JIB | Bekasi – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Mahasiswa Indonesia (DPP GMI) menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan saluran air di Kampung Segaran, Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang diduga sarat penyimpangan.
Proyek tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi senilai Rp. 491.585.600 itu, menurut DPP GMI, diduga mengalami pengurangan kuantitas oleh pihak pelaksana.
Dalam keterangannya, Asep Saipulloh Sekertaris DPP GMI menyebutkan bahwa pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh CV. Adinda Anugrah Pratama itu tidak mencantumkan volume pekerjaan pada papan informasi proyek, yang seharusnya bisa diakses masyarakat untuk turut melakukan pengawasan.
“Transparansi adalah kunci utama dalam pelaksanaan proyek publik. Tidak dicantumkannya volume pekerjaan pada papan informasi menutup akses masyarakat untuk ikut mengawasi, dan ini mencurigakan,” ujar Sekum DPP GMI, dalam keterangan, Rabu (30/04/25).
Hasil pantauan tim investigasi DPP GMI di lapangan menunjukkan bahwa konstruksi saluran air tersebut tampak mengerucut ke bawah dan pondasi yang dibangun terlihat tidak kokoh. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kekuatan dan daya tahan hasil pembangunan tersebut.
“Kami menduga kuat telah terjadi perampokan kuantitas dalam pelaksanaan proyek ini. Konstruksi saluran air terlihat sempit di bawah dan pondasinya rapuh, yang jelas tidak akan bertahan lama. Ini sangat merugikan keuangan daerah dan masyarakat,” tambahnya.
DPP GMI mendesak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi untuk segera turun tangan dan melakukan audit terhadap proyek tersebut. Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan ini. (Red)
