JIB | Bekasi – Proyek pembangunan Pintu Air Telukbango 2 yang berlokasi di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI). Proyek yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bekasi tahun 2025 melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) senilai Rp1.476.100.300 ini dikerjakan oleh CV. Karunia Ilahi.
Dikatakan, Asep Saipulloh Sekertaris Umum DPP GMI, hasil pantauan tim investigasi di lokasi, kondisi medan pembangunan yang terjal menjadi perhatian serius. DPP GMI menilai, tanpa pengawasan yang ketat dari pihak terkait, hasil pekerjaan dikhawatirkan tidak akan optimal dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kami menemukan bahwa kondisi lokasi pembangunan sangat menantang, kontur tanahnya terjal dan cukup berisiko. Ini memerlukan pengawasan ekstra dari dinas terkait agar proyek ini berjalan sesuai dengan standar dan kualitas yang diharapkan,” ujar Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh kepada awak media.
DPP GMI juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan dana publik.
“Penggunaan anggaran daerah harus dipastikan tepat sasaran dan hasil pekerjaannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai karena lemahnya pengawasan, hasilnya justru mengecewakan,” tambahnya.
Hingga saat ini, pihak DSDABMBK Kabupaten Bekasi maupun kontraktor pelaksana belum memberikan pernyataan resmi terkait sorotan tersebut. (Red)
JIB | Kabupaten Bekasi,- Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (Ormas DPP GMI) yang di bawah naungan H. Riden Baharudin sangat mengapresiasikan kinerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, S.H., dan dr. Asep Surya Atmaja di dalam 100 sehari dalam gebrakan menertibkan bangunan liar di sepanjang kali atau sungai yang ada di Kabupaten Bekasi.
Hal itu di dukung oleh Gubernur Jawa Barat, Dr. Dedi Mulyadi, S.H., M.M., menertibkan bangunan liar di sepanjang bantaran Kali dan sungai salah satunya Sepak Gabus, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, BCL Kecamatan Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang Barat dan lainnya, dalam pembongkar tersebut dijalankan secara bertahap di wilayah berbeda sebagai upaya menanggulangi bencana banjir sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Ketum DPP GMI H. Riden Bahrudin kepada awak media sangat mengapresiasikan kinerja Bupati Bekasi dalam menertibkan bangun liar di sepanjang bantaran Sungai ini harus kita support dan kita dukung penuh untuk mengurangi banjir dimana-mana sekitar wilayah Kabupaten Bekasi. Jumat (18/04/2025).
“Kita sebagai masyarakat Bekasi setidak mendukung hal tersebut agar Kabupaten Bekasi bebas dari banjir setidaknya mengurangi banjir, dan Bupati Bekasi sangat tegas dengan adanya bangunan liar yang berdiri di atas tanah negara yang merusak tatanan maupun merusak kejahatan lingkungan sehingga terlihat kumuh sepanjang bantaran kali, dengan adanya gebrakan Bupati Bekasi kita sebagai masyarakat harus mendukung penuh agar tidak terjadi banjir dimana-mana” jelasnya.
Riden juga apa yang di upayakan atau langkah-langkah oleh Bupati Bekasi sebagai bagian dari upaya normalisasi kali guna mengurangi risiko banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Bekasi. Bukan hanya itu tetapi langkah tersebut, bertujuan untuk memperlancar aliran air, mengingat bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran kali tersebut dan menyebabkan penyumbatan arus air sehingga terjadi banjir.
“Saya Berharap kepada masyarakat Bekasi hayo kita dukung program pemerintah Kabupaten Bekasi agar Bekasi Bangkit Maju Sejahtera, bukan hanya itu tetap di dukung penuh oleh stakeholder agar upaya dan program Bupati Bekasi tentang Pembokaran Bangunan Liar sesuai harapan, Karena hanya Bupati Bekasi yang berani dan di dukung penuh oleh Gubernur Jawa Barat Dr. Dedi Mulyadi, S.H., M.M.,” ucapnya.
Dalam menata Bekasi Bangkit Maju Sejahtera Kata Riden Bahrudin Bupati Bekasi tidak tanggung-tanggung dalam pembongkaran bangunan liar mengerahkan sejumlah Satpol-PP dan alat berat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan demi menata lingkungan sebagai bentuk mitigasi bencana banjir, dan saya berharap harus ada solusi terbaik bagi masyarakat yang terkena pembongkaran bangunan liar, sehogya nya mereka juga masyarakatnya, yang harus di lindungi dan di perhatikan kesehatan, ekonomi, kehidupannya, pendidikan dan tempat tinggalnya dan lainnya.
“Saya Berharap Bupati Bekasi dalam kinerja 100 hari Bangkit Maju Sejahtera ini, dan pembongkaran bangunan-bangunan liar sepanjang kali harus menjadikan solusi terbaik dalam menanggulangi banjirdan sebagai langkah kongkrit pemkab Bekasi dalam mengatasi banjir tahunan akibat alih fungsi lahan dan penyempitan bantaran kali” tutupnya..
JIB | Karawang – Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Maju Sejahtera yang berada di Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa tahap pertama tahun anggaran 2025.
Sebanyak 20 persen dari pagu anggaran Dana Desa digunakan untuk mengelola dua sektor utama, yaitu usaha ternak ayam petelur dan sewa lahan sawah guna mendukung program swasembada pangan desa.
Kepala Desa Cibuaya, H. Ita Warsita, mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam membangun ekonomi mandiri berbasis potensi lokal.
“Kami manfaatkan Dana Desa seoptimal mungkin. Ternak ayam petelur ini untuk menopang kebutuhan gizi masyarakat dan mendatangkan pendapatan. Sedangkan sewa lahan sawah untuk ditanami padi adalah upaya nyata kami dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan di tingkat desa,” ujar H. Ita Warsita saat ditemui pada Jumat (18/04/25).
Direktur BUMDesa Maju Sejahtera, Suherman, menambahkan bahwa program ini juga menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar dan menjadi wadah pelatihan usaha.
“Kami melibatkan warga baik dalam kegiatan peternakan maupun pertanian. Harapannya bukan hanya hasil panen atau telur, tapi juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat,” jelasnya.
Langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Cibuaya secara bertahap, sekaligus menjadi model pengelolaan Dana Desa yang produktif dan berkelanjutan. (Sul/Ey)
JIB | Karawang – Pemerintah Desa (Pemdes) Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, merealisasikan 20 persen Dana Desa tahap pertama tahun 2025 untuk pengembangan sektor peternakan. Dana tersebut dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan difokuskan pada usaha peternakan bebek dan domba.
Kepala Desa Kutakarya, H. Hendri, mengatakan bahwa pengembangan sektor peternakan merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian desa serta pendapatan masyarakat.
“Kami melihat potensi besar di sektor peternakan. Program ketahanan pangan yang notabene bertujuan meningkatkan swasembada pangan yang dikeloa BUMDes. Harapannya, ekonomi warga bisa tumbuh dan desa menjadi lebih mandiri,” ujar H. Hendri saat ditemui di kantornya, Rabu (16/04/25).
Ia menambahkan, salah satu kunci keberhasilan program ini adalah keterlibatan aktif warga dalam pengelolaan peternakan. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja, tetapi juga diberikan peran sebagai pengelola agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung.
“Kami ingin masyarakat benar-benar dilibatkan dan diberdayakan. Tak hanya mendapatkan pekerjaan, tapi juga keterampilan baru yang bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang,” tambahnya.
Sebagai upaya mendukung keberhasilan program, Pemdes Kutakarya juga menyiapkan pelatihan teknis dan pendampingan bagi para warga yang terlibat. Dengan pengelolaan yang transparan dan partisipatif, program ini diharapkan dapat menjadi percontohan dalam pemanfaatan Dana Desa yang produktif dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Karawang.
“Dengan dukungan masyarakat dan pengelolaan yang akuntabel, kami optimistis program ini akan memberikan dampak nyata bagi perekonomian desa,” pungkas H. Hendri. (Sul/Ey)
JIB | CIMAHI,- Sebagai upaya meningkatkan kualitas ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan strategis, pemerintah kota cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menggelar rapat kerja pemetaan data kewilayahan dan implementasi pilot project sistem informasi potensi Desa/Kelurahan serta peningkatan kualitas data statistik sektoral tahun 2025 yang dihadiri oleh Person In Charger (PIC) OPD dan sekretaris perangkat daerah yang bertempat di MPP Kota Cimahi, pada Kamis (17/04/2025).
“Data statistik sektoral memegang peranan yang sangat penting bagi pemerintah dalam membuat perencanaan dan untuk menilai hasil pembangunan ekonomi saat ini untuk kemudian dilakukan evaluasi, serta membuat rencana kebijakan yang tepat untuk Pembangunan masa yang akan datang” ujar Ngatiyana saat membuka kegiatan rapat kerja pemetaan data kewilayahan secara resmi.
Walikota Cimahi Ngatiyana berharap, melalui rapat kerja ini dapat meningkatkan pemahaman para aparatur sipil negara pemerintah kota cimahi yang mempunyai tugas sebagai produsen data dan mengelola data sektoral pada OPD masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang efektif dan efisein melalui pengelolaan data dengan baik atau berkualitas dan sesuai dengan kaidah yang ada.
Ngatiyana juga menegaskan data yang disediakan oleh pemerintah Kota Cimahi harus dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan memberikan gambaran yang baik mengenai kondisi riil Kota Cimahi.
Sementara,Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Hendra Gunawan dalam paparannya menyebutkan bahwa Diskominfo telah mereplikasi dan mengembangkan aplikasi satu data serta membangun juga website kelurahan untuk menyediakan akses data sektoral yang disuplai oleh produsen data yaitu perangkat daerah dan kelurahan yang ada di lingkungan pemerintah Kota Cimahi.
“untuk tahap sekarang, kita sedang meng-input data-data ke dalam aplikasi satu data, dan dipublikasi pada portal open data untuk dapat diakses oleh aparatur pemerintah kota cimahi, masyarakat dan pihak yang membutuhkan data, yang dapat diakses ke website opendata.cimahikota.go.id” paparnya.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Indah Lesmini, S.Si Kepala Bidang Statistik Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan Dewi Mulyahati, S.Si.,M.E., Statistisi Ahli Madya BPS Kota Cimahi.
JIB | BANDUNG BARAT,- Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail melantik lima Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) dan satu Penjabat Kepala Desa. Pelantikan dilaksanakan di Komplek perkantoran Pemkab, Kamis (17/4/2025).
Menurut Bupati, pelantikan ini menandai komitmen pemerintah daerah dalam memastikan roda pemerintahan desa terus berjalan, meskipun di tengah dinamika yang ada.
Adapun Kepala desa yang dilantik berasal dari berbagai wilayah, yakni Desa Sukasari (Gunung Halu), Desa Cicangkang Hilir (Cipongkor), Desa Campaka Mekar (Padalarang), Desa Pasirhalang (Cisarua), dan Desa Lembang (Lembang).
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Sindangjaya resmi ditunjuk untuk menggantikan almarhum Bapak Wahyudin.
“Kami kehilangan seorang pemimpin desa yang berdedikasi. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keteguhan hati. Selain itu pentingnya peran kepala desa dalam membangun daerah dari akar rumput, Kepala desa bukan sekadar pemimpin administratif, melainkan motor penggerak pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” kata Jeje.
Ditegaskannya, Pemerintah desa adalah ujung tombak pembangunan, Kepala desa bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga penggerak masyarakat dan pelayan publik.
Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyinggung Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengajak para kepala desa untuk segera menindaklanjuti arahan tersebut demi mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi desa.
“Kita diamanatkan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih, ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan ketahanan sosial.
Semua ini membutuhkan sinergi dan semangat gotong royong yang kuat antara pemerintah desa dan daerah,” katanya.
“Indonesia tidak akan bersinar hanya karena satu obor di Jakarta, tetapi akan terang karena lilin-lilin kecil di desa. Maka, mari kita nyalakan lilin-lilin itu bersama, mulai dari desa kita masing-masing,” pungkasnya.
JIB | Karawang – Kepala SMP Negeri 1 Pakisjaya, Kabupaten Karawang, terus melakukan upaya pembenahan fasilitas sekolah demi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi para siswa. Selain itu, peningkatan kinerja guru dan mutu pendidikan juga menjadi fokus utama pihak sekolah.
Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari perbaikan sarana prasarana hingga penguatan kualitas tenaga pendidik. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, pihak sekolah menerapkan pendekatan seperti komunikasi yang efektif, penilaian kinerja yang objektif, pelatihan rutin, serta dukungan sumber daya yang memadai.
“Kami ingin menciptakan atmosfer belajar yang positif. Selain perbaikan fasilitas, kami juga mendorong guru untuk terus berkembang melalui pelatihan, mentoring, dan kolaborasi,” kata Kepala SMPN 1 Pakisjaya, Siti Omsu Kurniasih.
Pengakuan terhadap prestasi guru dan siswa juga menjadi bagian dari strategi sekolah dalam membangun motivasi dan semangat belajar. Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah menjadi salah satu inovasi yang terus dikembangkan.
“Kami sadar bahwa teknologi adalah bagian penting dari dunia pendidikan saat ini. Karena itu, kami mulai mengintegrasikan teknologi, baik dalam proses belajar mengajar maupun manajemen sekolah, agar lebih efisien dan efektif,” tambahnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, SMPN 1 Pakisjaya berharap dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi penerus yang unggul dan berkarakter. (Sul/Ey)
JIB | Karawang – Pemerintah Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, telah merealisasikan sebagian Dana Desa tahap pertama tahun 2025 yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa. Dana tersebut salah satunya dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kategori ekstrem.
Kepala Desa Kertasari, H. Suhendar, mengatakan bahwa total penerima bantuan mencapai 100 KPM, yang dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama sebanyak 50 KPM, dan gelombang kedua juga berjumlah 50 KPM. Masing-masing KPM menerima bantuan sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan.
“Awalnya, bantuan direncanakan untuk 50 KPM selama empat bulan. Namun setelah dilakukan musyawarah bersama lembaga desa, diputuskan untuk membagi bantuan kepada 100 KPM masing-masing selama dua bulan, agar pemerataan bisa lebih terasa di masyarakat,” ujar H. Suhendar kepada jurnalindonesiabaru.com, Rabu (16/04/25).
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program ini telah sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat dan merupakan hasil kesepakatan bersama lembaga yang ada di desa.
“Langkah ini kami ambil karena masih ada warga yang belum tersentuh bantuan. Dengan pola ini, kami bisa memperluas jangkauan penerima tanpa mengurangi nilai manfaat yang diterima,” tambahnya.
Ditempat terpisah salah satu penerima bantuan, Misnah, warga Dusun Karajan B RT 010/004, mengaku bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang diterimanya.
“Saya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Desa. Bantuan ini sangat membantu, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Setidaknya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Misnah dengan wajah haru.
Penyaluran BLT ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga miskin ekstrem di Desa Kertasari dan menjadi bagian dari upaya pemerataan bantuan sosial secara adil dan tepat sasaran. (Sul/Ey)
JIB | Bekasi – Realisasi Dana Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi untuk tahun anggaran 2024 mendapat sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI).
Dugaan adanya penyelewengan dana, baik dalam pelaksanaan program fisik maupun non-fisik, mencuat setelah tim investigasi DPP GMI melakukan penelusuran langsung di lapangan.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saipulloh, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dana desa tahun ini. Beberapa proyek fisik terlihat dikerjakan asal-asalan, sedangkan program non-fisik tidak memiliki output yang jelas,” ujarnya.
Selain itu, DPP GMI juga menyoroti lemahnya pengawasan dari tim verifikasi maupun verifikator di tingkat kecamatan yang dinilai tidak menjalankan fungsi kontrol secara maksimal.
“Seharusnya verifikasi verifikator tidak bekerja hanya di atas meja. Mereka wajib turun langsung ke lapangan. Bila ditemukan ketidakwajaran, jangan dibiarkan karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Atas temuan tersebut, DPP GMI berencana melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Inspektorat Daerah serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. (Red)
JIB | Karawang – Pemerintah Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, mengalokasikan 20 persen dana desa tahap pertama 2025 untuk menyewa lahan sawah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini diambil sebagai strategi untuk mendukung program ketahanan pangan sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat.
Lahan yang disewa nantinya akan digunakan untuk penanaman padi. Proses tanam direncanakan dimulai pada awal musim tanam mendatang, dengan melibatkan kelompok tani serta warga desa dalam setiap tahapan, mulai dari pengolahan lahan hingga masa panen.
Penjabat (PJ) Kepala Desa Segaran, H. Samin Sarifudin, SE, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan salah satu wujud komitmen BUMDes dalam menggali dan mengoptimalkan potensi lokal demi pembangunan desa yang berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan desa melalui program-program produktif yang nyata. Penyewaan lahan sawah ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kemandirian pangan di tingkat desa,” ujar H. Samin.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa inisiatif ini tidak hanya berfokus pada hasil pertanian, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan pemberdayaan warga.
“Ini bukan sekadar soal padi. Ini soal menghidupkan kembali semangat gotong royong, memberdayakan warga, dan menciptakan lapangan kerja di desa,” tambahnya.
Melalui program ini, BUMDes Segaran berharap dapat menjadi contoh praktik baik bagi desa-desa lain dalam pengelolaan dana desa secara produktif, berorientasi pada ketahanan pangan, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. (Sul/Ey)
