JIB | Karawang – Tambak Ikan Lele yang terletak di Dusun Tengah 1, RT 01/01, Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, mulai menjalani pembenahan dan evaluasi menyeluruh. Langkah ini diambil untuk mewujudkan sistem budidaya yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, serta memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat.

Pembenahan mencakup perbaikan sistem sirkulasi air, pengelolaan limbah tambak, dan penggunaan pakan alami guna mengurangi polusi lingkungan. Selain itu, pendekatan baru dalam pengelolaan tambak juga mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan budidaya.

“Tambak ini bukan hanya soal produksi lele, tapi juga bagaimana kami menjaga lingkungan tetap bersih dan masyarakat bisa lebih sejahtera tanpa merusak alam,” ujar Kacum, pengelola tambak yang akrab disapa Mio.

Upaya ini mendapat dukungan dari pemerintah desa dan kelompok petani ikan. Mereka berharap tambak yang dikelola dengan prinsip modern dan ramah lingkungan ini dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Karawang.

Salah satu warga, Nimol, mengaku senang dengan adanya perubahan tersebut. “Kami senang karena sekarang tambak ini dikelola lebih baik. Selain bisa ikut bekerja, kami juga mendapatkan tambahan penghasilan,” tuturnya.

Dengan pembenahan yang dilakukan, tambak ikan lele di Desa Telukbango diharapkan mampu menjadi sentra budidaya ikan air tawar yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan. (Sul/Ey)

JIB | Karawang – Pemerintah Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, resmi membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang digelar di Aula Kantor Desa Cibuaya, Kamis (08/05/25).

Musdesus ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian musyawarah yang sebelumnya telah dilakukan bersama tokoh masyarakat dan berbagai elemen desa.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Cibuaya, H. Ita Warsita, menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini lahir dari aspirasi warga demi mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa.

“Musdesus ini hasil kesepakatan bersama yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta elemen lainnya. Koperasi Desa Merah Putih ini kami harapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi warga,” ujar H. Ita Warsita.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Cibuaya, Pendamping Desa, BPD, PKK, Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Serta Pendamping Koperasi dari Dinkop Kabupaten Karawang.

Pembentukan koperasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong semangat kemandirian masyarakat desa.

Koperasi Desa Merah Putih yang nantinya akan bergerak di berbagai sektor, termasuk perdagangan, pertanian, dan layanan simpan pinjam. (Sul/Amr)

JIB | Karawang – Pemerintah Desa Kedungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pada Kamis (08/05/25).

Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor Desa Kedungjaya dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat serta instansi terkait.

Dalam Musdesus tersebut, Sopyan Sahuri terpilih sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih. Ia dikenal sebagai sosok yang berkompeten dan memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan ekonomi desa.

Kepala Desa Kedungjaya, Tarjan Sujana, S.Pd, mengapresiasi seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi semangat dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dalam Musdesus ini. Ini adalah langkah awal yang baik untuk membangun kemandirian ekonomi melalui koperasi desa,” ujar Tarjan Sujana.

Acara ini turut dihadiri oleh Dinas Koperasi Kabupaten Karawang, Muspika Kecamatan Cibuaya, Pendamping Desa, BPD, Perangkat Desa, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan lembaga lainnya.

Sopyan Sahuri menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin koperasi ini.

“Amanah ini akan saya emban dengan sungguh-sungguh. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat Desa Kedungjaya,” ungkapnya.

Dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan dapat menjadi wadah yang memperkuat ekonomi warga, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara kolektif. (Sul/Amr)

JIB | Karawang – Polemik pemangkasan anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta pada tahun 2025 memicu reaksi beragam dari berbagai pihak, mulai dari legislatif, aktivis masyarakat, hingga para pengelola pendidikan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai pemotongan BPMU akan memperburuk kondisi sekolah swasta yang selama ini sudah berjuang menjaga mutu pendidikan dengan keterbatasan anggaran.

“Kebijakan ini tidak sejalan dengan visi peningkatan mutu pendidikan Jawa Barat. Kalau sekolah swasta diberi beban lebih tanpa dukungan memadai, siapa yang akan menanggung dampaknya? Tentu siswa dan guru,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.

Namun, kritik tersebut ditanggapi berbeda oleh Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Karawang (GEMPAR), Mulyadi, yang menyayangkan sikap anggota dewan yang menurutnya lebih memilih menyampaikan keluhan ke publik ketimbang menggunakan jalur resmi pengawasan.

“Kalau memang ada kebijakan gubernur yang dianggap tidak tepat, gunakan hak kontrol sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Jangan hanya membuat gaduh tanpa solusi konkret,” tegasnya, Selasa (06/05/25).

Menurut Mulyadi, tanggung jawab pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada eksekutif. “Pendidikan adalah urusan bersama. Wakil rakyat seharusnya jadi bagian dari solusi, bukan sekadar komentator,” tambahnya. Ia juga menyatakan dukungan terhadap reformasi sistem yang tengah dijalankan pemerintah provinsi.

Di sisi lain, kekhawatiran nyata datang dari lapangan. Seorang kepala sekolah swasta di Karawang, yang meminta identitasnya disamarkan, menyebut bahwa pemotongan BPMU membuat sekolah kesulitan menutup biaya operasional dasar.

“Kami mendukung program pemerintah, tetapi faktanya, dana bantuan sangat penting untuk kelangsungan operasional sekolah. Kami dihadapkan pada dilema: mempertahankan mutu atau menekan biaya,” ujarnya.

Guru-guru juga mulai angkat suara. Seorang guru SMA swasta di wilayah Karawang menyatakan bahwa kesejahteraan guru justru semakin terpinggirkan. “Kami dituntut profesional, tapi honor sangat minim. Kalau guru terus diperlakukan seperti ini, bagaimana pendidikan bisa maju?” katanya dengan nada prihatin.

Di tengah tarik ulur kebijakan, masyarakat berharap agar ada titik temu antara pemerintah daerah dan DPRD. “Kami ingin pendidikan tetap terjangkau dan berkualitas. Kalau terus begini, anak-anak kami yang jadi korban,” ungkap Rina, salah satu orang tua siswa di Karawang.

Berbagai pihak menyerukan perlunya dialog terbuka dan kebijakan yang berpihak pada semua elemen: sekolah, guru, dan siswa. Harapannya, keputusan anggaran pendidikan ke depan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga humanis dan adil. (Sul/Red)