JIB | KABUPATEN BEKASI – Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, meminta para pengusaha untuk tidak menjadikan persoalan pandemi covid 19 ini untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak membayar hak Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya.
Hal itu diungkapkannya saat menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada para tenaga medis di RS Anisa Cikarang bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, Jumat (1/5).
Menurut aktivis buruh FSPMI ini,PHK adalah upaya terakhir ketika semua proses sudah dijalankan, apakah proses merumahkan karyawan, pengurangan jam krja, hingga efisiensi gaji-gaji pimpinan petusahaan.
“Jangan ketika beberapa tahun yang lalu mereka (pengusaha) mendapatkan keuntungan, tetapi ketika musibah ini terjadi pengusaha lantas melakukan PHK, rasanya gak fair, hanya karena persoalan sebentar pengusaha melakukan upaya PHK,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, selama pandemi covid 19 ini, serikat pekerja rutin melakukan kampanye virtual untuk menyampaikan isu dalam peringatan mayday ini, diantaranya tolak omnibus law, stop PHK, liburkan buruh serta bayar upah dan THR secara penuh.
“Saat ini sudah banyak buruh yang sudah terpapar covid 19 seperti karyawan PT Denso Indonesia, Sampoerna di Surabaya, Yamaha Jakarta dan beberapa daerah lain. Jika meliburkan karyawan mengganggu ekonomi kami minta untuk diliburkan secara bergilir,” jelasnya.
Serikat pekerja juga terus melakukan konsolidasi untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu menjaga sosial distancing, tidak mudik, menjaga kesehatan dengan memakai masker, dan hand sanitizer. Menurutnya semua pihak harus bekerjasama karena ini menyangkut nyawa manusia.
“Pak Presiden juga sudah menyatakan untuk selalu optimis. Beliau menyatakan hanya tiga negara yang pertumbuhan ekonominya masih positif dalam masa pandemi covid 19 ini yaitu Cina dengan 2 sampai 3 persen, India 1,7 persen dan Indonesia 0,5 persen. Karena itu dibalik semua ini masih ada hikmah dan peluang untuk sesuatu yg lebih baik,” paparnya. (red)