JIB | Karawang – Setelah muncul kabar miring di salah satu media online terkait proyek pemagaran SD Negeri Tanjungpakis 1, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang dikerjakan oleh CV. Cakrawala Inti Utama diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, pihak pelaksana akhirnya angkat bicara.

Pihak pelaksana menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan agar hasil pekerjaan dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai harapan penerima manfaat.

“Kami menyadari adanya kritik terkait hasil pekerjaan ini. Maka dari itu, kami berkomitmen untuk melakukan perbaikan agar pagar yang dibangun bisa sesuai spesifikasi teknis dan bermanfaat bagi sekolah maupun masyarakat,” ujar perwakilan CV. Cakrawala Inti Utama saat dikonfirmasi, Minggu (31/08/25).

Menurutnya, langkah perbaikan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksana proyek agar hasil pekerjaan dapat diterima oleh pihak sekolah.

“Kami ingin ketika pekerjaan selesai, tidak ada lagi keluhan. Prinsip kami, proyek ini harus sesuai aturan, dan penerima manfaat dapat menggunakan dengan aman serta nyaman,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu warga sekitar yang berinisial (ED) sangat berharap pihak pelaksana benar-benar memperbaiki sesuai janji. “Kalau memang ada kekurangan, sebaiknya diperbaiki. Karena pagar itu untuk kepentingan anak-anak sekolah, jangan sampai dikerjakan asal-asalan,” katanya.

Dengan adanya komitmen perbaikan dari pihak pelaksana, masyarakat menunggu realisasi di lapangan agar proyek yang dibiayai anggaran pemerintah ini benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan. (Red)

JIB | Karawang – Proyek rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Telukbuyung III, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang saat ini tengah dikerjakan menuai sorotan warga. Pasalnya, proyek tersebut diduga tak bertuan lantaran tidak terlihat adanya papan informasi di lokasi pengerjaan.

Padahal, sesuai aturan, setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah wajib memasang papan informasi.

Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, besaran biaya, waktu pengerjaan, serta pelaksana kegiatan, sehingga publik bersama lembaga elemen masyarakat lainnya dapat ikut serta dalam pengawasan.

Seorang pekerja yang ditemui di lokasi mengaku tidak mengetahui soal papan informasi. “Saya tidak tahu soal papan informasi, saya hanya kerja sesuai perintah,” ujarnya singkat kepada awak media, Selasa (26/08/25).

Warga sekitar menilai proyek tersebut janggal dan meminta Disdikpora Karawang untuk turun tangan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pihak pelaksana.

“Kami sebagai warga merasa aneh, karena papan informasi itu wajib. Jangan sampai pengerjaan asal-asalan karena tidak ada transparansi. Kami minta Disdikpora tegas menindak pelaksana agar sesuai prosedur,” tegas salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masyarakat berhak memperoleh informasi terkait penggunaan anggaran negara, termasuk proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh kontraktor.

Dengan tidak adanya papan informasi, publik menilai pelaksanaan proyek rawan disalahgunakan dan minim pengawasan. (Red)