Pemerintah Desa Cibuaya Laksanakan Program Padat Karya Tunai untuk Kebersihan Lingkungan

By

-

23 March 2025

JIB | Kabupaten Karawang – Pemerintah Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, mulai merealisasikan program Padat Karya Tunai (PKT) setelah pencairan anggaran Dana Desa tahap pertama tahun 2025.

Salah satu kegiatan yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cibuaya adalah pembersihan sampah rumah tangga serta pengangkatan lumpur di saluran pembuangan air limbah di Dusun Cibuaya 1 RT. 06/02.

Kepala Desa Cibuaya, H. Ita Warsita, menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus memperlancar aliran air limbah agar tidak terjadi genangan atau pencemaran yang dapat merugikan warga.

“Kami berharap dengan adanya program ini, lingkungan desa menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kerja bagi warga desa, terutama mereka yang membutuhkan penghasilan tambahan,” ujarnya, Minggu (23/03/25).

Salah seorang warga, H. Ulamah warga Dusun Cibuaya 1 RT 06/02 Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, mengaku senang dengan adanya kegiatan ini karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Dulu saluran pembuangan sering tersumbat karena banyak lumpur dan sampah yang menumpuk. Akibatnya, saat hujan turun, air meluap ke jalan dan pekarangan rumah warga. Sekarang air bisa mengalir dengan lancar, lingkungan pun terasa lebih asri,” katanya.

Program PKT ini tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pekerjaan yang melibatkan warga setempat.

Seorang tokoh masyarakat Desa Cibuaya, H. Dedi, menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh warga untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tanpa kesadaran bersama, program ini tidak akan berjalan maksimal,” tuturnya.

Dengan adanya program ini, Pemerintah Desa Cibuaya berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan berpartisipasi dalam kegiatan desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. (Sul/Ey)

Pembagian Honda bagi Guru Ngaji dan Marbot di Cibuaya Berjalan Kondusif

By

Asep Saepullah

-

22 March 2025

0

JIB | Kabupaten Karawang, 22/03/2025 – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memberikan perhatian khusus terhadap pembagian Honor Daerah (Honda) bagi guru ngaji dan marbot masjid di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya. Penyaluran dana yang dilakukan melalui Bank BJB ini berlangsung dengan kondusif dan tertib.

Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran guru ngaji dan marbot dalam menjaga nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Kepala Desa Cibuaya, H. Ita Warsita, mengungkapkan bahwa pembagian Honda ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para penerima manfaat.

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Daerah yang terus memberikan perhatian kepada para guru ngaji dan marbot. Mereka memiliki peran penting dalam pendidikan keagamaan dan pemeliharaan tempat ibadah di desa kami,” ujar Kepala Desa Cibuaya.

Sementara itu, salah satu penerima manfaat, H. Agus Saefulloh, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan ini. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti bagi kami. Semoga program ini terus berlanjut dan semakin banyak yang merasakan manfaatnya,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Karawang berharap program ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan demi mendukung kesejahteraan para guru ngaji dan marbot di daerah tersebut. (Sul/Ey)

Bupati Dan BPBD Kabupaten Bekasi Berharap Masyarakat Tetap Waspada Potensi Cuaca Ekstrem.

By

Asep Saepullah

-

21 March 2025

0

JIB | CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan masa transisi pemulihan pascabencana selama 14 hari, terhitung sejak 19 Maret hingga 1 April 2025. Masa transisi ini bertujuan untuk memastikan pemulihan pascabencana, termasuk banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang, dan puting beliung, berjalan secara optimal.

“Setelah mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil oleh BPBD, perangkat daerah, camat, dan kepala desa, kami menetapkan status transisi darurat ini guna memastikan pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik,” ujar Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, Rabu (19/3/2025).

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang masih berpotensi terjadi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, menyampaikan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Kabupaten Bekasi pada Dasarian II dan III Maret 2025 diperkirakan berada dalam kategori rendah hingga menengah. Sejumlah wilayah yang masih berpotensi terdampak meliputi Kecamatan Cikarang Barat, Kedungwaringin, Tambun Selatan, dan Cikarang Selatan.

“Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan saluran air, serta memangkas pohon yang berisiko tumbang guna mencegah potensi bahaya,” tutur Dodi, Kamis (20/3/2025).

Dodi menambahkan bahwa pihak Provinsi Jawa Barat telah berkolaborasi dengan BMKG dan TNI AU dalam melakukan modifikasi cuaca hingga 20 Maret 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi terhadap meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi. Sementara itu, BMKG memprediksi curah hujan dengan intensitas menengah hingga lebat masih akan berlangsung sepanjang bulan Maret 2025.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada, karena BMKG masih memprediksi potensi hujan dan cuaca ekstrem,” tegasnya.

Dengan kondisi cuaca yang masih berpotensi ekstrem, BPBD Kabupaten Bekasi mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana.

Langkah-langkah preventif, seperti menjaga kebersihan lingkungan, memastikan saluran air tetap lancar, serta memangkas pohon yang berisiko tumbang, menjadi upaya mitigasi yang perlu dilakukan secara kolektif.

Selain itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengikuti informasi terkini dari BMKG dan pihak berwenang guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem. Pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui masa transisi pemulihan ini, terus berupaya memastikan keselamatan serta pemulihan wilayah terdampak bencana agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal secepat mungkin. (Red)

DPP GMI Minta CV. Ali Salim Sukses Diblacklist, Dugaan Proyek Tidak Sesuai Spek di SDN Karangharja 02

By

Asep Saepullah

-

20 March 2025

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menduga adanya ketidaksesuaian spesifikasi dalam proyek pemeliharaan utilitas di SDN Karangharja 02, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Ali Salim Sukses dan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dengan nilai kontrak sebesar Rp191.040.000 itu dinilai tidak sesuai dengan rencana awal.

Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi langsung ke lokasi proyek. Hasilnya, ditemukan bahwa volume pengurugan untuk pemasangan paving block tidak sesuai dengan perencanaan awal.

“Kami melihat adanya indikasi pengurangan volume pengurugan yang berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan. Ini jelas merugikan masyarakat dan mencederai amanah penggunaan dana publik,” ungkapnya.

DPP GMI mendesak dinas terkait untuk segera mengevaluasi proyek tersebut dan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor pelaksana jika terbukti terjadi penyimpangan.

“Kami meminta dinas terkait untuk memasukkan CV. Ali Salim Sukses dalam daftar hitam (blacklist) agar hal serupa tidak terulang di proyek lain,” tegas Asep Saipulloh.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV. Ali Salim Sukses maupun dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi proyek ini. (Red)

Pemkab Bekasi, Gembleng 4 Kerjasama Dengan Mitra Strategis Untuk Percepatan Pembangunan

By

Asep Saepullah

-

20 March 2025

0

JIB | CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Pembahasan Kerja Sama (MoU) yang dipimpin langsung oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, di Ruang Rapat Gedung Bupati Bekasi, pada Rabu (20/3/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh mitra strategis dari kalangan akademisi, dunia usaha, dan lembaga sosial, serta Kepala Perangkat Daerah terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan sinergi konkret dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bupati Ade Kuswara Kunang menegaskan bahwa pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan sinergi berbasis data dan kolaborasi erat dengan berbagai stakeholder.

“Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar yang harus didukung oleh data akurat dan kerja sama lintas sektor untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Empat kerja sama yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi:

Pertama, IPB University, yang mencakup pembaharuan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Salah satu fokus utama dalam kerja sama ini adalah pendampingan pengumpulan data Desa/Kelurahan Presisi guna memastikan perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis data.

Kedua, PT Semen Indonesia Grup (SIG), yang berfokus pada program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat kurang mampu serta menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi.

Ketiga, Pitaloka Foundation, yang memberikan hibah berupa data Desa Presisi, peta monografi, serta dukungan aplikasi dan WebGIS. Hibah ini diharapkan dapat memperkuat sistem perencanaan berbasis data yang lebih akurat dan efisien dalam tata kelola pemerintahan.

Keempat, PT Pos Indonesia, yang berkolaborasi dalam pengembangan layanan publik berbasis Kantor Pos di setiap kecamatan. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan bagi masyarakat, sehingga pelayanan pemerintahan dapat lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan warga.

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi semakin memperkuat fondasi pembangunan yang terarah, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai mitra strategis diharapkan tidak hanya mempercepat implementasi program prioritas, tetapi juga menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dengan dukungan sinergis dari akademisi, dunia usaha, dan lembaga sosial, Kabupaten Bekasi optimis dapat mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. (Sam)

Mengurangi Angka Pengangguran Pemkab Bekasi Kerjasama dengan Kemenaker

By

Asep Saepullah

-

20 March 2025

0

JIB | JAKARTA – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menandatangani naskah kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam rangka sinergitas data ketenagakerjaan. Penandatanganan yang mengusung tema Sinergi untuk Negeri ini berlangsung di Gedung Tri Dharma, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).

Selain Kabupaten Bekasi, tujuh daerah lainnya turut serta dalam penandatanganan kerja sama ini, yakni Kota Bandung, Kota Binjai, Kabupaten Subang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Asahan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Batang.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo dalam menurunkan angka pengangguran dengan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas.

“Nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem informasi ketenagakerjaan dan mengintegrasikan layanan publik di bidang ketenagakerjaan secara nasional guna mengurangi angka pengangguran,” ujarnya.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, menekankan bahwa kerja sama ini akan mengintegrasikan data ketenagakerjaan, termasuk informasi pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta aspek pengawasan ketenagakerjaan.

“Data ini mencakup pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial, serta data lainnya sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa data tersebut dapat diimplementasikan dan dikolaborasikan antara perusahaan, kementerian, serta daerah yang telah menandatangani kerja sama ini.

“Jika tidak ada data yang komprehensif, kebijakan yang diambil dalam mengurangi pengangguran atau meningkatkan lapangan kerja menjadi tidak efektif dan efisien,” terangnya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah dapat menciptakan sistem data ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi, akurat, dan komprehensif.

Data yang tersusun dengan baik akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran. (Red)

Kabid SMP Berikan Klarifikasi, DPP GMI Akan Laporkan Dugaan Penyelewengan ke APH

By

Asep Saepullah

-

19 March 2025

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Dugaan penyelewengan pengadaan laptop dan komputer yang dibiayai APBD Kabupaten Bekasi tahun 2024 untuk SMPN 2 Cabangbungin terus bergulir. Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) berencana melaporkan temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) karena dianggap sebagai bentuk penyimpangan anggaran.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut. Menurutnya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) hanya bersifat rencana, sehingga data yang muncul dalam sistem tersebut bisa berubah atau bahkan hilang dengan sendirinya.

“SiRUP itu hanya perencanaan, bukan sesuatu yang pasti akan direalisasikan. Data yang muncul di sistem juga bisa hilang dengan sendirinya karena sifatnya masih rencana,” jelas Kabid SMP.

Namun, Asep Saipulloh, sebagai Sekertaris Umum DPP GMI menegaskan bahwa dugaan penyelewengan ini tetap berpedoman pada data yang dianggap sudah baku. Mereka berpendapat bahwa informasi yang telah ditemukan tidak bisa hilang begitu saja jika memang ada dasar yang jelas dalam perencanaannya.

“Kami berpegang pada data yang valid dan tidak bisa dihapus begitu saja. Jika ada anggaran yang direncanakan untuk pengadaan, tetapi tidak terealisasi tanpa alasan yang jelas, maka ini bisa dikategorikan sebagai penyimpangan. Kami akan melaporkan temuan ini kepada APH untuk ditindaklanjuti,” tegas Sekum DPP GMI.

Kasus ini pun mendapat sorotan dari berbagai pihak yang berharap adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Bekasi. (Red)

Anggota Komisi IV DPRD Cimahi Berikan Apresiasi terhadap Kegiatan Saresehan Budaya yang Digelar Pemkot Cimahi

By

Asep Saepullah

-

19 March 2025

0

JIB | CIMAHI, – Untuk mempererat sinergi antara pelaku seni budaya dan sektor ekonomi kreatif di Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi menggelar acara Saresehan Budaya di kawasan Alam Wisata Kota Cimahi, pada Rabu, (19/3/2025).

Acara ini dibuka oleh Walikota Cimahi, Ngatiyana, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota, perangkat daerah, Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, serta berbagai organisasi yang berfokus pada kesenian, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.

Dalam sambutannya, Walikota Cimahi, Ngatiyana, mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang turut hadir dalam acara tersebut. Ia menyatakan bahwa kegiatan Saresehan Budaya ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk terus mengembangkan dan melestarikan budaya.

“Saya sangat senang bisa bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan para pelaku budaya di Kota Cimahi. Insya Allah, kebudayaan di Kota Cimahi akan terus kami jaga, pelihara, dan kembangkan agar tidak tergerus oleh kemajuan teknologi,” kata Ngatiyana di sela-sela acara.

Ia juga menekankan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan budaya dan berkontribusi terhadap pengembangan budaya Indonesia di dunia internasional, dengan perlindungan dan pembinaan kebudayaan yang sejalan dengan prinsip pembangunan dalam sila kelima Pancasila.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Sopian, yang hadir mewakili Ketua DPRD Kota Cimahi, menyampaikan apresiasi dan antusiasmenya terhadap acara Saresehan Budaya yang digelar Pemkot Cimahi.

“Saya sangat mendukung kegiatan ini karena sangat penting untuk mempertahankan eksistensi budaya lokal di Kota Cimahi,” ungkap Sopian saat ditemui di lokasi acara.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap kebudayaan lokal sangatlah penting, dan ia juga berperan dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang merancang peraturan daerah terkait kebudayaan.

Ia menambahkan bahwa, ke depannya, konsep budaya di Kota Cimahi harus mendapat perlindungan lebih melalui kelembagaan yang kuat, mengingat budaya memiliki potensi, talenta, dan komunitas yang perlu diperhatikan.

Sopian berharap bahwa kebudayaan Kota Cimahi dapat menjadi contoh yang tidak hanya terkenal di tingkat kota, tetapi juga dapat menginspirasi daerah lain di tingkat provinsi, bahkan nasional.

“Saya bercita-cita agar kebudayaan di Kota Cimahi dapat diangkat menjadi ikon budaya yang memiliki pengaruh lebih luas, tidak hanya di tingkat kota, tapi juga provinsi dan nasional,” tambah Sopian.

Ia berkomitmen untuk mendukung inisiatif ini melalui peran serta DPRD Kota Cimahi, khususnya di Komisi IV dan Bapemperda, yang terkait dengan kebudayaan Kota Cimahi.
(RAHMAT)

Untuk Pemulihan Bencana Banjir, Pemkab Bekasi Akan Melakukan Normalisasi Sungai dan Kali.

By

Asep Saepullah

-

19 March 2025

0

JIB | CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan selama 14 hari, mulai 19 Maret hingga 1 April 2025, setelah sebelumnya berada dalam status Tanggap Darurat Bencana. Keputusan ini diambil untuk memastikan pemulihan pasca-bencana banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang, dan puting beliung yang melanda sejumlah wilayah.

Penetapan status ini diumumkan langsung oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dalam Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Bencana di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, pada Rabu (19/3/2025). Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi, Kalak BPBD Muchlis, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Menurut Bupati Ade Kuswara Kunang, perubahan status ini dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan bahwa banjir telah surut di sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi, menyisakan satu desa terdampak, yaitu Huripjaya di Kecamatan Babelan.

“Setelah melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh BPBD, perangkat daerah, camat, dan kepala desa, kami menetapkan status transisi darurat ini,” ujar Ade.

Sebagai langkah pemulihan jangka panjang, Pemkab Bekasi akan melakukan normalisasi sungai dan kali, serta menerbitkan surat edaran ke tingkat desa yang menginstruksikan sosialisasi penertiban bangunan liar dan pemeliharaan lingkungan.

“Instruksi ini akan diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan di kecamatan dan desa agar lebih peduli dalam menjaga lingkungan. Saat ini, kita tengah fokus pada rehabilitasi sungai sebagai bagian dari strategi jangka panjang penanggulangan banjir,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Bekasi juga akan melanjutkan bantuan bagi masyarakat terdampak, termasuk pemeriksaan kesehatan dan distribusi logistik untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi menambahkan bahwa dalam masa transisi ini, pemerintah masih akan melakukan berbagai upaya pemulihan, termasuk perbaikan infrastruktur yang terdampak. Dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp30 miliar, sekitar Rp10 miliar telah digunakan untuk penanganan bencana selama status Tanggap Darurat.

“Penggunaan dana ini diawasi secara ketat agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan,” tegas Dedy.

Ia juga menyebutkan bahwa jika diperlukan, masa transisi darurat dapat diperpanjang setiap 14 hari, tergantung pada kondisi di lapangan dan kebutuhan pemulihan lebih lanjut.

Dengan ditetapkannya status Transisi Darurat ke Pemulihan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus menangani dampak bencana secara menyeluruh, baik dalam aspek penanggulangan jangka pendek maupun strategi pemulihan jangka panjang.

Selain memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang, seperti normalisasi sungai, penertiban bangunan liar, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah hingga tingkat desa. Pemantauan kondisi akan terus dilakukan, dan jika diperlukan, masa transisi ini dapat diperpanjang guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan berkelanjutan. (Sam)

Pemerintah Desa Karyamulya Tingkatkan Pelayanan Administrasi dan Keamanan Selama Bulan Ramadhan

By

Asep Saepullah

-

18 March 2025

0

PJ. Kepala Desa Karyamulya, H. Mamat Rahmat, SE,

JIB | Karawang– Menyambut bulan suci Ramadhan, Pemerintah Desa Karyamulya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam aspek administrasi dan keamanan lingkungan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga dapat mengurus berbagai keperluan administratif dengan lebih mudah serta menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

PJ. Kepala Desa Karyamulya, H. Mamat Rahmat, SE, menyatakan bahwa pihaknya telah menyesuaikan jadwal dan mempercepat proses pelayanan administrasi guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan.

“Kami memahami bahwa di bulan Ramadhan banyak warga yang ingin fokus beribadah. Oleh karena itu, kami berupaya mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi agar masyarakat tidak mengalami kendala dalam pengurusan dokumen,” ujarnya.

Selain pelayanan administrasi, Pemerintah Desa Karyamulya juga meningkatkan keamanan lingkungan dengan memperbanyak patroli malam serta berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat.

“Kami telah bekerja sama dengan pihak keamanan desa untuk meningkatkan patroli dan memastikan lingkungan tetap kondusif selama bulan Ramadhan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kebersamaan dalam menciptakan lingkungan yang aman,” tambahnya.

Salah satu warga, berinisial (Mnh) – (35), menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Pemerintah Desa Karyamulya dalam meningkatkan pelayanan dan keamanan selama bulan Ramadhan.

“Pelayanan administrasi yang lebih cepat sangat membantu kami. Selain itu, peningkatan keamanan juga membuat kami merasa lebih tenang saat beribadah, terutama di malam hari,” katanya.

Dengan adanya upaya ini, Pemerintah Desa Karyamulya berharap masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari peningkatan pelayanan, baik dalam hal administrasi maupun keamanan, sehingga bulan suci Ramadhan dapat dijalani dengan lebih nyaman dan penuh berkah. (Sul/Ey)

Stay connected