JIB | Karawang – Organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Karawang berencana menggelar audiensi terbuka dengan pihak Kecamatan Cilebar pada Rabu, (07/05/2025). Agenda ini digelar sebagai bentuk keprihatinan insan pers atas minimnya keterbukaan informasi publik, terutama terkait penggunaan Dana Desa di wilayah tersebut.
Ketua Organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Karawang, Ega Nugraha, menyampaikan bahwa audiensi ini akan diikuti oleh sekitar 80 wartawan dan akan dipimpinnya secara langsung.
“Kami menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa di Desa Kertamukti. Beberapa kegiatan fisik pada tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2024 hingga kini belum juga direalisasikan. Ini patut dipertanyakan,” ujar Ega kepada wartawan, Kamis (01/05/25).
IWO juga mendesak Inspektorat Kabupaten Karawang untuk melakukan audit ulang secara langsung ke lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan monitoring dan evaluasi (monev) dari pihak kecamatan.
“Uji petik langsung harus dilakukan. Jangan hanya terima laporan dari atas meja. Ini menyangkut akuntabilitas dan tanggung jawab pengelolaan anggaran publik,” tegas Ega.
Selain itu, Ega juga menyesalkan sikap Camat Cilebar, Surisno, yang dinilai tidak kooperatif dalam merespons pertanyaan wartawan. Bahkan, menurutnya, Sutrisno sempat melontarkan pernyataan ‘capek jawabnya’ dan memblokir sejumlah kontak wartawan yang mencoba meminta konfirmasi.
“Kami anggap itu bentuk arogansi dan tidak mencerminkan semangat keterbukaan informasi publik yang diamanatkan undang-undang,” katanya.
IWO Karawang akan melayangkan surat resmi kepada Kecamatan Cilebar dengan tanggal waktu tiga hari untuk memberikan respon. Jika tidak ada tanggapan, IWO akan menggelar aksi damai atau aksi jurnalistik terbuka di depan kantor kecamatan.
Sebagai informasi, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 menegaskan bahwa camat memiliki peran strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan.
“Camat seharusnya menjadi garda pengawasan, bukan justru terkesan menutup-nutupi. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal transparansi dan kepercayaan publik,” pungkas Ega. (Sul/Ey)
