JIB | Jakarta, – Penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) menjadi bukti bahwa program Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian, berhasil menciptakan ketahanan pangan nasional. Salah satunya dibuktikan dengan ketahanan lumbung beras sehingga tiga tahun tanpa impor beras umum.

“Dengan prestasi ini (penghargaan IRRI), artinya produksi beras nasional meningkat dan memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah seperti operasi pasar, tanggap darurat, bencana dan kebutuhan pemerintah lainnya,” kata Direktur Supply Chain & Pelayanan Publik Perum Bulog M. Suyanto ketika dihubungi, Selasa (16/8).

IRRI menyerahkan penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi kepada Pemerintah Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8).

Seiring capaian swasembada itu, dalam tiga tahun terakhir pemerintah tidak impor beras umum. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Maret, total luas panen di 2021 mencapai 10,41 juta hektare dan total produksi padi di tahun yang sama mencapai 54,42 juta ton gabah kering giling (GKG).

Tidak hanya itu, rata-rata produktivitas padi di Indonesia juga mengalami perbaikan. Produktivitas padi meningkat dari 5,13 ton per hektare di 2020 menjadi 5,23 ton per hektare di 2021.

Swasembada beras ini memudahkan Bulog dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, terutama dalam mengelola cadangan beras nasional. Dengan cadangan beras pemerintah itu pula Bulog bertanggung jawab untuk menjaga harga beras di pasar stabil.

“Pada saat panen, Bulog membeli gabah dari petani dan disimpan sebagai cadangan. Dan pada saat tidak panen, stok beras tersebut disalurkan untuk stabilisasi harga di tingkat konsumen,” kata Suyamto.

Agar prestasi Indonesia tersebut bisa dipertahankan dalam jangka panjang, kata Suyamto, Pemerintah harus terus menggenjot produksi beras, baik lewat intensifikasi maupun ekstensifikasi.

“Perlu dilakukan diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras. Indonesia kaya sumber karbohidrat selain beras, seperti jagung, sorgum, singkong dan pangan pokok lainnya,” kata Suyamto. (Red)

JIB | Jakarta, – Peningkatan produksi pangan lokal dan substitusi komoditi pangan impor yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dinilai positif. Dipadu dengan langkah lain, cara itu berbuah ketahanan pangan yang tangguh selama pandemi Covid-19.

Mencapai dan mempertahankan prestasi ini tentu tidak mudah. “Dalam jangka pendek, saya lebih mendorong peran BUMN dan swasta yang punya HGU (Hak Guna Usaha) ditugasi (memproduksi pangan),” kata Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso ketika dihubungi, Minggu (14/8).

Alasannya, BUMN dan swasta yang punya HGU itu juga ada program replanting. Penanaman kembali ini bisa diselingi dengan tanaman pangan, seperti jagung, kedelai, dan sorgum.

Mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian ini menekankan, dengan menggandeng pihak swasta dan BUMN pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan petani dalam ketersediaan pangan.

“Beri tugas BUMN dan swasta yang memiliki HGU lahan ratusan ribu, bahkan jutaan hektare (untuk memproduksi pangan),” kata Sutarto.

Diberitakan sebelumnya, International Rice Research Institute (IRRI) menyerahkan penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi kepada Pemerintah Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8).

Rektor IPB University yang hadir dalam penyerahan penghargaan itu mengatakan, keberhasilan Indonesia ini dapat dicapai karena tiga hal. Yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, dan program diversifikasi serta pengembangan varietas unggulan.

Sutarto Alimoeso menilai, upaya yang dilakukan Kementan dengan meningkatkan produksi pangan lokal untuk mensubstitusi komoditi pangan impor dan melakukan ekstensifikasi lahan melalui program food estate atau lumbung pangan adalah adalah hal positif.

“Menurut saya kedua program tersebut bagus, dengan catatan tepat tempat dan tepat teknologi, serta tepat pasar. Dampaknya atau hasilnya relatif terasa dalam jangka menengah-panjang,” kata dia.

Food Estate merupakan program pemerintah, salah satunya lewat Kementan, untuk memperluas lahan pertanian agar ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Food estate mengambil lokasi di dua provinsi Indonesia, yakni Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

Sementara untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditi pangan impor, seperti kedelai dan gandum, Kementan tengah menggalakkan peningkatan produksi pangan lokal agar dapat mensubstitusi komoditi tersebut. (Red)

JIB | Jakarta – Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) menilai penghargaan yang diberikan International Rice Research Institute (IRRI) bisa dijadikan penyemangat pertanian Indonesia untuk menghadapi tantangan pangan global.

“Kita patut bersyukur, IRRI telah menilai Indonesia mampu menghasilkan penelitian di bidang padi dan sekaligus penerapannya di lapangan,” kata Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso ketika dihubungi, Minggu (14/8).

Menurutnya, penghargaan tersebut bisa dijadikan pemantik bagi pemerintah, juga dunia pertanian Indonesia untuk selalu berinovasi agar mampu menghadapi tantangan pangan global dalam jangka panjang.

“Penghargaan (dari IRRI) sekaligus menjadi pemicu untuk bisa mengantisipasi tantangan pangan global ke depan yang penuh ketidakpastian,” kata Sutarto.

Menurut Sutarto, ada beberapa terobosan yang harus segera dilakukan pemerintah supaya pertanian Indonesia semakin kuat di tingkat nasional maupun global. Yakni meningkatkan produktivitas pangan, mendorong pangan bersumber bahan pangan produksi lokal atau diversifikasi pangan sehat, dan menetapkan harga produk pangan yang sewajarnya.

“Tantangan lainnya agar ketersediaan pangan produksi dalam negeri meningkat, tentunya harga produk pangan seyogyanya bukan asal murah tetapi harga wajar, sehingga petani bisa sejahtera,” katanya.

Secara terpisah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, produksi padi dalam negeri semakin meningkat signifikan hingga mencapai swasembada beras. Ini bisa dilihat dalam tiga tahun terakhir tidak ada impor beras medium atau beras umum.

“Melalui penggunaan teknologi inovasi dalam berbagai aspek di bidang pertanian, Indonesia bahkan telah berhasil membangun bendungan dan irigasi yang jadi tolok ukur hadirnya pertanian yang kuat,” ujar Syahrul dalam keterangan pers, Minggu (14/8)

IRRI menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas keberhasilan mewujudkan swasembada beras dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8). (Red)

JIB | Jakarta, – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menggenjot produksi beberapa pangan lokal sebagai upaya melepas ketergantungan impor. Sejumlah komoditas pangan impor, seperti gandum, sempat terkendala karena perang Rusia-Ukraina. Sementara Indonesia punya aneka komoditas pengganti.

Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementan M Ismail Wahab mengatakan Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium sejak tahun 2019 karena produksi padi yang masih tinggi sehingga mampu mengimbangi kebutuhan dalam negeri. Namun untuk jagung, kedelai, dan gandum diakui masih bergantung dari impor.

Oleh karena itu, kata dia, Kementan menyiapkan strategi berupa peningkatan produktivitas dan diversifikasi pangan lokal di tengah-tengah potensi munculnya krisis pangan dunia. “Tidak cukup kita meningkatkan produksi pangan kita, kalau tanpa ada diversifikasi,” kata Ismail, belum lama ini.

Untuk jagung, Indonesia masih mengandalkan impor guna memenuhi kebutuhan jagung pangan. Sementara jagung pakan tercatat tidak ada lagi impor dalam tiga tahun terakhir. “Kita masih mengimpor jagung untuk pangan. Ini yang cukup besar. Tahun ini kita mencoba bagaimana jagung pakan ini bisa mensubstitusi jagung untuk pangan,” katanya.

Mulai tahun ini, jelas dia, pemerintah berupaya mendongkrak produksi jagung rendah aflatoksin untuk menggantikan jagung pangan impor. “Ini akan kita lakukan sehingga impornya bisa dikurangi dengan adanya produksi dalam negeri,” ujarnya.

Adapun strategi yang disiapkan Kementan untuk meningkatkan produksi jagung rendah aflatoksin, yakni menerapkan kewajiban serap jagung lokal, melakukan duplikasi produk jagung rendah aflatoksin di daerah sentra jagung, dan penggunaan benih jagung yang memiliki kandungan pati tinggi. Uji coba produksi akan dilakukan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Bedasarkan data yang dipaparkan Ismail, impor jagung di 2021 mencapai 987.005 ton atau senilai Rp1,2 triliun.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa stok jagung dalam negeri masih relatif baik. Bahkan ada pengajuan dari beberapa pengusaha dan pengepul jagung untuk mengekspor jagung sebanyak 5.000 ton. Tapi permintaan itu belum diberi lampu hijau oleh pemerintah karena khawatir stok di dalam negeri tidak cukup.

Sementara untuk kedelai, kata Ismail, pemerintah telah memulai penanaman di luas area 350.000 hektare tahun ini. Sebagai upaya membebaskan Indonesia dari impor komoditas tersebut. Kemudian pada 2023 luas tanamnya ditargetkan bertambah menjadi 900.000 hektare, tahun 2024 seluas 1,15 juta hektare, tahun 2025 seluas 1,4 juta hektare, dan di 2026 seluas 1,5 juta hektare.

“Dengan (target) ini kita sudah bisa mencapai untuk memenuhi kebutuhan (kedelai) kita sendiri,” kata Ismail.

Tahun lalu impor kedelai Indonesia tercatat sebesar 7,91 juta ton, dengan rincian bungkil kedelai 4,9 juta ton dan biji kedelai 2,5 juta ton.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri yang harganya naik karena imbas perang Rusia-Ukraina, pemerintah mempertimbangkan beberapa tanaman pangan lokal untuk mensubstitusinya, seperti singkong, sagu, dan sorgum. “Sorgum saya kira tanaman yang berpotensi besar untuk menggantikan gandum,” katanya.

Namun, jelas dia, karena sorgum tidak memiliki kemampuan mengembang layaknya gandum, maka dibutuhkan bantuan teknologi pangan untuk memberi sorgum kemampuan yang sama dengan gandum. “Sorgum ini satu famili dengan gandum dan menurut saya lebih sehat dari gandum,” katanya.

Pada 2021 impor gandum tercatat 11,69 juta ton. Pemerintah menargetkan pengurangan impor komoditi tersebut secara bertahap, yaitu impor gandum berkurang 5% tahun ini, menurun 10% di 2023, hingga di tahun 2025 impor gandum berkurang 20%.

“Tahun depan kita akan mengembangkan sorgum 55.000 hektare. Tahun ini pagu 15.000 hektare, lalu kita usulkan tambahan 40.000. Total tahun 2023 ada 55.000 (hektare). Ini antispasi seandainya gandum benar-benar langka di dunia,” kata Ismail. (Red)

JIB | Jakarta,  – Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) mulai ada tanda-tanda terkendali. Satuan Tugas (Satgas) PMK mencatat, dari 37 provinsi sebanyak 24 provinsi terpapar wabah PMK. Dari jumlah itu, enam provinsi tidak ada penemuan kasus baru alias nihil, yaitu Bali, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan pihaknya menerapkan sejumlah strategi sehingga bisa masuk ke dalam salah satu provinsi yang mencatatkan nol kasus baru PMK. Menurutnya, DKI Jakarta patuh melaksanakan vaksinasi terhadap hewan-hewan ternak yang rawan PMK.

“Petugas melaksanakan vaksinasi terhadap ternak di sentra peternakan DKI Jakarta untuk memberikan kekebalan kelompok hewan rentan PMK,” kata Suharini ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Jumat (12/8).

Berdasarkan data situs resmi Satgas PMK per 11 Agustus 2022, total hewan ternak di DKI Jakarta yang sudah divaksinasi sebanyak 1.168 ekor dan total ternak sembuh dari PMK 991 ekor.

Selain itu, menurut Suharini, pihaknya juga melakukan pengendalian pergerakan hewan secara ketat. “Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP melaksanakan kegiatan pengendalian dengan melakukan penutupan pergerakan hewan di daerah kasus,” kata Suharini.

Dinas KPKP DKI Jakarta juga melakukan upaya pengobatan terhadap ternak yang terinfeksi dan bergejala klinis. Upaya ini menunjukkan hasil berupa kesembuhan pada ternak yang sakit.

Sementara itu, dalam penanganan PMK, pemerintah lewat Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menekan penularan penyakit ini, terutama di provinsi dengan penyumbang kasus konfirmasi PMK terbesar, yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Aceh, dan Jawa Tengah.

Di samping itu, sebagai upaya menekan penularan, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi bagi ternak yang sehat. Vaksinasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan jumlah kasus PMK.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan PMK Wiku Adisasmito sebelumnya menyatakan kasus PMK di Indonesia ditargetkan melandai dan mencatatkan nol kasus baru pada akhir tahun ini.

“Kami bekerja dengan time frame enam bulan sejak Satgas dibentuk. Yang artinya kami harap pada akhir tahun ini kita bisa mengontrol situasi dengan memiliki jumlah kasus terlapor menurun dari waktu ke waktu, terkait kasus positif,” kata Wiku dalam sebuah acara daring, Kamis (4/8).

Optimisme tersebut terkait ketatnya kontrol dan koordinasi rutin dari pusat hingga ke daerah dalam menekan penyebaran wabah. Hal ini agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan multilevel yang tertuang dalam lima strategi Satgas PMK, yaitu biosecurity, pengobatan dan pemulihan hewan ternak, pengujian hewan ternak, penyembelihan bersyarat, dan vaksinasi.

“Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik daerah yang terinfeksi atau bebas infeksi. Untuk meyakinkan bahwa mereka melindungi wilayah mereka (bagi zona hijau) dan untuk zona merah diharapkan terus melaporkan kondisi terbaru,” kata Wiku. (Red)

JIB | Jakarta – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Edi Santosa optimistis program Food Estate mampu mendukung Indonesia menjadi lumbung pangan dunia seperti yang dicita-citakan Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian berupaya mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia atau world food storage pada 2045. “(Indonesia sebagai lumbung pangan dunia) sangat mungkin (terwujud), syaratnya harus betul betul serius,” kata Edi, saat dihubungi, Jum’at (12/8).

Menurut Edi, Food Estate akan menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki daya saing tinggi.

“Food estate harus dibangun dengan daya saing, sehingga nantinya mendukung cita cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan wilayah Food Estate di dua provinsi yaitu Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Serta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Selain itu juga berencana memperluas program terkait ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Papua.

Sebelumnya Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Yadi Sofyan Noor menyatakan pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kuat di dunia.

Menurut Yadi, program yang dikembangkan Kementerian Pertanian tersebut sudah menunjukkan kemajuan hasil yang maksimal.

Berdasarkan data yang dihimpun Yadi, rata-rata penyusutan lahan di Indonesia mencapai 150.000 hektare per tahun. Sementara data cetak sawah di bawah 100.000 hektare, tepatnya 60.000 per tahun. Namun dengan adanya food estate, pencetakan sawah bertumbuh lebih cepat dan lebih maksimal. (Red)