JIB | Karawang — Proyek pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani di Desa Baturaden, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, kini menjadi sorotan. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Hariyang Kencana dengan nilai anggaran lebih dari Rp. 179 juta lebih, bersumber dari APBD Kabupaten Karawang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan langsung untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai aturan serta spesifikasi yang telah ditetapkan.

“Kami akan mengawal proyek ini dari awal hingga selesai. Jika ditemukan adanya penyimpangan, kami tidak akan segan melaporkan kepada pihak terkait agar ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegas Sekretaris Umum DPP GMI.

Ia menambahkan bahwa pengawasan yang kuat sangat dibutuhkan pada proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan produktivitas petani.

“Jalan usaha tani adalah akses penting bagi petani. Maka kami berharap dinas terkait benar-benar melakukan kontrol yang signifikan agar hasil pekerjaannya berkualitas dan tepat sasaran,” ujarnya.

Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran aktivitas pertanian di Desa Baturaden serta mendukung peningkatan produksi pangan di wilayah Kecamatan Batujaya. (Red)

JIB | Karawang — Pemerintah Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang melaksanakan kegiatan karyabakti dengan fokus membersihkan eceng gondok yang menutupi saluran irigasi Batujaya–Pakisjaya.

Kegiatan tersebut dengan melibatkan perangkat desa serta warga setempat yang dengan antusias turun langsung ke lokasi, Kamis (20/11/2025).

Pj. Kepala Desa Karyamulya, H. Mamat Rahmat, SE, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya bersama menjaga kelancaran aliran irigasi yang sangat dibutuhkan untuk pertanian warga.

“Kami bersama masyarakat bergotong royong membersihkan eceng gondok agar aliran irigasi kembali lancar. Ini penting untuk mendukung kebutuhan air bagi sawah-sawah warga,” ujarnya.

Menurutnya, penyumbatan saluran irigasi oleh tumbuhan liar tersebut berdampak pada menurunnya pasokan air ke beberapa area persawahan.

“Kalau dibiarkan, eceng gondok bisa menumpuk dan menghambat distribusi air. Karena itu harus segera dibersihkan,” tambahnya.

Salah satu warga yang ikut kegiatan, Rohman mengapresiasi langkah Pemdes Karyamulya dalam menggerakkan warga.

“Kami senang bisa terlibat. Ini demi kepentingan bersama, apalagi sebagian besar warga di sini bergantung pada irigasi,” katanya.

Pemdes Karyamulya berencana menjadikan kegiatan karyabakti ini sebagai program berkelanjutan, terutama pada titik-titik saluran irigasi yang rawan dipenuhi eceng gondok. (Ey/Red)

JIB | Karawang — Tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kecamatan Batujaya melakukan kunjungan pendampingan ke rumah korban dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang tinggal di wilayah Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Kunjungan ini dipimpin oleh Salmah, didampingi Kasi Kesos Kecamatan Batujaya Hj. Eem Mariyam, serta sejumlah anggota Satgas lainnya.

Setibanya di rumah korban, rombongan disambut dengan suasana haru. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menerima kedatangan tim pendamping. Ia mengaku sangat terpukul sejak kasus ini mencuat dan mengganggu kondisi psikis keluarganya.

“Saya benar-benar hancur. Anak saya masih trauma, kami juga terus merasa tertekan sejak kejadian ini,” ungkap ibu korban dengan suara terbata, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, korban berinisial F (15) hanya terdiam saat mendengarkan arahan dari tim Satgas. Ia disebut masih mengalami tekanan psikologis yang cukup berat. Kondisi F semakin memprihatinkan karena harus putus sekolah tepat menjelang ujian akhir, sehingga ia tidak dapat memperoleh ijazah yang seharusnya menjadi modal penting untuk masa depannya.

Ketua tim pendamping, Salmah, menegaskan bahwa pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan demi memastikan kondisi korban pulih secara optimal.

“Tugas Satgas adalah memastikan korban mendapatkan perlindungan, layanan kesehatan, dan pendampingan psikologis sesuai standar. Kami akan terus memantau perkembangan kondisi korban,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Desa Karyamulya, Adri Sukardi, juga hadir dan menyatakan bahwa pihak desa siap memberikan dukungan penuh terhadap pemulihan korban.

“Pemerintah desa siap memfasilitasi pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan kandungan, serta pendampingan psikologis. Korban harus mendapatkan hak-haknya dan kami akan bantu semaksimal mungkin,” ujar Adri.

Saat ini, kondisi kesehatan korban berada dalam pengawasan keluarga di rumah dengan pemantauan intensif dari pemerintah desa dan Satgas PPA.

Diketahui, kasus ini telah dilaporkan secara resmi ke Polres Karawang dan tengah dalam proses penyelidikan oleh penyidik. Proses hukum dipastikan terus berjalan hingga tuntas.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya peran pendampingan profesional, koordinasi lintas lembaga, serta dukungan psikososial bagi korban dan keluarga agar mendapatkan perlindungan yang semestinya. (Red)

JIB | Karawang — Kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur kembali mencuat di Kabupaten Karawang. Kuasa hukum keluarga korban, H. Alek Sukardi, S.H., MH., telah resmi melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Unit PPA Polres Karawang Polda Jawa Barat untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Pelaporan dilakukan keluarga korban, yang didampingi kuasa hukum, dan telah menerima Surat Tanda Terima Laporan (STTL) dengan Nomor: STTL/1318/XI/2025/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT. Pelapor tercatat atas nama Yana, orang tua dari korban berinisial ( F ) 15, seorang pelajar asal Desa Karyamula, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang.

Kuasa hukum korban, H. Alek Sukardi, S.H., M.H., saat ditemui awak media, Minggu (16/11/2025) di Kantor nya, menyampaikan bahwa terlapor adalah Anggi Fauji (32) salah seorang warga Desa Batujaya kini telah diamankan oleh Polres Karawang dan statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami telah mengajukan laporan resmi dan keluarga sudah menerima STTL. Saat ini terlapor sudah diamankan oleh pihak Polres Karawang. Kami akan mengawal sepenuhnya proses hukum ini hingga ada putusan pengadilan,” ujar H. Alek Sukardi, S.H., M.H.

Ia juga menegaskan bahwa untuk pendampingan hukum atas kasus ini akan terus diberikan kepada keluarga korban untuk memastikan penanganan berlangsung profesional dan transparan.

“Korban dan keluarga adalah warga Desa Karyamula. Mereka berharap keadilan ditegakkan. Kami sebagai kuasa hukum akan terus memonitor perkembangan penyidikan agar kasus ini ditangani tanpa intervensi dan sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.

Saat ini, kasus tersebut ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Karawang untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku. (Red)

JIB | Karawang — Realisasi proyek Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Dusun Krajan 1 RT 03/01, Desa Telukambulu, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, diduga tidak memasang papan informasi proyek, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan sudah berjalan, namun tidak ditemukan papan informasi yang mencantumkan sumber anggaran, volume pekerjaan, maupun pelaksana kegiatan. Padahal, keberadaan papan proyek merupakan salah satu bentuk transparansi agar publik mengetahui penggunaan dana pemerintah.

Salah seorang pekerja di lokasi yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa sejak awal kegiatan dimulai, memang belum ada papan informasi yang dipasang.

“Memang belum ada papan proyeknya, dari pertama kerja juga belum dipasang. Kami hanya jalankan pekerjaan sesuai arahan,” ungkapnya, Sabtu (8/11/2025).

Ketiadaan papan informasi proyek tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat sekitar. Dugaan kuat muncul bahwa hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dari pihak terkait, maupun instansi teknis yang menaungi program tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Asep Saipulloh, Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menilai bahwa tindakan tidak memasang papan proyek sama saja dengan mengabaikan prinsip transparansi yang diatur dalam Undang-Undang KIP.

“Papan informasi itu wajib dipasang, karena masyarakat berhak tahu proyek apa yang sedang dikerjakan, berapa biayanya, dan siapa pelaksananya. Jika itu tidak dilakukan, berarti sudah melanggar aturan keterbukaan informasi publik,” tegas Asep.

Ia juga menambahkan, pihak dinas terkait harus segera melakukan evaluasi dan memberikan teguran kepada pelaksana kegiatan agar tidak mengabaikan aturan administrasi dalam setiap proyek pembangunan.

“Jangan sampai hal ini dibiarkan. Ini masalah transparansi dan akuntabilitas publik, bukan sekadar formalitas papan proyek,” ujarnya menambahkan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun pemerintah Desa Telukambulu belum memberikan tanggapan resmi terkait tidak adanya papan informasi di lokasi pembangunan Rutilahu tersebut. (Red)