JIB | Kendari – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari terpaksa membubarkan aksi unjuk rasa yang memblokir jalan di pertigaan Kampus Universitas Halu Oleo (UHO).

Aksi massa tersebut terpaksa dibubarkan, karena dianggap telah mengganggu ketertiban umum dan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas yang panjang.

Menurut, Kaporlesta Kendari, Kombes Pol M Eka Faturrahman mengatakan, keputusan untuk membubarkan massa pengunjuk rasa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Sebab, aksi tersebut mengganggu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat.

“Kami terpaksa membubarkan massa karena sudah menimbulkan kemacetan panjang akibat memblokade jalan. Tindakan kami ini sudah sesuai dengan ketentuan,” ucap Faturrahman.

Faturrahman menyebut, awalnya pihaknya memberikan pengawalan dan pengamanan terkait aksi tersebut. Namun karena sudah melanggar aturan, sehingga pihaknya terpaksa meminta massa untuk membubarkan diri.

“Kami sudah imbau, silahkan menyampaikan aspirasi dan mengemukakan pendapat dengan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Namun imbauan kami tidak diindahkan,” ungkapnya.

Eks Dir Narkoba Polda Sultra itu menambahkan, terkait adanya tudingan aparat Kepolisian melakukan tindakan represif dan menyerang lingkungan Kampus UHO, dia membantahnya.

“Kami tegaskan tidak ada penyerangan lingkungan kampus. Yang ada justru personel Kepolisian yang melakukan pengamanan mendapat serangan dari dalam kampus oleh sekelompok orang memakai topeng,” katanya.

Dia juga menduga, aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa pada siang tadi di pertigaan Kampus UHO telah disusupi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sebab, awalnya hanya aksi damai namun adanya orang yang jadi provokator sehingga terjadinya keributan.

“Kami identifikasi pecahnya aksi demo ini karena adanya penyusup di dalamnya yang sengaja ingin membenturkan massa dengan aparat Kepolisian,” kata Faturrahman.

Terkait hal itu, Faturrahman mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan adanya isu hoaks yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan di Kota Kendari.

“Kami harap masyarakat tidak terpancing terhadap isu yang ingin mencoba menggiring aksi Unras siang tadi ke arah negatif. Kita minta seluruh masyarakat menahan diri,” pungkasnya. (Red)

JIB | Kota Padangsidempuan- Proyek Rekonstruksi DEK Penahan/Tanggul Sungai Aek Batang Ayumi Kelurahan Sitamiang Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan yang sumber dananya dari APBD Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp. 1.180.722.000 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan Nomor Kontrak 0713 SPK BPBD/IV/2023 Tertanggal 04 April 2023 Diduga pengerjaanya asal jadi dan tidak sesuai dengan Bestek.

“Berdasarkan hasil Investigasi dilapangan pada senin 29/05/2023 terlihat galian pondasi bangunan masih cukup dangkal bahkan menurut analisa kami masih rata dengan permukaan air sungai aek Batang Ayumi, ini dampak dari akibat dikerjakan secara manual sebab menurut hemat kami biasanya bila kondisi medannya keras dan berbatu seperti ini galian pondasinya harus menggunakan alat berat sehingga kedalaman galian untuk pondasi dapat terpenuhi, namun yang kita temui dilapangan tidak terlihat adanya alat berat berupa (exacapator) dilokasi Proyek, justru yang terpantau galian pondasi dilakukan secara manual” Hal ini diungkapkan Sekjend Dewan Pimpinan Nasional Ormas GEMMA PETA INDONESIA Dian Negara Panggabean.

Lanjut Dian Negara Panggabean, Berdasarkn hasil investigasi dilapangan banyak ditemukan kejanggalan dalam pengerjaan proyek ini, dan ketika kita coba klarifikasi terhadap para pekerja tidak ada yang bersedia memberikan keterangan karena takut dimarahi pemborongnya, Guna menindak lanjuti hasil investigasi dilapangan beberapa hari yang lalu Kamis 08/06/2023 lembaga kita sudah melayangkan surat konfirmasi ke Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padangsidempuan namun hingga saat ini kita belum mendapatkan jawaban dari surat kita tersebut.

“Dalam Surat Konfirmasi yang kita layangkan, banyak hal yang kita pertanyakan kepada Dinas BPBD Kota Padangsidempuan diantaranya : kita meminta salinan kontrak atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Rekonstruksi DEK Penahan/Tanggul Sungai Aek Batang Ayumi diberikan kepada kita mengingat kontrak kerja dan RAB bukanlah masuk dalam kategori lembaran rahasia negara dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga kami merasa menjadi hak kami untuk meminta salinan kontrak dan RAB proyek tersebut guna kepentingan kami untung melakukan pengawasan” Jelas Dian.

Diam menuturkan pengerjaan proyek tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai lembaga kemasyarakatan dan sosial kontrol sebab kita menduga banyak terjadi pelanggaran yang telah dilakukan Kontraktor contohnya galian pondasi yang kurang dalam sebab dikerjakan secara manual, pemakaian material lokal yang tidak memiliki izin galian C, ditemukannya batu-batu kecil pada pemasangan pondasi dek tersebut, pemasangan batu-batu pada pondasi proyek hanya diserak lalu disiram dengan pasir yang sudah dicampur semen yang seharusnya semuanya harus pasangan batu, diduga campuran semen sangat minim tidak sesuai bestek, dasar galian pondasi kita duga masih rata dengan permukaan air sungai, bahkan pada penelusuran kami alamat kantor dan plang nama CV Sari Guna Lestari pada alamat yang tertera di LPSE tidak ditemukan kantor CV. Sari Guna Lestari alias diduga alamat bodong dan masih banyak kejanggalan lain dalam pengerjaan proyek tersebut.

“Dan tembusan surat kita ke Komisi Informasi Publik (KIP) Wilayah Sumatera Utara di Medan sudah kita kirim langsung kepada Bagian Umum KIP Medan, ini antisipasi apabila Dinas BPBD Kota Padangsidempuan tidak memenuhi hak kita untuk mendapatkan informasi maka kita akan mengajukan sidang informasi ke KIP Wilayah Sumatera Utara di Medan sebelum kita menempuh proses hukum” Dian memberi keterangan kepada awak media.

Dan ketika awak media ini meninjau langsung ke lokasi proyek 08/06/2023, awak media mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa pengawas ataupun konsultan proyek jarang kemari bahkan salah satu masyarakat setempat mengatakan “Pemko Padangsidempuan gak kapok dan gak jerah ya bang, belum selesai kasus proyek Torjam (Toru Jambatan) Siborang, ini lagi bakalan jadi masalah” Ungkap salah satu masyarakat kepada awak media. (Bar/Ronald)

JIB | Kabupaten Bekasi – Hari ini resmi dilantik Sarjai Mulyana menjadi Ketua Pejuang Siliwangi Bersatu Kabupaten Bekasi masa bhakti 2023-2028.

Pelantikan tersebut , berdasarkan Surat Keputusan (SKEP) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pejuang siliwangi Provinsi Jawa Barat Nomor : Skep.01/DPD-JABAR/VI/2023 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Bekasi, Minggu (11/6/2023).

Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu merupakan organisasi kemasyarakatan yang konsen terhadap perjuangan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, membangun karakter bangsa yang silih asih, silih asah, silih asuh, Siliwangi.

Oleh karena itu, sesuai motto pejuang siliwangi maka Pelantikan hari ini mengusung tema “Dengan Pelantikan Pengurus Kita Perkuat Peran Organisasi Dalam Membangun dan Perekonomian”

Ketua Pejuang Siliwangi Bersatu DPC Kabupaten Bekasi Sarja dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota PSI yang telah mempersiapkan kegiatan pelantikan tersebut.

“Kegiatan seperti ini tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kinerja yang baik dari dewan pimpinan cabang yang tersusun dalam kepanitiaan,” ucapnya.

Selain itu, Sarjai mengungkapkan kegiatan ini sudah melewati proses yang cukup panjang.

“Saya berharap kepada semua anggota agar dapat bersatu dalam menjalankan organisasi PSI ini, jangan ada kotak-kotak atau kelompok-kelompok lagi,”ujarnya.

Sarjai sapaan akrab bagi ketua DPC Kabupaten Bekasi terpilih tersebut, meminta kepada seluruh anggota PSI Bersatu yang telah mengikuti kegiatan pelantikan tersebut supaya kedepannya harus dapat berperan aktif serta berpartisipasi dalam seluruh kegiatan PSI kedepannya.

“Kedepannya kita akan menyusun DPAC dan menyusun program, saya berharap seluruh anggota PSI Bersatu agar ikut serta dengan harapan dapat memajukan organisasi PSI Bersaty ini sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar” tutupnya (SAM)

JIB | SUKABUMI – DPD GARIS Sukabumi Raya Lakukan aksi dan audiensi dengan beberapa instansi di Kota dan Kabupaten Sukabumi dalam menyikapi dugaan penyesatan umat Islam yang dilakukan oleh Mahad Al-Zaytun.

Ustad Ade Saepulloh selaku Ketua Umum GARIS Sukabumi Raya mengatakan bahwa hal ini untuk menyikapi semakin maraknya penyesatan yang dilakukan Oleh Mahad Al-Zaytun dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan di perburuk dengan publikasi di Media Sosial, serta belum adanya tindakan yang tegas dari Aparatur Pemerintahan yang membidangi, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Reformis Islam (DPD GARIS) Sukabumi Raya mengambil sikap dan langkah-langkah tegas agar penyesatan terhadap Umat Islam lainnya tidak terus berkembang.

Menurut DPD GARIS Sukabumi Raya berikut adalah beberapa kesesatan yang tersebar di berbagi Media Sosial yang dilakukan oleh Ma’had Al-Zaytun :

• Tata Cara Shalat yang Sesat
• Khutbah dengan Kitab Injil
• Perempuan menjadi Khatib Jum’at
• Shalat sesukanya karena tidak wajib
• Boleh Berzina dan mencuri
• Azan yang Nyeleneh
• Makkah berlokasi di Al-Zaytun
• Tradisi Salam Yahudi
• Membangun Gereja di Dalam Ponpes

Atas dugaan penyimpangan dan penyesatan yang dilakukan oleh Mahad Al-Zaytun tersebut DPD GARIS Sukabumi Raya melakukan aksi damai di depan Kantor Kejari Kota Sukabumi dan lakukan Audiensi dengan MUI Kabupaten Sukabumi serta Kemenag Kota Sukabumi.

Ketua Umum GARIS Sukabumi Raya Ustad Ade Saepulloh juga mengatakan bahwa beberapa kesesatan ini menjadi perhatian DPD GARIS Sukabumi Raya untuk segera melakukan langkah-langkah penyelamatan akidah dari pengaruh buruk yang dilakukan oleh Mahad Al-Zaytun, dan meminta kepada selluruh pihak terkait untuk :

• Meminta Agar MUI Segera mengeluarkan Fatwa Bahwa Alzaytun telah melakukan kesesatan.
• Meminta Kepada Kementrian Agama untuk segera melakukan Audit dan Membekukan kegiatan Pendidikan keagaaman di Ponpes Al-zaytun.
• Meminta kepada Kejaksaan RI sebagai Ketua PAKEM untuk segera bertindak, sebelum penyebaran kesesatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan Al-zaytun semakin Meluas dan merusak ajaran islam di Indonesia.
• Lakukan Audit dan periksa sumber Aset dan dana yang dimiliki oleh Al-zaytun, hingga mampu membuat Pelabuhan dan Kapal Sendiri.
• Meminta kepada seluruh Tokoh-tokoh Politik yang bermain di dalam lingkaran Al-Zaytun untuk segera menarik diri, dan tidak memanfaatkan Al-zaytun jelang Pemilu 2024 (Red)

JIB | KARANGBAHAGIA – Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan normalisasi saluran air dan mengirimkan pompa air untuk mengatasi kekeringan sawah. Selain itu, Pemkab juga berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) agar menyediakan kebutuhan air bagai pesawahan.

“Kami dari Pemerintah Daerah sejak tiga minggu lalu sudah mengantisipasi dengan melakukan normalisasi saluran air dari Cikarang Utara sampai dengan Karangbahagia,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi saat meninjau lahan sawah yang didampingi Camat Karangbahagia Karnadi dan perwakilan PJT di Desa Karangsetia pada Rabu (07/06/2023).

Dedy mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan Dinas SDABMBK untuk menurunkan pompa air besar ke daerah-daerah yang lahan sawahnya mengalami kekeringan.

“Ya, hari ini kami akan mengirimkan dua pompa air besar yang berfungsi secara mobile di titik lahan pertanian yang mengalami kekeringan,” terangnya.

Selain itu, Dedy mengaku sudah berkoordinasi dengan PJT untuk menambah pasokan air dari hulu, untuk mencukupi kebutuhan air para petani.

“Tapi dari pihak PJT baru menyuplai air 50 persen dan mengalirkan secara bertahap, karena apabila dialirkan sekaligus akan masuk pemukiman penduduk,” katanya.

Dedy menambahkan, untuk mengantisipasi kekeringan di Kabupaten Bekasi sudah melakukan beberapa rapat dengan Dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDABMBK, Gapoktan serta KTAN.

Sementara Camat Karangbahagia Karnadi mengatakan, dari jumlah tersebut 1.600 hektar diantaranya berada di pinggiran sungai.

“Dari enam desa tersebut luas lahan pertanian yang terancam mengalami kekeringan sebanyak 255 hektar, yang sedang kita atasi bersama agar para petani mendapatkan pasokan air,” terangnya. (Sam)