JIB-Jakarta,-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memberikan pengarahan langsung kepada jajaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR), Senin (25/11/2024). Pada masa awal kepemimpinannya, ia ingin memastikan adanya perubahan baik dalam aspek kualitas pelayanan.
Menteri Nusron menegaskan, seluruh unit kerja Kementerian ATR/BPN wajib berinovasi dalam meningkatkan pelayanan, mengingat semakin kompleksnya kebutuhan dan tantangan di sektor pertanahan dan tata ruang di masyarakat.
Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan harapannya agar setiap sumber daya manusia (SDM ) memiliki kompetensi dan pengalaman memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang diemban. Peningkatan kualitas SDM ini diharapkan berjalan paralel dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
Hadir dalam pengarahan yang berlangsung di Kantor Ditjen SPPR, Jakarta ini, Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya serta Sekretaris Ditjen SPPR, Hendy Pranabowo beserta jajaran. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran. (Wawan Gunawan)
JIB | CIKARANG SELATAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi memulai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bekasi, yang bertempat di Hotel Nuanza Cikarang pada Jum’at (29/11/2024).
Pembukaan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten tersebut, dihadiri oleh Perwakilan Forkopimda Kabupaten Bekasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Perwakilan PPK se-Kabupaten Bekasi, serta saksi paslon pada Pilkada Serentak di Kabupaten Bekasi tahun 2024.
Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Rido mengatakan, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten ini sudah dapat dimulai sejak tanggal 29 November hingga 06 Desember mendatang.
“Sampai saat ini belum ada laporan, karena rekan-rekan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada hari Jum’at ini juga tengah memulai pleno di masing-masing wilayah. Olehkarena itu, saya juga menyampaikan apabila PPK mengalami kendala dilapangan ataupun kondisi yang ingin didiskusikan segera disampaikan kepada kami KPU Kabupaten Bekasi agar segera diselesaikan,” ungkapnya.
Ali Rido juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, yang telah menghantarkan hak pilihnya untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat maupun Bupati dan Wakil Bupati Bekasi pada saat pelaksanaan tahapan pencoblosan 27 November kemarin.
Ia menegaskan, agar masyarakat dapat bersabar menunggu hasil penetapan Pasangan Calon terpilih baik Gubernur dan Bupati Bekasi, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bekasi melalui hasil Pleno Terbuka ini.
“Terkait isu-isu yang beredar di masyarakat, kami mengimbau agar masyarakat dapat bersabar menunggu hasil yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bekasi. Sehingga dalam konteks isu tersebut tidak merugikan/menguntungkan salahsatu paslon,” jelasnya.
Adapun terkait hasil penetapan tersebut, Ali Rido mengatakan berdasarkan aturan ialah di tanggal 12 Desember mendatang. Mengenai lokasi diumumkan penetapan, lebih lanjut pihaknya akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait.
“Penetapannya kalau berdasarkan hasil sidang pleno terbuka, pertama kita akhiri terlebih dahulu sidang tersebut kemudian berdiskusi dengan pihak terkait dimana penetapannya, bisa di kantor KPU atau lokasi lain yang dapat mendukung kegiatan proses penetapan tersebut,” ungkapnya. (Red)
JIB | Bandung, Jawa Barat – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH. Rahmat Syafi’i, mengimbau masyarakat Jawa Barat untuk menjaga kedamaian dan kembali kepada saling guyub pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Saya ucapkan selamat kepada selurih pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kepda Komisi Pemilahan Ukim daerah Jabar, Aparat Keamanan, dan selairih masyarakat Jawa Barat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan aman dan damai. ” KH. Rahmat Syafi’i menyampaikan apresiasinya.
Ia menekankan pentingnya menjaga kondusifitas pasca Pilkada dan kembali ke rutinitas seperti biasa. “Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan dukungan terhadap pasangan calon, kita harus menghormati dan menunggu keputusan yang resmi dari pihk yag berwenang, sambil kita memperbaiki kembli hubungan antara sesama kita” ucapnya. KH. Rahmat Syafi’i berharap masyarakat dapat kembali bersatu dan fokus pada pembangunan Jawa Barat. Ia juga mendoakan agar seluruh petugas Pilkada mendapatkan keberkahan atas tugas yang telah mereka laksanakan, serta berharap agar Pilkada ini membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Barat yang aman, damai, dan kondusif.
KH. Rahmat Syafi’i mengajak semua pihak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta bersama-sama membangun Jawa Barat ke arah yang lebih baik. Pesan kedamaian dan persatuan ini diharapkan dapat diterima dan diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. (Red)
JIB | SUMEDANG,- Mantan Ketua Presidium Alumni 212, KH. Abdul Kohar Al Qudsi, mengajak masyarakat untuk menjadi semakin cerdas dan dewasa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ia berharap agar pasca pemungutan suara Pilkada, situasi tetap bisa terjaga aman dan damai.
“Saya mengajak masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sumedang dan sekitarnya yang merupakan salah satu wilayah penyangga Bandung Raya, untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman, tenang, damai, dan menghindari hal-hal negative yang tidak diinginkan,” ujar Kyai Kohar di kediamannya Desa Jatiroke Kec. Jatinangor, Rabu (27/11/2024).
Ia juga mengajak agar masyarakat tetap menjaga kerukunan dalam Pilkada 2024. Meski, masyarakat masing-masing memiliki pilihan politik yang berbeda.
“Perbedaan itu indah jika disikapi dengan kedewasaan yang baik dan penuh toleransi, karena dewasa menjadi salah satu syarat utama untuk ikut berpartisipasi menjadi pemilih maupun dipilih” kata dia.
Kyai Kohar pun mengimbau agar masyarakat tetap bijak, santun serta tak anarkis dalam menyampaikan pendapat. Meski, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Jika ada ketidak puasan terkait hasil Pemilu, maka salurkanlah melalui cara-cara yang telah diatur oleh Pemerintah, jangan main hakim sendiri karena merasa dirinya benar, atau dicurangi dalam kontestasi politik.
“Pemungutan suara untuk memilih Kepala Daerah sudah selesai dilaksanakan bersama, apapun hasil pesta demokrasi yang nantinya akan diputuskan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, sudah saatnya kita bersama-sama untuk mendukungnya. Kita, rakyat Indonesia khususnya Jawa Barat wajib mengawal dan dan mengawasi, jalannya roda pemerintahan,” paparnya.
Disisi lain, Kyai Kohar juga sangat bersyukur, karena dari hasil pengamatannya bahwa semakin hari masyarakat semakin cerdas dalam menyalurkan hak pilihnya. Dinamika perpolitikan yang terjadi sepanjang masa kampanye terlihat tidak begitu berdampak serius dikalangan masyarakat, khususnya level grass-roots. Untuk wilayah Jabar, sebagian besar masyarakat masih memiliki karakter untuk loyal kepada para tokoh disekitar domisili mereka, ditambah lagi dengan kemudahan akses informasi, yang menjadikan masyarakat semakin cerdas dan memiliki alasan kuat untuk memilih salah satu calon pemimpin daerah, maupun sebaliknya.
Kyai Kohar menyampaikan bahwa dirinya saat ini memilih untuk lebih fokus dalam mengurus keluarga maupun jama’ah / ummat disekitar tempat tinggalnya dan Jawa Barat pada umumnya. Dalam hal kepengurusan organisasi FPI maupun Presidium / PA-212, Kyai Kohar telah menyampaikan keinginan terkait hal tersebut sejak lebih dari 10 bulan lalu, namun baru terealisasi (diberikan izin) sekitar 4-5 bulan lalu dan posisinya sebagai Ketua Presidium Alumni 212 saat ini digantikan oleh Ust. Sobri Lubiis, sehingga saat ini waktunya lebih banyak/fokus untuk mengurus ummat (membina majelis taklim dan kajian) di wilayah Jabar.
Pada akhirnya, Kyai Kohar menambahkan bahwa mitigasi psikologis sosial, sangat diperlukan dalam memprediksi dan mengendalikan potensi konflik, terutama pada moment-moment yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar, dan itu semua haruslah dimulai dengan langkah-langkah kecil yang berkesinambungan, sepertihalnya menjalin silaturahim dan komunikasi dengan para tokoh yang memiliki basis massa yang cukup besar yang diharapkan nantinya bisa/dapat membantu dalam menyambungkan instruksi dan kebijakan negara, maupun meredam masyarakat apabila terjadi ketegangan, tutupnya. (Red)
JIB | Karawang – Pemanfaatan dana desa di Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, pada tahun 2024 mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Dana tersebut telah dialokasikan secara maksimal untuk meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur di berbagai sektor, yang manfaatnya langsung dirasakan oleh warga.
Salah satu wujud nyata pemanfaatan dana desa adalah kegiatan rutin Jum’at Bersih (Jumsih) yang digagas oleh Pemerintah Desa Karyamulya. Kegiatan ini melibatkan kerja sama antara aparat desa dan warga setempat untuk membersihkan lingkungan, seperti memotong rumput di bahu jalan dan membersihkan sampah di area selokan.
Upaya ini bertujuan memastikan saluran air tetap lancar dan mengurangi risiko banjir akibat tersumbatnya saluran. Pj Kepala Desa Karyamulya, H. Mamat Rahmat, S.E., mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat.
“Kami berkomitmen memanfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Kegiatan karyabakti ini juga menjadi wujud nyata gotong royong dan kebersamaan antara pemerintah desa dan warga,” ujarnya.
Salah seorang warga, Rohayati (45), menyatakan rasa puasnya atas inisiatif pemerintah desa. “Jalan-jalan jadi lebih baik, saluran air lancar, dan lingkungan bersih sehingga menjadi asri. Kegiatan seperti ini sangat membantu kami warga desa,” katanya.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah desa dan masyarakat, Desa Karyamulya terus berupaya menjadi desa yang bersih, sehat, dan berdaya saing. (Sul/Red)
JIB | Karawang – Pelaksanaan dana desa tahap pertama tahun 2024 di Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, untuk program ketahanan pangan, menuai sorotan dari warga setempat. Dana sebesar 62 juta lebih yang dialokasikan untuk program peningkatan produksi dan pengolahan peternakan budidaya bebek petelur diduga tidak dikelola sesuai regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes).
Seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan mengungkapkan bahwa program ketahanan pangan semestinya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa, khususnya dalam mendukung sektor pangan. Namun, ia bersama warga lainnya mencurigai adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut. Warga menilai pengelolaan dana desa tidak transparan dan tidak sesuai prosedur yang seharusnya.
“Kami menduga ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program ini, baik dari segi administrasi maupun teknis di lapangan. Seharusnya dana desa digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pihak tertentu,” ujar salah seorang warga.
Masyarakat meminta agar Inspektorat Kabupaten Karawang segera melakukan evaluasi dan audit atas penggunaan dana desa di Desa Pasirjaya. Menurut mereka, langkah ini diperlukan untuk memberikan kejelasan serta memastikan dana desa dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera melakukan investigasi agar tidak ada penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat,” tambah warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Pasirjaya belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. Warga berharap kasus ini segera ditindaklanjuti agar tujuan utama program ketahanan pangan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hingga tercapai dengan baik. (Sul/Red)
JIB- Kabupaten Bogor – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengunjungi Kantor Kementerian ATR/BPN di Cikeas, Kabupaten Bogor pada Selasa (19/11/2024). Ia memberikan pengarahan langsung kepada jajaran tiga unit kerja, yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM); Pusat Data Informasi Pertanahan, (Pusdatin) Tata Ruang, dan LP2B; serta Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan (Pusbang SKATP), utamanya terkait optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
“Sebulan saya mendalami isu di Kementerian ATR/BPN. Bisa disimpulkan bahwa Kementerian ATR/BPN secara keseluruhan outputnya adalah berupa pelayanan kepada masyarakat. Lalu, dalam konteks transformasi Kementerian ATR/BPN ke depan, baik itu Pusdatin, PPSDM, maupun Pusbang itu adalah software yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron.
Ia menyebut, transformasi dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat perlu sistem dan SDM yang memadai. “Sistem dibuat oleh masing-masing Direktorat Jenderal (Ditjen). Lalu, disimplifikasi pelayanannya melalui IT oleh Pusdatin, lalu untuk SDM-nya ditentukan oleh PPSDM. Untuk peran Pusbang adalah pengambilan keputusan yang tepat, tentunya harus berbasis pada angka dan data, kajiannya harus tepat ilmiah,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Terkait SDM, Menteri Nusron berencana mengimplementasikan kurikulum yang mengacu pada manajemen berbasis risiko untuk seluruh pegawai di Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN perlu memahami konsep manajemen berbasis risiko.
“Semua karyawan kita harus mengacu kepada prudent atau governance, compliant dan risk management. Saya bersama Pak Sekjen dan Pak Makarima (Kepala PPSDM) sudah bicara soal ini, meminta untuk merumuskan kurikulum manajemen berbasis risiko. Kita ingin melakukan penguatan SDM untuk ke depannya,” ungkap Menteri Nusron.
Sebelum menyampaikan arahannya, Menteri Nusron didampingi oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Kepala PPSDM, Einstein Al Makarima Mohammad; Kepala Pusdatin, Tata Ruang dan LP2B, I Ketut Gede Ary Sucaya; Kepala Pusbang SKATP, Hardian; Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis; dan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin berkeliling ke masing-masing unit kerja.
“Tadi saya sudah keliling-keliling, menurut saya tempatnya sangat representatif untuk ukuran Pusdiklat, dan sangat mendukung untuk suasana pembelajaran, meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kapabilitas, menciptakan iklim yang kondusif, dan integritas pegawai kita, yaitu dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan kepada rakyat,” pungkas Menteri Nusron. (Wawan Gunawan )
JIB | BANDUNG,- Wujudkan Pilkada Damai 2024, Forum Ormas LSM dan Komunitas Jawa Barat (FORMAS JABAR) menggelar Deklarasi Pilkada Jabar Damai dan Kondusif di Sekretariat Formas Jabar Jalan Sumedang 4, Kacapiring, Batununggal, Bandung pada Senin (25/11/2024).
Koordinator Forum Ormas, LSM dan Komunitas Jawa Barat, R Hendra Mulyana menyatakan, pihaknya berkomitmen menjaga Persatuan dan Kesatuan khususnya wilayah Jawa Barat agar tetap kondusif menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024.
“Meskipun kita berbeda-beda dalam pilihan politik, tapi kita harus sepakat bahwa Persatuan dan Kesatuan lebih utama. Kita harus bersama-sama menjaga Jawa Barat, jangan sampai kita dipecah belah hanya karena beda pilihan”, tegas Hendra.
Menurut Hendra, seluruh komponen masyarakat Jawa Barat harus bisa menjaga diri, saling menghargai, sehingga Pilkada berjalan dengan aman, tenang, damai, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seluruh pihak harus menghormati tahapan Pilkada yang sedang berjalan, kalaupun ada yang merasa tidak puas nanti ada jalur hukum yang bisa ditempuh.
“Forum Ormas, LSM dan Komunitas Jawa Barat siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kondusifitas wilayah Jawa Barat, baik menjelang maupun setelah Pemungutan Suara Pilkada 2024,” karena sesungguhnya pesta demokrasi ini diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin yang pro-rakyat dan prosesnya dilalui dengan riang gembira, jangan lagi ada rasa takut intimidasi dan was-was jika harus berbeda pilihan politik, imbuhnya.
JIB | Karawang — Pembangunan pemagaran Kantor Bersama yang meliputi UPZ, MUI, IPHI, dan KUA di wilayah Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga menjadi sorotan.
Proyek senilai Rp. 189.203.000 yang dikerjakan oleh CV. Multi Artha Cemerlang dan dibiayai oleh APBD Kabupaten Karawang 2024 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang.
Hal tersebut terindikasi dari lemahnya pengawasan oleh pihak terkait. Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) mendesak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar segera turun langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas pekerjaan.
“Dari hasil investigasi kami, terlihat beberapa indikasi pengurangan kualitas dan kuantitas bahan material yang digunakan. Misalnya, pasir tampak berwarna merah, yang mengindikasikan kualitasnya rendah,” ujar Asep Saipulloh S.Pd.I Sekertaris Umum DPP GMI.
“Selain itu, besi untuk tiang cor tidak sesuai dengan regulasi, dan pembangunan pondasi untuk penggalian tanah diduga dilakukan dengan cara yang kurang maksimal, sehingga berpotensi memengaruhi kekuatan struktur pagar,” terangnya.
Pihak DPUPR Kabupaten Karawang diminta untuk segera bertindak dan melakukan pengawasan lebih ketat agar proyek ini dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor maupun dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan proyek pembangunan pemagaran kantor bersama diwilayah pakisjaya karawang. (Sul/Red)
JIB| CIKARANG UTARA – Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi memimpin Apel Siaga dan Patroli Pengawasan Masa Tenang Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bekasi di Halaman Kantor Bawaslu Kompleks Stadion Mini Karangasih Cikarang Utara, pada Sabtu (23/11/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido, Panwascam, Panwas Desa Kelurahan, unsur TNI Polri dan perangkat daerah terkait.
Pj Bupati Dedy Supriyadi mengimbau semua pihak terutama pasangan calon dan pendukungnya untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan, terutama di masa tenang Pilkada Serentak pada 23-26 November 2024.
“Ya, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas terutama di masa tenang ini, agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan tertib, lancar aman dan demokratis,” ujarnya.
Dedy juga meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan seluruh perangkat sampai tingkat TPS dan melakukan pengawasan distribusi logistik Pilkada Serentak 2024.
“Kita juga hari ini sudah mempersiapkan pelaksanaan pengawasan masa tenang selama tiga hari, dari 24-26 November. Seluruh jajaran Bawaslu sudah siap untuk pengawasan Pilkada pada 27 November nanti,” terangnya.
Akbar mengatakan, di masa tenang Pilkada Serentak 2024 pasangan calon tidak diperbolehkan melakukan aktivitas politik atau kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.
“Kami juga akan melakukan pengawasan terhadap money politik dan ujaran kebencian melalui media sosial,” ujarnya.
Dia menyampaikan, apabila di masa tenang ini diketahui ada paslon atau tim sukses yang melakukan kampanye dalam bentuk apa pun, masyarakat dapat melaporkan ke Panwascam atau Bawaslu Kabupaten Bekasi.
Terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Akbar Khadafi mengatakan berdasarkan PKPU No. 13 bahwa kewenangannya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami Bawaslu hanya mengawasi berkaitan dengan penertiban alat peraga kampanye,” ucapnya. (Red)
