JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2025.
Desakan tersebut muncul guna mencegah potensi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya pada alokasi dana desa yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saepuloh, menegaskan bahwa sekitar 20 persen Dana Desa 2025 yang diperuntukkan bagi BUMDes sangat rentan disalahgunakan bila tidak diawasi ketat.
‘Dana yang dikelola BUMDes seharusnya menjadi penggerak ekonomi desa. Namun tanpa pengawasan signifikan dari DPMD, potensi penyelewengan sangat besar. Kami minta pengawasan diperketat agar tidak ada celah bagi oknum nakal,” ujarnya, Senin (15/09/25).
Asep juga menambahkan, DPP GMI akan terus mengawal proses pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Kami berharap pemerintah desa di seluruh Kabupaten Bekasi menjalankan amanah ini dengan baik, demi kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.
Masih Kata Asep Bukan hanya itu semenjak kejadian Kepala Desa Sumber jaya Kecamatan Tambun Selatan di tangkap pihak Kejari Cikarang ini adalah pembelajaran untuk DPMD Kabupaten Bekasi agar tegas dan ketat dalam pengawasan dana desa.
Sementara itu, pihak DPMD Kabupaten Bekasi diharapkan segera menindaklanjuti desakan ini dengan menyiapkan langkah pengawasan yang lebih terstruktur, termasuk audit rutin dan pelatihan manajemen keuangan bagi perangkat desa. (Red)
JIB |Kabupaten Bekasi – Ratusan masyarakat Desa Setiamekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di RT 03 RW 10 Desa Setiamekar.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini digelar oleh Tokoh Masyarakat Setiamekar, Wardi.
Tak hanya itu, pada kegiatan Maulid ini, Wardi atau sering disapa Bang Ozi, juga melakukan santunan anak yatim-piatu yang ada di Desa Setiamekar.
“Alhamdulillah kita hari ini melangsungkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus memberikan sedikit rizki kepada 50 anak-anak kita yatim-piatu warga Desa Setiamekar,” ungkap Bang Ozi dalam sambutannya, Minggu (14/9/2025).
Dikatakan Bang Ozi, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini juga digelar sebagai ajang silaturahmi antar-umat. “Sebagai ajang silaturahmi umat beragama di Desa Setiamekar,” terangnya.
Dalam prosesi acara, Bang Ozi juga mengajak masyarakat yang hadir untuk berdoa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia, khususnya Desa Setiamekar.
“Kita berdoa bersama untuk keselamatan bangsa ini, khususnya keselamatan warga Desa Setiamekar agar dijauhkan dari sebagal cobaan,” ucapnya.
Diharapkan Bang Ozi, dengan diselenggarakannya acara ini bisa meningkatkan rasa perduli antar-sesama warga Desa Setiamekar.
“Semoga setelah acara ini usai, kita semua bisa lebih perhatian terhadap sesama, karena memang saat ini kita mengangkat tema ‘Belajar Berbagi’,” pungkasnya.
Diketahui, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dimulai pukul 09.00 WIB. Peringatan Maulid Nabi ini juga dihadiri KH. Tb Abdul Fatah Bani Ajib Al Misri dan sejumlah tokoh masyarakat Desa Setiamekar. Warga pun terlihat antusias menghadiri acara keagamaan yang digelar Bang Ozi ini. (Dede)
JIB | KABUPATEN BEKASI – Ketua Aliansi Merah Putih sekaligus Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah, mengecam keras pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah yang dinilai merendahkan ASN-PPPK.
Pernyataan kontroversial itu bermula dari sebuah video yang diunggah akun TikTok @sekolahpasca.unilak. Dalam video tersebut, Zudan menjelaskan konsep Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan PPPK. Ia menyebut PNS sebagai jenjang karier yang asli, sementara PPPK hanya tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan jabatan yang tidak diisi PNS, yang setelah masanya habis bisa langsung digantikan kembali oleh PNS, saat PNS tersebut berhalangan.
“Jadi, PPPK itu tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara di PNS. Tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara,” ujar Zudan dalam video yang kemudian meluas di media sosial.
Pernyataan itulah yang memicu reaksi keras dari berbagai forum PPPK di tanah air. Mereka merasa direndahkan dan diperlakukan sebagai ASN kelas dua.
Fadlun menegaskan, ucapan Kepala BKN tersebut telah melukai harga diri ASN-PPPK yang selama ini sama-sama mengabdi pada negara.
“Ucapan Kepala BKN merendahkan PPPK dan melukai harga diri kami. PPPK bukan tenaga kelas dua. Kami ASN yang sah, bekerja penuh tanggung jawab sama seperti PNS,” kata Fadlun, Jumat (12/9).
Ia menambahkan, akibat pernyataan itu banyak ASN PPPK marah.
“Kepala BKN telah membuat kegaduhan. PPPK dan honorer tidak bisa dipandang rendah. Kalimat seperti itu menyakiti jutaan aparatur sipil negara,” tegasnya.
Fadlun juga menyoroti sikap pejabat negara yang kerap berbicara tanpa pertimbangan matang.
“Pejabat harus sadar setiap kata punya konsekuensi. Jangan lagi merendahkan rakyat. Sekali lagi, PPPK bukan tenaga cadangan, PPPK bagian dari ASN,” ujarnya.
Ia memastikan Aliansi Merah Putih bersama forum-forum PPPK akan terus melawan setiap bentuk pelecehan terhadap ASN PPPK.
“Kami menolak keras pandangan yang menempatkan PPPK di bawah PNS. Kami tidak akan diam,” pungkas Fadlun. (Sam)
JIB | Kabupaten Bekasi –hari ini Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang SH bersama seluruh Ormas dan LSM silahturahmi di Resto Alam Sari Deltamas, untuk mengapresiasikan kinerja Ormas dan LSM yang telah menjaga cipta kondisi dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten Bekasi yang kondusif pasca aksi unjuk rasa salah satunya Ketua Umun Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) H. Riden Bahrudin Menerima penghargaan langsung dari Bupati Bekasi, H Ade Kuswara Kunang, S.H. Rabu (10/9/2025) siang,
Dalam sambutannya, H Riden Bahrudin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam di karenakan Bupati Bekasi telah memberikan penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan terhadap Kinerja DPP GMI, tetapi juga bukti nyata kepedulian Bupati Bekasi terhadap semua elemen masyarakat.
“Oleh sebab itu, Saya pribadi, atas nama DPP GMI, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bupati Ade Kuswara Kunang. Beliau bukan hanya pemimpin yang bijaksana, tetapi sosok penjaga kedamaian yang teladan, bukan hanya itu tetap Bupati Bekasi dapat penghargaan dari Dirjen Polpum Kemendagri karena salah satu pemimpin terbaik di Indonesia dalam menjaga kondusifitas, di pasca ujuk rasa tersebut.” Jelas H. Riden Bahrudin
Riden menilai, Bupati Ade Kuswara Kunang mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat, dari pemerintahan, Ormas, LSM tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Bekasi sehingga kabupaten Bekasi stabil untuk menjaga keamanan dan kenyamanan yang tidak terjadi unjuk rasa masuk wilayah Kabupaten Bekasi.tercinta agar Bekasi Bangkit Maju Sejahtera.
Tempat terpisah Sekertaris Umum DPP GMI Asep saipulloh menambahkan momentum ini kalau bisa terus terjaga dan intens komunikasi yang baik antara kita dengan Bupati Bekasi agar kita ormas dan LSM terus membantu kondusifitas masyarakat Bekasi yang aman tentram dan damai.
“hal ini bisa meningkatkan perekonomian pembangunan berkelanjutan bukan hanya itu ini bisa menjadi point kepada investor-investor yang berinvestasi di kabupaten Bekasi hal ini di buktikan oleh ormas dan LSM Untuk menjaga kabupaten Bekasi kondusif satu hal yang perlu di inget bahwa Ormas dan LSM bukan premanisme tetapi Bisa menjadi kesetabilan perekonomian yang ada di kabupaten Bekasi dan bisa membuat nyaman para investor untuk berinvestasi di Bekasi.” Tutupnya Asep saipulloh.
“Kalau bisa, perdua bulan atau tiga bulan sekali. Bukan hanya untuk menjaga kondusifitas, tetapi juga agar pemerintah lebih mengetahui langsung kondisi di lapangan melalui Ormas, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya,” ungkapnya. (Sam)
JIB BEKASI – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang memberi apresiasi terhadap Aliansi Ormas Bekasi dan organisasi masyarakat (ormas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Bupati Bekasi kepada para ketua ormas dan LSM dalam acara silaturahmi di RM Alam Sari, Deltamas, Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Rabu, 10 September 2025.
“Saya, Bupati Bekasi mengapresiasi ormas dan LSM yang sudah membantu menjaga wilayah Kabupaten Bekasi tetap aman dan kondusif,” ujar Bupati.
Ia mengaku dukungan ormas, termasuk komunitas ojek daring dan aktivis mahasiswa sangat berperan penting dalam menjaga kondusifitas wilayah, terutama ketika situasi memanas.
“Alhamdulillah, di Kabupaten Bekasi situasi tetap aman. Ini berkat kebersamaan kita semua. Unsur Forkopimda, para tokoh dan masyarakat bergerak bersama. Kita menggelar doa bersama, shalat hajat hingga menjalin komunikasi intensif dengan berbagai elemen untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ucap Bupati Bekasi.
Menurutnya, Kabupaten Bekasi memiliki masyarakat yang solid.
“Buruh dan mahasiswa kami ajak musyawarah sehingga rencana aksi dapat diredam”.
“Penting bagi kita menjaga kekompakan antara masyarakat dan pemerintah. Kami menginginkan Kabupaten Bekasi tetap kondusif,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi HM Zaenal Abidin didampingi Sekjen Doni Ardon mengatakan bahwa menjaga kondusivitas tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan. Tapi perlu kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, tokoh agama, ormas, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Ini adalah kunci utama keberhasilan kita bersama,” ucap HM Zaenal Abidin di hadapan 42 ormas dan LSM yang hadir.
Sejumlah tokoh turut memberikan apresiasi dan sambutan dalam acara tersebut, yakni Ketua Umum Jajaka Nusantara HK Damin Sada, Ketua Warga Bumi Putera Indonesia (WBI) Kabupaten Bekasi H. Apud Saefudin, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi Iwan Lentik dan tokoh masyarakat H. Enjum.
Adapun ormas yang hadir, yakni Pejuang Siliwangi Bersatu, Banaspati, GRIB, Cakra Sakti Nusantara, Garda Bangsa Reformasi, Garda Bekasi, GMBI, GIBAS, KPMP, BPPKB Banten, PPBNI Satria Banten, Forkabi, KAWALI, Ikatan Pemuda Indonesia, Gerakan Masyarakat Bersatu dan XTC Sexy Road Indonesia.
Ada juga XTC Indonesia, Gerakan Masyarakat Penyelamat Akidah (GEMPA), GMI, SMSI, Jawara Jawa Barat, Paguyuban PERADI SAI, FAST, GOBB dan GAPPURA.
Lalu, Gerakan Indonesia Membangun (GIM), Jajaka Nusantara, WBI, Al Jabbar, JMPD, Pemuda Pancasila, Macan Nusantara Bersatu (MNB) Laskar Merah Putih (LMP), Brigez, GMPI, Garda Singa Nusantara dan Team Rangge.
Usai sambutan-sambutan dan testimoni para tokoh, Bupati Bekasi menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada para ketua ormas dan LSM yang hadir.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri karena berhasil menjaga wilayahnya tetap kondusif dari aksi-aksi provokasi yang menyebabkan kerusuhan di berbagai daerah pada 22 – 31 Agustus 2025.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin menyampaikan apresiasi tersebut saat berkunjung ke Pemkab Bekasi, Selasa, 09 September 2025 kemarin.
“Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru dalam menjaga keamanan sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam menciptakan rasa aman,” katanya. (Sam)
JIB | Karawang – Proyek pembangunan jalan hotmix di Dusun Krajan RT 02/01, Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Karawang tahun 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), menuai sorotan warga.
Pasalnya, hasil pengerjaan jalan yang dilakukan pihak kontraktor pada Jum’at (29/08/25) diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. Dari pantauan media di lapangan, ketebalan hotmix terlihat kurang memadai sehingga dikhawatirkan tidak akan bertahan lama.
Jalan desa tersebut memiliki lebar sekitar 4 meter dengan panjang hampir 200 meter lebih. Namun, kualitas pengerjaan menjadi pertanyaan masyarakat setempat.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menuturkan, pihaknya merasa kecewa dengan kualitas pembangunan yang terkesan asal-asalan.
“Kami sangat mengapresiasi adanya pembangunan jalan ini, tapi kalau kualitasnya seperti ini tentu masyarakat kecewa. Hotmix terlihat tipis, khawatir nanti cepat rusak,” ujarnya, Minggu (07/09/25).
Warga berharap pihak terkait, terutama DPUPR Kabupaten Karawang, turun langsung melakukan pengecekan ulang terhadap pekerjaan tersebut.
“Kami minta pemerintah jangan hanya sekadar membangun, tapi juga memperhatikan kualitasnya. Kalau cepat rusak, yang rugi masyarakat juga,” tambah warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor maupun DPUPR Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek pembangunan jalan tersebut. (Red)
JIB | BANDUNG BARAT,- Momen bersejarah terjadi di Yonkavkud, Parongpong, Sabtu (6/9/2025). Ketua Umum Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi), Aryo Djojohadikusumo, secara resmi melepas atlet Horse Bow Archery (HBA) Indonesia yang akan berlaga di Amerika Serikat.
Pada kesempatan yang sama, Aryo juga menerima penyematan Brevet Kavaleri sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun ekosistem olahraga berkuda di Tanah Air.
Aryo menekankan bahwa penghargaan ini bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk Pordasi sebagai organisasi yang terus menjalin sinergi strategis dengan Kavaleri TNI AD.
Menurutnya, kerja sama ini berperan penting dalam membina pasukan berkuda terbaik sekaligus mencetak atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
“Tahun ini saya dua kali mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri defile militer di Prancis dan India. Di sana, pasukan kavaleri berkuda menjadi kebanggaan dalam parade kenegaraan. Itu menunjukkan betapa pentingnya kavaleri, dan Pordasi siap bersinergi mengembangkan budaya berkuda di Indonesia,” ungkap Aryo.
Aryo juga menyoroti perkembangan pesat olahraga Horse Bow Archery di Indonesia. Bahkan, banyak pesantren dan komunitas mulai menghidupkan olahraga sunnah tersebut. Ia optimistis, atlet HBA yang berangkat ke Amerika mampu mengulangi prestasi gemilang, setelah sebelumnya meraih emas pada ajang 10th Nomad Games di Kazakhstan tahun lalu.
“Insya Allah, atlet kita di Amerika bisa membawa pulang prestasi membanggakan. Ini baru awal, ke depan kita harus lebih banyak lagi menorehkan kemenangan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Aryo mengungkapkan langkah strategis lain yang telah ditempuh Pordasi.
Pada Mei lalu, pihaknya menandatangani MoU dengan Prancis di hadapan Presiden Emmanuel Macron dan Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut membuka jalan peningkatan kualitas atlet, khususnya dalam disiplin eventing, dengan dukungan fasilitas setara sekolah berkuda terbaik dunia.
Sementara itu, Wadanpussenkav Brigjen TNI Rayen Obersyl menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pordasi. Ia menegaskan, penyematan brevet kavaleri bagi Aryo Djojohadikusumo bukan hanya simbol, melainkan wujud persaudaraan antara Kavaleri dan Pordasi.
“Kolaborasi ini menegaskan bahwa Kavaleri dan Pordasi adalah mitra strategis dalam menjaga tradisi, membangun masa depan, dan melahirkan atlet berkuda berprestasi.
Hibah peralatan eventing dari Pordasi sangat membantu pembinaan atlet, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Rayen.
Dengan terjalinnya sinergi kuat antara Pordasi dan Kavaleri, diharapkan lahir generasi atlet berkuda yang tangguh, berjiwa nasionalis, dan mampu membawa Indonesia menjadi kekuatan baru dalam olahraga berkuda dunia. (Penulis Berita: Rahmat)
JIB | Karawang – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Karawang ke-392, Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Pemerintah Desa se-Kecamatan Batujaya menggelar kegiatan mancing gratis. Acara ini dilaksanakan di empat titik, yakni Desa Segaran, Karyamulya, Karyamakmur, dan Telukambulu.
Di Desa Segaran, kegiatan dipusatkan di Dusun Sumurjaya RT 11/04, tepatnya di saluran irigasi depan Museum Candi Jiwa, yang menjadi lokasi ikonik dan ramai dipadati masyarakat sejak pagi. Warga tampak antusias membawa peralatan pancing masing-masing untuk memeriahkan acara.
PJ. Kepala Desa Segaran, H. Samin Sarifudin, SE, menjelaskan bahwa panitia telah menebar ribuan ikan lele di seluruh titik kegiatan.
“Untuk kegiatan mancing ikan lele ini, panitia menebar kurang lebih 1.200 kilogram yang dibagi ke empat titik. Alhamdulillah, masyarakat menyambut dengan antusias. Kemeriahan ini juga sekaligus menjadi ajang kebersamaan antarwarga,” ungkapnya, Sabtu (06/09/25).
Dilokasi kegiatan mancing, salah satu warga Desa Segaran, Marudin (52), mengaku senang bisa ikut serta di lokasi Dusun Sumurjaya.
“Selain seru mancing ikan, lokasinya di dekat Museum Candi Jiwa jadi terasa lebih istimewa. Semoga tahun depan acara seperti ini bisa terus diadakan,” ujarnya.
Kegiatan mancing gratis ini bukan hanya menjadi hiburan rakyat, namun juga momentum mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat dalam memperingati hari jadi Kabupaten Karawang. (Sul/Amr)
JIB | Bandung – Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menangkap 12 orang terduga provokator yang terlibat dalam aksi unjuk rasa berujung anarkis di depan Gedung DPRD Jabar, Jumat (29/8/2025) kemarin.
Dalam aksi tersebut, massa tidak hanya melakukan perusakan, tetapi juga membakar Mess MPR, merusak fasilitas umum, hingga membakar bendera merah putih.
Direktur Siber Polda Jabar Kombes Pol Resza Ramadianshah mengungkapkan, para pelaku bukan hanya bertindak di lapangan, tetapi juga aktif memprovokasi melalui media sosial.
“Ada yang sengaja melakukan siaran langsung, membakar bendera merah putih, hingga melempar bom molotov. Itu dilakukan sambil mengajak orang lain ikut bertindak anarkis,” ujarnya dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Kamis (4/9/2025).
Dari 12 orang tersangka, 11 di antaranya sudah dewasa dan satu lainnya masih di bawah umur.
Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pekerja swasta, buruh, pengangguran, hingga wiraswasta.
Adapun 11 tersangka dewasa yang dihadirkan dalam konferensi pers yakni AF (Karyawan Swasta), AGM (Karyawan Swasta), DR (Wiraswasta) RZ (Buruh), MS (Mahasiswa) YM (Buruh), MB (Karyawan Swasta), AY (Pengangguran) MZ (Karyawan Swasta) MAK (Karyawan Swasta) dan RR (Karyawan Swasta)
Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan menambahkan, kasus ini terungkap setelah tim Siber melakukan penyelidikan intensif terhadap jejak digital para pelaku.
“Banyak provokasi dan ajakan anarkis yang beredar di media sosial. Dari hasil penyelidikan, kami amankan 12 orang tersangka,” jelas Hendra.
Kombes Pol Hendra menjelaskan, ada empat laporan polisi (LP) yang menjadi dasar penetapan tersangka, diantaranya LP No 24 : 8 tersangka, termasuk satu pelaku di bawah umur, Selain itu LP No 25 : 2 tersangka, LP No 26 : 1 tersangka dan LP No 27 : 1 tersangka Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga menyita lebih dari 50 barang bukti, di antaranya telepon genggam, bom molotov, petasan, kembang api, pakaian, dan bendera yang dibakar saat aksi.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, mulai dari Undang-Undang ITE hingga KUHP.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 170 KUHP, Pasal 406 KUHP, Pasal 234 KUHP serta Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 6 tahun.
“Dengan ditangkapnya 12 tersangka provokator ini, kami pastikan proses hukum akan terus berjalan hingga tuntas,” tegas Kombes Pol Hendra Rochmawan
Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ajakan di media sosial yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.
“Kami minta masyarakat tetap tenang, jangan terpancing isu maupun ajakan yang tidak bertanggung jawab. Percayakan proses hukum pada kepolisian,” tutur Kombes Pol Hendra Rochmawan (sam)
JIB | Bekasi – Pengelolaan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Sukamatri, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI). Pasalnya, realisasi dana desa tahun 2024 sebesar Rp 1.193.301.000 yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, dinilai tidak berjalan efektif.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah program peningkatan produksi peternakan. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 76.922.000 dialokasikan untuk pengadaan alat produksi dan pengolahan peternakan, termasuk pembangunan kandang. Namun, menurut DPP GMI, program ini belum menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan bahwa program tersebut rawan penyelewengan. “Kami melihat program yang seharusnya dapat meningkatkan perekonomian warga, justru terkesan mandek dan tidak transparan. Ada indikasi lemahnya pengawasan dari pihak terkait,” ujar Asep kepada awak media, Rabu (03/09/25).
Selain itu, pada tahap pertama penyaluran dana desa tahun 2025, Desa Sukamatri menerima kucuran sebesar Rp 608.135.200. Dari jumlah itu, tercatat Rp 152.552.000 digunakan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, DPP GMI menilai belum terlihat adanya kegiatan fisik maupun usaha yang jelas melibatkan masyarakat.
Asep menambahkan, pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun langsung ke lapangan. “Kami mendorong APH segera melakukan kroscek ke lapangan. Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, maka harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Sukamatri Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan tersebut. (Red)
