARA – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengapresiasi dan mendukung PT Jababeka Infrastruktur yang mengembangkan konsep kawasan berorientasi trans atau Transit Oriented Development (TOD).

Hal itu disampaikan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, saat menghadiri penandatangan perjanjian kerjasama (PKS) dan Memorandum of Understanding (MoU) layanan Trans Jababeka di Hollywood Junction Jababeka Cikarang Utara, pada Selasa (6/9/2022).

“Ya kami mengapresiasi Jababeka Insfratruktur yang mengubah paradigma pembangunan kawasan, dengan tidak lagi berorentasi pada kendaraan pribadi, melainkan lebih menekankan pengembangan infrastruktur pejalan kaki maupun kendaraan umum (mass public transportation),” ujarnya.

Dani juga mengatakan, sekitar 3,8 juta penduduk di Kabupaten Bekasi sangat membutuhkan pergerakan angkutan umum yang masif.

“Dalam rangka mengurangi emisi bahan bakar dan juga mengurangi biaya perjalanan warga tiap harinya, terlebih dengan kenaikan harga BBM yang cukup memberikan dampak yang signifikan di kehidupan masyarakat, karena dengan naiknya harga BBM juga berimbas kepada naiknya harga bahan pokok dan juga lainnya,” ungkapnya.

Dani juga berharap dengan dilaksanakannya penandatanganan kerjasama ini, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban masyarakat.

“Kami juga berharap, PT Jababeka Infrastruktur dapat memberikan kenyamanan yang maksimal dan memaksimalkan grenn energy. Perubahan ini tentu saja bukan hanya mengenai sarana angkutan umum saja, namun juga konsep pembangunan kota yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, terutama bagi warga Kabupaten Bekasi, yang meliputi penataan integrasi antar moda transportasi,” ungkapnya.

Dani juga mengajak dan mendorong masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menggunakan Trans Jababeka sebagai sarana transportasi.

“Bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya yang berkegiatan di Jababeka atau dari kabupaten Bekasi ingin ke Jakarta, Blok M, bandara, Bandung, bahkan ke kota-kota di Jawa tengah, silahkan manfaat kan Trans Jababeka ini, fasilitasnya sangat nyaman dan terjangkau, dan aman pastinya,” ujarnya.

Acara tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Direktur Utama PT Graha Buana Cikarang, Direktur PT Jababeka Infrastruktur dan jajaran pimpinan manajemen dari moda transportasi yang ikut bekerjasama, yakni DAMRI, PPD, Primajasa, Swoop, Sinar Jaya dan Starvo. (Red)