JIB | Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diduga lemah dalam pengawasan.
Dugaan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait mengakibatkan beberapa proyek pembangunan yang dikerjakan oleh pihak pelaksana/kontraktor diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh S.Pd.I, dalam keterangannya menyebutkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan di beberapa lokasi proyek pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten Bekasi 2024.
“Kami sangat menyesalkan kinerja Dinas (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, pasalnya dalam melakukan pengawasan diduga lemah, sehingga menyebabkan proyek-proyek tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya sesuai aturan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap temuan ini dengan bukti yang sudah dikemas untuk dijadikan dasar acuan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Kami mendesak agar ada audit menyeluruh dan tindakan tegas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan ini,” tegas Asep.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas (SDABMBK) Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. Publik berharap agar masalah ini segera ditindaklanjuti demi menjaga kredibilitas pemerintah daerah dan memastikan pembangunan yang berkualitas untuk masyarakat. (Red)
