JIB | Kabupaten Bekasi- Pemerintah Kabupaten Bekasi darurat anggaran hal itu dikatakan Ketum Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI), Riden Bahrudin.

Menurutnya kegiatan pengerasan di Jalan Pahlawan, Desa Karangmukti, Kecamatan Karangbahagia itu memakai limbah dari Gunung Garuda dinilai tidak efektip.

“Meskipun aman untuk digunakan, tetap saja limbah itu bekas dan bersifat untuk sementara, kenapa tidak dibuatkan permanen,” ucapnya, (16/6).

Maka dari itu, dia mempertanyakan pungsi tim CSR yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Menurutnya masyarakat menginginkan realisasi yang nyata dampak dari Corporate Social Responsibility.

Sebab, Kabupaten Bekasi mempunyai wilayah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara tetapi terasa seperti daerah tertinggal.

“Pemkab Bekasi hanya mengandalkan APBD untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi lupa dengan anggaran CSR yang mestinya dirasakan oleh warga,” terangnya.

Diperkirakan dana CSR Perusahaan sangat fantastis setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hampir kurang lebih Rp. 3 Triliun, namun, kata dia pengembangan dari dana tersebut nampak tidak ada.

“Bukan tim yang dibentuk Forkopimda yang masyarakat inginkan, tetapi kejelasan dana CSR berapa nominalnya dan sudah direalisasikan apa aja, agar tidak tumpang tindih dengan APBD,” kata dia.

Seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan.

Maka dari itu keberadaan CSR perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi bahkan membuat risiko kerusakan menjadi nol.

“Selain mengurangi risiko kerusakan, CSR juga adalah bagian menjaga lingkungan hidup,” ucapnya.

Riden berharap CSR dapat memberikan contoh nyata dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga sekitar.

“Kita berharap CSR ini lebih terstruktur dan terorganisasi, jadi kita lebih kepada mengarahkan dan mengambil laporannya. Namun kedepan kita ingin pengarahan ini lebih intensif dari sisi pemerintah kabupaten supaya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat,” ucap Dani Ramdan, dilangsir dari Bekasikab, Jum’at (08/10).

Dani juga menyampaikan, bahwa keinginan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi yakni tersentuhnya pembangunan yang merata di setiap daerah dengan tidak terfokus kepada wilayah tertentu agar pembangunan tidak tumpang tindih di satu daerah.

“Dengan begitu yang dapat dicapai diantaranya, dari segi lingkungan kami tawarkan proyek normalisasi sungai menjelang musim penghujan dan pembersihan sampah supaya mengurangi resiko banjir yang dapat menyebabkan kerugian,” kata Dani.

Ia memproyeksikan tim kecil untuk membantu mengorganisir dan menyarankan skala prioritas pembangunan lewat CSR perusahaan.

“Tim kecil inilah yang nanti mengumpulkan data dan mengolah perusahaan mana dan mengembangkan CSR apa. Kalau sudah sesuai dengan prioritas kita atau arahan kita tinggal dilanjut, jika belum kita sarankan untuk digeser lokasinya atau ditambah volumenya,”ujarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi berharap agar dapat terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak swasta serta persamaan persepsi antara para pimpinan kawasan dan perusahaan. (Red)

JIB | CIKARANG UTARA, – Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana akan segera merelokasi para pedagang Pasar Cikarang. Terdapat beberapa opsi yang sedang disiapkan oleh pemerintah daerah, karena kondisi bangunan pasar yang sudah memprihatinkan. Hal tersebut disampaikan Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, usai meninjau pasar tersebut yang berlokasi di kawasan Sentra Grosir Cikarang (SGC), Cikarang Utara, Rabu (15/6).

Diketahui, Pasar Cikarang telah beroperasi sejak tahun 1992, dan belum pernah mendapatkan peremajaan bangunan.

Dani mengatakan akan menawarkan kepada investor lain untuk dapat membuat Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang Pasar Cikarang, sambil menunggu proses pengadilan dari PT. Sanjaya yang saat ini memegang kontrak untuk pembangunan.

“Saya melihat tadi kedalam pasar sudah sangat memprihatinkan. Di sisi lain, kita belum bisa melakukan pembangunan kembali karena masih terkait dengan sengketa hukum dengan PT. Sanjaya yang saat ini memegang kontrak untuk pembangunan,” katanya.

Dani mengatakan, TPS tersebut diprioritaskan untuk menampung para pedagang Pasar Cikarang supaya jalan raya bisa dikosongkan terlebih dahulu sebagai akses pembangunan.

“Pasar Cikarang harus dikosongkan. Kalau kapasitasnya banyak, pedagang yang diluar-luar akan kita tampung. Supaya jalan yang diluar-luar akan kosong dulu nanti untuk akses pembangunan. PKL semua juga akan ditampung disitu,” tuturnya.

Dirinya berharap, tawaran tersebut segera bisa disambut oleh investor untuk membangun TPS, sehingga pedagang yang ada di Pasar Cikarang termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa ditampung semuanya dan pasarnya akan kita tutup sambil menunggu tender baru untuk pembangunan.

“Kita tadinya mau menggunakan dana pemda untuk pembebasan lahan, tetapi ternyata banyak kendala. Maka penyelesaiannya kita ajak pihak swasta lagi untuk kerjasama,” tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menandatangani MoU untuk pembangunan Revitalisasi Pasar Cikarang secara BOT (Build Operation Transfer) dengan PT. Sanjaya sebagai kontraktor. Namun, sampai dengan saat ini perusahaan tersebut belum menjalankan komitmennya dalam revitalisasi pasar, sementara kondisi pasar semakin memprihatinkan. Akhirnya, Pemkab Bekasi akan mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan pedagang dan masyarakat sekitar.

Dalam tinjauannya, Pj. Bupati Bekasi didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Camat Cikarang Utara, serta Muspika Cikarang Utara. (ADV)

JIB | KABUPATEN BEKASI – Pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa alasan yang jelas dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya seakan sudah umum didenger meski tindakan itu sering dikecam lantaran bentuk tindakan sewenang – wenang.

Hal itu dialami Waluyo karyawan PT Kreasi Keramik Indonesia (PT. KKI) yang berada di Kawasan Industri, Jl. Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

Ia mengaku dipecat secara sepihak oleh perusahaan tempat dirinya bekerja, padahal dirinya belum lama menandatangani perjanjian kontrak kerja. Parahnya lagi pemecatan itu dilakukan Direktur PT. Kreasi Keramik Indonesia hanya melalui sambungan telepon.

“Saya sangat kecewa terhadap keputusan perusahaan memecat saya secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas, itupun hanya melalui telepon tidak ada surat tertulis, padahal sebelumnya saya pun bekerja akhirnya berhenti pindah ke PT kreasi Keramik Indonesia ini, tapi malah seperti ini”,ungkapnya.

Ia mengungkapkan, sebelum bekerja di PT. KKI, dirinya sudah bekerja di perusahaan lain. Namun ia rela meninggalkan pekerjaan itu dan mengambil keputusan bekerja di PT. KKI.

Atas kejadian tersebut ia mengadukan nasibnya kepada Firma Hukum PAMA & Co untuk dilakukan pendampingan hukum. Palti Simanullang, SH dan Edi Koko Wibowo, SH, selaku kuasa hukumnya mengungkapkan akan menggugat perusahaan tersebut agar clientnya mendapati kepastian keadilan.

“Kita akan lakukan upaya hukum terhadap perusahaan tersebut, agar didapati kepastian keadilan, apalagi pemutusan perjanjian kontrak kerja tersebut terhadap client kita dilakukan Kathryn Suryono selaku pemilik perusahaan tersebut hanya melalui sambungan telpon, tidak tertulis resmi, padahal regulasinya diatur dalam Prosedur PHK Menurut UU ketenagakerjaan”, jelasnya

Menanggapi hal itu, Juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) Bambang ketika dimintai pendapatnya tentang pemutusan sepihak atas perjanjian kontrak kerja mengatakan, terdapat kasus karyawan di PT Kreasi Keramik Indonesia. Sebelum hal itu menimpa terhadap Waluyo, juga pernah terjadi hal serupa di PT Mitra Supra Abadi yang mana Kathryn Suryono sebagai Komisaris, Chuang Chiu Huan sebagai Komisaris Utama dan Roy Lesmana sebagai Direktur Utama.

“Bila Waluyo saja gampang diperlakukan secara sewenang-wenang oleh Pengusaha (Kathryn red), maka karyawan lain pun akan dengan mudah mengalami hal yang sama. Dari pihak karyawan akan selalu dalam posisi lemah dan dibuat tidak punya nilai tawar di depan Kathryn,”ungkap Bambang, Rabu (8/6/22).

Ia menegaskan, bahwa buruh bukan tanpa usaha untuk memperjuangkan kasus ini. Bambang mengaku telah melakukan advokasi dan membawa kasus itu ke pengawas Dinas Tenaga Kerja, Kementerian sampai Ombudsman. namun Banyak diskriminasi yang masih terjadi.

“Persoalan pemutusan perjanjian kontrak kerja sepihak ini sangat serius tetapi disepelekan oleh perusahaan,” lanjutnya.

Terpisah, menanggapi hal itu Akademisi Universitas Kristen Maranatha Bandung Christin Septina Basani, S.H., LL.M. mengatakan, kelakuan tidak menyenangkan yang dialami Waluyo perlu adanya pendampingan hukum agar mendapatkan keadilan.

“Pemutusan perjanjian kontrak kerja sepihak tanpa mengindahkan aturan yang berlaku dan tidak etis ini sungguh mengada-ngada dan sebatas mencari-cari alasan saja dari perusahaan. Untuk itu Pak Waluyo sebaiknya mendapat bantuan advokasi agar semua hak dan tuntutannya terpenuhi”, ungkapnya.

Sampai berita ini diturunkan, pihak PT Kreasi Keramik Indonesia belum dapat dihubungi akan adanya hal tersebut. (Red)