JIB  | CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan masa transisi pemulihan pascabencana selama 14 hari, terhitung sejak 19 Maret hingga 1 April 2025. Masa transisi ini bertujuan untuk memastikan pemulihan pascabencana, termasuk banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang, dan puting beliung, berjalan secara optimal.

“Setelah mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil oleh BPBD, perangkat daerah, camat, dan kepala desa, kami menetapkan status transisi darurat ini guna memastikan pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik,” ujar Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, Rabu (19/3/2025).

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang masih berpotensi terjadi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, menyampaikan bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Kabupaten Bekasi pada Dasarian II dan III Maret 2025 diperkirakan berada dalam kategori rendah hingga menengah. Sejumlah wilayah yang masih berpotensi terdampak meliputi Kecamatan Cikarang Barat, Kedungwaringin, Tambun Selatan, dan Cikarang Selatan.

“Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan saluran air, serta memangkas pohon yang berisiko tumbang guna mencegah potensi bahaya,” tutur Dodi, Kamis (20/3/2025).

Dodi menambahkan bahwa pihak Provinsi Jawa Barat telah berkolaborasi dengan BMKG dan TNI AU dalam melakukan modifikasi cuaca hingga 20 Maret 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi terhadap meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi. Sementara itu, BMKG memprediksi curah hujan dengan intensitas menengah hingga lebat masih akan berlangsung sepanjang bulan Maret 2025.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada, karena BMKG masih memprediksi potensi hujan dan cuaca ekstrem,” tegasnya.

Dengan kondisi cuaca yang masih berpotensi ekstrem, BPBD Kabupaten Bekasi mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana.

Langkah-langkah preventif, seperti menjaga kebersihan lingkungan, memastikan saluran air tetap lancar, serta memangkas pohon yang berisiko tumbang, menjadi upaya mitigasi yang perlu dilakukan secara kolektif.

Selain itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengikuti informasi terkini dari BMKG dan pihak berwenang guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem. Pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui masa transisi pemulihan ini, terus berupaya memastikan keselamatan serta pemulihan wilayah terdampak bencana agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal secepat mungkin. (Red)

JIB | JAKARTA – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menandatangani naskah kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam rangka sinergitas data ketenagakerjaan. Penandatanganan yang mengusung tema Sinergi untuk Negeri ini berlangsung di Gedung Tri Dharma, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).

Selain Kabupaten Bekasi, tujuh daerah lainnya turut serta dalam penandatanganan kerja sama ini, yakni Kota Bandung, Kota Binjai, Kabupaten Subang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Asahan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Batang.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo dalam menurunkan angka pengangguran dengan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas.

“Nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem informasi ketenagakerjaan dan mengintegrasikan layanan publik di bidang ketenagakerjaan secara nasional guna mengurangi angka pengangguran,” ujarnya.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, menekankan bahwa kerja sama ini akan mengintegrasikan data ketenagakerjaan, termasuk informasi pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta aspek pengawasan ketenagakerjaan.

“Data ini mencakup pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial, serta data lainnya sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa data tersebut dapat diimplementasikan dan dikolaborasikan antara perusahaan, kementerian, serta daerah yang telah menandatangani kerja sama ini.

“Jika tidak ada data yang komprehensif, kebijakan yang diambil dalam mengurangi pengangguran atau meningkatkan lapangan kerja menjadi tidak efektif dan efisien,” terangnya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah dapat menciptakan sistem data ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi, akurat, dan komprehensif.

Data yang tersusun dengan baik akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. 

Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran. (Red)

JIB | CIMAHI, – Untuk mempererat sinergi antara pelaku seni budaya dan sektor ekonomi kreatif di Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi menggelar acara Saresehan Budaya di kawasan Alam Wisata Kota Cimahi, pada Rabu, (19/3/2025).

Acara ini dibuka oleh Walikota Cimahi, Ngatiyana, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota, perangkat daerah, Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, serta berbagai organisasi yang berfokus pada kesenian, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.

Dalam sambutannya, Walikota Cimahi, Ngatiyana, mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang turut hadir dalam acara tersebut. Ia menyatakan bahwa kegiatan Saresehan Budaya ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk terus mengembangkan dan melestarikan budaya.

“Saya sangat senang bisa bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan para pelaku budaya di Kota Cimahi. Insya Allah, kebudayaan di Kota Cimahi akan terus kami jaga, pelihara, dan kembangkan agar tidak tergerus oleh kemajuan teknologi,” kata Ngatiyana di sela-sela acara.

Ia juga menekankan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan budaya dan berkontribusi terhadap pengembangan budaya Indonesia di dunia internasional, dengan perlindungan dan pembinaan kebudayaan yang sejalan dengan prinsip pembangunan dalam sila kelima Pancasila.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Sopian, yang hadir mewakili Ketua DPRD Kota Cimahi, menyampaikan apresiasi dan antusiasmenya terhadap acara Saresehan Budaya yang digelar Pemkot Cimahi.

“Saya sangat mendukung kegiatan ini karena sangat penting untuk mempertahankan eksistensi budaya lokal di Kota Cimahi,” ungkap Sopian saat ditemui di lokasi acara.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap kebudayaan lokal sangatlah penting, dan ia juga berperan dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang merancang peraturan daerah terkait kebudayaan.

Ia menambahkan bahwa, ke depannya, konsep budaya di Kota Cimahi harus mendapat perlindungan lebih melalui kelembagaan yang kuat, mengingat budaya memiliki potensi, talenta, dan komunitas yang perlu diperhatikan.

Sopian berharap bahwa kebudayaan Kota Cimahi dapat menjadi contoh yang tidak hanya terkenal di tingkat kota, tetapi juga dapat menginspirasi daerah lain di tingkat provinsi, bahkan nasional.

“Saya bercita-cita agar kebudayaan di Kota Cimahi dapat diangkat menjadi ikon budaya yang memiliki pengaruh lebih luas, tidak hanya di tingkat kota, tapi juga provinsi dan nasional,” tambah Sopian.

Ia berkomitmen untuk mendukung inisiatif ini melalui peran serta DPRD Kota Cimahi, khususnya di Komisi IV dan Bapemperda, yang terkait dengan kebudayaan Kota Cimahi.
(RAHMAT)