Wednesday, February 18, 2026
Home Blog Page 75

Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Resmi Diluncurkan, Menteri AHY Harap Bisa Dorong Investasi dan Kepastian Hukum

0

JIB |  Jakarta,- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024 pada Kamis (18/07/2024). Prabowo Subianto dalam hal ini hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPB berharap agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta.

“Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya,” ujar Menteri AHY kepada awak media selepas acara di Jakarta.

Menurut Menteri AHY, Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang, akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

“Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan One Map Policy ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindih,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang sama.

Pada kegiatan ini, Prabowo Subianto menyampaikan, Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. “Yang kita capai ini adalah One Map Policy yang sangat strategis, dengan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif,” kata Prabowo Subianto.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, jumlah peta yang tercantum dalam Geoportal KSP 2.0 sudah meningkat. “Ini menandai delapan tahun peluncuran Kebijakan Satu Peta dan telah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan peluncuran ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Landreform, Rudi Rubijaya; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto. (wawan gunawan)

DPP GMI Tuntut Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Blacklist Perusahannya Terkait Proyek Jalan Lingkungan Desa Pantai Bakti

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) bersama jajarannya akan menggelar audensi terhadap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi.

Audensi akan dilakukan sebagai respons terhadap adanya dugaan kecurangan dalam proyek peningkatan jalan lingkungan di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, yang dikerjakan pelaksana/kontraktor.

DPP GMI telah menduga kuat bahwa proyek peningkatan jalan lingkungan di Desa Pantai Bakti, mengalami banyak masalah, termasuk pencurian volume ketebalan cor beton yang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

Dikatakan, Asep Saipulloh, S.Pd.I, Sekum DPP GMI, Kepala Dinas Disperkimtan dianggap tidak becus dalam menjalankan tugasnya, sementara Kepala Bidang Jalan Lingkungan diduga memberikan peluang kepada pelaksana/kontraktor untuk bekerja tidak sesuai dengan prosedur.

“Kami menemukan banyak ketidaksesuaian di lapangan, terutama dalam ketebalan cor beton yang jauh dari standar. Ini jelas merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang sangat merugikan masyarakat,” kata Asep Saipulloh, S.Pd.I, sebagai Sekertaris Umum DPP GMI.

Selain itu, DPP GMI juga menemukan bahwa pelaksanaan peningkatan jalan lingkungan di Desa Pantai Bakti diduga menyalahi prosedur. Jalan yang seharusnya dibangun untuk kepentingan umum justru banyak yang masuk ke dalam area rumah warga, sehingga tidak fokus pada kebutuhan masyarakat luas.

“Pelaksanaan proyek ini tidak hanya menyimpang dari spesifikasi teknis, tetapi juga prosedural. Jalan lingkungan yang dibangun lebih banyak masuk ke rumah warga daripada untuk kepentingan umum,” ujar Asep Saipulloh.

DPP GMI berharap dengan adanya audensi akan mendorong Disperkimtan Kabupaten Bekasi untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, serta meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan proyek di masa mendatang.

“Kami berharap Disperkimtan lebih ketat dalam mengawasi setiap proyek dan memastikan semua pekerjaan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan,” ujar Sekertaris Umum DPP GMI.

Diketahui, proyek peningkatan jalan lingkungan dikerjakan oleh CV. RIZKY ALFIANT dengan dibiayai APBD Kabupaten Bekasi tahun 2024, sebesar Rp. 1.959.439.400, waktu pelaksanaan dimulai 11 Juni hingga 09 Agustus 2024. (BIRO)

Koalisi Masyarakat Bekasi Ajukan Petisi Terkait Pilkada 2024 – 2029

0

JIB | Kabupaten Bekasi, 22 Juli 2024 – Koalisi Masyarakat Peduli Pilkada Kabupaten Bekasi telah mengajukan sebuah petisi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Petisi ini berisi tuntutan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dinilai tidak berjalan secara optimal. Mereka menyoroti adanya potensi kecurangan dan pelanggaran asas-asas demokrasi dalam proses Pilkada di Kabupaten Bekasi.

Dalam petisi tersebut, koalisi menyatakan bahwa Pilkada harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta tertib administrasi. Namun, mereka menilai bahwa esensi tersebut tidak tercapai akibat adanya potensi munculnya fraud voters dan kecurangan oleh oknum pejabat aktif yang melegalisasi wewenang jabatannya.

“Kami meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan hak jawab serta klarifikasi kepada masyarakat Kabupaten Bekasi atas kebenaran surat permohonan Pj. Bupati Bekasi yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah tertanggal 15 Juli 2024,” kata H. Riden Bahrudin Ketua Umum Ormas DPP GMI, salah satu perwakilan koalisi.

Petisi ini juga meminta agar surat pengunduran diri Pj. Bupati Bekasi sebagai calon Kepala Daerah pada Pilkada Serentak 2024 ditolak karena diduga melanggar hukum dan melakukan kejahatan demokrasi. Mereka juga menuntut pengusutan tuntas terhadap dugaan konspirasi tindak kejahatan demokrasi yang melibatkan Pj. Bupati Bekasi dan oknum di Kementerian Dalam Negeri.

Petisi yang diajukan pada 21 Juli 2024 ini diakhiri dengan harapan bahwa Kementerian Dalam Negeri dapat merealisasikan tuntutan mereka guna mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang adil dan jujur serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Petisi ini ditandatangani oleh para ketua dari beberapa LSM di Kabupaten Bekasi, yaitu ORMAS GMI, LSM Penjara dan LSM ARB.

Petisi ini mencerminkan keprihatinan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi di Kabupaten Bekasi dan menuntut tindakan tegas dari pemerintah pusat untuk memastikan Pilkada berlangsung sesuai dengan asas-asas konstitusi. (Red)

MPLS di SMP Negeri 1 Rengasdengklok Tekankan Anti-Bullying Dan Prinsip Belajar

0

JIB | Karawang – SMP Negeri 1 Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dipimpin oleh Kepala Sekolah, dengan diikuti oleh 440 siswa yang terbagi dalam 11 rombongan belajar (Rombel) untuk tahun ajaran 2024-2025.

Acara yang dilaksanakan di lingkungan sekolah ini bertujuan memperkenalkan siswa baru pada lingkungan sekolah serta memberikan pemahaman mengenai budaya dan aturan yang berlaku di sekolah tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Asma, S.Pd, M.Pd, menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari bullying. “Kita semua harus memastikan bahwa tidak ada yang merasa diintimidasi atau di-bullying. Setiap siswa harus merasa aman dan dihargai di sekolah ini,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Rengasdengklok Kabupaten Karawang, tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga memberikan berbagai materi dan kegiatan, serta menekankan pentingnya menghindari bullying.

“Kami berharap tidak ada bullying di sekolah ini. Bullying adalah perilaku agresif yang berulang, disengaja, dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, atau mental,” jelasnya.

Asma juga mengingatkan para siswa untuk memiliki prinsip dan komitmen dalam belajar. “Dengan prinsip yang kuat, kalian akan lebih mudah mencapai kesuksesan pada jenjang pendidikan selanjutnya,” tambahnya.

Kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Rengasdengklok berlangsung selama tiga hari, di mana siswa baru akan mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang untuk membangun kebersamaan dan semangat belajar. Acara ini diharapkan dapat membantu siswa baru beradaptasi dengan cepat di lingkungan sekolah yang baru. (Red)

Tenksaw Mandiri Sejati Gelar Adu Ketangkasan Domba Dihadiri oleg Mendag, Jeje dan Raffi Ahmad

0

JIB |™Kabupaten Bandung Barat,- Tenksaw Mandiri Sejati yang di bawah naungan Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) menggeelar Pelestarian seni budaya lokal berupa pamidangan adu ketangkasan domba Garut di Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu (20/7/2024).

Ribuan warga Kecamatan Cihampelas, kabupaten Bandung Barat hingga wilayah lainnya, antusias menyaksikan pertunjukan seni budaya pamidangan adu ketangkasan domba Garut. Bahkan pada kesempatan itu, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan, artis Rafli Ahmad dan Jeje Richie Ismail (calbup Bandung Barat) hadir di tengah tengah ribuan penonton.

Mendag Zulkifli Hasan membuka gelaran tersebut, Ia mengapresiasi gelaran pelestarian budya yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

“Inilah keaneka ragaman Indonesia, kalau ditempat saya adu kuda kalau di sini adu ketangkasan domba, ini namanya kearifan lokal harus dilestarikan,” kata Zulhas, sapaannya.

Lanjut Zulhas, Bandung Barat perlu pemimpin yang paham akan budaya dan kultur masyarakatnya ke arah kemajuan. Kehadirannya, selain memperkuat komitmen dalam melestarikan warisan budaya dan seni ketangkasan domba Garut, Juga bersafari politik untuk memperkuat dan mengenalkan calon Bupati Bandung Barat Jeje Ricie Ismail.

Penyelenggara yang juga Ketua pamidangan adu ketangkasan domba Garut Tenksaw Mandiri Sejati Deden Zaenal Arifin memaparkan, kehadiran Zulhas, Rafi Ahmad dan Jeje menambah antusiasi warga untuk menyaksikan adu ketangkasan domba yang datang dari berbagai wilayah Jawa Barat.

“Ini rutin kita gelar dua minggu sekali di lapangan ini. Kita berharap kegiatan rutin ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti UMKM, peternak domba khususnya harga domba adu,” jelas Deden.

Menurut Deden ada 800 peserta yang daftar pada pamidangan adu ketangkasan domba Garut tersebut, dan puluhan pelaku UMKM dari masyarakat Bandung Barat.

”Kita berharap seni ketangkasan domba Garut yang di selenggarakan ini, kedepannya mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah, agar lebih berkembang di sektor pariwisata, termasuk bantuan dana,” Pungkasnya.

Pamidangan adu ketangkasan domba Garut ini merebutkan Hadiah utama seekor Sapi, Kulkas, Mesin Cuci dan berhadiah menarik lainnya.

(Wawan Gunawan)

TAK MEMBERIKAN KONTRIBUSI GMI MALUKU MENDESAK  PD PANCA KARYA HENTIKAN PENGOPRASIAN.

0

JIB | MALUKU,- Ketua Wilayah Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI-Maluku) MUHAMMAD LOILATU mendesak PD Panca Karya agar segerah menghentikan kegiatan pengoprasian penabangan kayu dan segerah mengangkat kaki dari kabupatan buru selatan.


Pasalnya perusahan hanya mengambil keutunga dengan mengeruk hutan buru selatan tampa memikirkan kontribusi terhadap daerah dan masyarakat buru selatan, hususnya masyarakat kecamatan Waisama Warga dusun Fatiban kab buru selatan.

Kami meminta agar PD Panca karya segerah menghentikan segalah bentuk kegiatan pengoprasian-nya dan segerah angkat kaki dari kabupaten buru selatan.

Di katakan kehadiran PD Panca Karya hanya memberikan dampak buruk bagi masyarakat buru selatan. Mereka menguras hutan kami yang mengakibatkan dampak kerusakan hutan kami di kabupaten buru selatan tampa memperdulikan dampak Ancaman yang di timbulkan bagi kami masyarakat buru selatan kecamatan waisama hususnya masyarakat dusun Fatiban
Kata Loilatu.

Loilatu menambahkan kehadiran PD Panca Karya samaskali tidak memberikan asas Manfat bagi masyarakat kecamatan waisama hususnya masyarakat Dusun Fatiban. Bahkan Ulah dari Perusahan tersebut sehingga banjir pun menghantan dan memasuki rumah-rumah warga yang mengakibatkan kepanikan warga dusun fatiban dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dusun fatiban kecamatan waisama.

Pasalnya pembangunan bronjong yang di janjikan perusahan sampai hari ini tak kunjung di bangun, akibatnya banjir pun menghantan rumah-rumah warga serta menimbulkan kerugian bagi warga setempat.

Loilatu mengatakan kehadiran perusahan harusnya tidak hanya untuk sekedar memikirkan keuntungan bagi perusahan, namun juga harus memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat setempat, dan bukan malah meninggalkan kerusakan yang kemudian menjadi ancaman bagi warga setempat dan generasi kemudian. (Red)

Diduga Kabid Tak Becus Bekerja, DPP GMI Minta Kepala Disperkimtan Pecat Kabid Dari Jabatannya Dan Blacklis Perusahan Tersebut

0

JIB | Kabupaten Bekasi — Kabar miring mengenai pembangunan jalan lingkungan di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, terus mencuat ke permukaan. Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menduga bahwa Kabid bidang jalan lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, diduga tidak becus dalam bekerja.

Dalam pernyataannya, DPP GMI menuding Kepala bidang untuk jalan lingkungan (Disperkimtan) dengan dugaan tidak becus dalam bekerja karena mengambil keputusan terkait proyek pembangunan jalan lingkungan di Desa Pantai Bakti. Menurut mereka, proyek yang dilaksanakan jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sudah saatnya Kepala Disperkimtan mengambil tindakan tegas dengan memecat Kepala bidang (Kabid). Dengan ketidakmampuannya dalam mengambil keputusan yang benar sehingga menjadi kecemburuan sebagian warga masyarakat Kabupaten Bekasi lainnya,” ucap Asep Saipulloh S.Pd.I, Sekretaris Umum DPP GMI.

Mereka juga menambahkan bahwa pelaksanaan proyek tersebut tidak hanya merugikan secara material tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, pasalnya jalan yang seharusnya dibangun untuk kepentingan umum sebagian malah diarahkan ke jalan masuk rumah warga yang hanya dihuni satu atau dua rumah.

“DPP GMI akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. Kita tidak boleh diam melihat ketidakadilan ini terus terjadi, pasalnya proyek pembangunan jalan lingkungan seharusnya difokuskan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan segelintir orang,” tambahnya.

Diketahui proyek pembangunan jalan lingkungan di Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, sedang proses pengerjaan dengan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2024, yang digelontorkan melalui (Disperkimtan), yang dikerjakan oleh pihak pelaksana/kontraktor.

Hingga berita ini diturunkan, (Kabid) jalan lingkungan belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut. Namun, berbagai pihak berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan demi kepentingan bersama dan keberlanjutan pembangunan yang adil dan merata di Kabupaten Bekasi. (Red)

Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Pantai Bakti Diduga Proyek Siluman, DPP GMI Bakal Melaporkan

0

JIB | Kabupaten Bekasi – Pembangunan jalan lingkungan (Jaling) di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, DPP GMI telah menduga proyek siluman, selain itu pelaksanaannya adanya ketidaksesuaian.

Hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), telah mencurigai dengan menduga adanya kongkalikong antara pihak dinas terkait dengan pihak pelaksana/kontraktor demi tujuan pribadi.

Menurut Asep Saipulloh S.Pd.I sebagai Sekertaris Umum DPP GMI, jalan yang seharusnya dibangun untuk kepentingan umum malah diarahkan ke jalan masuk rumah warga yang hanya dihuni satu atau dua rumah.

“Kami menduga kuat bahwa ada tujuan pribadi di balik pembangunan ini. Seharusnya pembangunan jalan lingkungan difokuskan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan segelintir orang,” ujarnya.

Dugaan proyek siluman, di lokasi pembangunan tidak terlihat adanya papan informasi yang menjelaskan sumber anggaran proyek pembangunan jalan lingkungan yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan.

“Ketidakhadiran papan informasi ini menambah kecurigaan kami bahwa proyek ini diduga adalah proyek siluman. Transparansi anggaran sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dana,” tambahnya.

Asep juga telah menyatakan akan melaporkan hal ini kepada pihak berwenang. Langkah ini diambil untuk menghindari adanya penyimpangan administrasi yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

“DPP GMI akan melaporkan dugaan ketidaksesuaian ini kepada pihak berwenang untuk memastikan bahwa semua prosedur dan regulasi diikuti dengan benar,” ucap Asep Saipulloh Sekum DPP GMI. (Red)

Menteri AHY Resmikan Si Kanjeng, Ruang Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

0

JIB-Semarang,- Inovasi dalam layanan pertanahan serta modernisasi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota telah dilakukan di seluruh Indonesia. Salah satunya, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah yang baru saja meresmikan Situation Room bernama Si Kanjeng atau Ruang Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Ruang Si Kanjeng diresmikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Senin (15/07/2024). Ia menyambut baik upaya jajarannya menginisiasi Ruang Si Kanjeng dalam rangka pemantauan progres, data, dan informasi atas program-program yang dilaksanakan seluruh satuan kerja di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

“Kita meresmikan Ruang Si Kanjeng, ‘Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah’. Semoga ruangan ini bisa menghadirkan kebaikan dan kemajuan dalam berbagai urusan pertanahan dan tata ruang se-Provinsi Jawa Tengah,” ujar Menteri AHY diamini oleh para pegawai yang turut hadir menyaksikan.

Dalam Ruang Si Kanjeng terdapat fasilitas yang disiapkan untuk mendukung kinerja jajaran. Di ruangan ini, Menteri AHY melihat dan mempelajari tiga layar monitor yang menampilkan CCTV Loket di setiap Kantah, kanal pengaduan masyarakat yang masuk ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, monitoring pengelolaan media sosial , serta Dashboard program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan layanan prioritas.

Ia berharap, Ruang Si Kanjeng dapat digunakan sebaik-baiknya hingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. “Tadi saya lihat untuk Sertipikat Tanah Elektronik Jawa Tengah Nomor 3, terus tingkatkan agar semakin banyak jumlahnya. Di layar juga di-breakdown antar kabupaten/kota kelihatan mana yang clear, mana yang masih berprogres, dan mana yang memerlukan atensi,” tutur Menteri AHY.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama mengungkapkan, melalui Ruang Si Kanjeng ia memantau seluruh loket Kantah untuk memastikan petugas di daerah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Kita bisa memantau program strategis terutama PTSL di sini, Pak. Setiap hari kita lihat CCTV di Kantah untuk mengetahui ada masalah atau tidak. Ada juga media sosial masing-masing Kantah dan media sosial milik kami. Ruang Si Kanjeng memudahkan itu semua,” ungkap Dwi Purnama.

Ketika ia bisa memonitor secara berkala, maka kinerja jajarannya dipastikan akan meningkat dan penyelesaiannya lebih tepat waktu sesuai prosedur. Dalam hal inilah Dwi Purnama berharap kepercayaan masyarakat kepada ATR/BPN akan meningkat.

Turut hadir dalam Peresmian Ruang Si Kanjeng di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; jajaran Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha serta seluruh Kepala Kantah se-Provinsi Jawa Tengah. (Wawan Gunawan )

AHYMenteriATR

KementerianATRBPN

MelayaniProfesionalTerpercaya

MajuDanModern

MenujuPelayananKelasDunia

SetiapKitaAdalahHumas

SetiapKitaAdalahAmbassador

Penurapan Saluran Irigasi di Dusun Sadariwan Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi

0

JIB | Karawang, – Pembangunan penurapan saluran irigasi di Dusun Sadariwan, Desa Kedungjaya, RT/RW 012/03, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, yang dilaksanakan oleh CV. Karya Uston Rizandy, diduga tidak sesuai spesifikasi.

Proyek tersebut dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Karawang tahun 2024 sebesar Rp 143.959.000 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Hasil pantauan jurnalindonesiabaru.com pada Rabu (17/07/24) menunjukkan bahwa hasil pembangunan turap tersebut diduga mengerucut ke bawah. Selain itu diduga hasil pemasangan batu kali terlihat ditancapkan di lumpur tanpa dilakukan pengalian terlebih dahulu, dan bangunan turap bawah nampak beberapa rongga tidak tertutup bahan material dari adukan pasir dan semen.

Menanggapi dugaan ketidaksesuaian spesifikasi tersebut, menurut seorang dari pihak DPUPR menyatakan melalui pesan WhatsApp bahwa mereka akan mengkomunikasikannya dengan pengawas proyek.

“Nanti dikomunikasikan dengan pengawas, suruh dibongkar lagi,” tulis seorang perwakilan dari DPUPR melalui pesan WhatsApp, Rabu (17/07/24).

Sementara itu, seorang pekerja di lokasi pembangunan memberikan keterangan bahwa bangunan dasar pondasi memiliki lebar 40 cm dan ketinggian 80 cm panjang total 270 meter.

“Kalo saya hanya kerja, tapi kalo buat media/wartawan langsung aja temuin mandornya pak,” ucap pekerja yang tidak mau disebutkan namanya. (Red)

Stay connected

20,120FansLike
2,493FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -