JIB | Kabupaten Bekasi, – Hari ini  Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Merek Dan Hak Cipta Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Hotel Grand Cikarang, Pasir Gombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Drs. H. Iyan Priyatna, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa adanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan memberikan manfaat bagi para pelaku ekonomi kreatif.  Rabu, (26/06/2024).

“Keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif, dengan kata lain produk atau ide yang telah didaftarkan dalam HKI akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta”.jelasnya.

Masih tutur H. Iyan, ia juga menyampaikan bahwa pada kesempatan hari ini ia fokus bersosialisasi terkait kegiatan tersebut dan pada tahun 2023 Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi fasilitasi dan pendampingan pendaftaran Merek dan Hak Cipta kepada pelaku ekonomi kreatif dengan jumlah pendaftar Merek sebanyak 98, yang sudah terbit 68 Merek, dan mencatatkan Hak Cipta sebanyak 2 Ciptaan.

“Pada kesempatan hari kita berfokus mensosialisasikan terkait pendaftaran Merek dan Hak Cipta. Merek merupakan salah satu Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh negara apabila telah terdaftar di direktorat jenderal kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan Ham”. Ucapnya.

Perlu diketahui juga bahwa pada tahun 2023 kami telah memberikan fasilitasi dan pendampingan pendaftaran Merek dan Hak Cipta kepada pelaku ekonomi kreatif dengan jumlah pendaftaran Merek sebanyak 98, yang sudah terbit 68, dan mencatatkan Hak Cipta sebanyak 2 Ciptaan. (Red)

JIB | KABUPATEN BEKASI,-.  Hari ini Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi melalui Bidang Penguatan Daya Saing (PDS) menggelar Pertemuan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan di Hotel Grand Cikarang Jl. Jababeka Raya, Pasir Gombong, Cikarang Utara. Rabu, 23/06/2026.

Kelompok-kelompok pada kegiatan tersebut diberikan materi baik dari peningkatan Kelembagaannya maupun dari peningkatan teknologi pengolahan ikannya. Diketahui, kelompok pengolahan ikan yang hadir dari wilayah Kecamatan Setu, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cibarusah dan Muara Gembong.

Kepala Bidang Penguatan Daya Saing (PDS), Wahyudin mengatakan, kegiatan tersebut adalah rangkaian yang sebelumnya sudah digelar beberapa kali sosialisasi disetiap kecamatan. Lalu didorong untuk dibentuk kelompok, kita hadirkan juga kepala desanya dan penyuluh.

“Hari ini kami kumpulkan para kelompok pengolahan ikan untuk diberikan materi, baik itu peningkatan Kelembagaannya maupun peningkatan teknologi pengolahan ikannya”. Jelasnya.

Wahyudin dalam hal ini berharap para kelompok pengolahan ikan mendapatkan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian untuk pendalaman pengetahuan bagi para kelompok. Untuk pelatihan, pihaknya sudah melakukan itu sebelumnya, agar para kelompok sudah mengerti dan paham . (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) akan segera melayangkan surat konfirmasi mengenai capaian dana desa tahun 2022-2023. Langkah ini diambil setelah ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pantai Harapanjaya, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh S.Pd.I, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti yang menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan capaian dana desa tahun 2022-2023 yang dikelola oleh Kepala Desa Pantai Harapanjaya.

“Kami menemukan bukti-bukti yang cukup kuat bahwa dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diduga adanya penyelewengan. Oleh karena itu, kami akan segera melayangkan surat konfirmasi kepada pihak terkait untuk meminta klarifikasi dan tindak lanjut atas temuan ini,” ujarnya.

Menurut Asep Saipulloh S.Pd.I, Sekum DPP GMI, dugaan penyelewengan dana desa ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat yang berharap pada peningkatan kualitas hidup melalui program dana desa.

“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Bekasi dan instansi terkait dapat segera menindaklanjuti temuan ini dengan serius. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa mereka digunakan dan mendapatkan manfaat yang seharusnya,” tambahnya.

Surat konfirmasi yang akan dilayangkan DPP GMI tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengusut tuntas dugaan adanya penyimpangan dan memastikan dana desa digunakan secara transparan dan akuntabel.

Pantai Harapanjaya sendiri merupakan salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana desa yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan adanya temuan ini, transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa menjadi sorotan utama. (Red)