JIB | KABUPATEN BEKASI — Paguyuban Kepariwisataan di Lippo Cikarang melalui beberapa pengurus memberikan ucapan selamat di hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke 78 yang jatuh pada tanggal 14 November 2023 dalam bentuk karangan bunga yang dikirimkan ke Mako Detasemen D Pelopor Brimob Polri yang berada di Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi.

Ketua paguyuban kepariwisataan Agustinus Ririmasse mengatakan bahwa Korps Brimob Polri merupakan bagian penting di kepolisian adalah salah satu mitra masyarakat, maka menurutnya tak salah organisasi kepariwisataan memberikan apresiasi ucapan selamat di hari jadi Korps Brimob Polri.

“Selamat hari jadi Brimob Polri ke-78 tahun kepada seluruh jajarannya di seluruh Indonesia, semoga kehadirannya selalu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi rakyat Indonesia,” kata pria yang biasa disapa Agust Riri, Selasa (14 /11/2023) pagi tadi.

Agust Riri berharap jajaran Brimob Polri selalu komitmen, konsisten dalam menjaga ketertiban bangsa dan negara, pasalnya Brimob Polri salah satu institusi dibawah Polri yang bertindak untuk melakukan penegakan hukum.

“Atas nama keluarga besar Paguyuban Kepariwisataan di wilayah Lippo Cikarang kami mengapresiasi atas sinergitas Brimob Polri dengan para pengusaha kepariwisataan yang selama ini sudah terjalin sangat baik, ” ungkap Agust Riri.

Meskipun demikian, Agust Riri yang juga sebagai Jurnalis yang cukup familar di Kabupaten Bekasi di hari jadi Brimob Polri yang ke 78 menegaskan, bahwa negara hadir, negara tidak boleh kalah .

“Brimob Polri mempunyai tugas memelihara keamanan, ketertiban bermasyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Intinya negara hadir, negara tidak boleh kalah, “kata dia.

Lebih lanjut ia berpesan, karena Brimob Polri lembaga negara, komando bukanlah dari atasan akan tetapi hukum lah sebagai atasannya.

“Kami berharap agar kedepannya Brimob Polri semakin dekat dengan rakyat. Selamat hari Brimob Polri ke-78 tahun, terima kasih atas kinerjanya dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, ” Tutup nya. (Red).

JIB | CIKARANG PUSAT – Kepala Bidang Pembinaan SMP, Disdik Kabupaten Bekasi, Yulia Legiana mengaku membebaskan kepada Fatir Arya Adinata (12), pelajar SMPN 4 Tambun Selatan yang mengidap penyakit kanker tulang pada salah satu kakinya, sehingga harus diamputasi untuk memilih model belajar.

“Nanti kalau sudah sembuh pascaoperasi kita beri kebebasan kepada Fatir, mau belajar daring, homeschool atau tatap muka. Intinya sekolahnya harus terus lanjut dan tidak boleh putus ditengah jalan. Untuk biaya SMP itu memang gratis sampai lulus. Tinggal kemauan Fatir saja untuk belajar,” ujarnya pada Rabu (08/11/2023).

Ia juga menyampaikan pihaknya terus memantau kondisinya, baik kesehatan fisik maupun psikologisnya sesuai yang disampaikan oleh Dinkes maupun DP3A khususnya UPTD PPA. Kalau memang memungkinkan untuk belajar akan diberikan pembelajaran kepadanya.

“ Intinya belajar harus terus jalan. Kalau untuk beasiswa mungkin tahun depan ada dari APBD sesuai dengan rencana yang disampaikan pa bupati. Insya Allah kalau memang ada akan kita usahakan dimasukan,” jelasnya.

Sementara itu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), DP3A Kabupaten Bekasi, Fahrul Fauzi mengatakan kondisi psikologis terakhir Fatir belum sepenuhnya stabil terlebih saat akan diambil tindakan oleh pihak RS Dharmais. Dan fatir sendiri belum bisa banyak bicara dan saat ini tengah diberikan pendampingan intensif oleh psikolog dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPA).

“Seperti disampaikan orangtuanya, dia masih merasa khawatir ada trauma memikirkan masa depan dia seperti apa dengan kondisinya yang sekarang. Kita membagi tugas untuk pendampingan psikologis selama di RS Dharmais oleh pihak Kemen PPA dan nanti sesudah pulang ke rumah didampingi oleh psikolog dari kita,” terangnya.

Sebelumnya Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan secara langsung menjenguk Fatir Arya Adinata (12), siswa SMPN 4 Tambun Selatan yang berasal dari SDN 09 Jatimulya, yang mengalami cedera kaki sejak Februari 2023 lalu, di Rumah Sakit Dharmais Jakarta Pusat, pada Jumat (03/11/23) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Dani Ramdan menyampaikan bahwa pemerintah daerah hadir dan siap membantu biaya pengobatan Fatir serta memberikan bantuan yang dibutuhkan pasca operasi pengangkatan kanker tulang yang dideritanya. (Sam)

JIB|KBB,- Melihat pentingnya peran dan dedikasi para anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagai ujung tombak ketentraman dan ketertiban lingkungan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat akan menaikan besaran insentif Linmas pada tahun 2024 mendatang.

Pj. Bupati Bandung Barat, Arsan Latif memandang jam kerja Linmas tidak terbatas waktu maupun cuaca, sehingga mereka bekerja ekstra dalam melayani masyarakat.

“Dedikasi, kontribusi dan integritas mereka sangat tinggi dalam menjalankan kewajibannya. Saya rasa sudah sepantasnya Linmas mendapat perhatian lebih dari pemerintah,” katanya dalam acara Roadshow Koordinasi dan Konsolidasi Linmas Tahun 2023 di Daerah Pemilihan II (Cipeundeuy, Cikalong, Cipatat), Rabu (8/11) siang.

Arsan menegaskan bahwa dirinya akan memberikan perhatian khusus bagi aparatur yang memberikan pelayanan langsung dengan masyarakat, termasuk Linmas.

“Linmas menjadj salah satu perhatian penting bagi Pemda. Jadi, kalau bisa memberikan perhatian lebih, kenapa tidak?,” ungkapnya.

Mengenai melanismenya seperti apa, Arsan menjelaskan bahwa dirinya akan membicarakan lebih lanjut dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Sebagai kepala daerah, Arsan mengaku harus bisa merasakan denyut nadi para Linmas dan seberapa berat tugas mereka dalam melayani masyarakat.

“Saya harus dapat merasakan denyut nadi para anggota Linmas. Dan saya juga harus dapat merasakan betapa berat tugas mereka sebagai ujung tombak dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

(Wawan Gunawan onot)

JIB | Kabupaten Bekasi, – DPP GMI minta Bupati Bekasi, DSDABMBK blacklist CV WARREN BUANA, pasalnya perusahaan tersebut tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang sangat buruk di kali bungin Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, Kamis (09/11/23).

Dikatakan, H. Riden Bahrudin sebagai Ketua Umum DPP GMI, bahwa pihaknya meminta Dani Ramdan selaku PJ Bupati Bekasi dan Henri Lincoln selaku Kepala DSDABMBK agar CV WARREN BUANA di blacklist, sehingga kedepannya tidak bisa beroperasi lagi di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Dengan hasil pekerjaan normalisasi yang sedang dilaksanakan nampak sangat buruk, diakibatkan tidak tertata rapih dan dalam pengangkatan sedimen juga hitungan kublikasinya tidak maksimal, hal ini demi meraup keuntungan yang lebih besar yang dilakukan pelaksana,” ucapnya.

Lanjutnya mengatakan, atas dasar tersebut, Bupati Bekasi dan Kadis DSDABMBK tidak mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap oknum pelaksana, pihaknya akan melakukan aksi dengan secara mengerahkan masa secara besar – besaran.

“Bila permintaan kami tidak di gubris, maka kami bersama jajaran akan merapatkan barisan mendatangi Pemda Bekasi, untuk melakukan aksi agar CV. WARREN BUANA di Blacklist, dan kalo bisa pekerjaan sudah selesai jangan dilakukan untuk transaksi,” pungkasnya. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi,- Kegiatan Rehab Total SDN Jatibaru 03 yang berlokasi di Desa Jatibaru Kecamatan Cikarang Timur dan didanai dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Bekasi tahun anggaran 2023 senilai Rp. 1.389.352.000,00 dengan nomor kontrak PG.02.02/234/SP/BN-DKCTR/2023 dan waktu pelaksanaan 120 hari dari tanggal 12 juni 2023 sampai 9 oktober 2023 saat ini mangkrak. Proyek yang dikerjakan Cv. Hirkah Jaya Utama tersebut diprediksi baru mencapai progres sekitar 30 persen.

Mangkraknya proyek infrastuktur bangunan pendidikan tersebut diduga sebagai dampak dari proses pemilihan penyedia yang tidak mengacu regulasi yang ada baik itu Perpres 12 tahun 2021 maupun peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 12 tahun 2021.

Indikasi adanya pengaturan pemenang pada proses tender tersebut terlihat ketika kelompok kerja (pokja) unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) menetapkan perusahaan dengan penawaran tertinggi (Cv. Hirkah Jaya Utama) sebagai pemenang. Proses evaluasi tender juga diduga syarat persekongkolan karena penawar terendah yaitu Cv. Kenari Raya Perkasa dengan penawaran Rp. 1.311.929.864,84 digugurkan dengan alasan tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi. Alasan tersebut dinilai tidak masuk akal dan janggal. Apalagi ada informasi yang menyebut bahwa sebelum tender digelar, calon penyedia diwajibkan menyerahkan sukses fee kepada PPK.

Disisi lain menanggapi hal tersebut Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Terpadu (Lsm Master) Arnol silaban, mendesak Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Beni Sugiarto yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) pada kegiatan rehab total SDN Jatibaru 03 untuk melakukan pemutusan kontrak dan memasukan perusahaan tersebut kedalam daftar hitam (Blacklist).

“Kami dan juga masyarakat meminta ketegasan dari kadis cipta karya untuk memutus kontrak dan membacklist Cv. Hirkah Jaya Utama” ujarnya.

Ketegasan tersebut, kata arnol, perlu diambil oleh kepala dinas cipta karya dan tata ruang untuk meluruskan informasi adanya penyerahaan uang dari pelaksana sebelum tender digelar.

“Kalau memang Beni Sugiarto bersih dan tidak menerima duit sebagaimana informasi yang beredar, maka harus diputus kontrak dan blacklist perusahaaan tersebut”. Ungkapnya

Ditambahkan Arnol, selain itu PPK juga harus memperhitungkan kemungkinan adanya kerugian keuangan negara proyek mangkrak tersebut. Pasalnya menurut informasi sudah dilakukan pencairan uang muka.

“Harus dihitung juga uang muka yang dicairkan sudah diproyeksikan apa belum, kalau belum diproyeksikan sebesar yang diterima atau dicairkan berarti ada dugaan dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan harus menjadi perhatian aparat penegak hukum”. Pungkasnya. (Red)

JIB | Kabupaten Bekasi, – Pemdes Sindangjaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi, diduga markup dalam merealisasikan dana desa tahun 2023 tahap pertama untuk pembangunan jembatan di Kp Pulo Rengas RT 006/002 dan akibat lemahnya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Hal tersebut DPP GMI dapat menyimpulkan bahwa Pemdes Sindangjaya dalam penggunaan dana desa dengan tidak sepadannya anggaran yang di gelontorkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, akan dilaporkan ke Kejari, Rabu (08/11/23).

Asep Saepullah, S.Pd.I sebagai Sekertaris Umum (Sekum) DPP GMI mengatakan, pihaknya akan menindak lanjut dari hasil tim investigasi atas dari temuan adanya dugaan markup yang dilakukan Pemdes Sindangjaya terkait realisasi dana desa untuk pembangunan jembatan.

“Dari hasil temuan dilokasi pembangunan yang sudah rampung menjadi acuan adanya dugaan markup yang dilakukan Pemdes Sindangjaya. Pasalnya anggaran yang digunakan hingga ratusan juta, dan akan dijadikan dasar menjadi laporan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi,” ucapnya.

Selain itu, dilokasi pembangunan tidak nampak ketransparanan informasi. Sedangkan tentang informasi penting agar semua masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan, “tidak di tutup tutupi” dan tidak perlu khawatir untuk memberikan informasi kalo sesuai regulasi dalam pelaksanaannya.

“Dalam Permendes PDTT No 7 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Kepmendes Nomor 82 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa serta telah diatur juga Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023,” ujarnya.

Lanjutnya mengatakan, pihaknya telah mengantongi data – data yang akurat untuk dilakukan lebih lanjut Laporan Pengaduan (LAPDU) ke pihak Kejaksaan Negeri Bekasi. Hal tersebut atas dasar adanya dugaan markup dana desa tahun 2023 tahap pertama.

“Kita akan tindak lanjut sesuai dasar dari hasil investigasi, sehingga dasar ini akan di jadikan untuk tindak lanjut membuat laporan pengaduan kepada pihak Kejaksaan Negeri Bekasi. Dan dalam proses nya pun akan kami kawal terus hingga tuntas,” pungkasnya. (Red)