Poto : Ketua Umum DPP LPK Muhammad Bahri Harahap SH.

JIB | Kalimantan Timur,- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberantas Korupsi (DPP LPK) merupakan sebuah Organisasi kemasyarkatan yang telah berdiri sejak tahun 2016 dan di Ketuai oleh Ketua Umum DPP LPK Muhammad Bahri Harahap SH. Dengan konsep dan program membantu pemerintahan di bidang pemberantasan korupsi demi mempersempit ruang gerak para oknum untuk menggerogoti uang rakyat.

Ketua Umum DPP LPK Muhammad Bahri Harahap SH. mengatakan dengan semangat jiwa untuk membantu pemerintah dalam pencegahan korupsi, dan kita inisiatif dengan temen-temen seperjuangan untuk membentuk Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK). Untuk pencegahan terhadap Tidak Pidana Korupsi.

“Dan Alhamdulillah lembaga kita sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, agar di sana bisa membantu pemerintah untuk pencegahan korupsi” ucapnya.

M. Bahri Harahap, menambahkan. Bahwa DPP LPK bukanlah bagian dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), yang berkantor di Pusat. Kita hanya membantu sesuai dengan pungsi lembaga kita, dan pungsi kita hanya membantu pemerintah mencegah tindak korupsi.

“Musuh terbesar sebuah negara itu ada tiga, yaitu Korupsi, Teroris dan Narkoba. Artinya, ketika masyarakat (LPK) ingin membantu pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi, tentu tidak menjadi masalah ketika masyarakat tersebut mampu, membantu pemerintah mempersempit ruang gerak oknum para koruptor” kata. Ketua Umum Muhammad Bahri Harahap Kepada Jurnal Indonesia Baru.

Bahri juga menjelaskan bahwa, fungsi dan peran LPK tak lain untuk menampung aspirasi atau pengaduan dari masyarakat dan bertindak sebagai pengawasan agar tidak pidana korupsi jera dan kapok dalam bertindak kejahatan.

“Yang dilakukan LPK ini untuk mempersempit ruang gerak Korupsi serta pencegahan awal. Tidak semua orang mau bekerja untuk mengawasi kerja pemerintah tanpa anggaran yang jelas tetapi LPK siap membantu Pemerintah dalam pencegahan tindak pidana Korupsi,” jelasnya.

Muhammad Bahri juga melanjutkan pembicaraan kepada wartawan Jurnal Indonesia Baru bahwa Negara Indonesia sangat kaya raya namun fakta dilapangan masyarakat kecil masih sulit ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dan lain sebagainya disinilah peran LPK dapat mengawasi kerja pemerintah setempat. Dalam pengawasan ini kita juga harus bekerjasama dengan pihak Kajaksaan dan Kepolisian maupun instansi lainnya.

“Bukan hanya itu tetapi Negara Indonesia merupakan Negara Nomor 1 (satu) tertinggi tingkat Korupsinya ditingkat Asia, dan Nomor 3 (tiga) ditingkat dunia, padahal Negara Indonesia kaya sumber alamnya.” Ingat kita disini untuk kerja membantu masyarakat bukan golongan.” Tutupnya. (Red)