JIB | Karawang – Miris, proyek pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) yang sedang berlangsung di Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan. Pasalnya, hingga kini pihak pelaksana proyek belum pernah melakukan konfirmasi atau koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat terkait kegiatan pembangunan tersebut.
Menurut Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Karyamulya, pihaknya merasa tidak pernah diberitahu maupun diajak komunikasi oleh pihak pelaksana proyek. Padahal, setiap kegiatan pembangunan yang ada di wilayah desa seharusnya diinformasikan terlebih dahulu agar pemerintah desa dapat memantau dan memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.
“Adanya pembangunan RUTILAHU di Desa Karyamulya sampai saat ini kami selaku Pemerintah Desa belum pernah dikonfirmasi ataupun diajak komunikasi oleh pelaksana proyek. Kami juga tidak tahu pasti siapa yang mengerjakan dan berapa jumlah penerimanya,” ujar Sekdes saat ditemui di kantornya.
Ia menegaskan, meski proyek tersebut merupakan program pemerintah yang baik untuk membantu masyarakat tidak mampu, namun semestinya tetap memperhatikan asas transparansi dan koordinasi dengan pemerintah setempat.
“Kami tentu mendukung program RUTILAHU karena tujuannya membantu warga, tapi mestinya pelaksana datang dulu ke desa untuk berkoordinasi. Jangan sampai ada pembangunan di wilayah kami tanpa sepengetahuan pemerintah desa,” tambahnya.
Pihak desa berharap dinas terkait maupun pihak pelaksana dapat segera melakukan klarifikasi agar tidak terjadi miskomunikasi dan supaya pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan serta transparan kepada masyarakat.(Red)
JIB |KABUPATEN BEKASI – Wakil Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menghadiri acara serah terima program pemberian bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Hankook Tire Indonesia di SDN Jayamukti 03 Cikarang Pusat, pada Rabu.(08/10/2025).
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, Presiden Direktur PT. Hankook Tire Indonesia, Mr. Jung Jinkyun, beserta jajaran, Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas (Perkimtan), Kepala Sekolah SDN Jayamukti 03, PLT Camat Cikarang Pusat dan jajaran.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi, dirinya menyampaikan apresiasi kepada PT. Hankook Tire Indonesia, yang selama 14 tahun berdiri di wilayah Kabupaten Bekasi, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
Tahun ini, PT. Hankook telah mendonasikan 500 set meubeler kepada 5 sekolah, serta 60 unit lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang di pasang di beberapa titik permukiman warga yang masih membutuhkan penerangan.
Selain itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program prioritas pemerintah pusat, khususnya dalam peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak sekolah.
Kehadiran program ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia pendidikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, saya berharap akan hadir generasi muda Kabupaten Bekasi yang cerdas, sehat, terampil, dan berdaya saing tinggi.
Apa yang telah dilakukan oleh PT. Hankook hari ini tentu sangat mendukung misi Pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan merata.
Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada PT. Hankook atas konsistensinya dalam melaksanakan program CSR di Kabupaten Bekasi.
Saya juga ingin menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi CSR/TJSLP Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Mari kita jadikan kegiatan hari ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Dengan kerja sama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, kita yakin dapat mewujudkan Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera.(pungkasnya). (Sam)
JIB | Kabupaten Bekasi – Ribuan warga tumpah ruah mendatangi kantor desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, untuk melihat pelantikan pj Kepala Desa baru Damin yang sebelumnya menjabat selertsris desa menggantikan pj Kepala Desa yang lama Ali Sadikin.
Di lantiknya Damin menjadi kepala Desa Sukadanau, Cikarang Barat mendapat sambutan positif warga sukadanu yang berharap adanya perubahan yang selama ini belum dapat di nikmati warga desa Sukadanau saat di jabat pj kepala desa lama.
Sorak bahagia nampak di wajah ribuan warga yang datang langsung menyaksikan pelantikan Damin menjadi kepala desa, dalam sambutannya, PJ Kepala Desa Sukadanau, Damin mengatakan, dirinya siap melaksanakan tugas sebagai kepala Desa dan berjanji akan amanah untuk membangun Desa Sukadanau lebih baik dari sebelumnya. ”Alhamdulillah hari ini saya dilantik sebagai kepala Desa, tugas ini akan saya jalankan dengan tulus sepenuh hati untuk masyarakat dan pembangunan Desa,” Ucap Damin saat sambutan pelantikan di aula kantor Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Selasa (07/10) siang.
“Saya akan berusaha sebaik mungkin menjalankan amanah yang di percayakan warga desa sukadanu dan akan sebaik mungkin menjalankannya, termasuk akan selalu berkomunikasi dan silaturahmi dengan para tokoh desa Sukadanau” tandes Damin. Kepala desa dukaca danau yang baru do lantik Damin merupakan sosok kepala Desa yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya menjalankan tongkat pemerintahan untuk melayani warga desa Sukadanau, (Dede)
JIB | Karawang – Minggu 5 Oktober 2025, Realisasi Dana Desa tahun 2025 di Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, mendapat apresiasi dari masyarakat. Pemerintah Desa Karyasari dinilai telah menjalankan program pembangunan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dana desa tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di berbagai sektor, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga kurang mampu. Selain itu, sebagian dana juga dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes, yang kini sudah berjalan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Kepala Desa Karyasari, Asur Pudian, mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang transparan dan berkeadilan.
“Kami selalu berupaya agar pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setiap program difokuskan pada kebutuhan masyarakat, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun peningkatan ekonomi warga,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu warga Karyasari, Rahman, menyampaikan rasa terima kasih atas kinerja pemerintah desa yang dinilai transparan dan tepat sasaran.
“Sekarang hasil pembangunan sudah bisa dirasakan langsung oleh warga. Jalan lingkungan lebih bagus, bantuan untuk warga kurang mampu juga tepat waktu, dan usaha BUMDes mulai berkembang. Kami apresiasi langkah pemerintah desa,” tuturnya.
Dengan realisasi dana desa yang optimal tersebut, masyarakat berharap pembangunan di Desa Karyasari terus berlanjut dan semakin membawa manfaat bagi seluruh lapisan warga. (Sul/Amr)
JIB | Karawang – Pemerintah Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, mencatat capaian positif dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2025. Dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai regulasi, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur hingga berbagai sektor lainnya yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain infrastruktur, Dana Desa juga digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga kurang mampu serta penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui BUMDes, diharapkan terjadi peningkatan roda perekonomian masyarakat sekitar secara berkelanjutan.
Kepala Desa Kutakarya, H. Hendri, pada Jum’at (03/10/2025) menyampaikan kepada awak media, bahwa transparansi dan ketepatan sasaran menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
“Alhamdulillah, capaian Dana Desa tahun 2025 di Desa Kutakarya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemanfaatannya kami arahkan ke pembangunan infrastruktur, pemberian BLT bagi masyarakat yang membutuhkan, serta penguatan BUMDes. Harapan kami, semua program ini bisa meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu warga, Dama, mengaku sangat merasakan langsung atas manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan desa.
“Sekarang akses jalan sudah jauh lebih baik, memudahkan kami untuk beraktivitas. Bantuan tunai juga sangat membantu kebutuhan sehari-hari,” ucapnya.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Desa Kutakarya menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa, agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh masyarakat. (Sul/Amr)
JIB | KABUPATEN BEKASI,- Perumda Tirta Bhagasasi Rayakan HUT ke-44 dengan Semangat Melayani, Perumda Tirta Bhagasasi merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 dengan menggelar acara Tasyakuran di kantor pusatnya. Acara ini menjadi momentum bagi perusahaan untuk meningkatkan semangat dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bertema “Semangat Melayani, Bersinergi Untuk Kemajuan” menjadi pedoman bagi Perumda Tirta Bhagasasi untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan akses air minum yang merata dan berkualitas. Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi, Reza Lutfi, menekankan pentingnya transformasi perusahaan menuju layanan air minum yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran karyawan dan stakeholder yang telah mendukung perjalanan perusahaan. ”Kita Semua Satu menuju Bangkit Maju dan Sejahtera. Terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan acara ini”. Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ani Gustini, mengapresiasi capaian perusahaan yang menjadi tulang punggung penyediaan air bersih di Kabupaten Bekasi. Ia berharap Perumda Tirta Bhagasasi dapat terus menjaga akuntabilitas dan memperluas jangkauan layanan. Dengan semangat kebersamaan, Perumda Tirta Bhagasasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat ¹.(Red)
JIB | KABUPATEN BEKASI – Kisah pilu seorang ibu Suryul Yanti (36) yang hidup susah dengan pasrah sering kali menggambarkan keteguhan, cinta, dan pengorbanan untuk anak-anaknya, meskipun menghadapi berbagai tantangan finansial. Selasa,(30/09/2025).
Situasi dan kondisi kadang terasa berat juga melelahkan, Suryul Yanti salahsatu warga Kp Pelaukan Desa Karangrahayu RT.04/RW.01 Kecamatan Karang Bahagia, tetap berjuang tegar berusaha kuat dalam diri untuk menghadapi masalah hidup yang dijalaninya.
Suryul Yanti mempunyai anak perempuan yang sedang berjuang melawan sakit selama satu setahun, terlihat Kondisi Nita (14) anak pertamanya ini, bocah yatim yang terserang penyakit jantung dan paru-paru, sungguh terlihat mengenaskan. Bagaimana tidak, seluruh tubuhnya terlihat kurus dan lemas.
Menanggapi keluhan tersebut, awak media langsung ke lokasi tempat Suryul Yanti dan anaknya tinggal. Setibanya dilokasi ternyata ia tinggal di rumah tidak layak huni yang berdiri di atas tanah pengairan, hal ini bisa saja berpotensi membahayakan penghuni karena kondisi bangunan dan lokasi, serta dapat menyebabkan masalah seperti kesehatan dan banjir.
Miris selain butuh perhatian pemerintah agar anaknya dapat perhatian untuk bisa disembuhkan, dirinya juga berhak dapat bantuan melalui program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.
Dikatakannya Suryul Yanti, anak pertama saya Nita mengalami sakit jantung dan paru-paru selama setahun, dan saya juga sudah berupaya menjalani pengobatan di RSUD Cibitung selama tiga kali berobat. Tetapi saya bingung pihak RSUD Cibitung memberikan surat rujukan ke Jakarta, keluhnya dia.
Lanjut Suryul Yanti, bagaimana saya bisa membawa anak saya berobat kejakarta, sedangkan untuk sehari-hari saja saya tidak punya uang. Ditambahnya lagi dari pihak RSUD Cibitung menyuruh saya untuk membuat “Surat Keterangan Tidak Mampu” di Desa, sudah jelas saya orang tidak punya pastinya saya tidak mampu, paparnya dia dengan nada sedih.
Tambahnya Suryul Yanti, selama ini belum ada dari pihak pemerintah Desa dan Kabupaten Bekasi yang datang ke rumah saya. Saya berharap dari pemerintah dapat membantu anak saya, karena saya sebagai orang tua ingin melihat anak saya sembuh dan bisa beraktivitas seperti anak-anak pada umumnya.ucap dia.
Sementara itu ditempat yang berbeda (PLT) Kepala Desa Karang Rahayu Carsim, saat dikonfirmasi, dirinya mengaku tidak mengetahui ada warganya yang mengalami sakit Jantung dan paru-paru, karena tidak adanya laporan ke kami, terangnya.
Sebenarnya kami sebagai Pemerintah Desa Karang Rahayu, sangat terbuka ketika memang ada warga kami yang kurang mampu apalagi ada penderita penyakit yang butuh perhatian dan perawatan insentif, kami pemerintah Desa siap bantu.
Kami ada armada yang selalu siap 24 jam untuk warga kami yang memang butuh bantuan dari Pemerintah Desa. Intinya yang penting ada laporan dari warga secara langsung, setidaknya laporan tersebut walaupun tidak kekami, minimal ke RT setempat atau ke Kasi Kaur, dari situlah kami langsung sigap,tegasnya.
Disinggungnya terkait jumlah penduduk miskin di Desa Karang Rahayu. Carsim PLT Kades Karang Rahayu menjelaskan, sementara data tentang kemiskinan yang sudah terdata sebanyak lima ratus lebih kemiskinan.
Sejauh ini kami sebagai Pemerintah Desa Karang Rahayu, selalu siap dan sigap terhadap laporan warga kami yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, satu contoh belum lama ada warga RT Kincir, ada ibu melahirkan dan bayinya di rawat, kemudian ada tunggakan BPJS yang harus dibayar sekitaran Rp.2.700.000,- “Dua Juta Tujuh Ratus Ribu”, karena itu ada laporannya ke kami, kemudian kami yang melunasi tunggakannya.jelasnya Carsim.
Kami selalu membantu semampunya kami bantu, dan ada juga warga kami yang lahiran KIS “Kartu Indonesia Sehat” nya tidak aktif BPJS juga tidak punya, sementara Bayi harus di tangani, mau tidak mau Pemerintah Desa yang bertanggung jawab.
Sebetulnya setiap rapat minggon sudah saya himbau kepada RT/RW dan Masyarakat, saya menyampaikan, coba warga kita di cek Kis nya, jangan sampai nanti pas di pakai KIS nya sudah tidak aktif, terkadang ada yang beda nomor NIK dengan nomor KTP.
Jauh jauh hari sudah saya himbau, silahkan para RT data warganya, dengan tujuan yang belum punya KIS atau belum punya BPJS, atau juga yang KIS nya mati, hali itu harus lapor, ketika lapor pastinya pemerintah Desa akan bantu untuk urus itu semua, tegasnya dia.
Sambungya Carsim, terkait warga kami yang terkena penyakit jantung dan paru-paru, Insya Allah besok saya bersama RT setempat akan mendatangi rumah Ibu Suryul Yanti, tutupnya dia.(red).
CIMAHI-JIB ,- Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyetujui tiga perkara pidana untuk diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi. Langkah ini menjadi bukti nyata penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan dan kemanusiaan.
Tiga perkara yang diselesaikan dengan RJ tersebut yaitu:
Penggelapan oleh tersangka A.N., seorang penjaga konter handphone.
Penipuan/Penggelapan oleh tersangka R.A. alias O., seorang anak yatim yang menjadi tulang punggung keluarga dan harus menafkahi ibu serta adiknya yang masih bersekolah.
Penadahan oleh tersangka C.B.A., seorang buruh pemetik kelapa dengan tanggungan empat anak. Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi menegaskan, penyelesaian perkara melalui RJ tidak berarti membebaskan pelaku begitu saja.
“Keadilan restoratif hadir untuk mengembalikan keseimbangan, bukan untuk membebaskan pelaku begitu saja, melainkan memberikan kesempatan memperbaiki diri melalui tanggung jawab sosial dan pembinaan,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Kejari Cimahi telah membentuk 15 Rumah Restorative Justice hasil kerja sama dengan Pemerintah Kota Cimahi. Rumah RJ ini berfungsi sebagai pusat penyelesaian perkara berbasis musyawarah dan pemulihan.
Selain itu, Kejari Cimahi bersama Pemkot Cimahi juga menyediakan program pelatihan kerja bagi para pelaku RJ, seperti pelatihan jasa konstruksi, barbershop, bengkel motor, hingga keterampilan lain yang dapat menunjang kemandirian ekonomi. Ketiga tersangka yang baru saja memperoleh penyelesaian RJ pun akan mengikuti program tersebut.
Selanjutnya, ketiga perkara itu akan ditindaklanjuti dengan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) secara resmi.
Kejari Cimahi juga berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memastikan pembinaan sosial dan pemberdayaan ekonomi berjalan berkelanjutan bagi para pelaku.
Sepanjang tahun 2025, Kejari Cimahi telah berhasil menyelesaikan 13 perkara melalui Restorative Justice, dan saat ini masih ada 1 perkara tindak pidana kekerasan bersama (Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP) yang sedang diajukan untuk penyelesaian.
Keberhasilan ini sekaligus menegaskan pelaksanaan arahan Jaksa Agung RI agar penegakan hukum benar-benar hadir dengan prinsip “Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah” menghadirkan penyelesaian yang adil, bermanfaat, dan berorientasi pada kemanusiaan.
JIB | Karawang – Sebanyak 4.662 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, menerima tambahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bekerja sama dengan Bank BNI.
Penyaluran berlangsung Sabtu (27/09/2025) pagi di Aula Kantor Kecamatan Tirtajaya. Bantuan disalurkan bertahap selama dua hari. Pada Sabtu (27/09/2025) bantuan diberikan untuk KPM di lima desa: Bolang, Gempolkarya, Kutamakmur, Medankarya, dan Pisangsambo.
Sementara pada Minggu (28/09/2025) giliran enam desa lainnya: Sabajaya, Srijaya, Srikamuyan, Sumurlaban, Tambaksari, dan Tambaksumur.
Kegiatan penyaluran melibatkan petugas Bank BNI, didukung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari masing-masing desa.
Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tirtajaya H. Ali Koeswara SE menegaskan, program ini wujud komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara cepat dan efisien, terutama pada masa pemulihan ekonomi.
“Kami berharap bantuan ini memberi manfaat nyata dan menjadi sarana distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran, cepat, dan aman. Ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat,” ujar Ali Koeswara kepada awak media.
Ditempat terpisah, TKSK Tirtajaya H. Kosasih menyampaikan, total KPM di Kecamatan Tirtajaya mencapai 4.662 keluarga. Bantuan yang diterima bervariasi:
KPM BPNT mendapatkan Rp200 ribu per bulan dan kali ini menerima untuk tiga bulan sekaligus. KPM PKH memperoleh bantuan sesuai kategori masing-masing. Namun Kosasih menyoroti adanya KPM yang dicoret karena penyalahgunaan rekening.
“Total KPM BPNT yang menerima KKS sebanyak 2.364 keluarga, namun 178 KPM tercoret dan tidak menerima bantuan karena rekening mereka terindikasi digunakan untuk judi online. Hal ini sangat kami sayangkan karena merugikan yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Penyaluran bansos ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima dan mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah Kecamatan Tirtajaya. (Sul/Ey)
CIMAHI|JIB,- Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cimahi menggelar Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) di Bale Adat Kampung Cireundeu, Jumat (26/9/2025).
Kegiatan ini mengusung semangat menjaga kerukunan, persatuan, dan kondusifitas masyarakat.
Kepala Kejari Cimahi selaku Ketua Tim Pakem menekankan pentingnya menjaga stabilitas umat beragama di tengah derasnya arus informasi di era digital.
“Tantangan kita semakin kompleks. Arus informasi sering kali memicu penyebaran kabar bohong, ujaran kebencian, hingga provokasi keagamaan. Karena itu, koordinasi antarinstansi, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah perpecahan,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi, pertemuan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kehadiran Kejari Cimahi di tengah masyarakat adat Cireundeu disebut tidak hanya menjalankan amanat undang-undang, tetapi juga membuka ruang dialog bersama untuk mencari solusi atas berbagai tantangan sosial.
Masyarakat adat Cireundeu selama ini dikenal dengan kearifan lokal dalam menjaga tradisi, persaudaraan, serta kerukunan hidup. Nilai-nilai luhur tersebut sejalan dengan tujuan dibentuknya Tim Pakem, yakni melindungi masyarakat dari pengaruh aliran atau paham yang berpotensi merusak persatuan dan keharmonisan bangsa.
Acara kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan rapat ini bukan sekadar forum formal, melainkan sarana memperkuat kebersamaan agar Kota Cimahi tetap aman, damai, dan tenteram.
