JIB | Karawang – Pemerintah Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih, Jum’at (23/05/25).
Kegiatan dilaksanakan di aula Kantor Desa Karyamulya. Dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah awal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga desa.
Dalam sambutannya, Pj. Kepala Desa Karyamulya, H. Mamat Rahmat, SE, menyampaikan bahwa koperasi ini akan menjadi wadah ekonomi bersama yang dikelola oleh warga dan untuk warga.
“Dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini, kami berharap dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor-sektor produktif yang potensial di desa kita,” ujarnya.
Musdesus tersebut dihadiri oleh Muspika Batujaya, Perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, pemuda, dan sejumlah elemen warga. Salah satu tokoh masyarakat, Alek Sukardi, menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif ini.
“Kami sangat mengapresiasi langkah ini. Kehadiran koperasi diharapkan menjadi solusi konkret dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini bukti nyata semangat gotong royong warga Karyamulya,” ungkapnya.
Koperasi Desa Merah Putih rencananya akan bergerak di bidang simpan pinjam, pertanian, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menyesuaikan dengan potensi lokal yang ada.
Dengan semangat kolaboratif, pembentukan koperasi ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi kemandirian ekonomi warga Desa Karyamulya. (Sul/Amr)
JIB | Karawang, 23 Mei 2025 — Pemerintah Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk pembentukan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Segaran, Jum’at (23/05/25). Musyawarah ini merupakan langkah awal dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui jalur koperasi.
Penjabat Kepala Desa Segaran, H. Samin Sarifudin, SE, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembentukan koperasi desa ini merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Segaran adalah salah satu program strategis yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami berharap koperasi ini dapat menjadi solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan yang masih ada di desa kami,” ujar H. Samin Sarifudin, SE.
Musdesus ini dihadiri oleh Muspika Batujaya, Perangkat Desa serta perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur kelembagaan desa lainnya. Dalam forum tersebut, peserta secara mufakat menyetujui struktur pengurus koperasi yang terdiri dari pengurus inti dan pengawas.
Koperasi Merah Putih Segaran dirancang untuk bergerak dalam sektor simpan pinjam serta pengelolaan usaha – usaha produktif masyarakat, seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan mikro.
Dengan terbentuknya koperasi ini, Pemerintah Desa Segaran berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing. (Sul/Ey)
JIB | CIKARANG PUSAT – Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, meninjau PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) di Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC) Deltamas, Kecamatan Cikarang Pusat, pada Senin (19/5). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja sama pemerintah daerah dengan sektor industri, dengan fokus pada penyerapan tenaga kerja lokal dan optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kunjungan ke PT SGMW menjadi yang ke-19 dalam rangkaian pertemuan Wakil Bupati Bekasi dengan dunia usaha. Menurut Asep, Kabupaten Bekasi memiliki potensi sumber daya manusia yang besar dan siap kerja, terutama di bidang otomotif dan manufaktur.
“Perusahaan di wilayah ini diharapkan memberi prioritas kepada tenaga kerja lokal, karena banyak warga yang memiliki keterampilan dan pengalaman sesuai kebutuhan industri,” kata Asep.
Ia menyampaikan target pengurangan angka pengangguran dari sekitar 8 persen menjadi 3 persen dalam lima tahun ke depan. Hal itu dinilai bisa dicapai melalui kerja sama antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Sudah dibicarakan bahwa perusahaan akan membuka peluang rekrutmen bagi warga Bekasi. Ini langkah konkret untuk menekan angka pengangguran,” ujarnya.
Selain itu, Asep menekankan pentingnya pelaksanaan program CSR yang menyasar kebutuhan masyarakat secara langsung, seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“CSR sebaiknya menyentuh sektor-sektor yang paling dibutuhkan masyarakat, termasuk beasiswa, pelatihan vokasi, dan perbaikan fasilitas umum,” jelasnya.
Menjelang penyelenggaraan Jobfair Bekasi Pasti Kerja Expo 2025 pada 27 Mei, Asep menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam memperluas akses kerja bagi warga Kabupaten Bekasi.
“Jobfair ini menjadi momentum penting dan banyak ditunggu oleh pencari kerja, dan saya yakin penyelenggaraannya sudah dipersiapkan dengan baik oleh Dinas Ketenagakerjaan,” katanya.
Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, menyatakan bahwa jobfair ini diperuntukkan khusus bagi warga ber-KTP Kabupaten Bekasi. Sebanyak 60 perusahaan akan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, baik secara daring maupun luring.
“Peserta cukup membawa CV dan bisa langsung melamar ke perusahaan yang membuka lowongan. Kesempatan ini terbuka bagi seluruh warga Bekasi,” ujar Nur Hidayah. (Red)
JIB | Cimahi – Pemerintah Kota Cimahi menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 tahun 2025 di Lapangan Apel Pemkot Cimahi pada Selasa (20/05/2025).
Upacara tersebut dipimpin oleh Wali Kota Cimahi, Letkol Purn. Ngatiyana, yang juga menyampaikan pidato resmi dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Meutya Viada Hafid.
Dalam sambutannya, Ngatiyana menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak sekadar dicatat dalam sejarah, tetapi lahir dari semangat kebangkitan, kesadaran kolektif, dan keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Ia menyebutkan bahwa melalui organisasi Budi Utomo, bangsa ini mulai percaya bahwa nasib Indonesia tidak boleh ditentukan oleh kekuatan asing, melainkan oleh kekuatan dan kemandirian sendiri.
“Kebangkitan nasional bukanlah peristiwa sekali jadi, tapi sebuah proses yang terus berlanjut. Ini adalah semangat yang menuntut keberanian untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks,” ujar Ngatiyana.
Ia menyebutkan, tantangan masa kini seperti disrupsi teknologi, krisis pangan global, ketegangan geopolitik, dan ancaman terhadap kedaulatan digital menjadi ujian nyata yang harus dihadapi dengan kesiapan dan inovasi.
“Di tengah derasnya arus globalisasi, kita tidak boleh pasif. Bangsa ini harus hadir sebagai pemimpin perubahan. Peradaban kini tidak lagi dibatasi oleh geografi, melainkan ditentukan oleh kecepatan adaptasi dan kekuatan visi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ngatiyana menjelaskan bahwa Indonesia sejak awal telah berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, sebagai panduan dalam menjaga kemandirian nasional di tengah dunia yang makin terpolarisasi. Posisi Indonesia sebagai trusted partner dalam hubungan internasional, menurutnya, menjadikan Indonesia dihormati karena mampu menjadi jembatan dialog antar kepentingan global.
“Indonesia hadir di panggung dunia bukan hanya menyuarakan kepentingan nasional, tapi juga membawa gagasan dan solusi untuk kepentingan bersama. Kita ingin menjadi mitra dialog yang membangun, bukan sekadar penonton,” jelasnya.
Ngatiyana juga menyoroti fokus pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun juga pada pemerataan dan keadilan. Pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah menjalankan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat dalam 150 hari pertama masa kerja.
“Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau lebih dari 3,5 juta anak di seluruh Indonesia. Sektor kesehatan juga diperkuat dengan layanan pemeriksaan gratis bagi lebih dari 777 ribu masyarakat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, lanjut Ngatiyana, pembentukan Danantara Investment Agency merupakan langkah konkret untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih strategis dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Di bidang pengembangan SDM, pemerintah juga mempercepat pembangunan pusat-pusat pelatihan vokasi serta memperkuat talenta digital sebagai respon atas tuntutan era transformasi teknologi,” pungkasnya.
Upacara ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali makna kebangkitan nasional, sembari memperkuat semangat gotong royong dan optimisme dalam menatap masa depan Indonesia yang lebih mandiri, adil, dan maju. (Penulis Berita : Rahmat)
JIB | Kabupaten Bekasi,- setelah kinerja Bupati Bekasi 100 hari untuk pembenahan Wilayah Bekasi kini Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, kembali memecat seorang pejabat tinggi di Perumda Tirta Bhagasasi, yaitu Direktur Teknis yang berinisial JD. Ini menjadi perhatian serius oleh Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (16/05/2025)
Pemecatan tersebut tertulis dalam surat keputusan dengan nomor 09/KEP-KPM/PERUMDA-TB/BKS/V/2025 tertanggal 14-05-2025. Kemarin dan pemecatan ini yang kedua kalinya, pejabat itu yakni, Rahmat Damanhuri sebagai Anggota Dewan Pengawas (DP) Perumda Tirta Bhagasasi yang tertuang dalam surat Nomor: 06/KEP-KPM/PERUMDA-TB/BKS/V/2025. Ahmad Firdaus dari jabatan Direktur Umum (Dirut) berdasarkan surat Nomor: 05/KEP-KPM/PERUMDA-TB/BKS/V/2025 yang berisi pemberhentian dengan hormat.
Keputusan ini menambah daftar pemecatan di manajemen Perumda Tirta Bhagasasi. Kabupaten Bekasi.
JD seharusnya menjabat hingga tahun 2027 berdasarkan keputusan sebelumnya, namun kini ia dipecat lebih awal. Kejadian ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam manajemen Perumda Tirta Bhagasasi.
Masyarakat semakin tidak puas dengan kebijakan Pemkab Bekasi, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Kontroversi terkait penunjukan Ade Zakarsih sebagai Direktur Usaha Tirta Bhagasasi juga menambah keraguan publik terhadap kepemimpinan Ade Kuswara Kunang.
Penting bagi pemimpin daerah untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil dan rencana ke depan agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi yang dapat merugikan kepercayaan publik. Umumnya masyarakat Kabupaten Bekasi. (Red)
JIB | Karawang – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) berencana melayangkan surat konfirmasi kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Langkah tersebut akan ditempuh dengan menyusul adanya dugaan kuat dalam ketidaksesuaian data jumlah peserta didik di sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten Karawang.
Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menjelaskan bahwa pihaknya menyoroti ketidaksesuaian antara data yang tercatat dan progres sinkronisasi yang semestinya dilakukan oleh PKBM.
“Kami menemukan indikasi bahwa data peserta didik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam sistem. Ini perlu diklarifikasi karena berimplikasi langsung pada pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari pemerintah,” ujar Asep kepada wartawan, Jumat (16/5).
Menurut Asep, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data peserta didik sangat penting, terutama karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Ia menyebut bahwa tindakan ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Kami mendukung penuh program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nonformal. Namun, pengawasan tetap harus dilakukan agar program tidak disalahgunakan,” tegasnya.
DPP GMI berencana mengirimkan surat resmi kepada Disdikpora Karawang untuk meminta klarifikasi dan memperoleh data yang valid.
“Kami berharap Disdikpora Karawang dapat bersikap kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi yang kami butuhkan. Ini demi memastikan bahwa dana BOP benar-benar tersalurkan secara tepat dan sesuai peruntukannya,” tambah Asep.
DPP GMI menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya program pendidikan agar tidak terjadi penyimpangan, khususnya di sektor pendidikan nonformal. (Red)
JIB | Karawang, 13 Mei 2025 — Perum Jasa Tirta II (PJT II) Rengasdengklok membangun pagar ramkawat di sepanjang bahu jalan raya yang berada di sisi saluran induk Rengasdengklok–Pakisjaya. Pembangunan ini terletak tepat di depan pasar tradisional Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang.
Ade Suherman, yang akrab disapa Golun dan menjabat sebagai Kaur OP PJT II, mengatakan bahwa pembangunan pagar ini merupakan langkah konkret PJT II dalam menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, terutama di sekitar saluran irigasi yang kerap terdampak oleh limbah domestik dan sampah pasar.
“Pembangunan pagar ini bertujuan untuk mencegah masyarakat membuang sampah ke saluran induk. Kami ingin lingkungan tetap bersih, aliran air lancar, dan masyarakat sekitar nyaman,” katanya kepada jurnalindonesiabaru.com, Selasa (13/05/25).
Menurut Golun, saluran induk tersebut memegang peranan penting dalam sistem irigasi wilayah Karawang utara. Oleh karena itu, kebersihannya harus dijaga agar tidak mengganggu distribusi air ke area persawahan.
Sementara itu, Kepala Desa Batujaya, Hilma Octapiani, menyambut baik upaya PJT II. “Kami sangat mendukung inisiatif ini. Pasar tradisional memang menjadi titik rawan pembuangan sampah, dan dengan adanya pagar ini, mudah-mudahan masyarakat bisa lebih sadar pentingnya menjaga lingkungan,” katanya.
PJT II berharap kolaborasi antara pemerintah desa, pedagang pasar, dan masyarakat sekitar dapat terus ditingkatkan agar program ini berjalan maksimal dan berkelanjutan. (Sul/Ey)
JIB | Karawang – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di beberapa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan.
Dugaan ketidakterbukaan mencuat setelah sejumlah pengelola PKBM enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Sikap bungkam tersebut justru menimbulkan kecurigaan publik mengenai transparansi pengelolaan dana BOP yang bersumber dari anggaran negara untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di masyarakat.
Asep Saipulloh, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), menegaskan bahwa transparansi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pengelolaan dana publik.
“BOP itu uang negara, bukan uang pribadi. Jadi harus dikelola secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada pengelola yang tertutup dan enggan memberikan informasi, patut dicurigai,” tegas Asep Saipulloh.
Ia pun mendorong Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan BOP di wilayah tersebut.
“Kami minta Disdikpora Karawang jangan tinggal diam. Harus ada tindakan tegas jika ditemukan ada penyalahgunaan atau ketidakterbukaan dalam laporan penggunaan BOP,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Disdikpora Karawang terkait dugaan tersebut. (Sul/Red)
JIB | Karawang – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga pendidikan nonformal yang dikelola oleh tenaga kependidikan untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Namun, mirisnya, pengelola PKBM Rahmatun Najah yang berlokasi di Dusun Bugis Selatan RT 002/001, RT 2/1, Desa Tanahbaru, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, diduga enggan memberikan informasi terkait jumlah siswa saat dikonfirmasi oleh media.
Jurnalindonesiabaru.com telah mencoba menghubungi pengelola PKBM tersebut melalui pesan WhatsApp, namun tidak mendapatkan jawaban. Sikap bungkam ini menimbulkan pertanyaan, mengingat informasi tentang kegiatan dan jumlah peserta didik di lembaga pendidikan termasuk dalam informasi yang seharusnya terbuka untuk publik.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik termasuk lembaga pendidikan wajib menyediakan dan memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat, selama tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan.
Menyikapi hal tersebut, Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia mengatakan bahwa sikap tertutup seperti ini justru dapat menimbulkan kecurigaan publik terhadap akuntabilitas lembaga pendidikan.
“PKBM sebagai lembaga pendidikan yang dibiayai oleh negara melalui berbagai program harus transparan. Jika diminta data jumlah siswa saja sudah bungkam, ini mencederai prinsip keterbukaan dan akuntabilitas,” ujar Asep Saipulloh kepada jurnalindonesiabaru.com, Selasa (13/05/25)
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKBM Rahmatunnajah belum memberikan klarifikasi resmi. Publik berharap agar pengelola PKBM lebih kooperatif dan memahami pentingnya transparansi dalam dunia pendidikan, terlebih menyangkut hak masyarakat untuk tahu. (Red)
JIB | Karawang – Tambak Ikan Lele yang terletak di Dusun Tengah 1, RT 01/01, Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, mulai menjalani pembenahan dan evaluasi menyeluruh. Langkah ini diambil untuk mewujudkan sistem budidaya yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, serta memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat.
Pembenahan mencakup perbaikan sistem sirkulasi air, pengelolaan limbah tambak, dan penggunaan pakan alami guna mengurangi polusi lingkungan. Selain itu, pendekatan baru dalam pengelolaan tambak juga mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan budidaya.
“Tambak ini bukan hanya soal produksi lele, tapi juga bagaimana kami menjaga lingkungan tetap bersih dan masyarakat bisa lebih sejahtera tanpa merusak alam,” ujar Kacum, pengelola tambak yang akrab disapa Mio.
Upaya ini mendapat dukungan dari pemerintah desa dan kelompok petani ikan. Mereka berharap tambak yang dikelola dengan prinsip modern dan ramah lingkungan ini dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Karawang.
Salah satu warga, Nimol, mengaku senang dengan adanya perubahan tersebut. “Kami senang karena sekarang tambak ini dikelola lebih baik. Selain bisa ikut bekerja, kami juga mendapatkan tambahan penghasilan,” tuturnya.
Dengan pembenahan yang dilakukan, tambak ikan lele di Desa Telukbango diharapkan mampu menjadi sentra budidaya ikan air tawar yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan. (Sul/Ey)
