JIB | Bekasi – Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Darul Hikmah yang beralamat di Kp. Pulo Panjang RT 02/01, Dusun Sukalaksana, Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh jurnalindonesiabaru.comterkait jumlah siswa yang mendapatkan bantuan pendidikan pada tahun ajaran 2024–2025.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola tidak memberikan jawaban. Sikap bungkam tersebut menimbulkan kecurigaan dari sejumlah pihak, salah satunya Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI).
Menurut Asep Saipulloh, Sekretaris DPP GMI, tidak adanya keterbukaan dari pihak pengelola PKBM terkait data siswa dan anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang telah dikucurkan oleh pemerintah perlu menjadi perhatian serius.
“Kami mencurigai adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana BOP. Jika pengelola tidak transparan, maka patut diduga ada yang disembunyikan. Untuk itu kami mendesak kepada pihak terkait agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana di PKBM Darul Hikmah,” tegas Asep.
Ia juga menambahkan bahwa DPP GMI akan menyurati instansi terkait termasuk Dinas Pendidikan dan Aparat Penegak Hukum untuk menindaklanjuti temuan ini.
“Uang negara harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kami tidak akan tinggal diam jika ditemukan penyalahgunaan anggaran pendidikan,” lanjutnya.
Sementara itu, pihak PKBM Darul Hikmah belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi ulang oleh awak media. (Red)
